1 / 30

Oleh: Ismiyarto , SH., M.Si Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Keamanan

Oleh: Ismiyarto , SH., M.Si Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Keamanan. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. KONSEP DAN KEBIJAKAN pelayanan publik. Disampaikan Pada : Pertemuan Nasional Humas Kesehatan – Kementerian Kesehatan Jakarta, April 2012.

emerald-bryant
Download Presentation

Oleh: Ismiyarto , SH., M.Si Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Keamanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Oleh: Ismiyarto, SH., M.Si KepalaBidangPelayananHukumdanKeamanan • KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KONSEP DAN KEBIJAKAN pelayanan publik Disampaikan Pada : • PertemuanNasionalHumasKesehatan– Kementerian Kesehatan Jakarta, April 2012

  2. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK • Perpres 81/2010: GD – RB • Permenpan & RB 20/2010: RM RB • UU 25/2009: Yanlik dan Per.Pelks Hasil yang diharapkan Kondisi Saat Ini REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK PRIMA (Sesuai UU No. 25/2009) • Kondisi Lingkungan & Persaingan Global • Reformasi bid. Hukum, Politik-Demokrasi, Ekonomi • Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kepuasan Masyarakat

  3. Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB dengan Pelayanan Publik *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d + 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014 3

  4. UU 25/2009 ttg. Pelayanan Publik dengan Peraturan Pelaksanaannya 4

  5. UNDANG-UNDANG NO. 25 / 2009 TENTANGPELAYANAN PUBLIK

  6. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP • PelayananPublik • Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai per-UU; • atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif; • oleh penyelenggara pelayanan publik. • Penyelenggarapelayananpublik: • Instansipenyelenggaranegara. • Korporasi: BUMN/BUMD. • LembagaIndependen. • Badan lain/Swasta/OrganisasiMasyarakat yang melaksanakan “misinegarakarena UU”.

  7. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Kepentingan umum; Kepastian hukum; Kesamaan hak; Keseimbangan hak dan kewajiban; Keprofesionalan/profesionalisme; Partisipatif; Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Perlakuan khusus bagi kelompok rentan; Ketepatan waktu; dan Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

  8. ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara : • Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar instansi,pemantauan dan evaluasikinerja; menyusun peringkat; pemberian penghargaan. • Pembina: • Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota; • Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi • Penanggung Jawab: • Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian dengan fungsikoordinasipenyelenggaraan, evaluasi dan laporan • Penyelenggara Pelayanan Publik: • Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan,pengelolaan pengaduan,informasi, pengawasaninternal danpenyuluhan, pelayanan konsultasi

  9. ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • Standar Pelayanan. • MaklumatPelayanan • Sistem Informasi Pelayanan Publik(dan Pelayanan Informasi) • Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau FasilitasPelayanan Publik. • Pelayanan Khusus. • Biaya/Tarif Pelayanan. • Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan. • Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. • Pengelolaan Pengaduan. • Penilaian Kinerja(dengan survei Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM).

  10. Sanksi(Pasal 54 – 58 UU 25/2009)

  11. Amanat Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) • Ruang Lingkup Yanlik [Pasal 5 ayat (6)]. • Sistem Pelayanan Terpadu [Pasal 9 ayat (2)]. • Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan [Pasal 20 ayat (5)]. • Proporsi Akses Dan Kategori Kelompok Masyarakat [Pasal 30 ayat (3)]. • Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Yanlik [Pasal 39 ayat (4)].

  12. Ruang Lingkup Yanlik[Pasal 5, UU 25/2009] • Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. • Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. • Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. • Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

  13. RPP: BAB Ruang Lingkup Dalam RPP: Khusus badan hukum lain diatur Penyelenggara Pelayanan hanya meliputi: • penyelenggara pelayanan publik berdasarkan subsidi dan/atau bantuan sejenis; atau • penyelenggara pelayanan publik berdasarkan izin sesuai bidang pelayanan: • yang besaran nilai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh) kali besaran pendapatan per kapita per tahundi wilayah administrasi pemerintahan penyelenggara pada tahun berjalan, dan • yang jaringan pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah.

  14. Sistem Pelayanan Terpadu[Pasal 9 UU 25/2009] Pasal 9 • Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. • Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

  15. RPP: BAB ttg Pelayanan Terpadu Pada Bab Pelayanan Terpadu diatur tentang: • tujuan, prinsip-prinsip, tempat, dan penyelenggara pelayanan terpadu; • pelayanan terpadu satu pintu beserta syarat-syarat pelimpahan dan pendelegasian wewenang; • pelayanan terpadu satu atap beserta prinsip kerja penyelenggara penerima penugasan. • Pelayanan Terpadu secara Virtual.

  16. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan[Pasal 20 UU 25/2009]. (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. (2) Dalam menyusun dan menetapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

  17. RPP: Bab ttg Standar Pelayanan diatur tentang: • Komponen standar dan perlunya penyelarasan antara kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; • Mekanisme penyusunan standar pelayanan yang dimulai dengan penyusunan rancangan, pembahasan, uji publik (publikasi konsep standar pelayanan), penetapan, dan maklumat pelayanan, serta evaluasi atas penerapan standar, termasuk pengaturan batasan waktu masing-masing tahapan; • Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan, pembahasan, sampai dengan keberatan oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam penyusunan.

