Download
1 / 17
700 likes | 3.57k Views
PERADILAN MILITER. X3. Annisa Rizqi Damayanti (02) Rumaisha Amana Kartika (21) Wirinda Shafira (24) Aji Nur Fauzan (25) Cahyo Wibi Yogiswara (26) Raihan Hananto (32). sejarah.
E N D
PERADILAN MILITER X3 • AnnisaRizqiDamayanti (02) • Rumaisha Amana Kartika (21) • WirindaShafira (24) • AjiNurFauzan (25) • CahyoWibiYogiswara (26) • RaihanHananto (32)
sejarah • Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer. Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.
sejarah • Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara. Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahirlah UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.
PENGERTIAN • Peradilan Militermerupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai angggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1997, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer dilakukan oleh : • PengadilanMiliter • PengadilanMiliterTinggi • PengadilanMiliterUtama
PengadilanMiliter • Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah MahkamahAgungdi lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkarapidanayang terdakwanyaadalah prajurit yang berpangkat Kaptenke bawah. • Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama
Pengadilanmilitertinggi • PengadilanTinggiMilitermerupakanbadanpelaksanakekuasaanperadilan di bawahMahkamahAgung di lingkunganmiliter yang bertugasuntukmemeriksadanmemutuspadatingkatpertamaperkarapidana yang terdakwanyaadalahprajurit yang berpangkat Mayor keatas. • Selainitu, PengadilanTinggiMiliterjugamemeriksadanmemutuspadatingkat banding perkarapidana yang telahdiputusolehPengadilanMiliterdalamdaerahhukumnya yang dimintakan banding. • PengadilanTinggiMiliterjugadapatmemutuskanpadatingkatpertamadanterakhirsengketakewenanganmengadiliantaraPengadilanMiliterdalamdaerahhukumnya.
Pengadilanmiliterutama Pengadilan Utama Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi Militer yang dimintakan banding[rujukan?]. Selain itu, Pengadilan Utama Militer juga dapat memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi Militer yang berlainan, antar Pengadilan Militer Tinggi, dan antara Pengadilan Tinggi Militer dengan Pengadilan Militer.
KEDUDUKAN • Berdasarkan pasal 14 undang-undang Peradilan Militer, Peradilan Militer Utama berkedudukan di tempat kedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima. • AlamatPengadilanMiliterUtama • Jl.Raya Penggilingan Kel.Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur 13940 Telp. 021-48701705 Fax. 021-48701704 Email : admin.dilmiltama.go.id
TUGAS DAN WEWENANG • TugasdanWewenang Hakim PeradilanMiliter • Hakim Militer, Hakim MiliterTinggi, Hakim MiliterUtamaadalahpejabat yang masing-masingmelaksanakankekuasaankehakimanpadaPengadilandalamlingkunganPeradilanMiliter (UU no 31 th. 1997: Bab I a pasal 9, dan 10).
TUGAS DAN WEWENANG • Pasal 9 • Pengadilandalamlingkunganperadilanmiliterberwenang: • Mengadilitindakpidana yang dilakukanolehseseorang yang padawaktumelakukantindakpidanaadalah: • Prajurit • Yang berdasarkanundang-undangdipersamakandenganPrajurit; • Anggotasuatugolonganataujawatanataubadanatau yang dipersamakanataudianggapsebagaiPrajuritberdasarkanundang-undang; • Seseorangyang tidakmasukgolonganpadahuruf a, huruf b, danhuruf c tetapiataskeputusanPanglimadenganpersetujuanMenteriKehakimanharusdiadiliolehsuatuPengadilandalamlingkunganperadilanmiliter. • Memeriksa, memutus, danmenyelesaikansengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata. • Menggabungkanperkaragugatangantirugidalamperkarapidana yang bersangkutanataspermintaandaripihak yang dirugikansebagaiakibat yang ditimbulkanolehtindakpidana yang menjadidasardakwaan, dansekaligusmemutuskeduaperkaratersebutdalamsatuputusan.
TUGAS DAN WEWENANG • Pasal 10 • Pengadilandalamlingkunganperadilanmilitermengadilitindakpidana yang dilakukanolehmerekasebagaimanadimaksuddalamPasal 9 angka 1 yang: • tempatkejadiannyaberada di daerahhukumnya; atau • terdakwanyatermasuksuatukesatuan yang berada di daerahhukumnya. • Pengangkatan Hakim militer, hakim militertinggi, hakim militerutamadiangkatdandiberhentikanolehPresidenselakuKepala Negara atasusulPanglimaberdasarkanpersetujuanKetuaMahkamahAgung (UU no. 31 th. 1997: Bab II a pasal 21-22).
Susunan Persidangan • Dalampersidangannya, PengadilanUtamaMiliterdipimpin 1 orang Hakim Ketuadenganpangkat minimal BrigadirJenderalatauLaksamanaPertamaatauMarsekalPertama, kemudian 2 orang Hakim Anggotadenganpangkat paling rendahadalahKolonel yang dibantu 1 orang Panitera (minimal berpangkat Mayor danmaksimalKolonel).
CONTOH KASUS YOGYAKARTA — Para pelakupenyerangandanpembunuhantahanan di LP Sleman, SerdaUcokTigorSimbolon, SerdaSugengSumaryantodanKoptuKodik, anggotaKopassusGrup 2 KandangMenjanganKartasura, masing-masingdihukumpenjara 11 tahun, 8 tahun, dan 6 tahundandipecatdaridinasmiliter. Majelis hakim yang dipimpinLetkolChKDjokoSasmitodalamsidanghariKamis, 5 September di PengadilanMiliter II-11 Yogyakarta meyakinibahwaparaterdakwatelahmelakukanpembunuhanberencana.
Daftarpustaka • http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2041292-contoh-makalah-peradilan-militer/#ixzz2sAMe8vYV • http://www.dilmil-manado.go.id/layanan-informasi/bagan-alur-persidangan-tingkat-pertama.html
