1 / 32

AKUNTANSI KEWAJIBAN

AKUNTANSI KEWAJIBAN. Menurut SAK-ETAP oleh IAI (2009:89-94 ). Kewajiban diestimasi :

gotzon
Download Presentation

AKUNTANSI KEWAJIBAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKUNTANSI KEWAJIBAN

  2. Menurut SAK-ETAP oleh IAI (2009:89-94) • Kewajiban diestimasi : Adalah kewajiban kini entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan kemungkinan terjadi bahwa entitas akan mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian dan jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. • Kewajiban kontingensi/ kewajiban bersyarat/contingent liabilities : Merupakan kewajiban potensial yg belum pasti atau kewajiban kini yg tidak diakui. Contoh : persh dituntut dimuka pengadilan untk membayar ganti rugi yg sangat bergantung pada putusan pengadilan.

  3. Menurut waktu penyelesaiannya ada : • Kewajiban lancar Merupakan kewajiban yg diharapkan akan dilunasi dalam satu tahun atau satu siklus operasi normal persh yglebih lama Contoh : utang bank, utang usaha, utang pajak, biaya yg masih harus dibayar , utang deviden, utang wesel dan pendapatan diterima di muka. • Kewajiban tidak lancar Merupakan kewajiban yg jatuh temponya lebih dari satu tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar. Contoh : utang obligasi dan utang hipotek.

  4. Kewajiban Lancar : • Utang Bank • peminjamanuangdi bank dapatdilakukandngmembukatabunganataudepositoataujasagirodlm bank tsbdngnilaiygsudahditentukanolehpihak bank. • Di satu pihak, bank akan memberikan bunga atas tabungan atau deposito yg ada, tetapi di lain pihak bank akan memungut biaya bunga atas pinjaman yg telah diberikan kepada nasabah.

  5. PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN BungaPinjaman Dapat dibebankan Sepanjangberhubungan dg biayauntuk 3 M penghasilan (obyekPPh non-final) Kecuali Bungatersebutdikapitalisasi, pada : - pembeliansaham - pembeliantanah (real estate) - masakonstruksi UU PPhPasal ……. SE-46/PJ.4/1995

  6. Menurut SE-46/PJ.4/1995 tgl 05 Oktober 1995: tentang pelakuan biaya bunga yg dibayar atau terutang dalam hal WP menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya dijelaskan,“Dapat terjadi bahwa dana yg ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dari pihak ketiga yg dibebani biaya bunga. Apabila hal tsb terjadi,WP dapat memperkecil PKP secara tdk wajar, karena bunga yg terutang atau dibayar ats pinjaman tsb dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yg diterima atau diperoleh yg berasal dari penempatan dana dlm bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tdk ditambahkan dalam penghitungan PKP karena telah dikenakan PPh yg bersifat final sebesar 20%”

  7. Sehubungan dng hal tsb di atas, dng ini diberikan penegasan sbb: • Apabilajumlah rata-rata pinjamansamabesarnyasamadenganataulebihkecildarijumlah rata-rata dana yang ditempatkansebagaidepositoberjangkaatautabunganlainnya, makabiayabunga yang dibayaratauterutangataspinjamantersebutseluruhnyatidakdapatdibebankansebagaibiaya. • Apabilajumlah rata-rata pinjamanlebihbesardarijumlah rata-rata dana yang ditempatkandalambentukdepositoberjangkaatautabunganlainnya, makabiayabungaataspinjaman yang bolehdibebankansebagaibiayaadalahbunga yang dibayaratauterutangatas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata dana yang ditempatkansebagaidepositoberjangkaatautabunganlainnya. (selisih rata-rata pinjamandengan rata-rata deposito)

