HUKUM PERDATA

1. HUKUM PERDATA KELOMPOK 1 Chandra Junior (115030800111024) Hendra W. Simamora (115030800111022) Rehulina D. Sitepu (115030801111007) ZahrotulWardah (115030801111006) Kun Denik (115030807111013)

2. Pengertian Hukumperdataadalahaturan-aturanhukum yang mengaturtingkahlakusetiaporangterhadaporang lain yang berkaitandenganhakdankewajiban yang timbuldalampergaulanmasyarakatmaupunpergaulankeluargaatau Hukumperdataadalahhukum yang mengaturhubunganantarperorangandidalammasyarakatluas.

3. BerikutinidikemukakanpengertianHukumPerdatadariparaahlihukumantara lain : 1. Mr. L.J. Van Apeldorn HukumSipiladalahperaturan-peraturanhukum yang mengaturkepentinganseorangdan yang pelaksanaanyaterserahkepadamaunya yang berkepentingansendiri. 2. Mr. H.J. Hamaker HukumSipiladalahhukum yang padaumunyaberlaku, yaitu yang memuatperaturan-peraturantentangtingkahlakuorang-orangdalammasyarakatpadaumumnya.

4. SejarahHukumPerdata Hukumpertama kali dibuatolehBelanda yang padasaatitusedangmenjajah Indonesia , hukumtersebutdikenaldengannamaKUHPdt. Hukumtersebutterusberkembangsetelahbergonta- gantikepanitiaannyaakhirnyaKUHPdtBelandadicontohKUHPdt Indonesia dankemudiandiumumkantanggal 30 April 1847 melaluiStaatsblad No. 23 danberlakuJanuari 1948.

5. HukumPerdata yang duluberbahasaBelandaataudikenaldenganBurgerlijkWetboek (B.W.) Sebagaianmateri B.W. sudahdicabutberlakunya & sudahdigantidenganUndang-Undang RI. • Hukumperdata yang berlakudi Indonesia meliputihukumperdatabaratdanhukumperdatanasional. • HukumperdatabaratadalahhukumpeninggalankoloniaBelanda yang berlakudi Indonesia berdasarkanPasal 2 aturanperalihan UUD 1945, mis. BW/KUHPdt. • Hukumperdatanasionaladalahhukumperdata yang diciptakanPemerintah Indonesia yang sahdanberdaulat.

6. Asas-asasHukumPerdata • 1. Asaskebebasanberkontrak bahwasetiaporangdapatmengadakanperjanjianapapunjuga, baik yang telahdiaturdalamundang-undang, maupun yang belumdiaturdalamundang-undang (lihatPasal 1338 KUHPdt)

7. Asas-asasHukumPerdata 2. AsasKonsesualisme bahwasalahsatusyaratsahnyaperjanjianadalahadanyakatakesepakatanantarakeduabelahpihak. 3. AsasKepercayaan bahwasetiaporang yang akanmengadakanperjanjianakanmemenuhisetiapprestasi yang diadakandiantaramerekadibelakanghari

8. Asas-asasHukumPerdata 4. AsasKekuatanMengikat bahwaperjanjianhanyamengikatbagiparafihak yang mengikatkandiripadaperjanjiantersebutdansifatnyahanyamengikatkedalam. 5. AsasPersamaanhukum bahwasubjekhukum yang mengadakanperjanjianmempunyaikedudukan, hakdankewajiban yang samadalamhukum.

9. Asas-asasHukumPerdata 6. AsasKeseimbangan asas yang menghendakikeduabelahpihakmemenuhidanmelaksanakanperjanjian. 7. AsasKepastianHukum bahwa hakim ataupihakketigaharusmenghormatisubstansikontrak yang dibuatolehparapihak, sebagaimanalayaknyasebuahundang-undang.

