EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Applied Science)

1. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Applied Science) Oleh Agus Suryono

2. TINJAUAN UMUM

3. PENGAWASAN • Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik. • Menekankan langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan. • Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. • Pengawasan mengandung makna penegakan hukum dan disiplin.

4. RENSTRA PEMBANGUNAN FILOSOFIS/IDE DASAR VISI Rasionalitas Doktrin MISI TUJUAN TARGET/SASARAN Konsisten KEBIJAKSANAAN PROGRAM Rasionalitas Perilaku/ Pelaksanaan • Protap • Juklak • Juknis PROYEK STANDART OPERATING PROCEDURE

5. TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA

6. EXISTING CONDITION FUTURE CONDITION ISU STRATEGIK IDENTIFIKASI MASALAH AKAR MASALAH ALTERNATIF SOLUSI RENSTRA/RENOP

7. BY RESEARCH BY FILING/ INTUITION PLANNING + PROGRAMMING+PROCEDURE (SYSTEM)

9. BAHAN BACAAN(Referensi)

10. REFERENSI • Agustino, L. 2006. Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Anfabeta. • Anderson, James E. 1979. Public Policy Making, Second Edition. United State pf America: Holt, Rinehart, and Winston. • Danim, S. 2000. Pengantar Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi aksara • Dunn, William,N, 1984, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta, Hanindita • Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Fourth Edition. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs. • Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C : Congressional Quarterly Press. • Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan, Malang, IKIP. • Ilham, Eko, 2006, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Malang, Agritek - Yayasan Pembangunan Nasional

11. Islamy, Irfan M. 1997. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara. • Jone, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, Rajawali. • Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation In The Third World, Princeton, New Jersey : Princeton University Press. • Lubis, Ibrahim. 1985. Pengendalian dan Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia • Mahsun, Mohamad,2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, FE-UGM, BPFE. • Muljadi, Arief,2006, Manajemen Strategik: Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Jakarta, Prestasi Pustaka Publishing. • Nasir, M.Safar,dkk, 2003, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta, UAD Press – Fakultas UAD.

12. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Gramedia. • Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang: Model Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Komputindo. • Parsons, Wayne. 2008. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analis Kebijakan, (Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta : Kencana. • ---------------,1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc. USA. • Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1982,Bureaucracy and Policy Implementation. Georgetown-Ontario : The Dorsey Press. • Saffell, David C and Basehart, Harry. 2001. State and Local Government Politics and Public Policies. New York : McGraw hill companies, Inc.

13. Soenarko. 2005. Public Policy, Surabaya : Unair Press • Soeprapto, Riyadi, 2000, Perencanaan Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, UM Press • ----------------------, 2000, Evaluasi Kebijakan Publik Suatu Pendekatan, Malang, UM Press • Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press. • ---------------, 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi aksara • --------------, 1999. Analisis Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya. Malang, Danar Wijaya – Brawijaya University Press. • -------------, 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, FIA Unibraw - IKIP • Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

14. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

15. PENDAHULUAN(Introduction)

16. ORLA, ORBA = Kebijakan RezimORDE REFORMASI = Kebijakan Publik/Negara Jadi, Ilmu Kebijakan Publik di Indonesia sangat menantang sebagai sesuatu yang baru dan langka (Challenging)

17. TERMINOLOGI • Policy = kebijakan, bukan kebijaksanaan • Public Policy = kebijakan publik, bukan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara • Public = bukan negara, tapi domain state, society, dan private (governance) • Public = aliran anglo saxon Amerika • State, Government = aliran kontinental (eropa, Belanda, Inggris), tata negara, tata pemerintah, tata negara, tertib administrasi

18. ALIRAN KONTINENTAL (EROPA, BELANDA, BRITISH) MAINSTREAM PUBLIC POLICY ? ALIRAN ANGLO SAXON (AMERIKA)

19. KEBIJAKAN PUBLIK • Kebijakan publik: apa yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah • Maknanya: hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional • Dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (who, get what, when, how)”.

