PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAPPEDA KABUPATEN CILACAP

2. Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi , kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. GENDER adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi , dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

3. ISTILAH GENDER BUDGETING: • Bermacam-macam istilah yang digunakan: • Gender responsif budget atau anggaran responsif gender • Anggaran gender atau gender budgets • Anggaran perempuan atau women’s budget • Anggaran yang sensitif gender atau gender-sensitive budgets • Semua terminologi ini mengacu pada satu hal yaitu upaya untuk menjamin agar anggaran yang dialokasikan dapat mendorong keadilan dan kesetaraan gender.

4. Pengertian ARG(Anggaran Responsif Gender) • Upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. • Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender

5. TujuanAnggaranResponsif Gender Akuntabilitas anggaran berdampak gender Meningkatkan kesadaranisu dan program responsif gender Mengubah alokasi anggaran & program utk meningkatkan kesetaraan gender

6. PerencanaanResponsif Gender Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah karena terpetakan kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan. Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilah. Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana analisis gender diterapkan. Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.

7. Mengidentifikasi masalah, menilai dan menyusun prioritas kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan) 1 Mengukur program dan proyek (output, outcome dan impact) ANGGARAN RESPONSIF GENDER Menetapkan program dan proyek sesuai kebutuhan masy 4 2 3 Menetapkan anggaran unt membiayai program dan proyek Skema : Integrasi Gender dlmAnggaranKinerja atau Performance-based budget

8. PEMAHAMAN PENTING ! Anggaran yang responsif gender bukan anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan Bukan pula anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki Anggaran yang responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan. Perlu kerangka Regulasidan Kerangka Pendanaan dalam menjawab isu gender

9. Dukungan Kebijakan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Azas Permendagri No, 15 Tahun 2008

10. Bagaimana Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender? Dalam melakukan keseluruhan proses perencanaan kebijakan maupun perencanaan program pembangunan agar responsif gender (terrmasuk perencanaan kegiatan pembangunan), diperlukan piranti analisis gender. Salah satu alat analisis gender adalah “Gender Analysis Pathway” (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender.

11. DATA PEMBUKA WAWASAN

12. Data dan statistik gender • Data gender adalah data mengenai hubungan/relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan. • Statistik gender adalah sederetan ringkasan dari data gender hingga dapat dengan mudah menggambarkan totalitas perbedaan laki-laki dan perempuan dalam status, peran dan kondisi.

13. Data Pembuka Wawasan Merupakan data atauinformasiuntukmemperlihatkanadanyakesenjangan gender yang cukupberarti Data pembukawawasanmerupakan : Data pilahberdasarkanjeniskelamin yang menjelaskantingkatkesenjangan. Data atauinformasi yang menjelaskaninsidenkhusus yang tidakbisadiperbandingkanantarjeniskelamin, misalnya data mengenaikekerasanterhadapwanita, angkakematianibu.

14. Data Terpilah • Adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan • Dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misal angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya. • Merupakan data pembuka wawasan tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan

15. Lanjutan Data Terpilah • Digunakanutkmelokalisirataumempersempitruangpemecahanmasalahpembangunan • Data dapatdipilahmenurutberbagaikarakterisrikatauciri • Terpilahmnrtseks: analisis gender • Terpilahmnrtgolsosekanalisiskemiskinan • Terpilahmnrtumur: analisiskohort • Terpilahmnrtwilayah: analisisspasial • Terpilahmnrtwaktu: analisisderetwaktu

16. Data InsidenKhusus (Konten) Data dari sebuah kejadian yang bisa dialami hanya oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak. Data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan. Contoh : Jumlah penyandang cacat beradsarkan jenis kelamin. Data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contohnya jumlah kasus HIV AIDS Ibu dan anak.

17. Data Berdasarkan Analisis GAP DATA AKSES DATA KONTROL/WEWENANG DATA PARTISIPASI DATA MANFAAT

18. DATA AKSES Yaitu data peluangmemanfaatkansumberdayamencakup : Sumberdayaalam Sumberdayamanusia Sumberdayakeuangan Ketersediaanlayananpemerintah. Contoh : Proporsilaki-lakidanperempuan yang mengikutipelatihanlayanantertentu (kesehatan, pendidikan) Jumlahanak yang melakukanpenimbangandiPosyandu Jumlahperempuan yang melahirkandiRumahBersalin.

19. DATA PARTISIPASI Data yang menunjukan Knowledge, Attitude, Practice, (KAP) dariseseorang, kelompok, masyarakatdalamaktivitaspembangunanmencakupaktivitas : Perencanaan. Contohnyajumlahperempuandanlaki-lakidalammengikutiMusrenbang. Pelaksanaan , contohnyajumlahremaja yang menjadipemilihmuda. Monitoring danEvaluasi, contohnyajumlahperempuandanlaki-laki yang terlibatdalampendataanpendudukmiskin.