  18. ISTILAH YANG TERKAIT DENGAN STANDAR PELAYANAN • Pengertian: • Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Standar Operating Prosedures (SOP) • Standar Teknis • NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) • Perbedaan antara Standar Pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Keterkaitan SP, SOP, dan SPM

  19. Sistem ManajemenMutuPelayanan Continual Improvement UU 25/2009 TentangPelayananPublik Act H A R A P A N R A K Y A T TanggungJawabPimpinan: KomitmenLaksanakanJanjiPerbaikan K E P U A S A N R A K Y A T / I K M S T A N D A R Y A N L I K D E L I V E R Y Y A N L I K Plan Sistem Manajemen Mutu Pengukuran, Analisa, &Perbaikan Manajemen Sumber Daya Input Check Realisasi Produk atau Jasa Do Implementasi UU 25/2009 dengan Penerapan SPP PerMenPAN 13/2009- MenjadiAlatUtamaUntukMenyelesaikanPengaduanMasyarakat JanjiPerbaikanLayanan KepMenPAN 25/2004- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

  20. Proporsi Akses Dan Kategori Kelompok Masyarakat[Pasal 30 ayat (3)] Pasal 30 (1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

  21. RPP: Proporsi Akses Pelayanan berjenjang, yaitu pelayanan bertingkat yang didasarkan pada kelas-kelas pelayanan dengan memperhatikan prinsip: • keadilan, • proporsionalitas, dan • tidak diskriminatif. Bahwa proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat yang menggunakan pelayanan berjenjang: • dibatasi maksimal 25 %dengan tidak mengurangi kapasitas untuk masyarakat umum • memperhatikan: • ketersediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penunjang; • kesiapan biaya atau anggaran pendukung; dan • kemampuan menata dan mengelola untuk mengamankan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas dan tidak diskriminatif.

  22. Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Yanlik[Pasal 39 ayat (4)] (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

  23. RPP: Keikutsertaan Masyarakat dalam yanlik Pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: • penyusunan kebijakan pelayanan publik; • penyusunan standar pelayanan; • pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan • pemberian penghargaan.

  24. RANCANGAN PERATURAN PRESIDENTENTANGMEKANISME DAN KETENTUAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PELAYANAN PUBLIK UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Pasal 50 ayat (8) bahwa: mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. • Pasal 60 ayat (7) bahwa: peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan (Ket: diundangkan 18 Juli 2009).

  25. Ruang Lingkup mencakup tuntutan ganti rugi materiil yang diputuskan oleh penyelenggara sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Acuan: UU 25/2009 Bab VII Penyelesaian Pengaduan, Bagian Ketiga Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Pasal 48 ayat (4) sebagai berikut: Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

  26. Kebijakan MenPAN (dan RB) terkait dengan Pelayanan Publik • KeputusanMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; • KeputusanMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; • KeputusanMENPAN Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; • PeraturanMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP); • PeraturanMeneg.PAN NomorPER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. • PeraturanMeneg.PAN No.: 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarkat. • PermenPAN dan RB No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik • PermenPAN& RB No. 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota

  27. Road Map menuju Visi 2025 (Periode 2011 – 2014) • Tahun 2011:Seluruh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Tahun 2012: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan penyesuaian atas kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. • Tahun 2013: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sarana prasarana, SDM /pelaksana, anggaran, dan mekanisme kerja pelayanan publik di lingkungannya. • Tahun 2014:Terselenggaranya pelayanan publik yang telah mengacu pada perundang-undangan. Tahun 2025: Terselenggaranya pelayanan publik prima yang berstandar internasional. VISI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA “Terwujudnyaaparaturnegara yang profesional, efektif, efisien,danakuntabeldalampelaksanaanReformasiBirokrasiMenujuKepemerintahanyang baik Klas Dunia Tahun 2025”

  28. Program PAN Bidang Pelayanan Publik(Berdasarkan Tugas dan kewajiban Men.PAN: Pasal 7 ayat (3) dan (4), UU 25/2009 ttg Yanlik)

  29. Penilaian Tahun 2012(Surat MenPAN dan RB No. B/907/M.PAN-RB/03/2012 tgl. 16 Maret 2012) ● Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan Provinsi; ● Obyek Penilaian: (secara terintegrasi) - Instansi Pembina / Penanggung Jawab; - Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan usulan dan ada yang ditentukan) ● Indikator Penilaian yang digunakan: 1. Implementasi UU 25/2009. 2. Kinerja Pelayanan Publik. ● Hasil yang diharapkan: 1. Pemeringkatan Kementerian, LPNK, PemProv. dalam Pelayanan Publik; 2. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemprov, dan Unit Penyelenggara; 3. Publikasi.

  30. T E R I M A K A S I H wassalamu’alaikum wr.wb • Deputi Bidang Pelayanan Publik • KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

More Related