20. Thomas R. Dye (1972) “Anything a government chooses to do or not to do.” Kebijakan publik melihat berbagai aspek dari perilaku atau tindakan yang dilakukan Pemerintah. Lembaga/institusi pembuat kebijakan publik adalah Pemerintah, artinya stakeholders lainnya bukan merupakan pembuat kebijakan publik. Kebijakan publik mengacu pada apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. How if government to do nothing or status quo?

21. William I. Jenkins (1978) “Public policy as a set of interrelated-decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals.” Jenkins melihat kebijakan publik sebagai suatu “proses”, artinya terdapat rangkaian kebijakan sebelumnya yang dijadikan landasannya (interrelated decisions). Public policy-making as a goal-oriented behaviour (to evaluate public policy).

22. - EKSEKUTIF - Swasta - Masyarakat IMPLEMENTASI EVALUASI FORMULASI - EKSEKUTIF - LEGISLATIF - Swasta - Masyarakat - LEGISLATIF - EKSEKUTIF (Atasan Langsung) - Swasta - Masyarakat - Yudikatif

23. BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK • Regulatory: mengatur perilaku orang dan masyarakat • Ekstraktif : bagaimana menarik sumber-sumber material dan non-material untuk kepentingan negara (menyedot dan mengelola yang menguntungkan negara) • Distributive: melakukan distribusi atau memberikan akses terhadap sumberdaya tertentu • Redistributive: mendistribusikan kembali kekayaan yang ada • Constituent: ditujukan untuk melindungi negara

24. PERUMUSAN MASALAH SEBAGAI INTI KEBIJAKAN PUBLIK • Inti kebijakan publik terletak pada pengenalan atau kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan masalah kebijakan • Apa yang dipertimbangkan sebagai masalah dan bagaimana suatu masalah didefinisikan tergantung pada bagaimana para pembuat kebijakan berusaha menunjukkan suatu isue atau peristiwa

25. CONTOH : • MENGENAL PERISTIWA/FENOMENA TTT (tentang kehidupan/kemiskinan di jalanan) • ISU : adanya dampak dari peristiwa/fenomena (banyak orang yang tidur dijalanan sebagai akibat bencana alam, gepeng, anak jalanan) • MASALAH : Mereka tidak memiliki rumah/ tempat tinggal/ rumah singgah • AGENDA KEBIJAKAN: Bangun rumah susun/ tempat tinggal/ rumah singgah sebanyak mungkin • Sayangnya, banyak orang setuju dengan isu-nya, tetapi sejauhmana ketepatan azas efektif, efesien, dan kemanfaatan kedepan (sustainable development) --- Ini juga masalah kebijakan publik

26. Peristiwa/Fenomena Problem khusus Problem umum Isu sebagai Opini Publik Agenda Pemerintah (Umum, Khusus) Perumusan Usulan/Rancangan Kebijaksanaan Publik Pengesahan Kebijaksanaan Publik Pelaksanaan Kebijaksanaan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijaksanaan Publik Efek/Dampak Kebijaksanaan Publik --------Umpan Balik

27. TERMINOLOGI

28. KONSEP KEBIJAKAN (POLICY)MENGANDUNG PENGERTIAN SBB: SUATU PEDOMAN UNTUK BERTINDAK Suatu deklarasi mengenai suatu pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (UN,1975)) SERANGKAIAN TINDAKAN SEJUMLAH AKTOR (A COURSE OF ACTION) Perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Anderson, 1978) MENGARAH PADA TUJUAN TERTENTU (TO ACCOMPLISH SOME ENDS) Suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Irfan Islamy, 1997)

29. MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT Perpaduan dan kristalisasi pendapat dan keinginan dari banyak orang atau beberapa kelompok / golongan dalam masyarakat (Dimock, 1960) MERUPAKAN SERANGKAIAN / SEJUMLAH KEPUTUSAN “… istilah policy biasanya cenderung digunakan untuk hal yang “lebih besar” dari pada keputusan-keputusan tertentu dan “lebih kecil” dari gerakan sosial umum (Heclo, 1972) SEBAGAI PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS Suatu usaha untuk mensistematisasikan pengetahuan berkenaan dengan administrasi dan kesejahteraan sosial (Heidenheimer, 1986) MENJADI DASAR RASIONAL UNTUK BERTINDAK ATAU TIDAK Sebagai suatu ikhtiar untuk mendefinisikan dan menyusun suatu dasar rasional untuk bertindak atau tidak bertindak (Parsons, 1995)

30. HOGWOOD DAN GUNN (1984) MEMERINCI 10 PENGUNAAN ISTILAH “POLICY” DALAM KONTEKS PEMAKNAAN MODERN, YAITU SEBAGAI : SUATU LABEL UNTUK SUATU BIDANG KEGIATAN PERNYATAAN TUJUAN UMUM ATAU KEADAAN YANG DIINGINKAN BERKENAAN DENGAN URUSAN-URUSAN USULAN-USULAN SPESIFIK KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PEMERINTAH PEMBERIAN KEWENANGAN FORMAL (A FORMAL OUTHORIZATION) SUATU PROGRAM OUTPUT (HASIL) OUTCOME (GUNA / MANFAAT) SUATU TEORI ATAU MODEL SUATU PROSES

31. KONSEP PUBLIK (PUBLIC)MENGANDUNG PENGERTIAN SBB: • PUBLIC sering digunakan dalam konteks kata berikut: • Pengertian public dalam “public policy” dapat dipahami dalam konteks pengertian serangkaian kata publik dalam peristilahan di atas. Sejalan dengan penalaran ini, kata “public” dapat dipahami dalam kontek lawan katanya, yaitu “private” seperti lawan kata sbb: • polis household • freedom necessity • male famale • equility inequility etc.

32. W.F. FABER (1993) mengemukakan 10 kunci perbedaan sektor publik dengan sektor swasta, yaitu bahwa sektor publik : • Menghadapi tugas-tugas yang kurang jelas dan lebih kompleks • Memiliki permasalahan lebih banyak dalam mengimplementasikan keputusan- keputusannya • Mempekerjakan lebih banyak orang dengan lebih banyak ragam motivasinya • Lebih banyak menaruh perhatian pada pengamanan peluang atau kapasitas • Lebih banyak menaruh perhatian pada kompensasi kegagalan pasar • Aktivitas-aktivitasnya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan simbolik yang lebih besar • Memerlukan standar komitmen dan legalitas yang lebih ketat • Memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon isue-isue kejujuran • Harus bekerja atau tampil bekerja untuk memenuhi kepentingan publik • Harus memperoleh tingkat minimal dukungan publik diatas yang diperlukan bagi industri swasta

33. Public Policy sesungguhnya berkenaan dengan definisi tentang • Apa yang dipertimbangkan sebagai publik, • Siapa yang menyediakan, • Siapa yang membayar, • Bagaimana mereka membayar, dan • Kepada siapa mereka membayar. • Dalam Public policy, semua komponen di atas ditentukan dan dihasilkan oleh kebijakan publik (KP). KP bisa saja menyatakan pure publik goods disediakan oleh swasta, harga ditentukan oleh pemerintah, dibayarkan kepada swasta. Atau barang swasta dapat saja diatur distribusinya, disubsidi harganya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kelompok tertentu, misalnya garam beryodium. • Kenyataan menunjukkan bahwa baik barang publik maupun privat akan mengikuti siklus permintaan sbb:

34. SIKLUS PERMINTAAN THD BARANG PUBLIK DAN PRIVAT TIMBULNYA KETIDAKSEIMBANGAN KETIDAKPUASAN DENGAN PENGADAAN BARANG PUBLIK/PRIVAT ARTIKULASI TUNTUTAN TUNTUTAN ATAS DISTRIBUSI BARU PENYEDIAAN BARANG KOMPOSISI BARU PENGADAAN BRG REAKSI THD TUNTUTAN PEMERINTAH MENANGGAPI TUNTUTAN TSB

35. POLICY STATEMENT, yaitu pernyataan resmi atau penjelasan (artikulasi) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. • POLICY OUTPUTS, yaitu merupakan wujud dari kebijaksanaan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan pernyataan kebijaksanaan. • POLICY OUTCOME, yakni akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

