240 likes | 551 Views
HAN & kekuasaan Negara. Status Naturalis Primus interpares pactum unionis: leges fundamentalis. HAN & kekuasaan Negara. Status Civilis Nachwachterstaat Monarki absolut l’Etat ces moi (Louis XIV) John Locke (1632-1704) Montesquieu (1688-1755) Van Vollenhoven Donner.
E N D
HAN & kekuasaan Negara Status Naturalis Primus interparespactum unionis: leges fundamentalis
HAN & kekuasaan Negara • Status Civilis Nachwachterstaat • Monarki absolut l’Etat ces moi (Louis XIV) • John Locke (1632-1704) • Montesquieu (1688-1755) • Van Vollenhoven • Donner
Wewenang Pemerintah • Wewenang: kekuasaan u/ melakukan tindakan H. Publik. • Bestuurzorg: pem. Menyelenggarakan kepentingan umum berdasarkan wewenang yg diatur dlm peraturan peruu
Distribusi Kewenangan di IndonesiaPrajudi seblm amand UUD 1945
Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945 • K. Konstitutif (MPR) Ps 3 keks menetapkan dan merubah UUD 1945. Tgs lain: melantik Pres dan Wapres • K. Legislatif (DPR, DPD) Ps 20 & Ps 22 membtk UU Fungsi anggaran & pengawasan
Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945 • K. Eksekutif (Presiden, Menteri) Ps 4 & 17 menjlkan pem.an Pres dibantu para Menteri Ps 7c tdk dpt membubarkan DPR • K. Yudikatif (MA, MK) Ps 24, 24A • K. Inspektif (BPK) Ps 23E, 23 G
Wewenang Pemerintah • Keks yg berlandaskan hk publik untuk melakukan suatu tindakan. • Dgn wewenang tsb pemerintah berhak melaksanakan urusan pem.an. • Dijalankan oleh organ pem yg dpt melahirkan kepts yg sah.
Sifat Wewenang Pemerintah • Rationae materiae • Rationae locus • Rationae temporis
Perolehan kewenangan • Atribusi • Delegasi • Mandat
Pembatasan wewenang • Prealabel: wewenang membuat kepts yg diambil tanpa meminta persetujuan dr pihak lain • Ex-officio wewenang membuat kepts yg diambil krn jabatan.
Pencegahan penyalahgunaan wewenang • Penetapan asas yg tdk dpt ditafsirkan lebih lanjut • Delegasi hal tt diatur dgn tegas • Adanya studi kelayakan • penetapan jenis sanksi thd pelanggaran • Adanya badan u/ tempat menyampaikan keluhan, pengaduan, gugatan
Asas-Asas pelaksanaan wewenang • Yuridikitas (rechtsmatigeheid) tdk melanggar hk sec. umum (adil +patut) • Legalitas (wetmatigeheid) Ada dasar hk/peraturan peruu • Diskresi (freies Ermessen) Disk terikat: memilih yg ditentukan peraturan peruu Disk bebas: pilihan yg tdk diatur peraturan peruu • AAUPB
Peraturan Peruu • Dasar legalitas tindakan AN • H. positif merupakan sbr lahrinya wewenang AN • Original Legislator Pusat: MPR, DPR+ Pres Daerah: DPRD+ Pemda • Delegated Legislator Presiden membentuk PP, Perpres.
Delegated Legislation • Flexibility Peraturan yg dibuat pemerintah lebih luwes dibanding peraturan yg dibuat badan legislatif • Time pressure pemerintah perlu segera melaksanakan berbagai urusan pemerintahan
DPR - DPRD • DPR Badan legsilatif murni Produknya hanya dpt dicabut sendiri • DPRD Badan quasi legislatif. Produknya selain bisa dicabut sendiri, juga bisa dicabut oleh Pemerintah Pusat