1 / 42

PERADILAN AGAMA QANUN KOMPILASI HUKUM ISLAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tim Hukum Islam Jum’at , 4 Mei 201 2. PERADILAN AGAMA QANUN KOMPILASI HUKUM ISLAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. 1. PERADILAN AGAMA. Perbedaan suasana pembentukan , sejarah pertumbuhan & Perkembangannya menyebabkan Nama & Kewenangan mengadili berbeda - beda :

erol
Download Presentation

PERADILAN AGAMA QANUN KOMPILASI HUKUM ISLAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tim Hukum Islam Jum’at, 4 Mei 2012 PERADILAN AGAMA QANUN KOMPILASI HUKUM ISLAMKOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

  2. 1. PERADILAN AGAMA

  3. Perbedaansuasanapembentukan, sejarahpertumbuhan & PerkembangannyamenyebabkanNama & Kewenanganmengadiliberbeda - beda: • DiJawa & Madura PengaruhteoriResepsi. Nama: Priesterraad, Kewenangan: Tdktermasukkewarisan & Wakaf. UU ygmengatur: Stb 1882 No.152. • DisebgnbesarKalsel & Kaltim  PengaruhteoriResepsi. Nama: KerapatanQadhi, Kewenangan: Tdktermasukkewarisan & Wakaf. UU ygmengatur Stb.1937 No. 116. • Diselainkeduatempattsb: Nama: MahkamahSyariah, Kewenangan: TermasukKewarisan & Wakaf, Peraturanygmengatur: PP No.45 Tahun 1957. PERADILAN AGAMA

  4. Tidakdapatmenjalankankeputusannyasecaramandirimenurut UU 14/1970 karena: • Dalamsusunannyatidakterdapatjurusita. • Putusannyamemerlukanpernyataandapatdijalankan (Fiat Eksekusi) dariPengadilanNegeri MasihtampakpadaPsl 63 (2) UU No.1/1974 tentangPerkawinan: Putusan PA dikukuhkanolehPengadilanUmum  dihapusoleh Pasal 107 UU No.7/1989 • Susunan, Kekuasaan & Acara PA belumdiaturdalam UU tersendiri. Kekurangan P.A. saat itu

  5. 14 Desember 1989 terjadi Perubahan mendasar pada lingkungan Peradilan Agama: • PA telah menjadi Peradilan mandiri, sejajar dengan peradilan lainnya. • Nama, Susunan, Wewenang & Hukum Acaranya seragam di seluruh Indonesia. • Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan. • Lbh memantapkan upaya penggalian berbagai asas & kaidah Hukum Islam sebagai bahan penyusunan & pembinaan hukum nasional. • Terwujudnya ketentuan tentang kedudukan susunan, kekuasaan & Hukum Acara di PA pada UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. • Terlaksananya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara & berbhineka tunggal ika. UU NO. 7/ 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

  6. Hal-Hal yang diamandemen: • Pembinaan masalah teknis peradilan, organisasi, administrasi, & keuangan pengadilan, serta pembinaan & pengawasan hakim dilakukan oleh MA. (Pasal 5 jo Pasal 12). • Ada Pengadilan Khusus dalam Peradilan Agama yaitu Peradilan Syariah Islam yg diatur dalam UU. (Tambahan Pasal 3A). Misalnya. Peradilan Syariah Islam di Prov. NAD. • Tugas & wewenang PA ditambah kewenangannya di bidang infaq, zakat dan ekonomi syariah selain Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah (Pasal 49). • Asas personalitas: termasuk Orang/ Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yg menjadi kewenangan PA. UU No. 3/ 2006 tentangperubahanatasUU No.7/1989 tentangPeradilan Agama (1)

  7. Pasal 50 memberi wewenang kepada PA untuk sekaligus memutuskan sengketa milik/ keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang merupakan kewenangan PA bila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. • PA dapat melakukan penangguhan persidangan bila obyek sengketa melibatkan pihak yang bukan subyek sengketa di PA dengan membuktikan ia telah melakukan pendaftaran gugatan di PN. • Bila di antara obyek sengketa ada yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatan ke PN, maka PA dapat memutus terhadap obyek tersebut. • PA memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. (Tambahan Pasal 52A). • Ketentuan UU No.7/1989 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan & belum diganti berdasarkan UU ini. UU No. 3/ 2006 tentangperubahanatasUU No.7/1989 tentangPeradilan Agama (2)

  8. segala urusan peradilan agama, pengawasan tertinggi internal baik teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA) untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim maka pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) UU No. 50 Tahun 2009 TentangPerubahanKeduaAtas UU No. 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama

  9. 2. QANUN

  10. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. • Qanun terdiri atas: • Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. • Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota). ARTI QANUN