  8. PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN Apabila WP jugamempunyaidepositoatautabungan : Rata-rata Pinjaman = < Rata-rata Dep/Tab Rata-rata Pinjaman > Rata-rata Dep/Tab Bungatidakboleh dibebankan Bungadibebankan atasselisihlebih rata-rata pinjaman Bungadapatdibebankanseluruhnyadalamhal : - Dana pinjamanditempatkandalamrekeninggiro - Ketentuanmengharuskandanapinjamanditempatkandidep/tab - Saldodep/tab dananyaberasaldaritambahan modal/sisalaba UU PPhPasal ……. SE-46/PJ.4/1995

  9. PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN ContohSoal: • Padath 2011 PT X mendptpinjamandari Bank Mandiri • NilaiRp 200 Jutadan • tingkatbungapinjaman 20%. • Dari jumlahtersebuttelahdiambilpadabulanFebruarisebesarRp 125 Juta, padabulanJunidiambillagisebesarRp 25 JutadansisanyadiambilbulanAgustus. • Disampingitu PT X mempunyaidana yang ditempatkandalambentukdepositodenganperinciansebagaiberikut : • Februari s/d MaretsebesarRp 25 Juta • April s/d AgustussebesarRp 46 Juta • September s/d DesembersebesarRp 50 Juta • Hitungbunga yang dapatdibebankansebagaibiaya..!

  10. Rata-rata Pinjaman: BulanPinjamanJkWaktuJumlah • Januari - 1 bln - • Feb – Mei 125 Juta 4 bln 500 Juta • Juni – Juli 150 Juta 2 bln 300 Juta • Agt – Des 200 Juta 5 bln1.000 Juta Total 1.800 Juta Rata-rata pinjaman = 1,8 M : 12 bln =150.000.000 • Rata-rata Deposito BulanDepositoJkWaktuJumlah • Januari - 1 bln - • Feb – Mar 25 Juta 2 bln 50 Juta • April – Agt 46 Juta 5 bln 230 Juta • Sept – Des 50 Juta 4 bln200 Juta Total 480 Juta Rata-rata Deposito = 480 Juta : 12 = 40.000.000 • Bunga yang dapatdibebankansebagaibiaya = 20% x (150 Juta – 40 Juta) = Rp 22.000.000,-

  11. AdabeberapapengecualiansehinggabiayabungapinjamandapatdibebankanuntukmenghitungPenghasilanKenaPajak (sesuai pasal 6 ayat 1 UU PPh No. 36 th 2008): • Dana pinjamantersebutdisimpanatauditempatkandalambentukrekeninggiro yang atasjasanyadikenakanPPh yang bersifat final. • AdakeharusanbagiWajibPajakuntukmenempatkandanadalamjumlahtertentupadasuatu bank dalambentukdepositoberdasarkanketentuanperundang-undangan yang berlakusepanjangjumlahdepositodantabungantersebutsemata-matauntukmemenuhikeharusantersebut. Misalnyacadanganbiayareklamasi yang harusditempatkandalambentukdepositodantabungandi Bank Pemerintah. • Dapatdibuktikanbahwapenempatandepositodantabungantersebutdananyaberasaldaritambahan modal dansisalabatersebutkenapajak.

  12. Utang Usaha • Pihakygmempunyaihubunganistimewa Hubunganistimewadptmerupakanmemilikiataumenguasai. Utangtsbdapattimbulkarenaterjadinyatransaksisepertipembelian, ataupengalihanbarang/jasa, sewa, penjaminan, danpenyelesaianolehperusahaanatsnamaygmemp. Hub. Istimewa. Menurut SAK – ETAP (2009:160-163), jikaadatransaksidngpihakygmemp. Hubunganistimewa, makaharusdiungkapkansifatdari hub. tsb, sertainformasiygdiperlukanttgtransaksidansaldonyauntkmemahamidampakpotensial hub tsbterhdp lap. Keuangan. Pengungkapantsbmeliputi: • Jumlahtransaksi • jumlahsaldo; (i) syaratdankondisinya, termasukjaminan, dansifatpembayarannyaygdisediakandlmpenyelesaian, dan (ii) rincianjaminanygdiberikan / diterima.

