oleh : Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan dr. Alfa r obi,M.Kes

1. oleh :Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatandr. Alfarobi,M.Kes

2. KETENTUAN UMUM

3. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker • Organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia • Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika • Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien • Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama

5. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker • Surat Ijin Penyelenggaraan Apotek adalah surat ijin untuk menyelenggarakan dan mengelola apotek di tempat tertentu • Surat Ijin Praktik Apoteker adalah surat ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakanpekerjaan kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit

6. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker • Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi dan dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. PEMBINAAN

8. BAB II PEMBINAAN (Pasal 2) • Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dimaksud sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak penyedia sarana kesehatan serta merta, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional dalam Daerah • (pasal 3) • Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat

9. PERIZINAN

10. BAB II PEMBINAAN (Pasal 2) • Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dimaksud sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak penyedia sarana kesehatan serta merta, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional dalam Daerah • (Pasal 3) • Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat

11. BAB III PERIJINAN (Pasal 4) • Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam Daerah, harus mendapat Ijin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. • (Pasal 5) • Lokasi dan persyaratan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota • (Pasal 10) • Masa berlaku penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan : Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik berlaku selama 2 tahun

12. TATA CARA PEMBAHARUAN IJIN DAN PERSYARATAN

13. BAB IV TATA CARA PEMBAHARUAN IJIN DANPERSYARATAN (Pasal 11) • Pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan harus dilakukan apabila : • Penanggung jawab penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan meninggal dunia • Mengalami perubahan nama, pemilik dan penanggung jawab • Pindah tempat lokasi • Masa berlakunya telah habis

14. LARANGAN

15. BAB VII LARANGAN(Pasal 16) • Ketentuan dan larangan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan Aoptek sebagaimana dimaksud : • Administrasi tidak tertib • Surat Pesanan (SP) obat dan Narkotika tidak ditandatangani oleh Apoteker • Menjual obat keras selain Obat Wajib Apotik (OWA) diluar kewenangannya • Melakukan penyimpanan obat rusak atau kadaluarsa • Apoteker pengelola apotek bekerja rangkap sebagai penanggung jawab pada srana farmasi lain • Dengan sengaja melakukan pengadaan dan pelayanan obat tidak memenuhi syarat

16. BAB VII LARANGANPasal 16ayat 2 • Tidak ada tenaga teknis farmasi pada jam buka apotek • Bekerja sama dengan apotek lain, pedagang farmasi, industri farmasi yang menyalurkan obat keras kepada yang tidak berhak (toko obat) • Mengganti obat generik berlogo dengan obat merk dagang tanpa persetujuan dokter yang mengeluarkan resep • Apoteker telah menandatangani blanko kosong pesanan obat dan narkotika

17. BAB VII LARANGANPasal 16ayat 2 • Merubah bentuk apotek tanpa sepengetahuan dari Dinas Kesehatan • Menjual obat kepada apotek lain dan atau toko obat yang tidak memiliki ijin • Membeli obat antar apotek tanpa disertai surat pesanan dan atau diketahui oleh apoteker pengelola apotek • Apoteker mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian yang tidak memiliki ijin • Sarana pelayanan apotek tanpa ijin • Pindah alamat tanpa ijin • Pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dari sumber yang tidak resmi • Pindah alamat tanpa pemberitahuan

18. PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

19. BAB VIIIPENGALIHAN TANGGUNG JAWAB(Pasal 17) • Apabila apoteker pengelola apotek meninggal dunia, maka dalam waktu paling lama 3 x 24 jam, ahli waris dan/atau pemilik apotek wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Walikota • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di buat Berita Acara serah terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya. Dan Kepala Dinas menunjuk apoteker pengganti sementara yang memiliki ijin praktik apoteker paling lama 3 (tiga) bulan

20. (Pasal 17) • Apabila Apoteker pengelola apotek berhenti atau diberhentikan atau mengundurkan diri, maka apoteker dan atau pemilik sarana apotek dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak pengunduran diri wajib membuat laporan pengunduran diri dan harus menunjuk Apoteker pengganti sementara paling lama 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan • Selama sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak surat penunjukan Apoteker pengganti sementara belum ada Apoteker yang baru, maka dapat dilakukan penghentian kegiatan Apotek

21. (Pasal 17) • Selama belum ada Apoteker pengganti sementara, maka apoteker lama tetap bertanggung jawab terhadap obat keras tertentu (OKT) dan narkotika yang masih ada di apotek tersebut

22. SANKSI ADMINISTRATIF

23. BAB IXSANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 19) Terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, diberikan TEGURAN TERTULIS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan daam tenggang waktu 3 x 24 jam Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan oleh penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan maka Walikota mengeluarkan SURAT PERINGATAN terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam

24. BAB IXSANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 19) • Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak di indahkan, Walikota berwenang MENCABUT IJIN PENYELENGGARAAN sarana pelayanan kesehatan • dalam hal yang bersifat EMERGENCY terhadap pembuatan dan/atau PENJUALAN OBAT PALSU atau menyalahgunakan ijin, maka diberikan sanksi berupa PENCABUTAN IJIN TANPA MELALUI PERINGATAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 atau PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN (PSK)

25. TREND TEMUAN DI SARANA (APOTEK)

26. Pengadaan tidak dari sumber resmi • Surat pesanan kosong ditanda tangani Apoteker • Selama jam buka apotek tidak terdapat tenaga teknis kefarmasian • Surat pesanan tidak ditandatangani APA • Surat pesanan tidak diarsipkan berdasarkan nomor urut dan tanggal pemesanan • Tenaga teknis kefarmasian tidak menandatangani faktur pembelian pada saat barang diterima • Apoteker mengundurkan diri • Masih terdapat apotek yang melakukan panel

27. Setiap penerimaan barang tidak dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang tersebut, meliputi : nomor ijin edar, nomor batch, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, mutu produk secara fisik • Setiap penerimaan barang tidak dicatat pada kartu stock dan catatan penerimaan • Obat tidak disimpan pada kondisi yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada kemasan obat, serta tidak terpisah dari komoditi lainnya

28. 12. Vaksin tidak disimpan pada tempat yang sesuai dengan persyaratan penendaan, tidak dilengkspi termometer dan tidak dilakukan pencatatan monitoring suhu minima 2x sehari13. Obat yang kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan tidak di infentarisir, dipisahkan penyimpanannya dan terkunci14. Jumlah dalam kartu stok tidak sesuai denga jumlah fisik

29. 15. Setiap penyeluran obat keras (diluar DOWA), tidak berdasarkan resep yang sah16. Produk yang disalurkan tidak terdaftar (TIE)17. Obat yang telah kadaluarsa tidak disimpan terpisah dengan obat layak jual

30. Kebersihan dan kerapihan bangunan tidak dijaga serta dipeliharaAPA tidak memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien