1 / 123

ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA

ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA. Dosen Pengajar : SABRINA AULIA AZ, SH.,MH. Pertemuan 1 : Penjelasan Umum GBPP-SAP. Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional Kajian Aspek Hukum Teknologi Informasi Kajian Aspek Hukum Telekomunikasi

jimbo
Download Presentation

ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASPEK HUKUM DALAM REKAYASA DosenPengajar : SABRINA AULIA AZ, SH.,MH

  2. Pertemuan 1 : Penjelasan Umum GBPP-SAP • Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional • Kajian Aspek Hukum Teknologi Informasi • Kajian Aspek Hukum Telekomunikasi • Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data Dan Hak Pribadi

  3. Aspek Hukum Media Internet • Aspek Hukum Perikatan • Multi Media Dalam Pandangan HAKI • Hak Cipta Dan Pembajakan Program Komputer • Aspek Hukum Rahasia Dagang • Aspek Hukum Desain Industri • Aspek Hukum Desain TLST • Aspek Hukum Perlindungan Konsumen • Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAKI di era Globalisasiekonomi

  4. Pengantar Ilmu Hukum • Hukum • PengertianHukum • TujuanHukum • MacamSistemHukum • PembagianHukum • “Law as a tool for social enginering”

  5. Hukum…..? Hukummerupakan Norma-norma / aturan-aturan yang telahdibuatolehmanusiadirumuskandalamsebuahaturantertulisdisepakati, danmemilikisanksibilamelanggar.

  6. TujuanHukum • Sebagaipengatur • Pengamanan

  7. Macam-macamhukum 1. HukumTertulis, adalahhukum yang dituliskanataudicantumkandalamperundang-undangan. COntoh : hukumpidanadituliskanpadaKUHPidana, hukumperdatadicantumkanpadaKUHPerdata. 2. HukumTidakTertulis, adalahhukum yang tidakdituliskanatautidakdicantumkandalamperundang-undangan. Contoh : hukumadattidakdituliskanatautidakdicantumkanpadaperundang-undangantetapidipatuhiolehdaerahtertentu.

  8. Menurutisinya, hukumitudibagimenjadi :1. HukumPrivat (HukumSipil), adalahhukum yang mengaturhubunganantaraperseorangandanorang yang lain. Dapatdikatakanhukum yang mengaturhubunganantarawarganegaradenganwarganegara. Contoh : HukumPerdatadanHukumDagang. Tetapdalamartisempithukumsipildisebutjugahukumperdata.2. Hukum Negara (HukumPublik)dibedakanmenjadihukumpidana, tatanegaradanadministrasinegara.a. HukumPidanaadalahhukum yang mengaturhubunganantarawarganegaradengannegarab. Hukum Tata Negaraadalahhukum yang mengaturhubunganantarawarganegaradenganalatperlengkapannegara.c. HukumAdministrasi Negaraadalahhukum yang mengaturhubunganantaralatperlengkapannegara, hubunganpemerintahpusatdengandaerah.

  9. Pertemuan 2 :Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional Manusia Perubahan Peradaban Berfikir + Interaksi Era Informasi / “Distance is Dead” (Digital) Telematika Era Industri / Revolusi Industri (Mechanic) Era Pertanian / Gathering-Producing (Manual) “Theory by Alvin Toffler”

  10. Ruang Lingkup Telematika Telematika  Telematique (Prancis), 1978, Simon Nora & Alain Minc Telematika = hakikat Cyberspace sebagai sistem elektronik yang lahir dari konvergensi dan penemuan media, telekomunikasi dan Informatika So “Cyberspace” diartikan di Indoensia sebagai “TELEkomunikasi-MultimediA-InformaTIKA”

  11. Telematika,…? Telematika : • Sarana Komunikasi Jarak Jauh • Melalui elektromegnetik • Mampu mentransmisikan informasi • + 300.000km/detik • Dengan perantara suara,gambar,huruf data dan kombinasinya • Melalui teknologi Informasi

  12. Ragam Bentuk Telematika • E-Commerce : transaksi perdagangan elektronik (transfer,web,order,contract) • E-Government : pelayanan publik online (internet & intranet) • E-Learning : library online, teleconference,belajar jarak jauh,email • Other : GPS, GPRS,google earth,navigasi,3G,mining explore.

  13. Tahapan Telematika di Indonesia • Tahap Merintis = 1980an • Tahan Pengenalan = • 1990 : Jaringan Radio Amatir • 1994 : Komputer & Internet • 1995-1996 : Media TV berbasis satelit pertama (RCTI & SCTV) • 1998 : handphone,pager,tv kabel,metro tv • 1999-2000 : warnet,wartel,rental,software & hardware • Tahap Pemanfaatan = awal pelanggaran&kejahatan telematika • Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pendayagunaan Telematika. • Wireless Access Point dan Mobile access, teknologi skala Terra (1000 GB)

  14. KERANGKA KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA • Kepada :1. Menteri;2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;4. Panglima TNI;5. KAPOLRI;6. Jaksa Agung 7. Gubernur;8. Bupati/Walikota. • Isi instruksi : • Memfasilitasi masayrakat untuk berperan serta mengembangkan aspek telematika multimedia • Meningkatkan kualitas hidup masyarakat,….? • Mengurangi kemiskinan,….? • Pemerataan akses teknologi,….? • dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000;

  15. POTENSI SENGKETA DALAM TEKNOLOGI TELEMATIKA HAKI & MULTIMEDIA PERLINDUNGAN DATA PRIVACY KONSUMEN PELAKU USAHA Akses,Interkoneksi & Persaingan PERATURAN PERIZINAN PEMERINTAH MASYARAKAT KETERTIBAN

  16. Aspek Hukum Cyberspace Cyberspace = meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi berbasis multimedia • Multimedia adalah output berdasarkan sistem komputer yang mengintegrasikan atau mengkonvergensikan teks, suara, gambar diam, gambar bergerak dan/atau animasi.

  17. Asas dan tujuan dari Cyberlaw : • Freedom of Expression; • Free flow of Information; • Privacy & security,.Dst. • Etika konten multimedia : • didasarkan pada prinsip “apa yang berlaku di dunia nyata berlaku juga di dunia maya”

  18. Pertemuan-3Aspek Hukum Teknologi Informasi • Stephen Hawking, white House 1998 “Millenium Evening” Tek.Komputer  SupeR HumaN <-- Rekayasa Genetika • Perkembangan TI  the Existing Law mempunyai keterbatasan • Pada tatanan teori, tak mampu memberi penjelasan mengenai persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. • Pada aras praktik, keterbatasan peraturan yang ada • maka hanya sedikit kasus cybercrime yang dapat diselesaikan oleh penegak hukum.

  19. “One World”= cybernation (netizen/netters) • Melampaui lintas batas kedaulatan negara (non jurisdiction) • Interaksi tanpa batas • Interest sesuai keinginan • Virtual museum,virtual travelling,teleshoping,cyber party,teleconference, tracficking,wireless war,

  20. Cyberspace  Cybercrime • Inti dari cybercrime adalah penyerangan pada content, computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace (Edmon Makarim, 2001: 12). • Tujuan nya : memperoleh akses terhadap account user dan kemudian menggunakan sistem milik korban untuk kepentingannya.

  21. Versi Cybercrime : • Pelanggaran akses data • Pencurian akses data • Penyebaran informasi dengan motif kejahatan. • Hal utama pengaturan dalam cyberlaw : • Privacy & security (digital sign, otentik) • Online Transaction • Regulation online contact (yurisdiksi) • Regulation content • Right in electronic

  22. ASPEK HUKUM DALAM TI : • Informasi elektronik belum diakui sebagai alat bukti yang sah,sampai dengan terjamin validasinya. • Sebenarnya kehadiran informasi selain kertas (elektronik) cukup lama dikenal dalam sistem hukum nasional. Paling tidak ia diakui sebagai "arsip" berdasarkan UU No.7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. • Selanjutnya, informasi elektronik juga dikenal sebagai "dokumen perusahaan" berdasarkan UU No. 8/1997 tentang Dokumentasi Perusahaan.

  23. Kesaksian Palsu (data not valid) • Yurisdiksi, • the legal right by which judges exercise their authority; • Principles of Jurisdiction • a) The territorial principle; • b) The nationality principle; • c) The passive personality principle; • d) The protective principle; • e) The universality principle.

  24. Mengapa hukum “tertinggal” • Perbedaan kepentingan • Prosedur pembuatan peraturan yang lama • Ketepatan waktu dan tempat materi yang diatur • Pandangan mengenai cyberspace : • Diatur---tidak diatur

  25. Indikator Paten TI • Pada hakikatnya paten merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh negara • di bidang teknologi yang didalamnya terkandung unsur kebaharuan, langkah inventif dan dapat diterapkan di industri. • merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu negara.

  26. Penyebab suatu penemuan tidak di Patenkan,..? • Tidak mengetahui adanya pendaftaran hak Paten • Penemuan yang Kedaluarsa • potensi ekonomis rendah atau tidak ada • Paten didaftarkan (1-2 tahun),kemudian tidak diperpanjang karena “dianggap”tidak ada pesaing.

  27. Tujuan Paten TI • Melindungi penemuan orang (persoon & recht persoon) dari eksploitasi pihak lain • Melindungi peneliti atas status penelitian dan pengembangan nya

  28. Ruang Lingkup Paten TI • World Intelectual Property Organization (WIPO)International Patent Classification: • Tidak secara tegas mengenai posisi paten. • Paten dimasukan dalam seksi G (fisika) dan seksi H (listrik) • TI ada pada salah satu kelas atau kombinasi nya

  29. Seksi Fisika (G) Kelas : G02 (Optik), G05 (Pengotrolan, pengaturan putasi, kalkulasi, penghitung), G08 (Pensinyalan), G09 (Kriptografi) G10 (analisa suara) dan G11( Penyimpanan informasi ). seksi Listrik (H) Kelas : H01 (Unsur dasar seperti semikonduktor ), H03 (Rangkaian dasar ilmu elektronika ), H04 (Teknik komunikasi seperti transmisi informasi digital)

  30. Pertemuan ke-4Aspek Hukum Telekomunikasi Verbal Non Verbal

  31. TELEKOMUNIKASIUNDANG-UNDANG NO 36 TH 1999 • Telekomunikasi adalahsetiappemancaran, pengiriman, danataupenerimaandarisetiapinformasidalambentuktanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, danbunyimelaluisistemkawat, optik, radio, atausistemelektromagnetikIainnya;

  32. JENIS KOMUNIKASI • KomunikasiSatuArah (Simplex). Dalamkomunikasisatuarah (Simplex) pengirimdanpenerimainformasitidakdapatmenjalinkomunikasi yang berkesinambunganmelalui media yang sama. Contoh :Pager, televisi, dan radio • KomunikasiDuaArah (Duplex). Dalamkomunikasiduaarah (Duplex) pengirimdanpenerimainformasidapatmenjalinkomunikasi yang berkesinambunganmelalui media yang sama. Contoh : Telepondan VOIP. • Komunikasi Semi DuaArah (Half Duplex). Dalamkomunikasi semi duaarah (Half Duplex)pengirimdanpenerimainformsiberkomunikasisecarabergantiannamuntetapberkesinambungan. Contoh :Handy Talkie, FAX, danChat Room

  33. Komponendasar Untukbisamelakukantelekomunikasi, adabeberapakomponenuntukmendukungnyayaitu : • Informasi : merupakan data yang dikirim/diterimasepertisuara, gambar, file, tulisan • Pengirim : mengubahinformasimenjadisinyallistrik yang siapdikirim • Media transmisi : alat yang berfungsimengirimkandaripengirimkepadapenerima. Karenadalamjarakjauh, makasinyalpengirimdiubahlagi / dimodulasi agar dapatterkirimjarakjauh. • Penerima : menerimasinyallistrikdanmengubahkedalaminformasi yang bisadipahamiolehmanusiasesuai yang dikirimkan.

