Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 20 10

1. MANAJEMEN UTANG Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2010

2. Latar Belakang • Besarnya jumlah utang Pemerintah RI • .

3. Portofolio utang negara sangat rentanterhadap berbagai risiko, baik berupa risiko refinancing akibat struktur jatuh tempo yang tidak seimbang maupun risiko pasar akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar Rupiah; • Risiko-risiko tersebut secara terus-menerus harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar krisis fiskal dapat dihindari, dengan menerapkan strategi pengelolaan utang negara terbaik sesuai standar yang berlaku secara internasional

4. Pembiayaan Defisit APBN 2000-2007

5. Jenis Instrumen Utang Negara

8. Posisi Stok Utang (PLN+SUN)

9. Proporsi Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Utang Negara (SUN)berdasarkan Mata Uangper Desember 2007

10. Tujuan Pengelolaan Utang • Tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali. • Menjamin terpenuhinya financinggap dan fiscalsustainability yang sesuai dengan kondisi ekonomi makro, serta lowestpossiblecost; • Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk meminimalkan risiko, baik risiko pasar maupun risiko refinancing; • Mengembangkan upaya-upaya agar pinjaman yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan perkiraan biaya; • Untuk Surat Utang Negara (SUN), sesuai pasal 9 UU no 24 tahun 2002, pengelolaan SUN juga diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar SUN (Primary dan Secondary Market).

11. Tujuan Penyusunan Strategi Pengelolaan Utang Negara • Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pasal 9 UU No.24 Tahun 2002 tentang SUN; • Memberikan keyakinan pada investor dan kreditor bahwa pengelolaan utang dilakukan secara transparan dan akuntabel; • Sebagai pedoman umum pada unit pengelola utang negara agar kebijakan yang ditempuh dapat terintegrasi dan komprehensif; • Mendasari penyusunan indikator pengukuran kinerja utama bagi unit pengelola utang (key performance indicators).

12. Ruang Lingkup Strategi Pengelolaan Utang Negara • Pengelolaan atas utang negara yang langsung membebani APBN, yaitu pinjaman luar negeri (externalloans) dan SUN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. • Strategi Pengelolaan Utang Negara dievaluasi minimal sekali dalam setahun agar sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kondisi pasar keuangan.

13. KEBIJAKAN UTANG NEGARA • Pedoman umum: • UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No 23 Tahun 2003, mengatur • Jumlah kumulatif defisit APBN<3% PDB; • Jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan Pemda < 60 % PDB tahun bersangkutan. • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/Kmk.06/2005 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah Tahun 2005-2009

14. Perangkat Peraturan Pendukung • SUN, diatur : UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; • Pinjaman dan Hibah LN diatur : • Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Tatacara Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

15. Risiko Utama Portofolio Utang Negara • Risiko Kesinambungan Fiskal adalah risiko meningkatnya beban pembayaran utang yang menyebabkan krisis utang dalam suatu tahun anggaran; • Risiko Nilai Tukar adalah peningkatan pembayaran utang pemerintah karena depresiasi mata uang Rupiah terhadap valuta asing; • Risiko Tingkat Bunga adalah risiko peningkatan pembayaran utang pemerintah karena kenaikan tingkat bunga mengambang; • Risiko Pembiayaan Kembali adalah risiko ketidakseimbangan maturity profile utang pemerintah pada suatu tahun tertentu; • Risiko Operasionaladalah risiko tidak beroperasinya pengelolaan utang karena kegagalan dalam tingkat tehnis yang disebabkan oleh antara lain human error;

16. Kendala Yang Dihadapi • Daya serap pasar SUN yang masih terbatas. • Likuiditas pasar SUN yang belum optimal • Pengadaan pinjaman luar negeri memakan waktu yang cukup lama. • Belum berkembangnya pasar instrumen derivatif.

17. Strategi Pengelolaan Utang Negara (1) • Borrowing Strategy Pinjaman Luar Negeri • Pinjaman baru secara lebih selektif • Memperbaiki manajemen utang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pinjaman luar negeri • Mengupayakan restrukturisasi utang luar negeri • Penataan Pengelolaan Utang Luar Negeri Aspek Pengeluaran.

