1 / 25

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA. Dr. Drs. TOGAR SIBARANI, M.Pd Kepala LSP-PDN BPSDM Kemendagri. Jakarta, 07 Pebruari 2019. II. ACUAN NORMATIF LSP-PDN. Pelaksanaan Uji Kompeten si. PP 11

evelyns
Download Presentation

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA Dr. Drs. TOGAR SIBARANI, M.Pd Kepala LSP-PDN BPSDM Kemendagri Jakarta, 07 Pebruari2019

  2. II.ACUAN NORMATIF LSP-PDN

  3. PelaksanaanUjiKompetensi PP 11 UjiKompetensidenganasesmen center ataumetoda lain Permendagri 108/ 2017 UjiTerintegrasiKompetensi Managerial, Teknis, Soskul, Pemerintahan PenyelenggaraanManagemen ASN yang murahmenuju tata kelolapemerintahan yang efektif dan efisien, melaluiefisiensinasionalbiayapengelolaan ASN

  4. SDM APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN Identifikasi persyaratan okupasi dan kompetensi Fasilitasi Penempatan • KELEMBAGAAN REKRUTMEN Identifikasi Standar kompetensi Pengembangan skema sertifikasi Asesmen, sertifikasi kompetensi, & pemeliharaankompetensi KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SIKLUS MEMBANGUN SDM BERBASIS KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • Pengembangan modul pelatihan berdasar skema sertifikasi • Promosi & rekrutmen • Pengembangan pelatihan

  5. Standardisasi • Penyusunan Standar Kompetensi merupakankewenanganPemerintah (K/LPNK) • Penyusunan Standar Kompetensi KerjaPemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) merupakan salah satubentukpembinaanpemerintahthdppenyelenggaraanurusanpemerintahan.

  6. Standar Kompetensi • Menggambarkanpengetahuan, keterampilanmaupunsikap yang disyaratkandalampelaksanaansuatupekerjaandilingkunganinstansipemerintah. • Dibuatolehpemerintahpusatdenganmelibatkanpemerintahdaerahselakupengguna. • Merupakan pedoman dasarpengembangan kompetensi, untuk menentukankualifikasimaupunpenilaian • Merupakanpedomanbagipelatih/fasilitatormaupun evaluator terhadappenyelenggaraandanpenilaianpengembangankompetensipegawai.

  7. KUK KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI ELEMEN ELEMEN KUK KUK KUK KUK FUNGSI DASAR (basic function) FUNGSI DASAR (basic function) KUK KUK ELEMEN ELEMEN KUK KUK KUK KUK ELEMEN ELEMEN KUK KUK PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards FUNGSI UTAMA (major functions) TUJUAN BISNIS (Bisnisn Purpose) AREA FUNGSI KUNCI (key function area)

  8. DimensiKompetensi

  9. StrukturStandarKompetensi

  10. KETELUSURAN STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI DENGAN JABATAN/PEKERJAAN PEGAWAI Aktifitas Pekerjaan/fungsi dasar InstruksiKerjapadapekerjaan yang Terukurdandapatdiobservasi Elemen Kompetensi Rincian Langkah – langkah Dapat berupa proses manajemen atau proses produksi Produk / Jasa Unit – unit kompetensi KriteriaUnjuk Kerja Batasan Variabel Kontekstualditempatkerja Deskripsiaspekkritispengetahuandanketrampilanpentinguntukasesmen Panduan Penilaian

  11. PENERAPAN SKKPDN: KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DNG SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP PEKERJAAN