20. DATA KONTROL Yaitu data yang menunjukankemampuanseseorang, danataumasyarakatuntukmengambilkeputusan yang menentukanmelakukanatautidakmelakukansesuatu. Individu, misalnya : jumlahperempuan yang memutuskanmelahirkandiBidanDesa. Kelompokataubersamamasyarakat. Contohjumlahperempuanpengurus BPD, jumlahperempuanpengurusharianpartaipolitik Pemerintah, misalnyajumlahpejabateselon 2 dipemerintahdaerahtertentu.

21. DATA MANFAAT Data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Contohnya : Jumlah penerima bantuan sosial tahun tertentu, proporsi petani perempuan yang meningkat pendapatannya setelah menerima bantuan alat produksi pertanian. Data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau fenomena yang berkembang. Contoh, data 3 tahun IPG, data 3 tahun APK

22. Sumber Data dan Jenis Data • Data PembukaWawasanbisaberupa : • Hasil study baseline • Hasilintervensikebijakan/program/kebijakan yang sedangdansudahdilakukanataupun data yang berupapencatatanpelaporan internal K/L/SKPD tentangintervensi yang sudahdansedangdilakukan • Jenis Data bisaberupa: • Data statistikKuantitatif, misalnya data BPS, data Sektor, atau data sekunder yang relevanlainnya • Data Kualitatif; misalnya data yang diperolehdariobservasi, FGD, danwawancaramendalam, atau data hasilrisetkualitatif

23. GENDER BUDGET STATEMENT (GBS ) Pernyataan Gender Budget Statement merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut

24. Pernyataan Gender Budget Statement merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Untuk kegiatan yang responsif gender GBS merupakan bagian dari KAK / TOR yaitu gambaran tentang penjabaran Rencana Aksi yang akan dilakukan

25. PERUMUSAN MASALAH GBS dalam praktek penganggaran daerah biasanya disusun pada saat persiapanRKA-SKPD. Integrasi perspektif gender dalam KUA-PPAS dapat dilakukan jika GBS dipersiapkan lebih awal sehinggaintegrasi ini akan memperkuatkan pengarusutamaan gender melalui PPRG.

26. GBS disusun berdasarkan hasil analisis gender atau GAP. Sebagai sebuah pernyataan untuk memastikan anggaran sudah responsif gender Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PAG. Analisis situasi, yang berisikan: 1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara perempuan dan laki-laki, 2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal (organisasi pemerintah, kelompok sasaran)dan atau eksternal (masyarakat secara luas); yang keduanya dapat dihubungkan denganbagian latar belakang dalam KAK.

27. Pasal 4 Permendagri No. 15 Tahun 2008 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dlm RPJMD, Rentra SKPD, Renja SKPD (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan berspektif gender sebagaimana dimakdud ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

28. DalamPermendagri No. 67 Tahun 2011 disebutkanbahwa: • Hasilanalisis gender dituangkandlmpenyusunan Gender Budget Statement (GBS) • Hasilanalisis gender yang terdapatdlm GBS menjadidasar SKPD dlmmenyusunkerangkaacuankegiatandanmerupakanbagianygtakterpisahkandengandokumen RKA/DPA SKPD.

29. Siapa yang harus melakukan Perencanaan yang Responsif dan dimana? Perencanaan pembangunan yang responsif gender(perencanaan kebijakan maupun perencanaan program/ kegiatan) harus dilakukan oleh para perencana / pembuat kebijakan dan para perencana program / kegiatan. Perencanaan pembangunan tersebut harus dilakukan diseluruh tingkatan administrasi Pemerintah yang meliputi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

30. Pasal 13 Permendagri No 15 Tahun 2008 Bupati / Walikota menetapkan Badan / Kantor / Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarustamaan gender di kabupaten / kota.

31. Pasal 14Permendagri No 15 Tahun 2008 • Dalam upaya percepatan perkembangan pengarustamaan di seluruh SKPD di Kabupaten / Kota di bentuk Pokja PUG Kabupaten / Kota. • Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala / Pimpinan SKPD • Bupati / Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja Kabupaten / Kota dan Kepala Badan / Dinas / Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten / Kota. • Pembentuk Pokja PUG Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.

32. Hal yang sudahdilakukanPemerintahKabupatenCilacap Menetapkan Pokja PUG Kabupaten Cilacap dengan surat keputusan Bupati Cilacap No 411/123/29/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ( PUG ) Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Surat Edaran Bupati Cilacap No 050/2864/ 27 tanggal 21 Juni 2012 Perihal PPRG di kabupaten Cilaca . Intinya bahwa seluruh SKPD berkewajiban menyusun PPRG pada tahun 2013 dan melaporkan langkah langkah SKPD pada Bupati.

33. TERIMA KASIH PPRG dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan melalui pemberian manfaat yang adil bagi kesehjahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan.