340 likes | 799 Views
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA. TIM PRADIGA FHUI RABU , KAMIS,………………. STRUKTUR. PENGADILAN AGAMA (Pengadilan tingkat pertama) PENGADILAN TINGGI AGAMA (tingkat banding) MAHKAMAH AGUNG (kasasi)
E N D
KOMPETENSIPERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU , KAMIS,………………
STRUKTUR • PENGADILAN AGAMA (Pengadilan tingkat pertama) PENGADILAN TINGGI AGAMA (tingkat banding) MAHKAMAH AGUNG (kasasi) • MAHKAMAH SYARIAH KAB/KOTA (Pengadilan tingkat pertama) MAHKAMAH SYARIAH ACEH (tingkat banding) (PROVINSI) MAHKAMAH AGUNG (kasasi)
DASAR HUKUM • UUD 1945 PASAL 24 • UU NO.4 TH. 2004 PASAL 1, PASAL 2 • UU NO. 7 TH. 1989 JO. UU NO. 3 TH. 2006 • UU NO. 11 TH. 2006: PEMERINTAHAN ACEH PASAL 128-PASAL 137 & QANUN-QANUN
KOMPETENSI RELATIF • ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN: PA-PN = MA: WARIS, ANAK ANGKAT, PERCERAIAN BAGI YANG MURTAD, DLL • SESAMA PENGADILAN AGAMA = MA sama-sama berwenang atau sama-sama tidak berwenang • DASAR HUKUM Pasal 28, Pasal 33 jo. Pasal 56 UU NO. 14 TH 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
KOMPETENSI ABSOLUT • PERADILAN AGAMA: PASAL 49 UU NO. 3 TH. 2006: • PERKAWINAN • WARIS • WASIAT • HIBAH • WAKAF • ZAKAT • INFAK • SHADAQAH • EKONOMI SYARI’AH
KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • PENJELASAN PASAL 49: • 1. POLIGAMI; • 2. IZIN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG BELUM 21 TH, DALAM HAL ORANG TUA, WALI, ATAU KELUARGA DALAM GARIS LURUS ADA PERBEDAAN PENDAPAT; • 3 DISPENSASI PERKAWINAN; • 4. PENCEGAHAN PERKAWINAN;
KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 5. PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PPN; • 6. PEMBATALAN PERKAWINAN; • 7. GUGATAN KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SUAMI ISTERI; • 8. PERCERAIAN KARENA TALAK; • 9. GUGATAN PERCERAIAN; • 10. PENYELESAIAN HARTA BERSAMA;
KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 11. PENGUASAAN ANAK-ANAK; • 12. IBU DAPAT MEMIKUL BIAYA PENDIDIKAN ANAK BILAMANA BAPAK YANG SEHARUSNYA BERTAANGGUNGJAWAB TIDAK MEMATUHINYA; • 13. PENENTUAN KEWAJIBAN MEMBERI BIAYA PENGHIDUPAN OLEH SUAMI KEPADA ISTERI ATAU PENENTUAN SUATU KEWAJIBAN BAGI BEKAS ISTERI;
KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 14. PUTUSAN TENTANG SAH TIDAKNYA SEORANG ANAK; • 15. PUTUSAN TTG PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA; • 16. PENCABUTAN KEKUASAAN WALI;
KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 17. PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI WALI OLEH PENGADILAN DALAM HAL KEKAUSAAN WALI DICABUT; • 18. PENUNJUKAN WALI DALAM HAL ANAK BELUM 18 TH. • 19. PEEMBENTUKAN (PENENTUAN) KEWAJIBAN GANTI KERUGIAN ATAS HARTA BENDA ANAK YANG ADA DI BAWAH KEKAUSAANNYA;
KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 20. PENETAPAN ASAL-USUL SEORANG ANAK DAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM; • 21. PUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN; • 22. PERNYATAAN TTG SAHNYA PERKAWINAN YANG TERJADI SEBELUM UU NO. 1 TH. 1974.
WARIS: asas personalitas keislaman • PENJELASAN UMUM UU NO. 3 TH. 2006 alinea kedua: PENJELASAN UMUM UU NO. 7 TH. 1989: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan” (HAK OPSI) DIHAPUS • Penjelasan pasal 49 huruf b
ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN: EKONOMI SYARI’AH • PENJELASAN PASAL 49: Yang dimaksuddengan “antara ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM” adalahtermasukorangataubadanhukum yang dengansendirinyamenundukkandiridengansukarelakepadahukum Islam mengenaihal-hal yang menjadikewenanganperadilan agama sesuaidenganketentuanpasalini. • Penjelasn 49 huruf c, d, i.
KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH SYARI’AH (aceh) • PASAL 128 (3) UU NO. 11 TH 2006: “Mahkamah syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam
KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH SYARI’AH: JINAYAH (orang Islam dan orang bukan Islam) • Pasal 129 (1): perbuatanjinayah yang dilakukanolehduaorangataulebihsecarabersama-sama yang diantaranyaberagamabukan Islam, pelaku yang beragamabukan Islam dapatmemilihdanmenundukkandirisecarasukarelapadahukumjinayah
KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH SYARI’AH: JINAYAH • Pasal 129 (2): Setiap orang yang bukan beragama Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP BERLAKU HUKUM JINAYAH • (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku KUHP.