Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015

1. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015 Kementerian Sosial RI Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2015 Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2014

2. Tema RKP Tahun 2015 MelanjutkanReformasi BagiPercepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan

3. Arah Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial(RKP 2015) Penyedian bantuan, layanan, dan rehabilitasi sosial, baik reguler maupun temporer, bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta penduduk rentan lainnya; dan Peningkatan inklusifitas dalam layanan publik, pasar kerja, dan sistem masyarakat bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan penduduk rentan lainnya

4. Anggaran Kementerian Sosial( Pagu Indikatif Tahun 2015 )

5. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2015 1. Tahun 2015 merupakantahunawal RPJMN Ketigatahun 2015 – 2019, untukitudiperlukanmasukan dan usulandaerahdalamrangka penyusunan rencana strategis Kementerian Sosial dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melaluisinergitas program yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;

6. lanjutan Pengembangan penguatan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan UU No 7 Th 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 41: “Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya”. Fokus kegiatan diarahkan sebagai stimulan pencegahan konflik sosial melalui keserasian sosial

7. Lanjutan..... • Berdasarkan Draft Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Bencana 2015-2019 Tugas Kementerian Sosial disesuaikan dengan kluster logistik dan perlindungan sosial serta pengungsian dalam rangka penguatan sistem penaggulangan bencana. Selain itu diharapkan daerah penataan barang bantuan di daerah melalui efektifitas Sistem Informasi Logistic (SIMLOG)

8. Lanjutan.... • Coverage Peserta PKH tahun 2015 turun dari 3,2 jt RTSM menjadi 3 juta RTSM, dengan implikasi tidak ada pengembangan lokasi baru atau saturasi kecamatan. Dengan menitik beratkan pada upaya transformasi strategi untuk resertifikasi, graduasi dan transisi peserta PKH Kohor 2007-2009. Untuk efektifitas pelaksanaan PKH kedepan maka ada pergeseran tugas kewenangan yang semula dilakukan oleh Kemensos menjadi kewenangan daerah yang anggaran dialokasikan melalui dana dekonsentrasi. (Rakor kab / kota, cetak formulir pemutakhiran , formulir verifikasi komitmen peserta). Tetapdiperlukan Anggaran pendampingan dari APBD Idan II minimal 5% darinilai total bantuansosial PKH untuk OperasionalSekretariat UPPKH Provinsi.

9. lanjutan Penanganan Pekerja Migran bermasalah dan korban tindak kekerasan lebih diarahkan pada daerah yang memiliki potensi dan daerah asal pemulangan dengan menumbuhkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan rehab psycho sosial diwilayahnya.

10. lanjutan Anggaranuntukpembangunan LPKSA ABH Tahun 2015 dimungkinkandilaksanakan di 2 (dua) lokasi atau lebih. Untuk itu diperlukankesiapanLahan yang sudahdihibahkan(sertifikathibah an. KementerianSosial) ataudipinjampakaikansampaimenungguselesainyaproseshibah (PMK No.96 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtangananBarangMilik Negara).

11. lanjutan • Untukmemperkuatpelaksanaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL),KementerianSosialdirencanakan akanmenambah 20 IPWL di 7 (tujuh) Provinsi, yaituJawa Barat, Jawa Tengah, DIY, JawaTimur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara danSulawesi Barat. SelanjutnyaPemerintah Daerah diminta untukmenyiapkandanmerekomendasikanlembaga yang ditunjuksebagaipelaksana IPWL.

12. lanjutan • Dalamrangkamendukungpelaksanaan exit strategy Asistensi Sosial ODK Berat ke Program Pemberdayaan Keluarga ODK Berat melalui kegiatan family support, advokasi dan pendampingan dan bantuan UEP , setiapProvinsidiharapkan dapatmelakukanPemetaankeluarga ODKB ataureidentifikasi ODKB.

13. lanjutan • Dengan adanyaPenambahan Target Pelayanan Sosial untuk 4.500 Lansia dengan rincian AsistensiSosialLanjutUsiaTerlantarsebanyak 500 lansia, Home Care sebanyak 2.500 lansiadan Day Caresebanyak 1.000 lansiasertaFamily Support sebanyak 500 keluarga, diharapkandaerahdapatmenyiapkan data yang diperlukan

14. lanjutan UntukdapatmengoptimalisasiperandanpeningkatankapasitasPotensidanSumberKesejahteraanSosial (PSKS) diperlukan data BNBA (By Name By Address). Optimalisasipelaksanaan KUBE penghidupanberkelanjutan (exit PKH), perludukungandaerahdalamhalverifikasi data, monitoring, dansinergidengan program daerah.