  13. Menurutperaturanperpajakanuntk hub. Istimewa, penilaiansuatuhargawajarmenggunakanbeberapamacammetodeuntkmenentukanhargadlmtransaksiantarapihakygmempunyaihuhunganistimewayaitu: • Metodehargapasarbebasygdiperbandingkan (Comparable Uncontrolled Price Method – CUPM) Apabilahargaataujasadipasokdlmsuatutransaksiantarapihakygmemp hub istimewa, dankeadaanygbersangkutanituadalahserupadngkeadaandalamtransaksiperdagangan normal , metodeiniseringdigunakan. Metodeiniseringdigunakanuntkmenetukambiayapembelanjaan. • Metodehargapenjualankembali (Resale Price Method – RPM ) Apabilahrgdialihkan ant pihakygmem hub istimewasebelumdijualkepdpihakygindependen, metodeiniseringdigunakan. Metodeinimengurangihrgpenjualankembalidngsuatu margin ygwajar. Metodeinijugadigunakanuntkpengalihanatau transfer sumberdaya lain, sepertihakdanjasa. • Metodebiaya – plus (Cost Plus Method – CPM) Metodeinimenambahkansuatukenaikan (mark-up) tertentupadabiayapemasok. Kesulitan-kesulitanmungkindialamidlmmenentukanunsurbiayaygdptdiartibusikanmaupunkenaikan (mark-up) tsb. Diantaraukuran-ukuranygdptmembantumenentukanharga transfer adalahhasil (return) ygdptdiperbandingkandlmindustrisejenisatas volume penjualanatau modal ygdigunakan.

  14. PihakKetiga Utangusahamunculkarenaadapembelianbarang/jasaygdigunakandlmkegiatanusaha normal persh. Utangtsbdapatdicatatberdasarkanmetodebrutomaupunneto. Metodebruto: utangdicatatsebesarnilaiygharusdibayartanpapotongantunai, metodeneto : diasumsikanpershakanselalumengambildiskonsehingganilaiygdicatatadalahsebesarnialiygtelahdikenakanpotongantunai . Setiappembelian BKP akandikenakan PPN danjugaPPnBMjikaada.

  15. Contoh : Tgl 31/01/2012 pershmelakukanpenbelianbarangdagangansebesarRp 15.000.000 danutangtsbdilunasitgl 28/02/2012. jikapencatatandilakukandngmetodebrutomakajurnalnyasbb: Jikapajakkeluaranlebihbesardaripajakmasukan , makaselesihnyamerupakan PPN ygharusdibayaroleh PKP.

  16. UtangPajak Merupakanpembayaranpajakygdilakukandngmekanismepemotongandan/ataupemungutanpajak. IstilahpemotonganpajakberkaitandngpihakygmembayarkansedangkanpemotonganselaluterkaitdngjenispajakygdiaturdlmPPh 21, PPh 23, danPPh 26, sedangkanistilahpemungutanpajaklebihberkaitandngpihakygmenerimapembayaran. Istilahpemungutansangatterkaitdng PPN.

  17. PPh 21 MerupakanPPhygdipotongataspenghasilansehubungandngpekerjaan, jasaataukegiatanygditerima/diperoleh WP OPDN. PemotongPPh 21 adalah : • pemberikerja • BendaharaataupemegangkasPemerintah • Dana pensiun • Orangpribadiygmelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas , badanygmembayar, dan • Penyelengarakegiatan. Penghasilanpegawaitetapygdipotongpajaksetiapbulanadalahjumlahpenghslbrutosetelahdikurangidngbiayajabatan, iuranpensiunygdibayarsendiriolehpegawaitermasukiuran THT/JHT ygdibayarsendiriolehpegawai, dan PTKP. Besarnyabiayajabatanmaksimalmulaith 2009 sebesarRp 500.000 per bulanatauRp 6.000.000 per tahun (PMK-250/PMK.03/2008). Sedangkansebelumth 2009, sebesarRp 108.000 per bulanatauRp 1.296.000 per tahun (KMK-521/KMK.04/1998)