  34. JENIS MEDIA TRANSMISI • Twisted Pair Cable • Coaxial Cable • Fiber Optic

  35. Twisted pair cable kabelpasanganberpilinterdiridariduabuahkonduktor yang digabungkandengantujuanuntukmengurangiataumeniadakaninterferensilektromagnetikdariluarsepertiradiasielektromagnetikdarikabel Unshielded twisted-pair (UTP),dancrosstalk yang terjadidiantarakabel yang berdekatan. Adaduamacam Twisted Pair Cable, yaitukabel STP dan UTP

  36. Kabelkoaksialadalahsuatujeniskabel yang menggunakanduabuahkonduktor.Keunggulankabelkoaksialadalahdapatdigunakanuntukmenyalurkaninformasisampaidengan 900 kanaltelepon, dapatditanamdidalamtanahsehinggabiayaperawatanlebihrendah

  37. Fiber Optic • Seratoptikadalahsalurantransmisi yang terbuatdarikacaatauplastik yang digunakanuntukmentransmisikansinyalcahayadarisuatutempatketempat lain

  38. Tujuan Telekomunikasi • Telekomunikasi diselenggarakandengantujuanuntukmendukungpersatuandankesatuanbangsa, meningkatkankesejahteraandankemakmuranrakyatsecaraadildanmerata, mendukungkehidupanekonomidankegiatanpemerintahan, sertameningkatkanhubunganantarbangsa.

  39. PENYELENGGARA Penyelenggaraantelekomunikasimeliputi : a.penyelenggaraanjaringantelekomunikasi; b.penyelenggaraanjasatelekomunikasi; c.penyelenggaraantelekomunikasikhusus.

  40. penyelenggara • Penyelenggaraantelekomunikasiadalahkegiatanpenyediaandanpelayanantelekomunikasisehinggamemungkinkanterselenggaranyatelekomunikasi; • Penyelenggaraantelekomunikasikhususadalahpenyelenggaraantelekomunikasi yang sifat, peruntukan, danpengoperasiannyakhusus

  41. PENGATURAN TELEKOMUNIKASI Undang-undang 36 th 1999 • Menteritelekomunikasisebagaipengawaspemerintahdalambidangtelekomunikasi • Telekomunikasi dikuasaioleh Negara danpembinaannyadilakukanolehPemerintah. • Pembinaantelekomunikasidiarahkanuntukmeningkatkanpenyelenggaraantelekomunikasi yang meliputipenetapankebijakan, pengaturan, pengawasan, danpengendalian.

  42. Pasal 40 • Setiaporangdilarangmelakukankegiatanpenyadapanatasinformasi yang disalurkanmelaiuijaringantelekomunikasidalambentukapapun. Pasal 42 (1) Penyelenggarajasatelekomunikasiwajibmerahasiakaninformasi yang dikirimdanatauditerimaolehpelangganjasatelekomunikasimelaluijaringantelekomunikasidanataujasatelekomunikasi yang diselenggarakannya. (2) Untukkeperluanprosesperadilanpidana, penyelenggarajasatelekomunikasidapatmerekaminformasi yang dikirimdanatauditerimaolehpenyelenggarajasatelekomunikasisertadapatmemberikaninformasi yang diperlukanatas : • a. permintaantertulisJaksaAgungdanatauKepalaKepolisianRepublik Indonesia untuktindakpidanatertentu; • b. permintaanpenyidikuntuktindakpidanatertentusesuaidenganUndang-undang yang berlaku.

  43. Pasal 43 • Pemberianrekamaninformasiolehpenyelenggarajasate!ekomunikasikepadapenggunajasatelekomunikasisebagaimanadimaksuddalamPasal 41 danuntukkepentinganprosesperadilanpidanasebagaimanadimaksuddalamPasal 42 ayat (2), tidakmerupakanpelanggaranPasal 40.