36. Bintoro (1987) menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan. • Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan tujuh langkah dalam kebijakan publik, yaitu : • Agenda setting • Formulation dan legitimination • Program Implementations • Evaluation of implementation, performance, and impacts • Decisions about the future of the policy and program Rincian dari setiap langkah tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut :

37. GAMBAR 01LANGKAH2 PENGAMBILAN KEBIJAKAN(Rendal R. Ripley, 1985) • Agenda setting • Perception of problem • Definition of problem • Mobilization of support for including problem on agenda Agenda of government • Formulation dan legitimination • Infromation collection, analysis, and dissemination • Alternatove development • Advocacy and coalition building • Compromise, negotiation decision Policy statements, including goals for achievement and design of program(s) for achieving them, often in the form of a statuta • Program Implementation • Resources Acquation • Interpretation • Planning • Organizing • Providing benefits, services, and coercion Policy actions Policy and program performance and impacts Evaluation of implementation, performance, and impacts Decision about the future of the policy and program

38. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ripley tersebut, ruang-lingkup kuliah Formulasi Kebijakan Publik lebih menekankan pada tahapan : • Agenda Setting, • Agenda Pemerintah, • Formulasi dan legitimasi, dan • Deklarasi kebijakan. • Sedangkan tahapan-tahapan yang lain hanya disinggung sekilas, karena telah menjadi kavling materi mata kuliah Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

39. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEGIATAN FUNGSI MANAJEMEN

40. PENGERTIAN EVALUASI • Sebagai metode verifikasi bahwa suatu teori/ide tidak bebas nilai, tetapi masih mengandung asumsi-asumsi yang perlu pembuktian (fakta dan data) dilapangan • Berusaha menilai apakah realisasi tujuan (objectives) memberikan konstribusi terhadap tujuan yang lebih luas (goals) • Menunjuk pada relevansi atau signifikansi dari sebuah program atau proyek, apakah membuahkan akibat yang dikehendaki atau yang tidak di kehendaki

41. Dampak hanya dapat di ukur melalui evaluasi akhir yang dilaksanakan beberapa tahun sesudah proyek tersebut dinyatakan selesai (multi years program) • Evaluasi dampak pada umumnya bersifat model ex-post yaitu dilaksanakan melalui evaluasi eksternal (kecuali pada proyek-proyek yang berdurasi jangka panjang, maka harus tersedia proses implementasi yang panjang pula)

42. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK • Adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target (aspek efektifitas kebijakan= hasil : tujuan) atau perbandingan input : output sebagai aspek efesiensi dari kebijakan yang telah ditentukan

43. ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK(Wibawa, 1994) • Proses pembuatan kebijakan • Proses Implementasi Kebijakan • Konsekuensi Kebijakan • Efektivitas Dampak Kebijakan

44. STUDI EVALUASI PADA UMUMNYA MEMPERTANYAKAN TENTANG DUA HAL : PERTAMA: Siapa yang melaksanakan evaluasi? KEDUA: Pada tahap perencanaan pembangunan atau bentuk kebijakan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan?

45. BENTUK KEGIATAN EVALUASI • EVALUASI INTERNAL • EVALUASI EKSTERNAL

46. EVALUASI INTERNAL Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek

47. EVALUASI EKSTERNAL Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan desain proyek atau implementasinya

48. MODEL EVALUASI BERDASAR SIAPA DAN KAPAN ? • MODEL EVALUASI EX-ANTE atau ASSESMENT • MODEL EVALUASI EX-POST • EVALUASI AKHIR (TOTAL/ KOMPREHENSIF)

49. MODEL EVALUASI EX-ANTE/ ASSESMENT: • Dilakukan sebelum persiapan dan implementasi proyek dimulai • Evaluasi internal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek (identifikasi) • Evaluasi eksternal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek

50. MODEL EVALUASI EX-POST: • Dilakukan ketika proyek sedang berjalan (selama persiapan dan implementasi proyek) • Dilakukan pada evaluasi akhir (sesudah persiapan rencana berlangsung dan sesudah implementasi rencana berlangsung) • Evaluasi internal dilakukan terhadap persiapan dan implementasi proyek (termasuk monitoring)