PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. PSAP NO. 09AKUNTANSI KEWAJIBAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2. KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

3. KLASIFIKASI KEWAJIBAN • KewajibanJangkaPendek : Diharapkandibayardalamwaktu 12 bulansetelahtanggalpelaporan • KewajibanJangkaPanjang : diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 bulan.

4. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban yang jatuh tempo dalamwaktu 12 bulanberikutnyatetapdiklasifikasikansebagaikewajiban jangkapanjangjika : • jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan • entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang • maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran,yang diselesaikan sebelum LaporanKeuangan disetujui

5. PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajibandiakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal

6. PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

7. PENGUKURAN KEWAJIBAN • Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal • Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah • Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

8. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA • Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut • Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan

9. UTANG TRANSFER • Merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan • Diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku

10. UTANG BUNGA • Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar • Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri • Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan

11. UTANG PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

12. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan

13. PERUBAHAN VALUTA ASING • Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi • Pada setiap tanggal neraca pos utangpemerintahdalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca • Selisih penjabaran pos utangpemerintahdalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan

14. PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo : • karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut; atau • karena memenuhi persyaratanuntukpenyelesaianolehpermintaanpemegangnya • selisihantarahargaperolehankembalidannilaitercatatnetonyadisajikanpadalaporanoperasional, harusdiungkapkanpadaCaLKsebagaibagiandari pos kewajiban yang berkaitan

15. TUNGGAKAN • Adalahjumlahtagihan yang telahjatuh tempo namunpemerintahtidakmampuuntukmembayarjumlahpokokdan/ataubunganyasesuaijadwal • JumlahtunggakanataspinjamanpemerintahharusdisajikandalambentukDaftarUmur (aging schedule) KrediturpadaCaLKsebagaibagianpengungkapankewajiban

16. RESTRUKTURISASI UTANG • Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. • Informasi restrukturisasi harus diungkap pada CaLK

17. PENGHAPUSAN UTANG • Pembatalansecarasukarelatagihanolehkrediturkepadadebitur • Diselesaikanmelaluipenyerahanasetkasmaupunnonkasdengannilaiutangdibawahnilaitercatat • Jikadenganasetkasdebiturharusmenguranginilaitercatatutangkejumlah yang samadenganjumlahpembayarankasmasadepansesuaipersyaratanbaru • Jikadenganasetnonkasdebiturharusmelakukanpenilaiankembaliasetnonkaskenilaiwajarnyakemudianmenguranginilaitercatatutangkejumlah yang samadenganjumlahpembayarankasmasadepansesuaipersyaratanbaru • Penilaiankembaliasetakanmenghasilkanperbedaanantaranilaiwajardannilaiaset yang dialihkankepadakreditur • DiungkapkandalamCaLK

18. BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH • Biayabungadanbiayalainnya yang timbuldalamkaitandenganpeminjamandana : bungadanprovisi  commitment fee amortisasidiskontoatau premium amortisasikapitalisasibiayaterkaitpinjaman (biayakonsultan, ahlihukum, dll) perbedaannilaitukarpadapinjamandenganmatauangasing • Biayapinjaman yang secaralangsungdapatdiatribusikandenganperolehanatauproduksisuatuasettertentu (qualifying asset) harusdikapitalisasisebagaibagiandaribiayaperolehanasettertentutersebut • Apabilasuatudanapinjamantidaksecarakhususdigunakanuntukperolehanasetmakabiayapinjaman yang dikapitalisasikeasettertentudihitungberdasarkan rata-rata tertimbangatasakumulasibiayaseluruhasettertentuygberkaitanselamaperiodepelaporan

19. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Utangpemerintahharusdiungkapkansecararincidalambentukdaftarskedulutang • Informasi yang harusdisajikandalamCaLK : • Jumlahsaldokewajibanjangkapendekdanjangkapanjangberdasarkanpemberipinjaman • Jumlahsaldokewajibanutangpemerintahberdasarkanjenissekuritasdanjatuhtemponya • Bungapinjaman yang berlaku • Konsekuensipenyelesaiankewajibansebelumjatuh tempo • Perjanjianrestrukturisasiutang (penguranganpinjaman, modifikasipersyaratanutang, pengurangantingkatbungapinjaman, pengunduranjatuh tempo pinjaman, pengurangannilaijatuh tempo pinjaman, penguranganjumlahbungaterutang) • Jumlahtunggakanpinjamandaftarumurutangberdasarkankreditur • Biayapinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkatkapitalisasi)

20. ILUSTRASI • Kota Bengawan mengadakan suatu kontrak konstruksi bangunan dengan PT AK pada tahun 20X2 dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000 dan diperkirakan akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 20X2 dengan 2 termijn pembayaran. Tanggal 30 Nopember 20X2 pembangunan termin pertama telah selesai dan telah diserahterimakan senilai Rp 300.000.000, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kota Bengawan belum membayar tagihan PT AK. Pada 31 Desember 20X2 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Bengawan dengan PT AK, pembayaran termin pertama dilakukan pada 1 Maret 20X2 dan termin kedua akan dibayar 1 Maret 20X3. Misal tgl 1 Maret 20X3 dan 20X4 pembayaran dilakukan tepat waktu dan penyelesaian termin kedua terjadi 30 Desember 20X3. Bangunan disusutkan 20 tahun.

21. ILUSTRASI

22. ILUSTRASI UTANG Pada30 Desember 20X2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10.000.000. Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

23. ILUSTRASI UTANG Pada1 April 20X2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri 5.000.000.000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010

24. KSAP TERIMA KASIHKomiteStandar AkuntansiPemerintahan(KSAP)GedungPrijadiPraptosuhardjo III, Lt. 2, KementerianKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org