10. Asas-asasHukumPerdata 8. AsasMoral Asas moral initerikatdalamperikatanwajar, yaitusuatuperbuatansukareladariseseorangtidakdapatmenuntuthakbaginyauntukmenggugatprestasidaripihakdebitur. 9. AsasPerlindungan bahwaantaradebiturdankrediturharusdilindungiolehhukum.

11. Asas-asasHukumPerdata 10. AsasKepatutan Asasiniberkaitandenganketentuanmengenaiisiperjanjian yang diharuskanolehkepatutanberdasarkansifatperjanjiannya 11. AsasKepribadian asas yang menentukanbahwaseseorang yang akanmelakukandan/ataumembuatkontrakhanyauntukkepentinganperseorangansaja. Hal inidapatdilihatdalamPasal 1315 danPasal 1340 KUHPdt.

12. Asas-asasHukumPerdata 12.AsasItikadBaik AsasitikadbaiktercantumdalamPasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjianharusdilaksanakandenganitikadbaik.” Asasinimerupakanasasbahwaparapihak, yaitupihakkrediturdandebiturharusmelaksanakansubstansikontrakberdasarkankepercayaanataukeyakinan yang teguhmaupunkemauanbaikdariparapihak.

13. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA KitabUndang-UndangHukumPerdataatau BW : • Buku I Van Personen ( mengenaiorang ) • Buku II Van Zaken ( mengenai Benda ) • Buku III Van Verbinsissen ( mengenaiPerikatan ) • Buku IV Van Bevijs En Verjaring ( mengenaibuktidankadaluarsa )

14. HUKUM PERORANGAN • HukumPerorangan, adalahkeseluruhankaedahhukum yang mengaturkedudukanmanusiasebagaisubjekhukumdanwewenanguntukmemperoleh, memiliki, danmempergunakanhak – hakdankewajibankedalamlalulintashukumsertakecakapanuntukbertindaksendirimelaksanakanhak – haknya, jugahal – hal yang mempengaruhikedudukansubjekhukum.

15. Subjek Hukum Perorangan • Subjekhukumadalahsetiappendukunghakdankewajibanyaitu : • manusia(Natuurlijkpersoon) • badanhuum(rechtspersoon)

16. a. Manusia (Natuurlijk Persoon). • Setiapmanusia yang dilahirkanhidup, menjadisubyekhukumdanberkaitandenganitumempunyaikewenanganhukum. • Hak yang diperolehkarenakelahiraninimenurutKUHPdtberlakusurutuntukkeuntungandaridalamkandungan. Hal inidiaturdalampasal 2(1) KUHPdtygberbunyi :

17. Anakadadalamkandunganseorangperempuandianggaptelahdilahirkan (menjadisubjekhukum) bilamanakepentingansianakmenghendakinyamisalmengenaipewarisandanjikasianakmatisewaktudilahirkandianggapsebagaitidakpernahada.”

18. ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM • Orang yang belumdewasa Orang yang belumdewasaadalahmereka yang belummencapaiumur 21 tahundantidaklebihdahulukawin (ps 330 ayat 1 KUH Pdt) • Orang yang dibawahpengampuan • Imbisil (tolol, bodoh, dungu) • Lemahdaya / lemahpikir • Sakitotak / sakitingatanataumatagelap • Pemborosan

19. b. Badan Hukum (Recht Person) • BadanHukumadalahsubjekhukum yang bukanmanuia yang mempunyaiwewenangdancakapbertindakdalamhukummelaluiwakil-wakilataupengurusnya.

20. PembagianBadanHukum a. Perhimpunan (verenigingen) yaitu yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka,memelihara kebudayaan, mengurus soal-sosial dsb. Badan hukum semacam ini dapat berupa Perseroan Terbatas/PT.dsb. b. Persekutuan Orang (gemeenschap van mensen) yaitu yang dibentuk karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah,misalnya negara,propinsi,kabupaten/kota maya dsb. c. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang misalnya koperasi. d. Yayasan.