15. lanjutan Berkaitan dengan penetapan lokasi KomunitasAdatTerpencil (KAT), ProvinsilebihselektifdalammemberikanrekomendasiatasusulanKabupaten/Kota dalampemberdayaan KAT untukituperludukunganpeningkatanketerpaduanlintas program / sektordidaerahdalampenyiapanlahan, pemberdayaandanpenanganan KAT purnabina.

16. lanjutan Peningkatan fungsi TMPN/TMP/MPN tidak hanya sebagai sebagaisaranaPelestarianNilaiKepahlawanan,KeperintisandanKesetiakawananSosial, akan tetapi juga merupakan objekstudidanziarahwisata. Berkaitan dengan hal tersebut daerah perlu menyiapkan biaya pemeliharaan TMPN/TMP/MPN.

17. lanjutan Dalamrangkapemuktahiran data PMKS dan PSKS sertakepesertaan PBI JaminanKesehatanNasional, PemerintahProvinsidanKabupaten/Kota dapatmenyelenggarakanverifikasi,validasidanupdating data setiap 6 (enam) bulansekali. Untukmengintegrasikan data PMKS dan PSKS secaraonline danreal time agar seluruhDinasSosialuntuk mengoptimalkanSistemInformasiKesejahteraanSosial(SIKS)

18. lanjutan Penatausahaanpersediaandimasing-masingdaerahbelumdilaksanakandenganbaik, sehinggadiperlukan penataan, perbaikandanmengoptimalkansistemlogistikpenanggulanganbencana yang adadiProvinsidanKabupaten/Kota.

19. lanjutan Dalam hal penyaluran bantuan sosial, setiapdaerah agar melakukanpengendalianterhadappenyaluranbantuansosialmelaluicash transfer. Pengembalianataureturbelanjasosial yang tidakdilaporkan tepat waktu sehingga tidak dapat disajikan pada laporan keuangan Kementerian Sosial, hal ini berpengaruh terhadap capaian opini atas laporan keuangan Kemanterian Sosial.

20. 19. Masih terdapat Dinas Sosial Provinsi dengan saldo temuan keuangan hasil pemeriksaan Itjen Kemensos dan BPKP yang belum ditindaklanjuti (Per 23 April 2014), yaitu: NTT Babel Maluku Banten Sulut NAD Papua Sulbar DIY Sumut Jatim Sulsel . Kepri Jambi Sumsel Riau Bengkulu DiharapkansetiappimpinanDinasSosial agar dapatmengintensifkanprosesTindakLanjutHasilPemeriksaan, danKemensos mengapresiasiDinasSosialProvinsi yang sudahmenyelesaikanprosesTindakLanjut Hasil Pemeriksaan kepada UKE I dapat dipertimbangkan memberikan punishment kepada Dinas Sosial yang lalai menyelesaikan tindak lanjut hasil audit. Maluku Utara Sulteng Gorontalo Sultra Papua Barat Kaltim .

21. lanjutan Dalam rangka menindaklanjutiHasilTemuan BPK diharapkansetiapProvinsidanKabupaten/Kota segeramenyelesaikanLaporanpertanggungjawabanbantuansosial yang bersumberdariDana HibahDalamNegeri.

22. lanjutan TerkaitdenganpeningkatanakuntabilitaskinerjaKementerianSosial, LaporankinerjamelaluiDanaDekonsentrasidanTugasPembantuan agar disampaikansecaraberkalabaiksecaratertulismaupunsecaraonlineuntukpelaporan PMK No.249 Tahun 2011 tentangPengukurandanEvaluasiKinerjaataspelaksanaan RKA-K/L (Bulanan) dan PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan (Triwulanan).

23. lanjutan 22. Dalam Rangka Revisi UU no: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Sosial mengusulkan 7 (tujuh) sub bidang sosial, yaitu: • Sub Bidang Pemberdayaan Sosial • Sub Bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Sub Bidang Rehabilitasi Sosial • Sub Bidang Jaminan Sosial • Sub Bidang Penanganan Bencana • Sub Bidang Taman Makam Pahlawan • Sub Bidang Sertifikasi dan Akreditasi

24. UsulanLampiranUrusanBidangSosialDalamRancangan UU Pemerintahan Daerah

29. Terima Kasih