18. Strategi Pengelolaan Utang Negara (2) 2. Strategi Pengelolaan Utang Luar Negeri • pengurangan komitmen utang luar negeri • senantiasa meningkatkan porsi utang dengan bunga tetap (fixed rate), • memanfaatkan fasilitas penjadwalan utang/moratorium/rescheduling • pemanfaatan fasilitas debt swap dari kreditor

19. Strategi Pengelolaan Utang Negara (3) • Strategi Pengelolaan Surat Utang Negara • 1. Pengelolaan portofolio surat utang negara dan risiko : • Pengurangan Utang Negara • Penyederhanaan Portofolio Utang Negara • Penerbitan/Pengadaan Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah • Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Kembali. • Peningkatan Porsi Utang Negara dengan Bunga Tetap • Penurunan Porsi Kredit Ekspor dan Pinjaman Komersial • 2. PengembanganPasar Perdana dan Pasar Sekunder : • Pengembangan pasar perdana • Pengembangan pasar sekunder • Penerapan Prinsip Pengelolaan Utang Negara yang Baik

20. Siklus Pinjaman Luar Negeri

21. TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI • Pembukaan Letter of Credit (L/C) • Pembayaran Langsung (Direct Payment) • Rekening Khusus (Special Account) • Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement) PMKNo 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

22. (a) SKEMA PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT BANK KORESPONDEN BUKA LC 8 9 6 TAGIHAN LOC 5a 10 PPHLN/LENDER P-LOC SUPPLIER LN 5 6a NOD 7 11 4 REKANAN/ IMPORTIR BI atau bank lain yg ditunjuk BUKA LC 12 2 PEMBERITAHUAN -SKPD L/C SKPD L/C NDLC 2 3 1 KPPN P.A. / K.P.A. SPP – SKPD L/C DJPU NOD SP3 13

23. KETERANGAN SKEMA PEMBUKAANLETTER OF CREDIT (Pasal 4) • PA/KPA mengajukan SPP-SKPD L/C kepada KPPN Khusus disertai KPBJ. • KPPN Khusus menerbitkan SKPD L/C dan mengirimkan asli SKPD L/C ke BI atau Bank yg ditunjuk, dan tembusannya ke PA/KPA dan DJBC • Berdasarkan SKPD L/C, PA/KPA memberitahukan kepada rekanan/importir ybs untuk membuka LC • Rekanan atau importir yang diberi kuasa oleh rekanan, atas dasar KPBJ dan master list yang disetujui oleh PA/KPA mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BI atau bank lain yang ditunjuk. • BI atau bank lain yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (letter of commitment)/ P-LOC. 5a PPHLN menerbitkan Special of Commitment/Letter of Commitment dan kemudian disampaikan kepada Bank Koresponden. • Atas dasar permintaan pembukaan L/C dari rekanan/importir disertai master list. BI atau bank lain yang ditunjuk melaksanakan pembukaan L/C. 6a BI atau bank lain yang ditunjuk menyampaikan tembusan dokumen pembukaan L/C kepada KPPN Khusus.

24. KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT • Rekanan/importir melaksanakan impor barang dari Supplier luar negeri. • Atas dasar pembukaan L/C dari BI atau bank lain yang ditunjuk, Letter of Commitment serta dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melakukan penagihan kpd PPHLN untuk dibayarkan kepada rekanan/supplier luar negeri. • PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden. • Bank Koresponden melakukan pembayaran kepada rekanan/supplier luar negeri • PPHLN mengirimkan Notice of Disbursement atas pembayaran Bank Koresponden kepada Dit DJPU cq Dit. EAS • Atas dasar realisasi L/C, BI atau bank membuat Nota Disposisi L/C (NDLC) dan menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus (ayat 7 & 9) • Atas dasar SKPD L/C dan Nota Disposisi L/C, KPPN Khusus Jkt VI menerbitkan & Membukukan Surat Perintah Pengesahan Pembayaran (SP3) & menyampaikannya kpd : (a) PA/KPA sbg dasar pembukuan SAI dlm hal L/C dibuka di BI (b) PA/KPA dan BI dlm hal L/C dibuka di bank lain,

