1 / 4

Peluang Orang Asing memiliki pulau di Indonesia

Edy Prabowo Hermansyah Hafid. www.tkplb.org. Peluang Orang Asing memiliki pulau di Indonesia. Alur Permasalahan M enganalisa kebijakan Pemda terhadap UU No 25 2007. Keputusan Politik DPR. UU No.25 Tahun 2007. PP pelaksana N0. 20 th 2008. www.tkplb.org. Keputusan Pemerintah Pusat.

genera
Download Presentation

Peluang Orang Asing memiliki pulau di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EdyPrabowo HermansyahHafid www.tkplb.org PeluangOrangAsingmemilikipulaudi Indonesia

  2. AlurPermasalahanMenganalisakebijakan Pemdaterhadap UU No 25 2007 KeputusanPolitik DPR UU No.25 Tahun 2007 PP pelaksana N0. 20 th 2008 www.tkplb.org KeputusanPemerintahPusat Peraturan Daerah melalui UU Otonomi Daerah(No. 32 dan 34 2004) KeputusanPemerintah Daerah I dan II pasal (Pasal 22) yang sangatkrusialmengarahkepadapenguasaantanahuntukberusahadenganbataswaktu yang sangat lama.

  3. UU No 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal FasilitasiPemerintahpadaPenanam Modal: Menyerapbanyaktenagakerja Termasukpembangunaninfrastruktur Beradadidaerahterpencil Kelemahan : www.tkplb.org “Tidakadalagipembedaanantaraasingataudalamnegeri mengenaiPenanam Modal”

  4. ABSTRAK KeputusanPolitik DPR mengesahkan UU No 25 tahun 2007 dilaksanakanpemerintahpusatberupaperaturanpemerintah. Ditinjaudari UU Penanaman Modal nomor  25 tahun 2007 pasal 18  tentangfasilitasipemerintahpadapenanam modal baikperluasanusahamaupunpenanaman modal baru,selamamemenuhi 1 dari 10 kriteriadiantaranya (1) menyerapbanyaktenagakerja, (2) termasukpembangunaninfrastruktur; (3) beradadidaerahterpencil, daerahtertinggal, daerahperbatasan, ataudaerah lain yang dianggapperlu; dapatdifasilitasi. UU Penanaman Modal inimenggantikan UU No.1/1967 Penanaman modal asing (PMA) dan UU No.6/1968 penanaman modal dalamnegeri (PMDN), yang artinyatidakadalagipembedaanasingataudalamnegeriketikaberbicarapenanaman modal. PermasalahanPemdatingkat I dan II dengansemangat UU Otonomi Daerah (No. 32 dan 34 Tahun 2004) membuatkebijakan yang kurangsejalandenganPusat. Jadipadaprosespelaksanaanpenanaman modal di Indonesia melalauidaerahmasing-masingtidaklagiMengenal Modal Asingmaupun Modal DalamNegeri, sehinggaasingpundapatmenguasaipulau.Penelitianinimenganalisakebijakanpolitik DPR terhadap UU No 25 2007. Katakunci : PMA, PMDN, Otda, PihakAsing

More Related