1 / 34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . What IS Accountability?. Pengertian Akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas adalah sangat erat kaitannya dengan instansi / lembaga pemerintah , dan kaintannya dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya .

meagan
Download Presentation

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

  2. What IS Accountability?

  3. PengertianAkuntabilitas • Secaraumumakuntabilitasadalahsangateratkaitannyadenganinstansi/lembagapemerintah, dankaintannyadenganmempertanggungjawabkankinerjanya. • Namundemikianbelumadasatudefinisitentangakuntabilitas yang bisaditerimaolehsemuapakar/ahli.

  4. Kinney dan Howard (1979) dalamFernanda (2002) mendefinisikanakuntabilitasadalahsesuatukeadaandimana seseorang yang memiliki dan menggunakan sesuatu kewenangantertentudiharapkandapatdikendalikandanpadakenyataannyamemangterbatasiruanglingkuppenggunaankekuasaan dan kewenangannya itu oleh instrumen pengendalian eksternal, termasukolehsistemnilai internal yang berlakudalamInstitusiyang bersangkutan. • Sedangkan Chandler dan Plano (1982) mengartikan akuntabilitassebagai “refers to the instituation of checks and balances in an administrative system”. Akuntabilitasmenunjukpadainstitusitentang “checks and balances” dalamsistemadministrasi.

  5. Jabra dan Dwivedi (1989) mengatakan bahwa akuntabilitaspublikdapatdiwujudkanapabila: (1) aparatmemahamidanmenerimatanggungjawabuntukmelaksanakantugas-tugasnyadenganberhasil; (2) aparatdiberikewenangan yang samabesarnyadengantanggungjawab; (3) kegiatanevaluasikinerjaaparatdilaksanakansecaraefektifdanhasilnyadikomunikasikanbaikkepadapimpinanmaupunindividu-individutertentu; (4) tindakan-tindakan yang akurat, adildantepatwaktudiambilsehubungandenganhasil-hasil yang diperoleh; (5) diperlukankomitmenpimpinanuntukmenghormatimekanismedanprosedur, danmenghindaripenggunaankewenanganuntukmempengaruhiperandanfungsiadministrasiyang normal.

  6. Sedangkan, Schacter (2002) mendefinisikan akuntabilitas sebagai: “government to explain and justify publicly the way its uses its power, and take prompt corrective action when things go wrong”. • Akuntabilitasmerupakanaktivitasuntukmemberikanpenjelasandan alasanpembenaran atas tindakan (cara) yang dilakukandalammenggunakankekuasaan, danmengambiltindakan korektif ketika terjadi kesalahan.

  7. Aktivitasfungsionaldalamakuntabilitas yang dimaksudolehSchacter (2000) terdiri dari 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu: • informasi(information), yaituaktivitasfungsionaluntukmemberikan penjelasan (menyampaikan informasi) atas tindakan (kebijakan) yang dilakukandanhasilnya, sertaalasan-alasanyang menjadipembenarnya; • tindakan(action), yaituaktivitasfungsionaluntukmenilaidansekaligusmengajukantuntutan (demands) atasinformasitentangtindakan (kebijakan) danhasilnya serta alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut; • tanggapan(response), yaituaktivitasfungsionaluntukmengenalidansekaligusmemberikantanggapanterhadaptuntutanyang berkembang (diajukan) setelahinformasidisampaikan, termasukmelakukantindakankoreksiapabiladinilaimemangadakesalahan yang terjadi. Ketigaaktivitasfungsionaliniberhubungandengansebuahsiklus yang terus-menerusberulang.

  8. Kesimpulan Rakyat sebagaipemegangkedaulatantertinggisekaligussebagaipemilikdariseluruhsumber-sumberkekayaan, kewenangan, dankekuasaan. Olehkarenaitu, sangatwajarapabilapemegangkekuasaanyang telahmenggunakansumber-sumberkekayaanyang berasal dari rakyat tersebut harus memepertanggungjawabkankepadarakyat. • Konseppertanggungjawabandemikian, dalamstudiadministrasinegaradisebutdenganakuntabilitaspublik.

  9. What • Pendekatan dalam akuntabilitas • Democratic accountability • Managerial accountbaility

  10. Jenis/Type AkuntabilitasPublik • Day Klien (dalam Ferlie et als, 1996) membedakanakuntabilitasdalam 2 (dua) kategoriyaituPolitical accountability dan Managerial accountability Political accountability ini diartikan sebagai prosesdimanadelegated authority atausebagaipenerima/pemegangmandatdaripublik, harusbertanggungjawabataumenjawabpertanyaanatastindakan yang merekalakukankepadapublik, secaralangsungdalamkelompokmasyarakatyang lebihkecilatausederhana, maupundalamkelompokmasyarakatyang lebih luas atau kompleks.

  11. Managerial accountabilitysebagaisalahsatudarikategoriakuntabilitaspublik yang diartikansebagaiprosesdimanadelegated authority ataupenerima / pemegangmandatdaripubliktersebut, harusmempertanggungjawabkanataudenganmenjawabpertanyaanataspelaksanaandaritugas yang sudahdisepakatisebelumnyasesuaidengan /berdasarkankriteriadanstandaryang sudahdisepakatiatauditetapkandariawal. • Sebagaicontohcarauntukmelakukan managerial akuntabilitasiniadalah: • fiscal audit; managemen by objectives techniques, danindividual appraisal system.

  12. What • Dimensi akuntabilitas • Internal • Eksternal

  13. SAKIP • Sakip adalah praktek akuntabilitas di Indonesia dalam dimensi internal Dasar hukum: • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/Y/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP • Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/Y/2003 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP • PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

  14. SAKIP: “Who?” Pada tingkat pemerintah daerah: • Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota • SKPD

  15. SAKIP: “to Whom?” • Vertical accountability • Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi. • Misal: • Kepala SKPD ke Gubernur/Bupati/WalikotaI; • Propinsi, kabupaten/kota ke Presiden melalui Kementrian PAN & RB

  16. SAKIP: “for What” • Performance • Results (Performance accountability) • Outcomes • Outputs • Financial (Financial accountability)

  17. SAKIP: “How?” DokumenRPJMD dan Renstra SKPD DokumenRencana Kinerja DokumenLaporan AKIP DokumenPenetapan Kinerja

  18. RPJMD Muatan RPJMD (pasal 64 Permendagri No. 54 Tahun 2010) • pendahuluan; • gambaran umum kondisi daerah; • gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; • analisis isu-isu srategis; • visi, misi, tujuan dan sasaran; • strategi dan arah kebijakan; • kebijakan umum dan program pembangunan daerah; • indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan • penetapan indikator kinerja daerah.

  19. Renstra SKPD Muatan Renstra SKPD • pendahuluan; • gambaranpelayanan SKPD; • isu-isustrategisberdasarkantugaspokokdanfungsi; • visi, misi, tujuandansasaran, strategidankebijakan; • rencana program, kegiatan, indikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif; dan • indikatorkinerja SKPD yang mengacupadatujuandansasaran RPJMD.

  20. Sasaran Program Kegiatan Keterangan Uraian Indikator Rencana tingkat capaian (target) Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perencanaan Kinerja • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat: • Sasaran strategis • Indikator kinerja Utama • Target

  21. Perencanaan Kinerja • Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/kota, memuat: • Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD • Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja daerah (IKD) yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan relevan dengan sasaran strategisnya (, lihat IKD dalam lampiran 1 Permendagri No.54 Tahun 2010, tabel T-1 .A.1) • Target-target untuk setiap IKU

  22. Perencanaan Kinerja • Perencanaan Kinerja SKPD, memuat: • Sasaran Strategis yang sudah dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) SKPD (lihat, muatan Renstra SKPD di pasal 93 Permendagri No. 54 Tahun 2010) • Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD dan sudah dituangkan dalam Renstra SKPD • Target-target untuk setiap IKU

  23. Formulir Rencana Kinerja tahunaan (RKT) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perencanaan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun : Sesuai dokumen RPJMD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

  24. Formulir Rencana Kinerja tahunan (RKT) SKPD Perencanaan Kinerja SKPD : Tahun : Sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Indikator kinerja Sasaran Strategis Target dari masing-masing Indikator kinerja Sasaran Strategis

  25. Penetapan Kinerja • Penetapan kinerja, meliputi: • Pernyataan penetapan kinerja • Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)

  26. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Penetapan Kinerja --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Gubernur/Bupati/Walikota ..... .......................................

  27. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Penetapan Kinerja --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,

  28. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penetapan Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : TahunAnggaran : Jumlah Anggaran Tahun ............... Rp. ....................... Tempat, ..........................20.............. Gubernur/Bupati/Walikota .................................... (.............................................)

  29. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah : TahunAnggaran : Jumlah Anggaran : Program ............... Rp. ....................... Program ................Rp.......................... dst Gubernur/Bupati/Walikota ...................... (.............................................) Tempat, ..........................20.............. Kepala Dinas ...................... (.............................................)

  30. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Pengukuran Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota : Tahun Anggaran : Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

  31. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengukuran Kinerja SKPD/Unit Kerja Mandiri : Tahun Anggaran : Jumlah Anggaran Tahun............................Rp........... Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.............Rp......... % Penyerapan Anggaran Tahun.................Rp.............. Sesuai dokumen Penetapan Kinerja

  32. Laporan • Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan • Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: • Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi • Realisasi pencapaian IKU organisasi • Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja • Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

  33. Laporan • Fokus: • Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) • SKPD menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting • Unit Kerja Mandiri lainnya menyampaikan pencapaian tujuan/sasaran startegis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

  34. Laporan • Ringkasan eksekutif • Bab I Pendahuluan • Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya • Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja • Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) • Bab III Akuntabilitas Kinerja • Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran • Bab IV Penutup • Lampiran • Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) • Formulir Penetapan Kinerja • Formulir pengukuran kinerja

More Related