25. (b) SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG REKANAN 4 TAGIHAN 1 P.A. / K.P.A. SPP-APD-PL 2 3 WA KPPN VI 6 PPHLN/LENDER SP3 6 NOD B I 5 5 DJPU

26. KETERANGAN SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG (Pasal 5) • Rekanan mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) • Berdasarkan KPBJ, PA/KPA menyampaikan Surat Permintaan Penarikan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) kepada KPPN • Berdasarkan SPP APD-PL, KPPN menerbitkan APD-PL/ Withdrawal Application dan mengirimkannya kepada PPHLN. • Berdasarkan WA, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan • Atas pembayaran tsb, DJPU menerima Notice of Disbursement (NOD) untuk dibukukan sebagai penarikan pinjaman dan meneruskannya ke KPPN Khusus Jakarta VI. • Atas dasar NOD yang diterima dari DJPU, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) kepada BI dan PA/KPA.

27. (c) SKEMA REKENING KHUSUS REKANAN 7 10 LENDER/ DONOR 12 NOD Initial deposit 3 4 DJPU 2 WA 9 PA/KPA DJPB SPM,SPP- SKM RK LC RK 1 6 3A BI / Bank lain yg ditunjuk Copy SP2D 6 8 11 KPPN Nota pemin dahbukuan uang 5 SP2D / SKM RK L/C 6

28. KETERANGAN SKEMA MELALUI REKENING KHUSUS (pasal 6) • Atas dasar NPHLN DJPB cq. Dit. PKN mengajukan permintaan pembukaan Rekening Khusus (Reksus) ke BI atau bank lain yg ditunjuk. • Setelah Reksus dibuka, sesuai ketentuan dalam NPHLN DJPB mengajukan permintaan Initial Deposit kepada Lender (ayat1). • Lender/PPHLN mengisi dana Initial Deposit ke Reksus di BI atau bank lain yg ditunjuk. 3A Perdirjen DJPB disampaikan ke KPPN • Rekanan mengajukan tagihan ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA). • PA/KPA mengajukan SPM atau SPP-SKM RK LC ke KPPN • Atas dasar SPM dari PA/KPA, KPPN menerbitkan SP2D untuk disampaikan kepada PA/KPA, BI, Dit PKN dan atas dasar SPP-SKM RK L/C, KPPN menerbitkan SKM RK-L/C atas beban Reksus dikirim ke BI atau bank

29. KETERANGAN SKEMA PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS • Atas dasar SP2D atau SKM RK LC yang diterbitkan KPPN dan penyerahan dokumen L/C oleh supplier melalui Bank Koresponden, BI atau bank lain melakukan pembebanan RK dan memindahbukukan ke rekening rekanan/bendaharawan (ayat 4) • Berdasarkan dok realisasi RK L/C, BI atau bank menyampaikan nota disposisi L/C kpd KPPN (ayat 8 &10) • Atas copy SP2D dari KPPN, Dit PKN menyampaikan Withdrawal Application (WA) kepada Lender untuk dibuatkan replenishment pengisian • PPHLN menransfer dana ke reksus • Berdasarkan transfer oleh PPHLN, Bank Indonesia atau Bank lain yang ditunjuk membuat nota pemindahbukuan uang: • Debet : Rekening Bank Koresponden • Kredit : Rekening Khusus • PPHLN menyampaikan NOD ke Ditjen Pengelolaan Utang

30. (d) PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN (REIMBURSEMENT) KHUSUS UNTUK PENERUSAN PINJAMAN LENDER 3 NOD 4 Rek. Penerima Penerusan Pinj (PPP) 3 4 DJPU Bukti & rencana 2 APD KPPN SP2D 1 SP3 5

31. KETERANGAN SKEMA PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN • Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) mengajukan bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan rincian rencana penggunaan uang kepada KPPN • KPPN mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri SP2D-(Pembiayaan Pendahuluan) dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh PPHLN • Atas dasar APD, PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk Rekening PPP • Atas dasar APD, DJPU menerima NOD dari lender • Berdasarkan NOD yang diterima, KPPN menerbitkan SP3. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)

32. Terima Kasih