  44. Pertemuan ke-5Aspek Hukum Perlindungan Data dan Hak pribadi (Privacy) Sales marketing Agen investasi Penawaran hadiah Offering for presentation Offering for take present Junk Info On our event, meeting, transaction, or special moment

  45. Kenapa data harus di lindungi.? Menurut Milton Reitzfeld ( “Records Management” dalam buku Victor Lazzaro, (ed.), Systems and Procedures: A Handbook for Business and Industry, 1959, p. 243.) adanya 7 (tujuh) nilai dari suatu arsip terutama untuk keperluan menentukan jangka waktu penyimpanan, yaitu : • 1. values for administrative use (nilai-nilai kegunaan administrasi) • 2. values for legal use (nilai-nilai kegunaan hukum) • 3. values for fiscal use (nilai-nilai untuk kegunaan keuangan) • 4. values for policy use (nilai-nilai untuk pembuatan kebijaksanaan) • 5. values for operating use (nilai-nilai untuk pelaksanaan kegiatan) • 6. values for historical use (nilai-nilai untuk kegunan sejarah) • 7. values for research (nilai untuk penelitian) “DATA IS VALUES” Karena ARSIP SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN SECARA HUKUM

  46. Perlindungan Data = Telematika & Nasional Nasional :UU No.7 tahun 1971 tentang kearsipan Namun Pengaturan khusus diserahkan masing- masing pada instansi terkait wilayah kewenangan. Telematika : fokus pada e-commerce 1. Substantif (isi) ; • Validasi dan digital signature • Privacy & secure 2. Prosedur  Aspek Hukum

  47. SistemPengamananKomunikasiElektronik (SPKE) Menurut Budi Rahardjo dalam bukunya Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet,aspek yang harus ada pada SPKE yaitu : • Confidentiality,Untuk melindungi kerahasiaan dapat dilakukan dengan cara membuat informasi itu “tidak dapat dipahami” (unintelligible), isi dari informasi itu harus ditransformasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipahami (undecipherable) oleh siapapun yang tidak mengetahui prosedur dari proses transformasi itu. • Integrity, menyangkut perlindungan data terhadap upaya pemodifikasian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik selama data itu disimpan maupun selama data itu dikirimkan kepada pihak lain. • Authorization,pengawasan dimaksudkan untuk membatasi pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan sesuatu dalam lingkungan jaringan informasi tersebut. • Availability,ketersediaan akses kapanpun • Authentication,menyangkut kemampuan seseorang,organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas dari pemilik yang sesungguhnya dari informasi tersebut.

  48. Non-repudiability of Originatau Non-repudiation, harus dapat membuktikan kepada pihak ketiga yang independen mengenai keaslian dan pengiriman data yang dipersoalkan itu. • Auditability, bahwa pengiriman data tersebut telah dienkripsi (encrypted) oleh pengirimnya dan telah didekripsi (decrypted) oleh penerimanya sebagaimana mestinya.

  49. Solusi hukum nya,..? • LembagaOtoritasSertifikat (LOS) adalahlembaga yang menerbitkankuncisertifikat yang berfungsisebagaitandatangan digital ataudigital signature. (DandrivantoBudhijanto, Cyber Law: SuatuPengantar; AspekHukum “Digital Signature” dan “CertificationAuthorities” dalamTransaksi E-commerce) • PerlindunganAsuransi : • PerlindunganatasTanggungjawabProfesi & • PerlindunganAtasteknologidan Multimedia

  50. Pertemuan ke-6Aspek Hukum Media Internet • Internet berasaldarikata Interconnection Networking yang mempunyaiartihubungankomputerdenganberbagaitipe yang membentuksistemjaringan yang mencakupseluruhdunia (jaringankomputer global) denganmelaluijalurtelekomunikasisepertitelepon, radio link, satelitdanlainnya

More Related