Keadaan Hukum Perdata

1. Keadaan Hukum Perdata • Pluralisme Hukum Perdata • Dasar Berlaku Hukum Perdata • Hukum Perdata yang tidak Berlaku • Kedudukan BW

2. Pluralisme Hukum Perdata • Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat plural atau beraneka ragam, dimana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi. • Keaneka ragaman Hukum Perdata di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak kedatangan orang Belanda di Indonesia. • Keaneka ragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam pasal 163 IS [Indische Staatsregeling] yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu → Golongan Eropa, Golongan Bumi Putera, Golongan Timur Asing.

3. Maksud Pluralistis, yaitu: Bahwa di Indonesia terdapat lebih dari dua macam hukum perdata materiil yang berlaku, yaitu hukum perdata adat, hukum perdata Islam dan hukum perdata barat, seperti KUHPdt dan KUHD. Keadaan tersebut berlaku sejak jaman Hindia Belanda hingga sekarang.

4. Berdasarkan Stb.1847 No. 23 BW hanya berlaku terhadap : a. Orang-orang Eropa : Orang Belanda,Orang yang berasal dari Eropa, Orang Jepang, Orang Amerika Serikat,Kanada, afrika Selatan dan australia berikut anak-anak mereka; b. Orang-orang yang dipersamakana dengan Orang Eropa,yakni : mereka yg pada saat Bwberlaku memeluk agama Kristen; c.Orang-orang Bumiputera turunan Eropa.

5. Menurut Pasal 131 IS: Bagi golongan Eropah berlaku hukum perdata barat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam KUHPdt (B.W.) dan KUHD (W.V.K). Bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat, yaitu keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.

6. Menurut Pasal 131 IS ...(Ljt.): Bagi golongan Timur Asing berlaku sebagian KUHPdt dan KUHD berdasarkan S. 1855 No. 79 yaitu bagian-bagian yang mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris yang dengan surat wasiat. Untuk bagian hukum lainnya tetap tunduk pada hukum adatnya sendiri.

7. Menurut Pasal 131 IS...(Ljt): Untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku hukum perdata yang ditetapkan dalam S. 1917 No. 129. Bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing mereka dapat menundukkan diri dengan sukarela terhadap hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa.

8. PENDAHULUAN: • Pada awalnya KUH Perdata hanya berlakiu untuk gol. Eropa • Perkembangan perdagangan antara masing-masing golongan dan banyaknya perusahaan Belanda di bidang perkebunan memerlukan hukum yang juga berlaku bagi gol. TA dan BP • Upaya: • Menyatakan berlakunya KUHPerdata/hukum perdata barat kepada BP dan TA (toepaselijk verklaring) • Penundukan diri secara sukarela kepada KUH Perdata/hukum perdata barat (vrijvilijk onder wepping)

9. (1). MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. BP DAN TA Politik hukum pem. Kolonial Belanda untuk melindungi kepentingan orang Eropa dan menjamin kepastian hukum Dilakukan dengan “PAKSA”, karena kepada BP dan TA setuju maupun tidak setuju harus tunduk pada hukum perdata barat

10. MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. TIMUR ASING • Banyaknya Tionghoa (TA) yang menjadi tengkulak sebagai perantara antara gol. BP dengan Eropa • Tujuan: memudahkan kontrak antara Belanda dengan tengkulak, dan menjamin kepastian hukum • Dilakukan secara bertahap • Stb. 1855:79: berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato (hukum waris tanpa wasiat). Jadi hukum kekayaan dan hukum dagang berlaku untuk TA. • Stb. 1917 no. 129: 2 gol. TA, yaitu: • Gol. TA Tionghoa: seluruh hukum perdata barat kecuali tentang catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan • Gol. TA non Tionghoa: tetap berlaku sebagaimana Stb. 1855:79

11. MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. BUMI PUTRA • Hubungan kontrak orang Belanda dengan BP dalam bidang perkebunan dan industri dimana BP sebagai buruh/tenaker • Dilakukan pada sebagian hukum perdata barat: • Stb. 1879:156: bagi gol. BP dinyatakan berlaku pasal 1601-1603 KUHP, yaitu pasal-pasal tentang perjanjian kerja dan perburuhan • Stb. 1933:49: bagi gol. BP diberlakukan sebagian hukum dagang, yaitu sebagian besar dari hukum laut • Peraturan khusus: • Stb. 1933 no. 74: HOCI: tentang perkawinan yang dilakukan oleh BP yang beragama kristen • Stb. 1939:569: Maskapai Andil Indonesia • Stb. 1939 no. 570: perkumpulan Indonesia yang berbadan hukum

12. (2). PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA KEPADA HUKUM PERDATA BARAT • Politik hukum pemerintah Belanda yang tidak ada unsur paksaan • Dasar hukum: • Pasal 131 (4) IS: “bagi orang BP dan TA sepanjang mereka belum diletakkan di bawah satu peraturan dengan golongan Eropa diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa” • Tujuan: memberikan keamanan dan keuntungan bagi orang Belanda apabila melakukan perjanjian dengan gol. Lain, karena kepastian hukum pada hukum tertulis • Pada mulanya hanya berlaku untuk yang beragama kristen

