Download
1 / 15
170 likes | 688 Views
KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN. BahaN – 10 ETIKA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA - FISIP. ETIKA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN. Etik / etika : filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai & norma moral, perintah, tindakan, kebajikan dan suara hati.
E N D
KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN BahaN – 10 ETIKA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA - FISIP
ETIKADALAMKONTEKSPEMERINTAHAN • Etik / etika : filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai & norma moral, perintah, tindakan, kebajikan dan suara hati. • Etika menuntun seseorang memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. • Selanjutnya, etika, lebih banyak bicara tentang Baik & Buruk; bukan benar atau salah (hukum)
Baik & Buruk lebih didasarkan norma & tata krama yg pada umumnya tidak tertulis, tetapi telah disepakati oleh masyarakat sebagai suatu tata nilai
ETIKA DALAM ORGANISASI • ETIKAINDIVIDU • ATURAN YANG MENENTUKANBAIKATAUBURUKPERILAKUORANG PER ORANG, DALAMHUBUNGANDENGANINDIVIDU LAIN • ETIKAORGANISASI • ATURAN (ETHICS OF RULE) YANG DICERMINKANDALAMSTRUKTURORGANISASI • ETIKAPROFESI • NORMA-NORMA, SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUSDIPENUHIOLEHORANG YANG DISEBUTPROFESIONAL
ETIKA/KODE ETIK APARATUR • ETIKA APARATUR PEMERINTAH AKAN MENEMPATKAN KAIDAH-KAIDAH MORAL DALAM MENGHADAPI DILEMA, SEBAB PROSES ADMINISTRASI NEGARA YANG DILAKUKAN MENUNTUT ADANYA PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ETIS
LEGITIMASI ETIS (max weber) • DALAM HUBUNGANNYA DGN KEGIATAN PEMERINTAHAN, WEBER MEMPERKENALKAN LEGITIMASI SBG DASAR MENGUKUR ETIKA DALAM KEKUASAAN. • PEMERINTAH YG MEMILIKI LEGITIMASI ETIS ADALAH PEMERINTAH YG MENYELARASKAN DASAR-DASAR KEKUASAANNYA DENGAN NORMA-NORMA MORAL YG BERLAKU DALAM MASYARAKAT
CIRI-CIRI LEGITIMASI ETIS : • PENYESUAIAN PERSOALAN-PERSOALAN KEKUASAAN SECARA ETIS, DALAM ARTI BERDASARKAN NILAI-NILAI MORAL DALAM MASYARAKAT • PERILAKU KEKUASAAN DIDASARKAN PADA LANDASAN ETIKA YANG DIHUBUNGKAN DENAGN AJARAN ATAU IDEOLOGI. • SETIAP PERBUATAN DILAKUKAN SECARA UMUM & TIDAK HANYA PADA KEPENTINGAN TERTENTU (vested interest)
PERAN KODE ETIK • SETIAPPROFESITERMASUKAPARATURPEMERINTAHANMENGGUNAKANSISTEMETIKAUNTUKMENYEDIAKANSTRUKTURYGMAMPUMENCIPTAKANDISIPLIN TATA KERJA, & GARIS BATAS NILAIYGDIJADIKANACUANDALAMMENGEMBANTUGAS-TUGASSEHARI-HARI. • KODEETIKTIDAKMEMBEBANKANSANKSIHUKUMATAUPAKSAANFISIK. KODEETIKDIRUMUSKANDENGANASUMSIBAHWATANPAPAKSAAN DARI LUARSETIAPORANGAKANPATUH. • DORONGANUNTUKMEMATUHIKODEETIKBUKAN DARI ADANYASANKSI, NAMUN DARI RASA KEMANUSIAAN, HARGADIRI, MARTABAT, & NILAI –NILAIFILOSOFIS
ASAS-ASASKODEETIKADMINISTRASI • ASAS KEPASTIAN HUKUM ( THE PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY ) • ASAS KECERMATAN ( THE PRINCIPLE OF CAREFULNESS ) • ASAS PERMAINAN YANG LAYAK ( THE PRINCIPLE OF FAIRPLAY ) • ASAS KESEIMBANGAN ( THE PRINCIPLE OF BALANCE ) • ASAS KETEPATAN MENGAMBIL OBJEK ( THE PRINCIPLE OF GOOD OBJECT )
ASAS KEPASTIAN HUKUM (1) • MENGHENDAKI APARATUR PEMERINTAH SELALU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG SAMA TERHADAP KASUS YANG KONDISINYA SAMA.
ASAS KECERMATAN (2) • DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA, APARATUR PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DENGAN MENJALANKAN PRINSIP KOORDINASI; INTEGRASI; & SINKRONISASI (KIS)
ASAS PERMAINAN YG LAYAK (3) • MENGHENDAKI AGAR APARATUR PEMERINTAH SELALU MENJELASKAN SELUAS-LUASNYA KEPADA FIHAK –FIHAK YANG TERKAIT TUGASNYA, BAIK DIMINTA ATAUPUN TIDAK
ASAS KESEIMBANGAN (4) • MENGHENDAKI AGAR PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN YANG DIMILIKI MASYARAKAT YANG DILAYANI.
ASASKETEPATANMENGAMBILOBJEK (5) • MENGHENDAKI AGAR APARATUR PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, HENDAKNYA BERFIKIR SECARA LINTAS SEKTORAL, SEHINGGA KEPUTUSANNYA BERSIFAT DINAMIS.
