1 / 13

HUKUM ACARA PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA. HUKUM ACARA PERDATA. RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT. PERKARA PERDATA

sorcha
Download Presentation

HUKUM ACARA PERDATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM ACARA PERDATA

  2. HUKUM ACARA PERDATA RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT

  3. PERKARA PERDATA SUATU PERKARA MENGENAI PERSELISIHAN ANTARA KEPENTINGAN PERSEORANGAN ATAU ANTARA KEPENTINGAN SUATU BADAN PEMERINTAH DENGAN KEPENTINGAN PERESEORANGAN

  4. LEMBAGA HUKUM DALAM LAPANGAN KEPERDATAAN • PENGADILAN PERDATA • KANTOR PENCATATAN SIPIL • BALAI HARTA PENINGGALAN • KANTOR PENDAFTARAN TANAH • NOTARIS • JURU SITA • JURU LELANG • KANTOR LBH • PENGACARA

  5. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA 3 KODIFIKASI • REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA UNTUK GOLONGAN EROPA DI JAWA DAN MADURA • REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (RIB) UNTUK GOLONGAN INDONESIA DI JAWA & MADURA • REGLEMEN HUKUM UNTUK DAERAH SEBERANG UNTUK PERADILAN EROPA&INDONESIA DI DAERAH LUAR JAWA & MADURA

  6. PELAKSANAAN PERKARA PERDATA PENGGUGAT + SURAT GUGATAN KANTOR PANITERA PN JURU SITA + SURAT PEMBERITAHUAN TERGUGAT -- UNTUK KE KANTOR PN TERGUGAT + PENGGUGAT DIPERIKSA HAKIM PENGADILAN DIBUKA DIDAMAIKAN DIBUAT AKTE PERDAMAIAN

  7. TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN SURAT GUGATAN DIBACAKAN MENGAJUKAN SAKSI (DISUMPAH) DAN DIBUKTIKAN KETUA PN MEMUTUSKAN • MENERIMA GUGATAN • MENOLAK GUGATAN YANG KALAH MEMBAYAR ONGKOS PERKARA

  8. BANDING KE PENGADILAN TINGGI (APEL) • TERGUGAT / PEMBELA MENGAJUKAN EKSEPSI (PERLAWANAN) • VERZET (TANPA TERGUGAT HADIR) • VONIS VERSTEK

  9. KEPUTUSAN HAKIM • KEPUTUSAN DEKLATOR(MENGUATKAN) • KEPUTUSAN KONSTITUTIF(MENIMBULKAN HUKUM BARU) • KEPUTUSAN KONDEMNATOR(PENETEPAN DAN HUKUMAN)

  10. MACAM-MACAM BUKTI(CARA PEMBUKTIAN) AUTHENTIEK AKTE BW TANGAN 1. BUKTI TULISAN SURAT LAIN KUHS PASAL 1865 2. BUKTI SAKSI RIB PASAL 163 3. PERSANGKAAN 4. PENGAKUAN RIB 156 155 5. SUMPAH

  11. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA P. NEGERI P. TINGGI UMUM MAH. AGUNG PENGADILAN P. MILITER P. AGAMA KHUSUS P. TATA USAHA NEGARA

  12. REFERENSI KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA.

  13. TERIMA KASIH

More Related