  18. Besarnya PTKP:

  19. TarifpajakPasal 17 ayat (1) :

  20. Penghasilansehubdngpemutusan hub kerjadanpenghasilansehubdngpensiunygditerimasekaligusberupauangpesangon, uangmanfaatpensiun, THT/JHT, danpembayaran lain sejenisdikenakanpemotonganPPh 21 ygbersifat final. Hal inidiaturdlm PP 68 th 2009 jo. PMK-16/PMK.03/2010 sbb:

  21. PPh 23 UtangPPh 23 merupakanPPh 23 ygtelahdipotongolehpihakygmembayarkanmeskipunbelumdisetorkankeKas Negara padaakhirbulanpemotongan . Berdasarkan UU PPh No 36 th 2008 Pasal 23 ayat 1a besarnyapungutandibedakanantara WP ygber NPWP dengan WP ygtidakber NPWP. Tarif WP yhtdkmemiliki NPWP lebihtinggi 100 % daripadatarifygditerapkanterhadap WP ygdapatmenunjukkan NPWP.

  22. Dividen Merupakanbglabaygdiperolehpemegangsahamataupemegang polis asuransiataupembagianSisaHasil Usaha (SHU) koperasiygdiperolehanggotakoperasi, termasukdalampengertiandevidensesuaidngpenjelasan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf g. Berdasarkan UU PPh No 36 th 2008 Pasal 17 ayat 2c jo PP 19 th 2009 jo SE-01/PJ.03/2009, devidenygdikenakanpajakadalahdevidenygditerimaolehorangpribadi , dngtarifsebesar 10 % bersifat final. Namun , devidenygdikecualikandariobjekPPh 23 adalahdevidenygditerimaoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN/D daripenyertaan modal padabadanusahaygdidirikandanbertempatkedudukandi Indonesia , dngsyarat: devidenygdibagikanberasaldari cad saldolabadankepemilikansaham paling rendah 25% darijumlah modal sahamsesuaidng UU PPh No 36 th 2008 Pasal 4 ayat 3

  23. Contoh: Pd bulanMaret 2012 PT. W melakukanpembayarandevidenth 2011 kepadapemiliknyayaitu: PT. Jaya (20%), PT. Ancol (30%), PT. Pembangunan (40%) dansisanyakepadamasyarakatumum (orangpribadi). JumlseluruhdevidenygdibayarsebesarRp 200.000.000. PPh 23 ygharusdipotong & disetorkanadalah : • Dividen PT. Jaya : 15% X (20%X Rp 200.000.000) = Rp 6.000.000 • Dividen PT. Ancoldan PT. Pembangunan : tdkdipotongPPh 23 karenakepemilikansaham > 25% • Dividenkemasyarakat, PPh final dngtarifpasal 17 ayat 2c UU PPh No 36 th 2008 jo PP 19 th 2009 yaitu 10% X (10% X Rp 200.000.000 ) = Rp 2.000.000 bersifat final sehinggatdkdapatdikreditkanpadaakhirtahunpajak.

  24. Jurnalbagi PT. W :

  25. PPh 23 atasdevidendptdikreditkan PT. Jaya. Jurnalnya Sementarapembukuanuntuk PT. Ancol

  26. Bunga Menurut UU PPh No 36 th 2008 Pasal 23 ayat 4, bungaygbukanmerupakanobjekPPhadalahbungaygditerima bank karenadimasukkansebagaipenghasilan bank. Contoh : Pd bln April 2012 PT. W membayarbungapinjamnakepada Bank MandiriRp 70.000.000 dankepada PT. Sinar (memiliki NPWP) sebesarRp 40.000.000. PPh 23 yg hrs dipotong, disetorkandandilaporkanatas: Bungake Bank Mandiri: tdkdipotongPPh 23 karenabungaygditerima Bank bukanobjekpajakPPh 23. sementaraitu, bungake PT. Sinar : dipotongPPh 23 sebesar 15% X Rp 40.000.000 = Rp 6.000.000