13. JENIS PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 1-17 STB. 1917:12) PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 18-25 STB. 1917:12) PENUNDUKAN DIRI PADA PERBUATAN HUKUM TERTENTU (PASAL 26 STB 1917: 12) PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAM-DIAM/ANGGAPAN (PASAL 29 STB. 1917:12)

14. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELAPADA SELURUH HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 1-17 STB. 1917:12) • Mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat • Syarat: • Cakap bertindak hukum (dewasa, tidak dibawah pengampuan, perempuan yang tidak terikat perkawinan) • Mempunyai seorang istri (monogami) • Bagi yang telah beristri harus dengan persetujuan istrinya • Apabila dikabulkan, berakibat hukum: • Bagi ybs, istri dan anak yang belum dewasa serta keturunannya selanjutnya tunduk dan atau berlaku hukum perdata barat (hukum orang, keluarga, kekayaan dan waris testamen dan ab intestato/tanpa wasiat)

15. Lanjutan….. Penundukan diri pada seluruh hukum perdata barat TIDAK menyebabkan beralihnya golongan penduduk (bedakan dengan persamaan hak, yang beralih menjadi gol. Eropa)) Penundukan diri secara sukarela hanya berlaku untuk hukum privat (hukum perdata barat), TIDAK termasuk hukum publik (bedakan dengan persamaan hak, yang berlaku untuk hukum publik dan privat)

16. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELAPADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 18-25 STB. 1917:12) • Sebagian: hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat • Tidak berlaku untuk TA (lihat stb 1855 no. 79 dan Stb 1917:129, bagi TA berlaku seluruh hukum perdata) • Mengajukan permohonan, syarat: • Cakap bertindak dalam hukum • Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya • Mengapa syarat beristri 1 tidak termasuk? • Akibat hukum: • Ybs, istri, anak-anak yang belum dewasa serta keturunan selanjutnya berlaku hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat • Di luar hukum tersebut berlaku hukium adat

17. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELAPADA PERBUATAN HUKUM TERTENTU (PASAL 26 STB 1917: 12) • Tidak haris ada permohonan • Cukup adanya kata sepakat dengan pihak yang melakukan per buatan hukum tertentu • Terbatas pada hukum kekayaan • 2 orang BP melakukan perbuatan jual beli atau sewa dengan menggunakan KUHPerdata • TIDAK BOLEH: laki-laki dan perempuan BP sepakat tunduk pada hukum perkawinan barat

18. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELASECARA DIAM-DIAM/ANGGAPAN(PASAL 29 STB. 1917:12) • Pasal 29 Stb. 1917:12 • “Jika orang dari golongan BP melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal oleh hukum adatnya, maka dianggap secara diam-diam menundukkan diri kepada hukum perdata barat” • Terbatas pada hukum kekayaan (di luar hukum kekayaan, walau tidak dikenal dalam hukum adat tidak diperbolehkan) • Contoh: • Pembuatan wessel dan cek • Mendirikan PT • Menghadap notaris untuk membuat akta • Mengadakan asuransi

19. TA Stb. 1855:79 (seluruh hk. Perdata Barat kecuali Hk. Keluarga dan waris ab intestato Menyatakan berlakunya hk. Pdt. barat Stb. 1917:129 TA Tionghoa (seluruh hk. Perdata barat kecuali perat catatan sipil dan tata cara perkawinan TA Non Tionghoa: Stb. 1855:79 Sebagian hukum perdata barat Stb. 1879:156 (Pasal 1601-1603) Perluasan berlakunyaHukum perdata Barat Stb. 1933:49 (sebagian KUHD: h Laut) BP Stb. 1933:74 (HOCI) Peraturan khusus Stb. 1939:569 (Maskapai andil Ind.) Stb. 1939:570 (Perkump. Bdn Hk. Ind) Seluruh hk. Perdata barat (psl. 1-17 Stb. 1917:12) Penundukan diri secara sukarela Sebagian hk. Perdata barat (psl. 18-25 Stb. 1917:12) Perbuatan hk. Tertentu (psl. 26 Stb. 1917:12) Secara diam-diam/anggapan (psl. 29 Stb. 1917:12)

20. Dasar Berlakunya Hukum Perdata: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yg Diubah; Pasal 192 ayat (1) Konstitusi RIS Th. 1949; Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUD S 1950;

21. Hukum Perdata yang Tidak Berlaku • Hukum Perkawinan--> UU 1/1974 • Hukum Benda--> UU 5/1960 • Hukum Jaminan--> UU 4/1996 • Yurisprudensi

22. UU 1/1974 tentang Perkawinan

23. UU 5/1960

24. UU 4/1996

25. Kedudukan BW

26. Kedudukan BW

27. Kedudukan BW

28. Kedudukan BW

29. Kedudukan BW

30. Kedudukan BW