21. HUKUM KEBENDAAN • Yang dimaksud dengan ‘benda’ dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuat yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum

22. Perbedaan macam-macam benda Menurut KUH pdt benda itu dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Benda berwujud dan tidak berwujud.2. Benda bergerak dan tidak bergerak.3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis.4. benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. - yang absolut yakni barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, contoh: hasil panen yang akan datang.

23. - Yang relatifyakni barang-barang yang ada pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, contoh: barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan 5. benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan.6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

24. Pembeda benda bergerak dan tidak bergerak Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Benda bergerak karena sifatnya/pasal 506 KUH pdt: - yang dapat dipindahkan - yang dapat pindah sendiri 2. Benda tidak bergerak dibagi tiga, yaitu: - benda tidak bergerak karenasifatnya - benda tidak bergerak karena tujuannya - benda tidak bergerak karena undang-undang

25. Ketentuan-ketentuan hukum • Mengenai bezitnya. Terhadap benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1997(1) KUH pdt yang dapat disimpilkan bahwa bezitterterhadap barang bergerak adalah sebagai pemilik dari barang tersebut. • Mengenai leveringnya.Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata. • Mengenai Verjaring. Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa sebab berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 seperti telah dijelaskan dalam no. 1 diatas.Benda tidak bergerak mengenal adanya kedaluarsa yaitu 20 tahun alasan hak yang sah dan 30 tahun tanpa alasan hak yang sah • Mengenai bezwaring. Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan pand/gadai sedang pembebeanan terhadap benda tidak bergerak sengan hippotek/fidusia

26. HAK KEBENDAAN Perundang-undangan membagi hak keperdataan dalam 2 hal, yakni: 1. hak absolut, hak yang memberikan kekuasaan kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati orang lain. Hak absolut terdiri atas: a. Hak kepribadian b. Hak yang berkaitan dengan keluarga c. Hak mutlak atas sesuatu benda 2. hak relatif, hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

27. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi: 1. Adapun hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain: a. Hak milik, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara. b. Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalam batas waktu tertentu c. Hak pakai, hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau orang lain. d. Hak sewa, hak menggunakan tanah orang lain untuk keperluan bangunan dan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

28. 2. Hak - hak kebendaan yang memberikan jaminan sebagai berikut: • Jaminan gadai, suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu baranng bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. • Jaminan fudicia, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya. • Jaminan hipotik, suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak.

29. HUKUM KELUARGA • Keluargaadalahkesatuanmasyarakatterkecilygterdiridarisuami, istridananakygberdiamdalamsuatutempat. • HukumKeluargaadalahmengaturhubunganhukum yang bersangkutandengankekeluargaansedarahdanperkawinan. • Jauhdekathubungandarahmempunyaiartipentingdalamperkawinan, pewarisandanperwaliandalamkeluarga.

30. SUMBER HUKUM KELUARGA • Sumberhukumkeluargatertulis adalah : kaidah-kaidahhukumygbersumberdariUU, Yurisprudensi & traktat. • Sumberhukumygtidaktertulisadalah : kaidah-kaidahhukumygtimbul, tambah, & berkembangdlmkehidupanmasyarakat.

31. Perkawinan Menurut UU No. 1/1974 dalampasal 1 mendefinisikanbahwa : “Perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseorangpriadanseorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa”

32. Sedangkanpasal 26 KUHPerdatamenyatakan :“Undang-undangmemandangsoalperkawinanhanyadalamhubungan-hubunganperdata.” Artinya, bahwasuatuperkawinan yang ditegaskandalampasaldiatashanyamemandanghubunganperdatasaja, yaituhubunganpribadiantaraseorangpriadanseorangwanita yang mengikatkandiridalamsuatuikatanperkawinan. Sedangkantujuandarisuatuperkawinantidakdisebutkandisini. 