  27. Jurnal PT. W : Jurnal PT. Sinar

  28. Royalti/ImbalanatasPenggunanHak Adalahsuatujumlahygdibayarkan / terutangdngcaraatauperhitunganapapun, baikdilakukansecaraberkalamaupuntidak. Khususuntkroyaltidarihasilkaryasinematografi, perlakuanPPh 23 diaturdlm PER-33/PJ/2009 jo SE-58/PJ/2009. • Hadiah, Penghargaan, Bonus danSejenisnya HadiahygtermasukobjekPPh 23 adalahhadiahperlombaan, penghargaandanprestasitertentu, hadiahsehubdngpekerjanataupemberianjasaselainygtelahdipotongPPh 21 ayat 1 huruf e , kecualihadiahygdiberikankepadasemuakonsumenakhirpadasaatpembelianbarangataujasa. Hadiahundian (UU PPh No 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. PP 132 th 2000 jo. Kep-395/PJ/2001 jo. SE-19/PJ.43/2001) dikenakanpajaksebesar 25 % darijumlahbrutobersifat final.

  29. Sewa Mulai 1 Januari 2009 sewakendaraanangkutandaratdansewahartalainnyadikenakanPPh 23 sebesar 2 %. Untkth 2007 dan 2008 (PER-70/PJ/2007), sewakendaraanangkutandarat dng persentasepenghasilannetosebesar 10% daripenghasilanbruto. Sewahartalainnyadngpersentasepenghasilannetosebesar 30% daripenghasilanbruto. Persewantanahdan/ataubangunandikecualikandariPPh 23 karenatelahdikenakanPPhPasal 4 ayat (2) sesuai PP 5 tahun 2002 jo. KMK-120/KMK.03/2002 jo Kep-227/PJ/2002.

  30. Imbalanjasa Menurut UU PPh No 36 th 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf c , imbalanjasaygmenjadiobjekPPh 23 adalahimbalansehubungandngjasateknik, jasamanjemen, jasakonstruksi, jasakonsultan, danjasa lain ygditetapkanoleh DJP, selainygdipotongPPh 21. PMK-244/PMK.03/2008 jo. SE-53/PJ/2009 mengaturmengenaiimbalanjasaygmenjadiobjekPasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh No 36 th 2008 dikenakanPPhsebesar 2% X penghasilanbruto, tdktermasuk PPN

  31. Biaya yang masihharusdibayar Utangbiayadapatberupautanggaji/upah, utangsewa, utangbunga, utangbiaya air /PDAM danutangbiayalistrik • Utangdeviden • Utangwesel Merupakansuatusuratutangygdisertaidngdokumenperjanjian. • Pendapatanditerimadimuka Penghasilanygditerimadaripenjualanbarangataupunpenyerahanjasaygditerimasebelumterjadinyapenyerahanbarang/jasamakaakandilaporkandlmkelompokkewajibankarenasetelahpemberianjasaataupenjualanbarangtsbmenerimauangmuka, makaakantimbulkewajibanbaginyauntkmenyerahkanbarangamupunjasadikemudianhari.

  32. Kewajibantidaklancar : • Utangobligasi Obligasiadalahjanjitertulisuntkmembayarbungasecaraperiodikdansejumlahnilai nominal padatanggaljatuh tempo. Padaobligasidapatterjadiadanyaagio (premium) dandisagio (discount) • Utanghipotek Hampirsamadngobligasittptdkmemlikiagiomaupundiskonto. Pinjamanhipotikterutamauntkpembeliantanahdanbangunanumumnyamerupakanpinjamandngbebanbungatetapdanditutup pd waktuyg lama.

More Related