  12. Format StandarKompetensi Satu pekerjaan yang diakui, terukur & terobservasi Kode unit diisidengansejumlahhurufdanangka Kode Unit penjelasanlebihlanjuttentangjudul unit dandapatberisiinformasitambahantentang unit tersebut Judul Unit Elemenmerupakan TUGAS-TUGAS yang membentukrangkaiansuatu proses yang menjamintercapainya PEKERJAAN SESUAI JUDUL UNIT KOMPETENSI Deskripsi Unit ElemenKompetensi Kriteria Unjuk Kerja rumusantentangtindakan – tindakan yang harusdilakukan agar suatutugasdapatdiselesaikandenganbaik Kriteriaunjukkerjaadalahsamadenganuraiantugasdanmenjadipatokanuntukmenilaipelaksanaansuatupekerjaanolehseseorang 1. 2. 3 4. 1.1 K, S, A 1.2 1.3 2.1 2.2 Memberikontekssertakondisiuntukmemenuhiindikatorunjukkerjaditempatdimanapekerjaandilaksanakan Padakolominiberisi: Peraturanperundang-undangan, SOP, Kebijakan, Manual, Peralatandanbahan yang dibutuhkan Batasan Variabel PanduanPenilaianberisitentangpanduanpelaksanaanpengujiandan unit kompetensi yang mungkindipersyaratkan. Pengetahuanpendukung yang dibutuhkan Keterampilanpendukung yang dibutuhkan Level kompetensiKunci Panduan Penilaian

  13. Sertifikasi • Sertifikasi • Ketelusuran dan Kredibilitas • PenerapanSistem Sertifikasi • Skema Sertifikasi Kompetensi • Organisasi LSP-PDN • LSP-PDN • LSP-PDN Provinsi • TUK-PDN Kemendagri • TUK PDN Kemendagri Regional • TUK PDN Provinsi

  14. SKKPDN KOMPETENSI TERKINI SertifikasiKompetensiKerjaPemerintahanDalamNegeri SertifikasikompetensikerjaPemerintahanDalamNegeriadalah proses pemberiansertifikasikompetensi yang dilakukansecarasistematisdanobyektifmelaluiujikompetensi yang mengacukepada SKKPDN KOMPETEN / BELUM KOMPETEN

  15. 6 SKEMASERTIFIKASI KOMPETENSI GENERIK MEMBENTUK REKOMENDASI MENUNJUK ASSESSOR 7 LAPORAN ASSESSMEN 5 3 8 1 2 9 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJUKAN PERMOHONAN Memilih TUK ASSESSMEN SURVAILEN 4 LSP-PDN KOMITE SERTIFIKASI TIM ASSESSOR KOMPETENSI PESERTA di TUK PESERTA UJI KOMPETENSI

  16. LSP-PDN Lampiran B LSP-PDN terdiriatas: • LSP-PDN; dan • LSP-PDN provinsi. (1) GarisPerintah Pembina GarisKoordinasi Pengarah GarisBinwas LSP-PDN Kementerian dibentuk oleh Menteri. PenanggungJawab KomiteSertifikasi Pasal 43 (2) Kepala/Wakil LSP-PDN LSP-PDN Provinsi StrukturLSP-PDN Kementerian ManajerMutu ManajerSertifikasi ManajerAdministrasi (3) BAB IV Pembentukan LSP-PDN dan TUK Tim AsesorKompetensi

  17. Lampiran B Pengurus LSP-PDN Prov(lanjutan) GarisPerintah Pembina Pengarah LSP-PDN provinsidibentuk oleh gubernurataspersetujuan Menteri. PenanggungJawab LSP-PDN dan Sertifikasi Pengurus LSP-PDN provinsi Pasal Pasal 47 46 Kepala/Wakil LSP-PDN Provinsi ManajerMutu ManajerTeknisSertifikasi ManajerAdministrasi Tim AsesorKompetensi BAB IV Pembentukan LSP-PDN dan TUK

  18. TUK Sewaktudilaksanakanmelaluiperjanjiankerjasamaantarakepala LSP-PDN dengan pimpinaninstansi yang akanmenjadi TUK. TUK beradadiBPSDM Kementerian, PPSDM Regional, BPSDM Provinsi dan/atau BKDPP Kabupaten/Kota atausebutan lain untukmenyelenggarakan uji kompetensi. TUK (4) (2) Pasal 47 (3) (1) TUK Sewaktuberada di tempatkerjaatautempatsimulasi yang memilikisarana dan prasaranasesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang telahditetapkan LSP-PDN. TUK terdiri atas: • TUK pada lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi; dan • TUK Sewaktu

