210 likes | 381 Views
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Bandung, 12 Mei 2011. SOSIALISASI PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI DIT. SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
E N D
DirektoratJenderalPerbendaharaan DirektoratSistemManajemenInvestasi Bandung, 12 Mei 2011 SOSIALISASIPENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI DIT. SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selayang Pandang TupoksiDit. SMI danPendelegasianSebagianTupoksiDit. SMI Oleh : AnandyWati Dit. Sistem Manajemen Investasi
SELAYANG PANDANG DIT. SMI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dit. Sistem Manajemen Investasi
SELAYANG PANDANG DIT. SMI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :PengelolaanPenerusanPinjaman Direktorat Jenderal Perbendaharaan LatarBelakang TERBATASNYA SUMBER PENDANAAN DALAM NEGERI MEMBIAYAI DAN MENDUKUNG KEGIATANPRIORITAS DALAM RANGKA MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN AMANAH PERUNDANG-UNDANGAN (UU NO.1/2004 DAN UU NO.17/2003) Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :PengelolaanPenerusanPinjaman Direktorat Jenderal Perbendaharaan ALUR PENERUSAN PINJAMAN 3 1 2 3 4 Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :RestrukturisasiPinjaman BUMN/BUMD/Pemda Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tujuan Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :RestrukturisasiPinjaman BUMN/BUMD/Pemda Direktorat Jenderal Perbendaharaan SkemaRestrukturisasiPemda Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :RestrukturisasiPinjaman BUMN/BUMD/Pemda Direktorat Jenderal Perbendaharaan SkemaRestrukturisasi PDAM Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :RestrukturisasiPinjaman BUMN/BUMD/Pemda Direktorat Jenderal Perbendaharaan • Cara PenyelesaianPiutangNegara pada BUMN: • Penjadwalankembali • Perubahanpersyaratan • PenyertaanModal Negara (PMN) • Penghapusan Cara penyelesaiandapatdilakukandenganlebihdarisatucara (kombinasi) Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :JaminandanSubsidiBungapada PDAM Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tujuan Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :JaminandanSubsidiBungapada PDAM Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :JaminandanSubsidiBungapada PDAM Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :PengelolaanInvestasiPemerintah Direktorat Jenderal Perbendaharaan LatarBelakang Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :PengelolaanInvestasiPemerintah Direktorat Jenderal Perbendaharaan JenisInvestasiPemerintah Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :PengelolaanInvestasiPemerintah Direktorat Jenderal Perbendaharaan MekanismePelaksanaanInvestasi Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :Kredit Program Direktorat Jenderal Perbendaharaan • A. SubsidiBungaKredit Program • Pendanaanberasaldari Bank Pelaksana yang disalurkankepada Usaha Mikrodan Kecil (UMK) dengantingkatbungapasar. namunsebagianmenjadibebanpemerintahdalambentuksubsidibunga. • Jenis-jeniskredit program denganskemainiyaitu: • Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) • Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) • Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) untuk Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami • Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) • KreditSkemaSubsidiResiGudang (S-SRG) Dit. Sistem Manajemen Investasi
TugasdanFungsiDit. SMI :Kredit Program Direktorat Jenderal Perbendaharaan • B. ImbalJasaPenjaminan • Penyediaankredit/pembiayaanbersumberdaridanaperbankandengansebagianpenjaminanolehpemerintahmelaluiperusahaanpenjamin. • Jeniskredit program denganskemainiadalahKredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuanuntukmemberikandanmeningkatkanakses UMKM yang memilikipotensiusaha (feasible) namunbelummemenuhikriteriapembiayaanmelaluiperbankan (bankable). • KUR dirancangsebagaikredit program yang menyediakanpembiayaan yang bersumberdariperbankandenganpersyaratan yang ringandanterjangkau (70% penjaminandidukungolehpemerintahmelaluiperusahaanpenjamin. sedangkan 30% penjaminanditanggungoleh UMK/Bank Pelaksana). • Peserta KUR merupakandebiturbarudanbelumpernahmemperolehkreditdariperbankan. Dit. Sistem Manajemen Investasi
Dasar Hukum & Tujuan Pendelegasian Direktorat Jenderal Perbendaharaan DASAR HUKUM: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-8/PB/2011 TANGGAL 17 FEBRUARI 2011 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEPADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TUJUAN : Meningkatkan peranan kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penelolaan penerusan pinjaman dan kredit program Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pengelolaan penerusan pinjaman dan kredit program Meningkatkan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur dan akurasi perhitungan/verifikasi subsidi bunga kredit programyang dilaksanakan oleh perbankan Tercapainya pemberian penerusan pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran 4 1 2 3 Dit. Sistem Manajemen Investasi
BidangTugasPendelegasian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Monitoring Pinjaman BUMN/PT dan BUMD 1 Monitoring danEvaluasiKredit Program 2 VerifikasiPerhitunganSubsidiBunga KP 3 RekonsiliasiKewajibanDebiturataspinjaman RDI/RPD 4 Bimbingan Teknis Penerusan Pinjaman dan Kredit Program 5 Dit. Sistem Manajemen Investasi
DirektoratJenderalPerbendaharaan DirektoratSistemManajemenInvestasi Bandung, 12 Mei 2011 “ Terima Kasih “