33. Syarat sahnya suatu perkawinan dalam KUHPerdata • Keduapihakharustelahmencapaiumur yang ditetapkandalamundang-undang, yaitubagilaki-laki 18 tahundanbagiperempuan 15 tahun.  • Harusadapersetujuanbebasantarakeduapihak • Untukseorangperempuan yang telahkawinharuslewat 300 haridahulusetelahputusnyaperkawinanpertama • Tidakadalarangandalamundang-undangbagikeduabelahpihak • Untukpihak yang masihdibawahumurharusadaizindariorangtuaatauwalinya

34. ASAS UU No. I/1974 menganutasas monogamy tidakmutlak. Hal tersebutdapatkitalihatdariisiPasal 3 sebagaiberikut: • Padaasasnyadalamsuatuperkawinanseorangpriahanyabolehmempunyaiseorangistri. Sedangwanitahanyabolehmempunyaiseorangsuami. • Pengadilandapatmemberiijinkepadaseorangsuamiuntukberistrilebihdariseorangapabiladikehendakiolehpihak-pihak yang bersangkutan

35. Ijinpengadilandiberikankepadaseorangsuami yang akanberistrilebihdarisatuorangapabilamemenuhisyaratfakultatifdansyaratkumulatif. Syaratfakultatifadalahsyarat yang terdapatdalampasal 4 ayat (2) yaitu: • Istritidakdapatmenjalankankewajibannyasebagaiistri • Istrimendapatcacatbadan/ataupenyakit yang tidakdapatdisembuhkan • Istritidakdapatmelahirkanketurunan.

36. Sedangkansyaratkumulatifterdapatpadapasal 5 ayat (1) yang menyebutkan: • Adanyaperjanjiandariistri/istri-istri • Adanyakepastianbahwasuamimampumenjaminkeperluan-keperluanhidupistri-istridananak-anakmereka. • Adanyajaminanbahwasuamiakanberlakuadilterhadapistri-istridananak-anakmereka.

37. Perceraian Undang-undang yang mengaturkasusperceraianadalah UU no 1 tahun 1974: PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA Pasal 38 :Perkawinandapatputuskarena : a. kematian,b. perceraiandan c. ataskeputusanPengadilan

38. Pasal 39 (1). PerceraianhanyadapatdilakukandidepanSidangPengadilansetelahPengadilan yang bersangkutanberusahadantidakberhasilmendamaikankeduabelahpihak. (2). Untukmelakukanperceraianharusadacukupalasan, bahwaantarasuamiisteriitutidakakandapathiduprukunsebagaisuamiisteri. (3). TatacaraperceraiandidepansidangPengadilandiaturdalamperaturanperundangantersendiri

39. LARANGAN PERKAWINAN a. Dilarangperkawinanantaramereka yang satusama lain bertaliankeluargadalamgarisluruskeatasdankebawah, baikkarenakelahiran yang sahdantidaksahataukarenaperkawinan; dandalamgarismenyimpang, antarasaudaralaki-lakidansaudaraperempuan, sahatautidaksah. b. Dilarangperkawinanantaramereka yang bertaliankeluargasemenda. c. Dilarangperkawinanantaramereka yang dilarangoleh hakim karenadiputuskansalahtelahberzinah.

40. Contoh-contohKasusHukumPerdata • Contoh Hukum Perdata PerceraianBila terjadi suatu masalah didalam suatu rumah tangga yang tidak menemukan solusi atau jalan keluar, maka sebagai jalan keluar alternatif yang diambil adalah perceraian. Suatu perceraian tersebut mungkin menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga tersebut. Kasus perceraian ini merupakan salah satu contoh yang masuk dalam kategori hukum perdata.Contoh Kasus Perdata Pencemaran Nama BaikSeorang artis merasa terhina atas pemberitaan sebuah media massa. Gosip tersebut telah digosipkan oleh media menjadi seorang pengedar dan pemakai psikotropika. Karena tidak terima dengan pemberitaan tersebut, maka sang artis melaporkan media massa tersebut ke polisi atas tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Kasus antara artis dan media massa tersebut juga termasuk menjadi salah satu contoh kasus hukum perdata