  11. Pasal 125: Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari’ah dan akhlak, yang terdiri dari (diatur lebih lanjut dalam Qanun) : • ibadah, • ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga) • jinayah (hukum pidana), • qadha’ (peradilan), • tarbiyah (pendidikan), • dakwah, • syiar, • dan pembelaan Islam. Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

  12. KewajibanmasyarakatdiAceh: • Pasal 126: • Setiappemeluk agama Islam diAcehwajibmenaatidanmengamalkansyari’at Islam • Setiaporangygbertempattinggal / beradadiAcehwajibmenghormatipelaksanaansyari’at Islam Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

  13. KewajibanPemerintahan Aceh danPemerintahanKabupaten/Kota : • Pasal 127 • bertanggungjawabataspenyelenggaraanpelaksanaansyari’at Islam • menjaminkebebasan, membinakerukunan, menghormatinilai-nilai agama ygdianutolehumatberagamadanmelindungisesamaumatberagamautkmenjalankanibadahsesuaidgn agama ygdianutnya. • mengalokasikandanadansumberdayalainnyautkpelaksanaansyariat Islam. • Pendiriantmptibadahdi Aceh hrs mendapatijindrpemerintah Aceh dan/Pem. Kabupaten/kota. Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

  14. MahkamahSyar’iyah Pasal 128 (1): peradilanSyari’at Islam diAcehadalahbagiandarisistemperadilanNasionaldlmlingkunganPeradilan agama ygdilakukanolehMahkamahSyar’iyahygbebasdrpengaruhpihakmanapun. Pasal 128 (2): MahkamahSyar’iyahmerupakanpengadilanbagisetiaporangygberagama Islam danberadadiAceh. Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

  15. MahkamahSyar’iyah Pasal 128 (3): MahkamahSyar’iyahberwenangmemeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikanperkaraygmeliputibidangahwalal’syakhsyiah(hk.keluarga), muamalah(hk. perdata) danjinayah(hk. pidana) ygdidasarkanatassyari’at Islam. Pasal 128 (4): Ketentuanlbhlanjutmengenai bid. Ahwal al syakhsyiah(Hk. Keluarga), muamalahdanjinayahdiaturdgnQanun Aceh. Undang Undang RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

  16. Undang-undangNomor 18 tahun 2001 tentangOtonomiKhususbagiPropinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaiProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, menetapkanMahkamahSyar'iyahsebagaiPeradilanSyariat Islam dengankompetensiabsolutmeliputiseluruhaspekSyariat Islam yang akan diatur dengan qanun  harusmencakupseluruhaspekhukum yang telahadaketentuannyadalamSyariat Islam. QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentangPeradilanSyariat Islam (PSI)

  17. Qanun 10/2002 hanya menentukan secara garis -besar bidang-bidang hukum Syariat Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam, rumusannya secara lengkap dan rinci akan diatur dalam Qanun tersendiri yang menetapkan hukum materil dan hukum formil. • Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang hukum materil dan hukum formil belum diundangkan, maka Peradilan Syariat Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam. QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam (PSI)

  18. PSI merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional yang dibentuk dengan Qanun. (Pasal 1 & 2). • Agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan PSI, maka PA yang telah ada di NAD dialihkan menjadi lembaga PSI. (Pasal 2 (3) jo Pasal 58 (1)). • Hirarki PSI (Pasal 3 jo 4): • Mahkamah Syar’iyah  Kab/Kota • Mahkamah Syar’iyah Prov (MSP)  Ibukota Prov. • Mahkamah Agung. • Dimungkinkan adanya hakim ad.hoc. utk menyelesaikan kasus yg memerlukan keahlian khusus (Pasal 8). • Hakim ad. Hoc diangkat oleh gubernur dengan persetujuan DPRD atas usul MSP (Penj. Pasal 8 (3) ). QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam (PSI)

  19. Hal-hal yang berbedadalamKetentuan Hakim: • Pemberhentiandenganhormat hakim ataspermintaansendirimencakuppengundurandiridenganalasan hakim yang bersangkutantidakdapatmenegakkanhukumdirumahtangganyasendiri (Pasal 18). • Pemberhentiandengantidakhormatbilamelakukankejahatanjinayat minimal 4 bulankurungan/ cambuk min.2x / denda 1 jttanpamemberikesempatanuntukmembeladiri (Pasal 19). • HukumMateril & Formil: bersumberdariatausesuaidgnsyariat Islam yang akandiaturdenganQanun (Pasal 53 jo 54). • Dalamjangkawaktu 5 tahun, MA akanmembukakamarkhususdi Prov. NAD. QANUN Prov.NAD No.10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam (PSI)

