pemisahan kekuasaan

1. PEMISAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN Kuliah 03 Oleh : Dr. FransDione, M.Si

2. KEKUASAAN • Adalah Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. • Bentuknya, suatu hubungan,: • Hubungan antara “yang memerintah” dgn “yang diperintah”; atau • Hubungan antara “yg memberi perintah” dgn “yg memenuhi perintah” • Obyek kekuasaan adl pelaksana peraturan. • Subyek kekuasaan adl pembuat peraturan. • Robert Mac Iver:kekuasaan dlm masyarakat selalu berbentuk PIRAMIDA

3. Kekuasaan bila ditinjau dari terminologis sebagaimana dikemukakan beberapa ahli: • Strausz-Hupe, bahwa kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kekuatan kepada orang lain, dimana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsifungsi kekuasaan, dalam arti memaksa. • Wright Mills, bahwa kekuasaan sebagai “dominasi”, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemampuan, kendatipun orang lain menentang. • Talcott Parsons, Robert S. Lynd, dan Marion Levy Jr. Kelompok ini memaparkan pengertian pokok dari kekuasaan adalah pengawasan (control), tapi sifat atau fungsinya tidaklah selalu harus merupakan paksaan. • Robert Lynd dalam mengemukakan kekuasaan sebagai suatu sumber sosial (social resource) yang utama untuk mengadakan pengawasan dapat beralih wujud dari suatu paksaan sampai dengan suatu kerja sama secara sukarela, tergantung pada perumusan ketertiban dan kekacauan sebagaimana ditentukan diubah dan dipelihara dalam suatu masyarakat tertentu.

4. PEMBATASAN KEKUASAAN • Pembatasankekuasaancirinegarahukumdanmenjadiidedasarfahamkonstitusionalisme modern. • Lord Acton: Power tends to corrupt, obsolutely power corrupts absolutely • Individutidakmenyerahkanseluruhhakalamiahkepadanegara. Fungsiperjanjianmasyarakatuntukmenjamindanmelindungihak-hakalamiah (John Locke). • Lahirnegarakonstitusional (Constitusional state)

5. PEMISAHAN KEKUASAAN • Pemisahan kekuasaan secara akademis dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. • Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah division power (distribution of power). • Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. • Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. • Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan “atas-bawah”. (Asshiddiqie, Jimly. 2007, hlm.2)

6. CIRI DOKTRIN SEPARATION OF POWER G. Marshall dalam “Constitutional Theory” 1971 : • Differentiation (membedakan fungsi2 ketigakekuasaannegara) • Lagal incompatibility of office holding (legislator tidakpunyajabatandiluarlembagalegislatif). • Isolation, immunity, independence (Tidakadaintervensiterhadap organ lain) • Check and balances (keseimbangan) • Coordinate status and lack accountability (punyakedudukan yang sederajat).

7. Separation of Powers – Baronde Montesquieu(1689-1785) • Trias Politica: Espirit des Lois (The Spirit ofLaw) • KekuasaanYudisial • KekuasaanEksekutif • KekuasaanLegislatif • Apa yang membedakanfungsi-fungsi tersebut?

8. Catur Praja (C. VanVollenhoven) Fungsi Regeling(pengaturan); Fungsi Bestuur(penyelenggaraan pemerintahan); Fungsi Rechtspraak (peradilan);dan Fungsi Politie (ketertiban dan keamanan)

9. Dwi Praja(Goodnow) • Policy making function (fungsi pembuatankebijakan); • Policy executing function (fungsi pelaksanakebijakan).

10. Hakikat PandanganMontesquieu • In every government, there are three sorts of power: the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on civillaw. • Lee Cameron McDonald (Western Political Theory, Part I, 1968: 377-379): yang dimaksud Montesquiue dengan “the executive in regard to matters that depend on civil law” adalah thejudiciary. • “The heart of Montesquieu’s theme was where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty” • Satu organ harus menjalankan satufungsi

11. General Theory of Law and State - HansKelsen • The concept of the state organ: whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ (Kelsen 1961:192). • Organ negara tidak selalu berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan atau bersifat menjalankan norma (normapplying) (Kelsen 1961:192). • Organ ini identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut dengan sebagai Jabatan Publik/Jabatan Umum (Public Offices) dan Pejabat Publik/Pejabat Umum (Public Officials) (Asshidiqie 2006a:37).

12. ORGAN KEKUASAAN NEGARA • Organ kekuasaannegaraadaduakategori : organ utama (main state’s organ) dan organ bantu (auxiliary state’s organ). • Main state’s organ adalahpelaksanautamadariketigakekuasaannegara. Contoh : MPR, DPR, DPD, PresidendanWakilPresiden, MA serta MK. • Auxiliary state’s organadalahuntukmengoptimalkanpelaksanaandaricheck and balancesantarlembaganegara. Contoh : BPK danKomisiYudisial.

13. KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA • PresidensbgKepala Negara & KepalaPemerintahan • Menerapkansistempemerintahanpresidensial • Presidenberhakmengusulkan RUU dandalamkegentinganmemaksaberhakmenetapkanPerppu. • Mengesahkan UU paling lama 30 harisejakdisetujui. • Pemegangkekuasaantertinggiatas AD, Al, dan AU. • Mengangkatdutadankonsul & dutanegara lain • Menyatakankeadaanbahaya • MemberiGrasi, rehabilitasi, amnestidanabolisi • Memberigelar, tandajasadan lain-lain

14. KEKUASAAN LEGISLATIF DI INDONESIA • Kekuasaanlegislatifdilakukanoleh MPR, DPR, dan DPD • Sistemlembagaperwakilannyatidakjelas, apa unicameral, bicameral ataukahtricameral? • MPR terdiridarianggota DPR dananggota DPD • MPR mempunyaikewenangan : • Mengubahdanmenetapkan UUD 1945 • MelantikPresidendan/atauWakilPresiden • MPR hanyadapatmemberhentikanPresidendan/atauWakilPresidenmenurut UUD 1945

15. KEKUASAAN LEGISLATIF DI INDONESIA • DPR mempunyaifungsiLegislasi, Control dan Budgeting. • DPR memegangkekuasaanlegislasi • PersetujuanpengangkatanbeberapapejabatpubliksepertiKapolri, Panglima TNI, pimpinan KPK. • DPR mempunyaihakInterpelasi, hakangketdanhakmenyatakanpendapat • Anggota DPR mempunyaihakmengajukanpertanyaan, menyampaikanusulataupendapat, danhakimunitas. • Anggota DPR berjumlah 560

16. KEKUASAAN LEGISLATIF DI INDONESIA • DPD beranggotakan 4 orangdarisetiapprovinsi • DPD mempunyaifungsilegislasi, kontroldan budgeting yang terbatas. • DPD dapatmengajukan RUU kepada DPR yang terkaitdenganotonomidaerah, hubunganpusatdandaerah, pembentukandanpemekaransertapenggabungandaerah, pengelolaansumberdayaalamdanekonomilainnyasertaperimbangankeuanganpusatdandaerah. (Pasal 22D ayat (1) UUD 1945)

17. Lanjutan… • DPD ikutmembahas RUU yang terkaitdengan : otonomidaerah, hubunganpusatdandaerah, pembentukandanpemekaransertapenggabungandaerah, pengelolaansumberdayaalamdanekonomilainnyasertamemberikanpertimbangankepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitandenganpajak, pendidikan, dan agama. (Pasal 22D ayat (2) UUD 1945)

18. KEKUASAAN YUDISIAL DI INDONESIA • Kekuasaanyudusialdilakukanoleh MA danempatperadilandibawahnyasertaoleh MK. • MA mempunyaiwewenang • Mengadilipadatingkatkasasi; • Mengujiperaturanperundang-undangandibawah UU terhadap UU; dan • Wewenang lain yang diberikanoleh UU. • Independensidanmartabat hakim di MA (sertaperadilandibawahnya) dijaminoleh KY. • KY berwenangmengusulkanpengangkatan hakim agung.

19. Lanjutan… • MK punya 4 kewenangandansatukewajiban : • Menguji UU terhadap UUD 1945; • MembubarkanPartaiPolitik; • SengketahasilPemiludanPemilukada; • Sengketakewenanganlembaganegara; dan • Impeachment Presidendan/atauWakilPresiden • Putusan MK bersifat final danmengikat (final and legal binding) • Hakim Konstitusiterdiridari 9 orang yang masing-masing 3 diusulkandari DPR, Presidendan MA.

20. MPR DPR PRESIDEN MA DPA BPK LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

21. PERGESERAN TEORI MONTESQUIEU DALAM PERUBAHAN UUD 1945 Konstruksi dasar dari Undang-undang Dasar 1945 terlalu menitikberatkan pada executive heavy Ketidaksederajatan antara cabang-cabang kekuasaan negara tidak memberikan tempat bagi mekanisme kontrol diantara cabang-cabang kekuasaan tersebut (checks and balances system) Terjadi pergeseran terhadap pembagian kekuasaan, dari pembagian kekuasaan menurut teori montesqiue (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menjadi enam cabang  kekuasaan

22. PERGESERAN TEORI MONTESQUIEU DALAM PERUBAHAN UUD 1945 • Kekuasaan eksekutif/ Pemerintahan Negara (vide Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Th. 1945) • Kekuasaanlegislatif (vide Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Th. 1945) • Kekuasaan yudikatif/ kehakiman (vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Th. 1945) • Kekuasaan auditif (vide Pasal 23E UUD NRI Th. 1945) • Kekuasaan moneter (vide Pasal 23d UUD NRI Th. 1945) • Konstitutif (vide Pasal 3 UUD NRI Th. 1945)

23. LEMBAGA NEGARA INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 UUD1945 BPK Presiden/ WakilPresiden MA MK DPR MPR DPD KY badan-badan lain yang fungsinya ber kaitan dengan kekuasaan kehakiman Kementerian Negara bank sentral kpu dewan pertimbangan PUSAT TNI/POLRI PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI LingkunganPeradilan DAERAH KPD DPRD Umum Agama PEMDA KAB/KOTA Militer KPD DPRD TUN