HUKUM PERDATA

1. HUKUM PERDATA HUKUM HARTA KEKAYAAN

2. HUKUM PERDATA SISTEM KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTAR PRIBADI DIDALAM MEMENUHI KEPENTINGAN –KEPENTINGANNYA.

3. MENURUT W.L.G. LEMAIRE (1952) STRUKTUR HUKUM PERDATA ADALAH SEBAGAI BERIKUT : • KAIDAH-KAIDAH HUKUM TENTANG PRIBADI KODRATI, HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DLM HUBUNGAN HUKUM (HUKUM PRIBADI) • KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KEBENDAAN, EKONOMI DARI PRIBADI KODRATI (HUKUM HARTA KEKAYAAN)

4. KAIDAH – KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN KEKERABATAN(HUKUM KELUARGA) • KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR MASALAH-MASALAH WARISANHUKUM WARISAN SUMBER : WIHARNO YUDHO, AGUS BROTOSUSILO, MATERI POKOK SISTEM HUKUM INDONESIA, MODUL 1-6, UT,1986, HAL 5-10

5. HUKUM PRIBADI MENGATUR HAK KEWAJIBAN PADA PRIBADI YAITU SUBYEK HUKUM - PRIBADI KODRATI - PRIBADI HUKUM

6. PRIBADI KODRATI • MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN SEJAK LAHIR MENINGGAL. • PRIBADI DAPAT BERTINDAK SENDIRI UNTUK KEPENTINGAN-KEPENTINGANNYA HAK BERSIKAP TINDAK (HANDELINGS BEVOEGD) BERAKIBAT HUKUM. • TIDAK SETIAP PRIBADI DIANGGAP MAMPU/ CAKAP MELAKSANAKANNYA (HANDELINGS BEKWAAM)

7. PRIBADI HUKUM • MERUPAKAN PRIBADI CIPTAAN HUKUM • HARUS MEMPUNYAI TUJUAN DAN HARTA KEKAYAAN SENDIRI • MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN • DAPAT MENGADAKAN HUBUNGAN HUKUM • TERLIBAT DALAM SUATU PERISTIWA HUKUM, CONTOH : NEGARA, DESA, P.T, KOPERASI DLL.

8. HUKUM HARTA KEKAYAAN HUKUM YANG MENYANGKUT HUBUNGAN ANTARA SUBJEK HUKUM DENGAN OBYEK HUKUM (BENDA), DAN HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI.

9. RUANG LINGKUP HUKUM HARTA KEKAYAAN : PERIKATAN SUATU HUBUNGAN HUKUM KEBENDAAN ANTARA 2 PH., ATAS DASAR MANA SATU PIHAK ……… BERHAK ATAS DASAR SUATU PRESTASI, BERDASARKAN MANA PIHAK LAIN…………. WAJIB BERPRESTASI DAN BERTANGGUNG JAWAB ATASNYA (L.C. HOFFMANN, 1 : 48)

10. SELAIN ITU R.L. HUKUM HARTA KEKAYAAN MENCAKUP HAK-HAK IMMATERIAL YAITUHAK-HAK ATAS HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILIHAT/DIRASA. MIS : HAK CIPTA, HAK MEREK, HAK OKTROOI HUKUM HARTA KEKAYAAN MELIPUTI : • HUKUM BENDA • HUKUM PERIKATAN • HUKUM HAK IMMATERIAL

11. HUKUM HAK IMMATERIAL • HAK ATAS MEREK • HAK OKTROI • HAK CIPTA • HAK MEREK : SUATU TANDA PENGENAL UNTUK MEMBERI CIRI TERTENTU TERHADAP BARANG-BARANG HASIL SUATU PERUSAHAAN TERTENTU

12. HAK PATENT • HAK OKTROI : HAK DIBERIKAN BILA ADA : - PRODUK BARU - CARA KERJA BARU - PERBAIKAN ATAS HASIL PRODUKSI/CARA KERJA TTT • HAK PENGARANG : HAK YG DIMILIKI OLEH PENGARANG /PENCIPTA DLM MENGHASILKAN KARYA DLM KESUSASTERAAN, ILMU/KESENIAN HAK PENCIPTA

13. I. HUKUM BENDA MENCAKUP HUKUM YANG MENGATUR HAK KEBENDAAN, DALAM ARTI HAK TERIKAT BENDA HUKUM PERDATA BARAT (C. ASSER & P. SCHOLTEN)1972 • BENDA TETAP DAN BENDA BERGERAK • BENDA YANG DAPAT DIKUASAI DAN YG TIDAK DAPAT DIKUASAI SUBYEK HUKUM • BENDA YG DAPAT DIBAGI-BAGI DAN YG UTUH • BENDA YG ADA KINI DAN YG ADA NANTI

14. HAK MILIK • HAK GUNA USAHA • HAK GUNA BANGUNAN • HAK PAKAI • HAK GADAI • HAK USAHA BAGI HASIL • HAK MENAMPUNG BENDA TETAP (TANAH) HUKUM PERDATA ADAT • HAK ATAS RUMAH • HAK ATAS TUMBUH-TUMBUHAN • HAK ATAS TERNAK • HAK ATAS BENDA BERGERAK BENDA LEPAS (BUKAN TANAH)

15. HUKUM PERDATA ADAT JUAL-BELI TANAH BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN ATAUPUN AKIBAT SUATU PERJANJIAN BENTUK PERJANJIAN : • PERJANJIAN KREDIT • PERJANJIAN KEMPITAN • PERJANJIAN TEBASAN • PERJANJIAN PERBURUHAN • PERJANJIAN TRANSAKSI • PERJANJIAN SERIKAT • PERJANJIAN PEMBELIAN, DLL.

16. PERIKATAN HUKUM PERDATA BARAT PERIKATAN YG LAHIR DARI UU, OLEH KARENA PERBUATAN SESEORANG YG MELANGGAR HUKUM. SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, MEWAJIBKAN ORANG YG MELAKUKAN PERBUATAN ITU, JIKA KARENA KESALAHANNYA TELAH DI TIMBULKAN KERUGIAN, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT. (PASAL 1365,BW)

17. HUKUM PERDATA ADAT • KETERTIBAN ADA DLM KOSMOS • BAGI, SETIAP ORANG, GARIS KETERTIBAN KOSMIS, DIJALANKAN DENGAN SPONTAN • BILA DI LUAR ITU, YG BERSANGKUTAN MENDERITA • PENYELEWENGAN/PERILAKU YG MENGGANGGU KESEIMBANGAN KOSMIS, MAKA PELAKU-PELAKUNYA HARUS MENGEMBALIKAN KESELARASAN YG SEMULA ADA PENYELEWENGAN PERDATA ADAT

18. KOREKSI ADAT : • PERMINTAAN MAAF • PEMBAYARAN UANG ADAT • MENGADAKAN SELAMATAN • PENGGANTIAN KERUGIAN IMMATERIAL

19. HUKUM KELUARGA • KETURUNAN (BAB XII, PSL 55) • KEKUASAAN ORANG TUA • PERWALIAN • PENDEWASAAN • CURATELE (PENGAMPUAN) • PERKAWINAN

20. ASAL-USUL ANAK DIBUKTIKAN DGN AKTE KELAHIRAN TIDAK ADA PENGADILAN MENGELUARKAN PENETAPAN BERDASARKAN BUKTI AKTE KELAHIRANDIKELUARKAN INST. PENCATAT KELAHIRAN.

21. KEKUASAAN ORANG TUAPSL 45 MENDIDIK & MEMELIHARA ANAK BELUM USIA 18 TAHUN BELUM MENIKAH

22. PERWALIANPSL 50 - 54 ANAK TIDAK BERADA DIBAWAH KEKUASAAN ORANG TUA PRIBADI ANAK HARTA BENDA

23. PENDEWASAAN BELUM USIA PENUH DIPERSAMAKAN DENGAN SESEORANG YG TELAH DEWASA DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN NASEHAT DARI MA

24. CURATELE PENGAMPUAN SESEORANG 1. SAKIT INGATAN 2. TERLALU BOROS 3. MERASA TIDAK MAMPU DIAJUKAN KE PENGADILAN KEPUTUSAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA

25. PERKAWINAN UU NO 1 THN 1974. PP NO 9 THN 1975 • DASAR TUJUAN PERKAWINAN • SAHNYA PERKAWINAN • ASAS MONOGAMI • USIA PERKAWINAN • MEMPERSULIT PERCERAIAN • SUAMI ISTRI SEIMBANG

26. II. HUKUM PERIKATAN • MENCAKUP HUKUM PERJANJIAN • HUKUM PENYELEWENGAN PERDATA • HUKUM PERIKATAN LAINNYA HUKUM PERDATA BARAT HUKUM PERJANJIAN MENYANGKUT HUBUNGAN PERUTANGAN • PIHAK BERPIUTANG (KREDITUR) : BERHAK MENUNTUT PRESTASI • PIHAK BERHUTANG (DEBITUR) : WAJIB BERPRESTASI

27. MACAM PERJANJIAN • P. JUAL BELI • P. SEWA MENYEWA • PEMBERIAN/HADIAH • PERSEKUTUAN • PENYURUHAN • PERJANJIAN PINJAM • PENANGGUNGGAN HUTANG • PERJANJIAN PERDAMAIAN • PERJANJIAN KERJA

28. PRESTASI : • MENYERAHKAN BENDA • MELAKUKAN SUATU PERBUATAN • TIDAK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

29. REFERENSI ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA. YUDHO, WIHARNO; AGUS BROTOSUSILO, 1986. MATERI POKOK SISTEM HUKUM INDONESIA, MODUL 1-6, JAKARTA : UNIVERSITAS TERBUKA.

30. TERIMA KASIH