  19. Uji Kompetensi dan SertifikasiPemerintahan (1) LSP-PDN melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasikompetensipemerintahanterhadappegawai ASN di lingkunganpemerintahdaerahyang belumdapatmelaksanakan uji kompetensipemerintahan. Pasal 51 (2) LSP-PDN provinsimelaksanakan uji kompetensi dan sertifikasikompetensipemerintahanterhadappegawai ASN di lingkunganpemerintahdaerahprovinsi dan daerahkabupaten/kota. BAB V Uji Kompetensi dan SertifikasiPemerintahan

  20. C. RuangLingkup Sertifikasi di bidangPemerintahan, ant:

  21. MEKANISME SERTIFIKASI Sertifikasi Pendaftaran PenilaianCalonPeserta • BerdasarkanPerenc. Kebutuhan di lingk Kemendagri & Pemda • BerdasarkanPermintaan Pemerintah Daerah • BerdasarkanPermintaan Instansi/Unit Kerja lain PenetapanPeserta • KoordinasidenganInstansi Penyelenggara Sertifikasi pada BPSDM Provinsi • Penetapan TUK • Pembentukan Tim UJK • Perencanaan UJK • PengajuanAdministrasidanKeuangan PerencanaanSertifikasi Pra UJK (Penilaian Mandiri & Pengumpulan persyaratan) • Pengarahan Program 2. Pengumpulan Bukti • Pemeriksaan proses pelaksanaan UJK • PenyusunanRekomendasi hasil pelaksanaan UJK • SidangPlenoKeputusanSertifikasi • DistribusiSertifikasi • Rekomendasi pengembangan kompetensi bagi peserta & lembaga PelaksanaanUji • ValidasidanModerasi • EvaluasiPelaksanaan • RekomendasiPerbaikan • Monitoring PemegangSertifikat • RumusanTindakLanjutMonev Evaluasidan Monitoring SistemPemeliharaanKompetensi • IdentifikasiKebutuhanUjiUlang • UdentifikasiKebutuhanUjiLanjutan

  22. Kerjasama Dalamrangkaefektivitas dan efisiensipelaksanaansistem PSDM BK dapatdilakukankerjasama. Kerjasamasistem PSDM dilakukan: • antar K/L pemerintahnonkementerian; • antar K/L pemerintahnonkementeriandenganPemdaprovinsi; • Kementerian denganpihakketiga; • antarPemdaprovinsi; • antarPemdaprovinsidenganpihakketiga; dan • kerjasamapemerintahdenganluar negeri. Kerjasamadilakukan: • antar K/L pemerintahnonkementerian lain; • antar K/L pemerintahnonkementerian dg PemdaProvinsi; • Kementerian denganpihakketiga; • antardaerahprovinsi; • antarkabupaten/kotadari lain provinsi; • antarPemdaKabupaten/Kota dlmsatuProvinsi; dan • antar Kementerian denganluar negeri. (1) (4) Pasal (2) 66 (3) Kerjasamapelaksanaansistem PSDM meliputi: • penyusunan dan/ataufasilitasipenyusunan SKK-PDN; • penyusunan SP2-PDN; • pengembangankompetensi; dan • sertifikasi kompetensi BAB VII Kerjasama

  23. Kerjasama UJK BPSDM Kemendagri dgn K/LPNK • Kerjasama terkaitsistemsertifikasi dalam rangka implementasisertifikasi kompetensi pemerintahan di Daerah. • Menyusunskemasertifikasisesuai dengan kewenanganjabatanpenyelenggaraurusanpemerintahan yang dimilikiPemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota. • Mengadaptasi atau adopsiskemasertifikasisektorteknisatau unit kompetensi sehinggasesuai dengan kewenanganpenyelenggaraanurusanpemerintahan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota • Penetapan skemasertifikasimelalui pemaketan unit kompetensi ke dalam kelompok yang didasarkan kebutuhan kompetensi dalam suatulingkuprangkaiantugas dan tanggungjawab dalam jenjangjabatansesuai dengan kewenangan dalam jabatannya atau pekerjaantertentu, dan pemaketanberdasarkankeahliantertentu.

  24. TerimaKasih KEMENTERIAN DALAMNEGERI REPUBLIKINDONESIA

More Related