Lesson Learnt Pemprov DKI Jakarta

1. Lesson Learnt Pemprov DKI Jakarta Dalam konteks Perubahan Kebijakan Penanganan Bencana

2. Belajar dari Banjir Jakarta 2002 • Mencari tahu bagaimana konsep sistem penanggulangan bencana • Memilih untuk membangun Sistem Informasi Pendukung Keputusan dalam Manajemen Bencana • Mengundang Pakar untuk mengevaluasi kondisi dan rencana saat ini • dr Claude De Ville De Goyet dari PAHO Amerika • Selama lebih dari 5 hari mengevaluasi kondisi dan kesiapan Jakarta • Fokus kepada sisi lunak (soft – Methods and Man), tidak pada sisi keras (hard – Machine, Money, Material)

3. 3 Aktivitas Utama yg Disarankan 1 • Meningkatkan kesadaran tentang bencana dan manajemennya (Awareness) • Eksternal maupun internal • Meningkatkan kapasitas aktor utama tanggap darurat bencana • Sektor Kesehatan • Search and Rescue • Pemadam Kebakaran • Tramtib • Membuat organisasi teknis profesional permanen yang secara penuh waktu (full-time) mengurusi bencana • Sebagai organisasi teknis pendukung organisasi politis (satkorlak/satlak) 2 3

4. Kerangka Institusi Bapeda • Menjadi Fasilitator, tidak memiliki Fungsi Operasional • Bapeda adalah anggota Satkorlak • Kebijakan (APBD) merupakan hasil politik antara eksekutif dan legislatif

5. Meningkatkan Kesadaran Manajemen Bencana 1 • Mendorong Terlaksananya Jakarta Disaster Awareness Week • Merupakan bentuk kampanye eksternal dan lebih penting lagi internal • Disesuaikan dengan International Day for Disaster Reduction • 2004, diinisasi: MPBI mengundurkan diri sebagai pendukung acara • Anggaran diletakkan di Dinas Tramtib, menggunakan dukungan politik dari Wagub DKI

6. Kampanye Internal 1 • Meminta studi kasus dari LSM International untuk dipaparkan di internal Pemda DKI • ACF CBDHRM di Kampung Melayu • Mengirimkan Lurah yang berprestasi untuk bicara tentang bencana di Forum Internasional • Mendorong aparat Bapeda untuk terlibat dalam acara seminar Jakarta Disaster Awareness Week

7. Meningkatkan Kapasitas Aktor Utama Kelurahan 2 • Jakarta telah memiliki konsep PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) • Selain PPMK, Jakarta juga ingin melakukan penguatan kapasitas kelurahan • Kesadaran bahwa Aparat Kelurahan adalah Front-Liners: yg langsung berhubungan dg masyarakat. (Catatan: Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang lurahnya ditunjuk oleh Gubernur) • 2 Milyar per kelurahan (2006) • Bapeda membimbing lurah untuk memasukkan unsur penanganan bencana dalam anggarannya • Menyusun manual pengelolaan pos pengungsi

8. Meningkatkan Kapasitas Aktor Utama Kesehatan 2 • Rumah Sakit • Surabaya dipandang memiliki jaringan antar RS (Swasta dan Pemerintah) yang lebih kuat dibandingkan dengan Jakarta • Di Jakarta, Pembiayaan menjadi isu utama. Bicara JPKM • Fokus kepada Jaringan RSUD • Puskesmas • Swadana ke BLU • Otonomi penggunaan dana penting dalam bencana, tanpa menghilangkan akuntabilitas (setiap puskesmas mampu menyusun laporan keuangan yang siap untuk diaudit)

9. Meningkatkan Kapasitas Aktor Utama Search and Rescue 2 • Dinas Tramtib • Dinas Pemadam Kebakaran • Ambulance 118

10. Organisasi Teknis Profesional Penuh-Waktu 3 • Kelemahan Struktur Taskforce seperti Satkorlak • Paruh Waktu: hanya aktif ketika diaktifkan • Tidak ada memori institusi (institutional memory), seiring dengan seringnya pergantian personnel • Kepala Unit Kerja sebagai pengambil keputusan hanya akan datang jika dipimpin langsung oleh eselon tertentu >> pada fase persiapan biasanya tidak akan ada keputusan yang bisa diambil karena diwakilkan • Organisasi bersifat politis • Rentan terhadap situasi dan tekanan politik • Tidak berdasarkan profesionalisme

11. Kelemahan ini mengemuka di 2007 • Pensiun, rotasi dan lain sebagainya

12. Dari Sisi Keras (Hard) • Sejak Anggaran 2004 (RKPD-RAPBD), digunakan pendekatan kombinasi top-down yang dikenal dengan Dedicated Program dan bottom-up (Pra Musren RW dan Musrenbang Kelurahan) • Dedicated Program adalah • Program Strategis Multi Tahunan yang dipilih oleh Gubernur, disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang jakarta • Menjamin ketersediaan dana untuk mengatasi permasalahan yang bersifat kronis dan mendasar

13. Dedicated Program • Pengembangan Sistem Transportasi Makro ; Busway, MRT. • Ijo Royo-royo ; • Pembangunan Rumah Susun • JPK - Gakin • Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan • Peningkatan Kapasitas Kelurahan * (fasilitator Pra Musren RW dan Musren Kelurahan)

14. Pra Musren RW – Musren Kel • Perencana Kelurahan & Lurah memfasilitasi Rembug warga. • Fokus di 3 scope kegiatan : • Bagaimana kita membuat Kelurahan ini menjadi lebih bersih (Kebersihan Lingkungan)Kegiatan “Peningkatan Kebersihan Lingkungan” • Bagaimana kita membuat Kelurahan ini menjadi lebih aman (Keamanan Lingkungan) Kegiatan “Peningkatan Keamanan Lingkungan” * Penyiapan masyarakat menghadapi Bencana masuk dalam scope ini. • Bagaimana kita membuat Kelurahan ini lebih sehat (Kesehatan lingkungan) Kegiatan “Peningkatan Kesehatan Lingkungan” • Kelurahan ditetapkan sebagai SKPD dengan lokasi per Kelurahan / tahun = Rp.1 M.

16. ROAD MAP CAPACITY BUILDING DIKLAT PROP

17. Dari Substansi  Program Budget • RPJPD, 20 tahun (RTRW ++ 15 tahun) • RPJMD dan Renstra SKPD • RKPD + RKA –SKPD APBD