  20. Al Ahwal al Syakhsiyah: hukumkeluarga. • Muamalah: termasukperbankan, perburuhan, takaful, wakaf, hibah, shadaqah). • Jinayah: • Hudud: Zina, menuduhberzina, mencuri, merampok, minumankeras, NAPZA, murtaddan , pemberontakan. • Qishas/ Diyat: Pembunuhan & Penganiayaan • Ta’zir: HukumanselainHudud & Qishassepertijudi, khalwat, meninggalkansholatfardu & puasaramadhan. Kekuasaan & Wewenang PSI (Pasal 49):

  21. Qanun No.11 th 2002 ttgSyari’at Islam bidangAqidah, IbadahdanSyi’ar IslamQanun No.12 th 2003 ttgMinumanKhamardansejenisnyaQanun No.13 th 2003 ttgMaisir (Perjudian)Qanun No.14 thn 2003 ttgKhalwat (Mesum)Qanun No.7 thn 2004 ttgpengelolaanzakat

  22. 3. KOMPILASI HUKUM ISLAM

  23. Menyatukanwawasan hakim2 PA di Indonesia dalammenyelesaikan kasus2. • Memenuhiasasmanfaat & keadilanberimbangygterdapatdalamhukum Islam. • Mengatasi masalah2 khilafiyah (PerbedaanPendapat) • Mampumenjadibahanbaku & berperanaktifdalampembinaanhukumnasional. TUJUAN KHI

  24. Mengandung garis2 hukum, atau bagian2 hukum yang sudah meresap ke dalam dan menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim • Mengandung hal2 baru yang bercorak Indonesia, Mis: • ahli waris pengganti untuk cucu yang orangtuanya meninggal lebih dulu, • wasiat wajibah untuk anak angkat, • perwalian untuk anak yang belum dewasa (21 tahun) untuk mengurus anak dan harta kekayaan anak tsb. KOMPILASI HUKUM ISLAM INPRES No.1/1991

  25. Jalur yg dilakukan panitia dlm menyusun KHI: 1. Jalur pengkajian kitab2 fikih. 2. Jalur pendapat para ulama. 3. Jalur yurisprudensi. 4. Jalur studi perbandingan • Penyusunan pasal2 dengan logis sistematis, bahasa sederhana, mudah dipahami & singkat. • Pertimbangan kemaslahatan, konsep ijtihadi • Berperan sbg perekayasa masyarakat muslim Indonesia PENYUSUNAN KHI

  26. I • Buku I Hkmperkawinan: KetentuanUmum, Dasar2 Perkawinan, Peminangan, Rukun & SyaratPerkawinan, Mahar, LaranganPerkawinan, Perjanjianperkawinan, KawinHamil, BeristeriLebihdarisatuOrang, …. Isi KHI

  27. Buku I Hkm perkawinan: …. Pencegahan Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Hak & Kewajiban Suami Isteri, Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pemeliharaan Anak, Perwalian, Putusnya Perkawinan, Akibat Putusnya Perkawinan, Rujuk, Masa Berkabung.

  28. 2. Buku II Hkmkewarisan: KetentuanUmum, AhliWaris, BesarnyaBagian, AuldanRad, Hibah, 3.Buku III Hkmperwakafan: KetentuanUmum, Fungsi, Unsur2 & Syarat2 Wakaf, Tata Cara Perwakafan & Pendaftaran Benda Wakaf, Perubahan, Penyelesaian & Pengawasan Benda Wakaf, KetentuanPeralihan ISI KHI

  29. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH(KHES)

  30. KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. • KHES merupakan upaya ”positivisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. LATAR BELAKANG KHES

  31. KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur, yaitu: • berisi tentang hukum Islam (Syari’at); • hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; • hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad a.l istidlal; • dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan rasio (ra’yu).

  32. Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu’amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi Syari’ah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung hukum. • Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan PA, yaitu Hukum Ekonomi Syari’ah. KEDUDUKAN KHES

  33. 1. Menyesuaikanpolapikir (united legal opinion) dalambentuk seminar ekonomisyari’ahdengannarasumberparapakarekonomisyariah, perguruantinggi, DSN/MUI, Basyarnas, danparapraktisiperbankansyariahsertapara hakim darilingkunganperadilanumumdan PA. • 2. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalambentukpertemuandengan BI dalamrangkamencarimasukantentangsegalahal yang berlakupada BI terhadapekonomisyariahdanpembinaan yang dilakukanoleh BI terhadapperbankansyariah. denganparapakarekonomisyariahdari BI, PusatKomunikasiEkonomiSyari’ah (PKES), MUI, Ikatan Para AhliEkonomiSyariahdanparapraktisihukum. PENYUSUNAN KHES

