Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah) Asropi, SIP, MSi. asropimsi@yahoo.com 081386099760 Alamat blog: http://asropi.wordpress.com/ Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara - RI Jakarta, Mei 2011

2. What • Accountability • Masyarakat dari “the owner” menjadi “stakeholder” • Principal –Agent theory /forum-actor theory • Umbrella concept

3. What • Accountability as answerability • “giving an account” • “obligation to answer”

4. What • Pendekatan dalam akuntabilitas • Democratic accountability • Managerial accountbaility

5. What

6. What • Dimensi akuntabilitas • Internal • Eksternal

7. SAKIP • Sakip adalah praktek akuntabilitas di Indonesia dalam dimensi internal Dasar hukum: • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/Y/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP • Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP • PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. SAKIP: “Who?” Pada tingkat pemerintah daerah: • Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota • SKPD • Unit Kerja Mandiri.

9. SAKIP: “to Whom?” • Vertical accountability • Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi. • Mis: • Kepala SKPD ke Gubernur/Bupati/WalikotaI; • Propinsi, kabupaten/kota ke Presiden melalui Kementrian PAN & RB

10. SAKIP: “for What” • Performance • Results (Performance accountability) • Outcomes • Outputs • Financial (Financial accountability)

11. SAKIP: “How?” DokumenRPJMD dan Renstra SKPD DokumenRencana Kinerja DokumenLaporan AKIP DokumenPenetapan Kinerja

12. RPJMD Muatan RPJMD (pasal 64 Permendagri No. 54 Tahun 2010) • pendahuluan; • gambaran umum kondisi daerah; • gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; • analisis isu-isu srategis; • visi, misi, tujuan dan sasaran; • strategi dan arah kebijakan; • kebijakan umum dan program pembangunan daerah; • indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan • penetapan indikator kinerja daerah.

13. Renstra SKPD Muatan Renstra SKPD • pendahuluan; • gambaranpelayanan SKPD; • isu-isustrategisberdasarkantugaspokokdanfungsi; • visi, misi, tujuandansasaran, strategidankebijakan; • rencana program, kegiatan, indikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif; dan • indikatorkinerja SKPD yang mengacupadatujuandansasaran RPJMD.

14. Sasaran Program Kegiatan Keterangan Uraian Indikator Rencana tingkat capaian (target) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perencanaan Kinerja • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat: • Sasaran strategis • Indikator kinerja Utama • Target

15. Perencanaan Kinerja • Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/kota, memuat: • Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD • Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja daerah (IKD) yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan relevan dengan sasaran strategisnya (, lihat IKD dalam lampiran 1 Permendagri No.54 Tahun 2010, tabel T-1 .A.1) • Target-target untuk setiap IKU

16. Perencanaan Kinerja • Perencanaan Kinerja SKPD, memuat: • Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) SKPD (lihat, muatan Renstra SKPD di pasal 93 Permendagri No. 54 Tahun 2010) • Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD dan sudah dituangkan dalam Renstra SKPD • Target-target untuk setiap IKU

17. Formulir Rencana Kinerja tahunaan (RKT) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun : Sesuai dokumen RPJMD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

18. Formulir Rencana Kinerja tahunan (RKT) SKPD Perencanaan Kinerja SKPD : Tahun : Sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

19. Penetapan Kinerja • Penetapan kinerja, meliputi: • Pernyataan penetapan kinerja • Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)

20. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Penetapan Kinerja --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Gubernur/Bupati/Walikota ..... .......................................

21. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Penetapan Kinerja --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,

22. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penetapan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : TahunAnggaran : Jumlah Anggaran Tahun ............... Rp. ....................... Tempat, ..........................20.............. Gubernur/Bupati/Walikota .................................... (.............................................)

23. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : TahunAnggaran : Jumlah Anggaran : Program ............... Rp. ....................... Program ................Rp.......................... dst Gubernur/Bupati/Walikota ...................... (.............................................) Tempat, ..........................20.............. Kepala Dinas ...................... (.............................................)

24. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun Anggaran : Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

25. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengukuran Kinerja SKPD/Unit Kerja Mandiri : Tahun Anggaran : Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... % Penyerapan Anggaran Tahun.................Rp.............. Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

26. Laporan • Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan • Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: • Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi • Realisasi pencapaian IKU organisasi • Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja • Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

27. Laporan • Fokus: • Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) • SKPD menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting • Unit Kerja Mandiri lainnya menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran startegis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

28. Laporan • Ringkasan eksekutif • Bab I Pendahuluan • Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya • Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja • Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) • Bab III Akuntabilitas Kinerja • Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran • Bab IV Penutup • Lampiran • Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) • Formulir Penetapan Kinerja • Formulir pengukuran kinerja