KODE ETIK JABATAN NOTARIS

KODE ETIK JABATAN NOTARIS Oleh: RUSDIANTO S, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNNAR 2011

UU JABATAN NOTARIS • Jabatan Notaris di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris • Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI (termasuk didalamnya pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus); • Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum di Indonesia, merupakan organisasi Notaris.

KEWAJIBAN • memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; • menghormat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris; • menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; • bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan;

meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; • mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara; • memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; • menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

memasang satu buah papan nama dengan pilihan ukuran 100cmx40cm, 150cmx60cm, 200cmx80cm, dasar papan putih dengan huruf hitam; • hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan; • membayar uang iuran perkumpulan secara tertib; • membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan; • menjalankan jabatan Notaris; • menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik,saling menghormati,saling menghargai, saling membantu serta saling berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim; • memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya

LARANGAN • Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya • Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah • Merangkap sebagai PNS • Merangkap jabatan sebagai pejabat negara • Merangkap jabatan sebagai advokat

Merangkap jabatan sebagai pemimpin BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta • Merangkap jabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan notaris • Menjadi notaris pengganti • Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan atau martabat jabatan notaris

SANKSI • teguran; • peringatan; • schorsing (pemecatan sementara); • onzetting (pemecatan); • pemberhentian dengan tidak hormat.

PENEGAKAN KODE ETIK PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK: • tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah; • tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah; • tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat.

PEMERIKSAAN TINGAT I • dugaan pelanggaran kode etik baik diketahui oleh dewan Kehormatan daerah/laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya 7 hari kerja harus segera mengadakan sidang. • Ternyata ada dugaan kuat pelanggaran kode etik maka dalam 7 hari kerja Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota; • Dewan Kehormatan Daerah akan memutuskan setelah mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu disertai dengan sanksinya;

Keputusan melanggar atau tidak melanggar selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah tanggal sidang dimana notaris telah didengar keterangan dan atau pembelaannya; • anggota dipanggil tidak datang tanpa kabar dalam waktu 7hari kerja, maka panggilannya akan diulang 2 kali dengan jarak waktu 7 hari kerja; • setelah panggilan ketiga juga tidak datang tanpa kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan bersidang dan menentukan putusannya;

sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan Pengurus Daerahnya; • putusan Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar, tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan;

pada tingkat Pengurus Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan kehormatan Wilayah berkewajiban dan berwenang menjalankan kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau dewan Kehormatan Daerah terdekat. Berlaku pula apabila Dewan kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapi.

PEMERIKSAAN PADA TINGKAT BANDING • putusan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat dimohonkan banding dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah tanggal penerimaan putusan; • permohonan naik banding dikirim tercatat atau dikirim langsung ke Dewan Kehormatan Wilayah tembusan Dewan Kehormatan Pusat, pengurus pusat, wilayah,daerah; • Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 hari mengirim berkas kepada Dewan kehormatan Pusat;

setelah diterima 7 hari Dewan Kehormatan Wilayah memanggil anggota guna melakukan pembelaan,selanjutnya putusan dalam 30 hari kerja; • anggota tidak hadir tanpa pertanggungjawaban diputus 7 hari setelah Dewan kehormatan Wilayah menerima permohonan banding; • Dewan Kehormatan Wilayah mengirim putusannya tembusannya dewan Kehormatan Daerah, pengurus wilayah, pengurus daerah dan pengurus pusat INI pusat dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan; • apabila putusan Dewan Kehormatan Wilayah karena Dewan Kehormatan Daerah belum terbentuk, maka keputusannya merupakan tingkat banding

PEMERIKSAAN PADA TINGKAT TERAKHIR • putusan penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan pemeriksaan tingkat terakhir kepada Dewan kehormatan Pusat dalam waktu 30 hari kerja setelah penerimaan surat putusan dewan Kehormatan Wilayah; • permohonan dengan surat tercatat atau langsung kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus daerah.

Dewan kehormatan Wilayah setelah menerima tembusan 7 hari mengirim berkas kepada Dewan kehormatan Pusat; • setelah menerima permohonan 30 hari kerja anggota dipanggil untuk membela diri; • tidak hadir tanpa pertanggungjawaban diputus 30 hari kerja setelah Dewan Kehormatan Pusat memperoleh permohonan; • putusan dikirim 7 hari kerja tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, pengurus cabang, pengurus daerah dan pengurus pusat;

EKSEKUSI • putusan yang ditetapkan Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah, Pusat dilaksanakan pengurus Daerah; • b)pengurus daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan atas keputusan Dewan Kehormatan Daerah, wilayah, pusat, selanjutnya nama notaris, kasus dan keputusan diumumkan dalam media notariat.

PEMECATAN SEMENTARA anggota perkumpulan yang telah melanggar UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dengan putusan dan diputus bersalah dipidana yang berkekuatan hukum tetap, pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada konggres agar anggota perkumpulan dipecat dari anggota perkumpulan

KODE ETIK JABATAN NOTARIS