  34. 3. Melaksanakankajianpustaka (library research) dan Tim KHES melakukanstudi banding antara lain kePusatKajianEkonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, PusatTakaful Malaysia Kuala Lumpur, LembagaKeuangan Islam danLembagaPenyelesianSengketaPerbankandi Kuala Lumpur, kePusatPengkajianHukumEkonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan • 4. Tahappengolahandananalisisbahandari data-data yang sudahterkumpul. PENYUSUNAN KHES

  35. Fatwa DSN-MUI Materi Fatwa Penyerapan KHES • No.: 5/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam Jenis-jenis Jual Beli • No.: 6/DSN-MUI/IV/2000 Bai’ al-Istisna’ Jenis-jenisJualBeli • No.: 4/DSN-MUI/IV/2000 MurabahahJualBeliMurabahahKonversiAkadMurabahah • No.:16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah • No.:47/DSN-MUI/II/2005 PenyelesaianPiutangMurabahah bagiNasabahtidakMampuMembayar • No.:48/DSN-MUI/II/2005 PenjadwalankembaliTagihan Murabahah • No.:49/DSN-MUI/II/2005 KonversiAkad Murabahah • No.: 8/DSN-MUI/2000 PembiayaanKontrakKerjasamamusyarakah (Syirkah) • No.: 9/DSN-MUI/2000 PembiayaanIjarahSewaMenyewa • No.: 10/DSN-MUI/2000 WakalahWakalah (PemberianKuasa) • No.: 11/DSN-MUI/2000 KafalahPenjaminan (Kafalah) • No.: 12/DSN-MUI/2000 HiwalahPemindahanHutang • No.: 21/DSN-MUI/2001 PedomanUmumAsurasni • No.: 39/DSN-MUI/2002 AsuransiSyari’ah Asuransihaji

  36. KHES terdiri atas 4 Buku dan 745 Pasal: Buku I Tentang SUBYEK HUKUM DAN AMWAL terdiri dari Pasal 1- Pasal 19, BUKU II TENTANG AKAD terdiri dari Pasal 20- Pasal 674, Buku III Tentang ZAKAT & HIBAH terdiri dari Pasal 675 – Pasal 734, Buku IV Tentang AKUNTANSI SYARI’AH terdiri dari Pasal 735 – Pasal 745.

  37. BAB 1 Ttg Ketentuan Umum BAB 2 Ttg Subyek Hukum BAB 3 Ttg Amwal (harta) BUKU I SUBYEK HUKUM DAN AMWALterdiri atas 3 BAB

  38. BAB 1Ttg Ketentuan Umum • Bab 2 Ttg Asas Akad • Bab 3 Ttg Rukun,Syarat,Kategori Hukum,’Aib,Akibat& Penafsiran Akad • BAB 4 Bai’ (jualbeli) • BAB 5 Akibat Bai’ • BAB 6 Syirkah (kerjasama) • BAB 7 Mudharabah (bagihasil) • BAB 8 Muzara’ah & Musaqah (bagihasillahandantanaman) • BAB 9 Khiyar (hakpilih) • BAB 10 Ijarah (sewamenyewa) BUKU II TENTANG AKADTerdiri atas 29 BAB:

  39. BAB 11 Kafalah (jaminan) BAB 12 Hawalah (pemindahan utang) BAB 13 Rahn (gadai) BAB 14 Wadi’ah (titipan) BAB 15 Gashb & Itlaf (perampasan & perusakan) BAB 16 Syirkah (harta bersama) BAB 17 Wakalah (perwakilan) BAB 18 Shulh (perdamaian) BAB 19 Pelepasan Hak BAB 20 Ta’min (agen) BUKU II TENTANG AKADTerdiri atas 29 BAB:

  40. BAB 21 Obligasi Syari’ah Mudharabah BAB 22 Pasar Modal BAB 23 Reksadana Syari’ah BAB 24 Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (SBI Syari’ah) BAB 25 Obligasi Syariah BAB 26 Pembiayaan Multi Jasa BAB 27 Qardh (pinjaman) BAB 28 Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah BAB 29 Dana Pensiun Syari’ah BUKU II TENTANG AKADTerdiri atas 29 BAB:

  41. BAB 1 Ttg Ketentuan Umum • BAB 2 Ketentuan Umum Zakat • BAB 3 Harta Yang Wajib Di Zakati • BAB 4 Hibah BUKU IV AKUNTANSI SYARI’AH Terdiri atas 2 BAB: • BAB I Cakupan Akuntansi Syari’ah • BAB 2 Akuntansi Piutang BUKU III ZAKAT & HIBAHTerdiri atas 4 BAB:

  42. Sekian & Terimakasih

More Related