1 / 18

Syarat Pendiria n

REVISI UU PARPOL TERKAIT SEBARAN KEPENGURUSAN DAN VERIFIKASI BAGI SEMUA PARTAI POLITIK Oleh: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Syarat Pendiria n. Pasal 2

glynis
Download Presentation

Syarat Pendiria n

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REVISI UU PARPOL TERKAIT SEBARAN KEPENGURUSAN DAN VERIFIKASI BAGI SEMUA PARTAI POLITIKOleh: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

  2. Syarat Pendirian Pasal 2 (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. (Catatan: UU terdahulu cukup 50 orang ~ revisi baru ini menjadi 30 orang X 33 Provinsi = 990 orang) (1a) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. (Seluruh parpol harus menyesuaikan, karena berdasarkan catatan Direktorat Tata Negara tidak ada parpol yang pendirinya mencapai jumlah 990 orang dan/atau penyebarannya 30 orang di setiap provinsi)

  3. Syarat Sebaran Kepengurusan yang disebutkan dalam Pasal 3 c-d • kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; (Catatan: sebelum revisi: 60% utk provinsi; 50% utk Kabupaten/Kota; dan 25% utk Kecamatan) d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan

  4. Siapa yang Wajib Ikut Ketentuan Baru Soal Sebaran Pengurus? Semua partai politik wajib mengikuti ketentuan ini, termasuk semua partai lama yang telah mendapatkan SK Badan Hukum sebagai Parpol dari Menkumham di tahun 2008. Termasuk juga semua parpol yang memiliki wakil di DPR RI. Kewajiban atas ketentuan ini dilakukan dengan mengikuti verifikasi yang dilakukan Kemenkumham selambatnya 2,5 tahun sebelum hari “H” pemilu. (Hingga saat ini parpol berbadan hukum berjumlah 74 parpol)

  5. Ketentuan Wajib Verifikasi bagi Parpol (Pasal 51) (1) Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. (1a) Verifikasi Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan partai politik yang dibentuk setelah undang-undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.

  6. Bagaimana jika ada Parpol yang punya wakil di DPR/DPRD tak lolos verifikasi (1b) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014. (1c) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai akhir periode keanggotaannya.

  7. Rencana Verifikasi Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi selambat-lambatnya 2,5 tahun sebelum hari “H” Pemilu 2014. Penutupan Pendaftaran: 22 Agustus 2011 Pengumuman hasil verifikasi: 7 Oktober 2011 Catatan: Pemilu 2009 dilaksanakan tanggal 9 April 2009 Pemilu 2014 diperkirakan tanggal 9 April 2014 2 ½ tahun sebelum Pemilu 2014 adalah tanggal 9 Oktober 2011 Masa verifikasi dilaksanakan dalam waktu 45 hari, sehingga verifikasi sudah harus dimulai sekitar 24 Agustus 2011. Verifikasi akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Parpol akan melakukan pendaftaran di tingkat kecamatan dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan kantor camat akan melakukan pengecekan kebenarannya. Demikian juga untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

  8. Rincian Proses Verifikasi • Di tingkat kecamatan, semua pengurus parpol tingkat kecamatan akan melaporkan diri dengan membawa susunan kepengurusan yang minimal terdiri atas Ketua, Ketua, Sekretaris, Sekretaris, dan Bendahara (3 orang) dan membawa surat keterangan lurah atas domisili kantor dan surat keterangan yang sah terkait status kantor. Camat akan mengeluarkan keterangan soal laporan ini. • Di tingkat Kabupaten, pengurus Parpol Kabupaten akan membawa semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah yang ada di kabupaten tersebut) ke Kantor Kesbang Kabupaten. Termasuk kepengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati akan mengeluarkan surat seputar laporan ini. • Di tingkat Provinsi, Pengurus parpol provinsi akan melakukan hal yang telah dilakukan di tingkat kabupaten. • Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari daerah ke Kementerian Hukum dan HAM beserta dokumen yang disyaratkan undang-undang.

  9. Perkiraan Jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yg Harus Dimiliki Setiap Parpol • Kabupaten/kota 465 kabupaten/kota X 75% = 349 • Kecamatan 6.093 kecamatan X 50% = 3.047

  10. Tahapan Sosialisasi Sosialisasi kepada: • Kesbangpol Provinsi di Jakarta. • Pimpinan Parpol di Jakarta. • Kesbangpol Kab/Kota dan Camat di Ibukota Provinsi.

  11. Apa latar belakang ketentuan baru ini ditetapkan? • Sejak dimulainya reformasi selalu ditegaskan dalam UU Parpol bahwa parpol bersifat “nasional”. Inilah dasar mengapa parpol harus berada di semua provinsi. Termasuk semangat untuk menguatkan integrasi nasional yang menjadi cita-cita reformasi. • Ada wacana untuk menguatkan kelembagaan parpol hingga ke tingkat yang lebih luas hingga terjadi konsolidasi hingga tingkat kecamatan untuk menghadapi Pemilu 2014 • Adanya kesetaraan dari UU Parpol untuk memberlakukan sama semua parpol yang ada, untuk itu verifikasi wajib diikuti semua parpol.

  12. Mengapa harus 2,5 tahun sebelum Pemilu? • Adanya wacana dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, bahwa peserta pemilu harus sudah ditetapkan selambatnya 2,5 s/d 3 tahun sebelum pemilu. • Untuk memberikan kesempatan kepada semua parpol untuk menyiapkan diri lebih awal dalam menghadapi pelaksanaan pemilu. • Batasan tahapan ini, baik untuk memperoleh badan hukum maupun ikut pemilu akan menjadi batasan waktu baku bagi pemilu-pemilu mendatang.

  13. Rencana Jadwal Pendaftaran • Proses dimulai sejak tanggal 17 Januari 2011. Kementerian Hukum dan HAM akan mulai membuka pendaftaran untuk partai politik atau calon pendiri partai politik untuk menyatakan keinginan untuk mengikuti verifikasi, memperoleh informasi seputar verifikasi. • Januari-Februari 2011, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan sosialisasi/pengarahan seputar tata cara verifikasi kepada seluruh aparat di tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi yang terlibat dalam kegiatan ini. • Selambatnya April 2011, pengurus parpol di semua tingkatan sudah dapat menghubungi kantor kecamatan/kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. • Penutupan pendaftaran untuk mengikuti verifikasi, selambatnya akan dilakukan 22 Agustus 2011. Setelah itu, tim akan melakukan penelitian dokumen yang disampaikan seluruh pengurus DPP Parpol selama-lamanya 45 hari kerja (sesuai rentang batas waktu yang diberikan UU Parpol)

  14. Hal-hal lain yang diatur UU Parpol • Masalah perselisihan parpol dan Mahkamah Parpol. • Rekruitmen dan Pendidikan parpol • Pengawasan Keuangan oleh BPK bagi dana APBN/APBD yang diterima parpol. • Jumlah sumbangan yang dibolehkan.

  15. Perselisihan Parpol Pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. • Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (sebelum revisi lembaga ini tak tegas keberadaannya)

  16. KeputusanMengikat (3) susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

  17. KapankePengadilan? Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

  18. Batas WaktuBerperkara (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. (Substansidaripasalinitidakberubah)

More Related