1 / 19

Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran. Dasar Hukum ARG. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

fleur
Download Presentation

Anggaran Responsif Gender

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AnggaranResponsif Gender KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DirektoratSistemPenganggaran – DirektoratJenderalAnggaran

  2. DasarHukum ARG • UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; • UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara; • UU No. 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional; • PP No. 20 Tahun 2004 tentangRencanaKerjaPemerintah; • PP No. 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan RKA-KL; • Inpres No. 9 Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; • PMK No. 94/PMK.02/2013 tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahanRKA-K/L.

  3. LatarBelakangPemikiran • Terdapatpermasalahanpemberdayaanperempuan yang dapatberupaberbagaibentuk, misalkan: diskriminasiterhadapperempuanataulaki-laki, kesenjanganpartisipasipolitik, rendahnyakualitashidupperempuandananakmaupunkesenjanganpemanfaatanhasilpembangunanantaraperempuandanlaki-laki; • Upayauntukmenurunkanketimpangantersebutdiatas, padasisiperencanaananggarandilakukanmelaluianggaran yang responsif gender.

  4. Konsep Gender dalam PMK 94/PMK.02/2013 • Genderadalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas; • Gender menentukanapa yang diharapkan, diperbolehkandandinilaidariperanlaki-lakidanperempuandalamkehidupansehari-hari; • Gender bukanmelihatperbedaan yang adaantaralaki-lakidanperempuansemata, namunbagaimanainterpretasikitaterhadapperbedaantersebut, untukkemudiandijadikandasardalammengambilkebijakan/tindakan yang proporsional.

  5. UrgensiARG • Pengarusutamaan gender dalam konteks pembangunan nasional mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.Dan implementasi PUG dalam penganggarandikenal dengan istilahAnggaran Responsif Gender (ARG). • Penerapan ARG merupakan strategiyang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

  6. PengertianARG • AnggaranResponsif Gender (ARG) adalahanggaran yang mengakomodasikeadilanbagiperempuandanlaki-lakidalammemperolehakses, manfaat, berpartisipasidalammengambilkeputusandanmengontrolsumber-sumberdayasertakesetaraanterhadapkesempatandanpeluangdalammenikmatihasilpembangunan • ARG bukanfokuspadapenyediaananggaranpengarusutamaan gender, tapilebihkepadamewujudkankeadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, sertamewujudkankesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

  7. PersepsiSalahtentang ARG • AnggaranResponsif Gender hanyauntukkegiatanPengarusUtamaan Gender; • AnggaranResponsif Gender hanyaterdapatpadaprogram pemberdayaanperempuan; • AnggaranResponsif Gender hanyaterdapatpadaKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak (KPP PA).

  8. PrinsipDasar ARG ARG bukananggaran yang terpisahuntuklaki-lakidanperempuan; ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; Bukanberartibahwaalokasi ARG beradadalamprogram khususpemberdayaanperempuan; Tidakberlakusebagaidasaruntukmemintatambahanalokasianggaran; Tidak semua program/kegiatan/outputperlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender adajuga yang netral gender.

  9. PrasyaratARG KemauanPolitik(terdapatdalamdokumen : RPJMN, RKP, Renstra K/L, RENJA K/L); Partisipasi/keterlibatansemuapihak; KetersediaanData yang terpilahmenurutjeniskelamin; Sumberdayamanusiayang memadai(yang pahamkonsep gender danmampumelakukananalisis gender).

  10. PenerapanARG DalamPenganggaran Dalamsistempenganggaran, letak ARG beradapada level OutputKegiatan; Perlumetodologi, tools, indikatoruntukperencanaandanpenganggaran yang responsif gender; Informasi ARG tergambarpadadokumenGender Budget Statement (GBS); SistemAplikasi RKA-KL dilengkapidenganfasilitaspencantumantematik.

  11. StrukturAnggaran ARG

  12. Kategori ARG • Target khususjeniskelamin, yaitualokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan khusus perempuan atau kebutuhan khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender; • Kesenjangan gender, yaitualokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Denganmenggunakananalisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontroldanmanfaat terhadap sumberdaya; • Pelembagaan gender, yaitualokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia

  13. FokusARG pada TA 2013 • Diterapkanpada K/L yang telahmendapatkanpendampinganPerencanaandanPenganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dariKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak (KPP dan PA). • Fokuspenerapanpadakegiatandalamrangka: • PenugasanPrioritasNasional, • Pelayananmasyarakat(service delivery), • Pelembagaanpengarusutamaan gender/PUG (termasukdidalamnyacapacity building ,advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasidanpengumpulan data terpilah).

  14. PerbedaanPenerapanARG di RKA-K/L

  15. TeknikPenyusunan ARG • Melakukananalisis gender • Untukmenemukanisu/kesenjangan gender, bisamenggunakanalatanalisis gender yang ada, salahsatunyaadalahGender Analysis Pathway (GAP); • Isu/Kesenjangan gender dicaripada output yang ada. • Menyusun GBS • Informasi yang didapatpadatahapanalisis gender, dimasukkankedalamdokumen GBS.

  16. DokumenTerkaitPenerapanARG Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumenyang menginformasikansuatu output kegiatantelahresponsifterhadapisu gender yang ada, dan/atausuatubiayatelahdialokasikanpada output kegiatanuntukmenanganipermasalahankesenjangan gender.

  17. Komponen GBS • Program, Kegiatan, IKK, dan Output Kegiatan •  menggunakanrumusanhasilrestrukturisasi Program/Kegiatan. • Analisissituasi, berisi: • Uraianringkaspersoalan yang akanditangani/dilaksanakanolehKegiatan; • Data pembukawawasan (kuantitatifataukualitatif); • Isu/kesenjangan gender yang terdapatpadasuboutput/komponen. • Rencanaaksi (terdiriatasSuboutput/Komponen) • Dipilihyang langsungmengubahkondisikearahkesetaraangender; • Rencanaaksiuntukmengatasiisu/kesenjangan gender yang teridentifikasi. • Besaralokasiuntukpencapaian Output •  Jumlahuanguntukmencapai output Kegiatan. • Dampak/hasil output Kegiatan • Dampak/hasilsecaraluasdari output yang dihasilkandikaitkandenganisu gender danperbaikan yang dilakukan.

  18. TransformasiGAP ke GBS

  19. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA TerimaKasih

More Related