1 / 28

NASKAH AKADEMIS

METODOLOGI PENELITIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. NASKAH AKADEMIS. Fitriani Ahlan Sjarif, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Indonesia. PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Proses serta prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan Metode penyusunan substansi peraturan

gray-shields
Download Presentation

NASKAH AKADEMIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. METODOLOGI PENELITIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASKAH AKADEMIS Fitriani Ahlan Sjarif, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Indonesia

  2. PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Proses serta prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan • Metode penyusunan substansi peraturan • Teknik penyusunan & perumusan substansi ke dalam format hukum

  3. NASKAH AKADEMIS • Proposal Penelitian untuk menjustifikasi rancangan peraturan • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan • UU 12 Tahun 2011

  4. Permenhukham • Pendahuluan ( latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian) • Asas-Asas yang digunakan dalam penyusunan Norma • Materi Muatan RUU dan Keterkaitan dengan Hukum Positif • Penutup

  5. UU 12 Tahun 2011 JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP

  6. Prof Ann & Bob Seidmans • Boston University • Legislative Drafting for Social Democratic Changes • Pengalaman di negara berkembang, china, afrika, pakistan, vietnam, indonesia • Mengembangkan sebuah MANUAL

  7. Tidakadaseorangpun yang dapatmemastikanapakahsuaturancanganperat. per-uu-an yang sedangdisusunnyaakanmampumenyelesaikanmasalahsosial yang dicobauntukditangani. Olehkarenaitu, siapapun yang menyusunsuaturancanganperat. per-uu-an perlumendampingirancangannyadengansuatulaporanpenelitian. FUNGSI LAPORAN PENELITIAN smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  8. : menunjukkanbahwaterdapatsuatumasalahsosial yang perluuntukditangani, danrancanganperat. per-uu-an yang diusulkankemungkinanakanmampumenanganinya; menginformasikanbahwarancangan yang disusunlahirdariprosespengambilankeputusan yang berdasarkanfaktadanlogika; dan mendapatkankeberpihakandandukunganatasrancanganperat. per-uu-an yang diusulkantersebut. ALASAN PERLU PENELITIAN PERUNDANG-UNDANGAN smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  9. Hukum sebagai alat pengubah Hukum dapat menyelesaikan masalah Karena Hukum merubah perilaku masyarakat, sehingga masalah yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat dapat dirubah Hukumsebagaialatpengubah

  10. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN& PERUBAHAN SOSIAL perat. per-uu-an merupakan alat utama yang diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan sebagaimana cita-cita negara. Harusnya PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dapat dibentuk sesuai dengan Tujuan tersebut, agar cita-cita negara tercapai dengan mudah. Peraturan yang ada SERING tidak merubah PERILAKU

  11. APA ALASAN SESEORANG UNTUK PATUH ATAU TIDAK TERHADAP HUKUM? Sering ketika dihadapkan pada sebuah PERATURAN, seseorang mempertimbangkan alasan lain, diluar PERATURAN itu sendiri, dan lebih sering pertimbangan non hukum yang lebih besar.

  12. Masalah sosial sudah menjadi istilah yang olehmasyarakatseringdipakai secara sembarang. Dalam metodologiini, masalah sosial bukan apa saja asal yang bermasalah. Masalah sosial harus dilihat sebagai: ‘suatu rangkaian perilaku berulang (a set of repetitive behaviour)daribanyakorangyang menimbulkandampaknegatifbagikehidupansebagianbesarmasyarakatdan kondisi fisik’. LANGKAH 1:MEMAHAMI MASALAH SOSIAL YANG DITUJU smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  13. Untukkemudahandalammemahamikeberadaansuatumasalahsosial, penyusunrancanganperlumencarifaktaataukasus yang bisamenjadidasarpenjelasanmengenai gejala2darimasalahsosialtersebut. Artinya, suatu masalah sosial akanmudah dikenali dari gejalanya. Gejala adalah wujud nyata masalah sosial. Dampaknya dapat dirasakan. Gejala berisikan hal2yang nyata bukan konseptual atau abstrak. Faktaatau kasus2bisadicarisebagaiberitadi media massa, hasillaporanpenelitianataulaporankerjainstansipemerintah. smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  14. Konflik Pertambangan Di Taman Nasional Pencurian Pembakaran Pembunuhan Pemalakan Melawan Aparat Konflik Antar Kampung PEREBUTAN LAHAN smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  15. Oleh karena masalahsosial hanyalahirdariperilaku, makapenyusunrancanganperlu jugamengidentifikasisiapapelakudanapaperilakunya(whose and what behaviour) yang turut menimbulkan masalah sosialtersebut. Perilaku yang demikiandalam metodologiinidinamakan sebagai perilaku bermasalah. smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  16. LangkahpertamametodologiinidiuraikandalamBab I dan II dariLaporanPenelitian. Bab I mengulasketidakmampuansistemterdahuludalammengubah perilaku2 bermasalah sehingga tidak menghasilkan perubahanyang diperlukan pada suatu kelembagaan;dan Bab II menggambarkan gejala2darimasalahsosial yang bersangkutandanmengidentifikasiparapelakudan masing2 perilakubermasalahmereka. Aplikasi Langkah 1Dalam Penulisan Laporan Penelitian smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  17. Padalangkahpertamaini, penelitiandilaksanakansecarakepustakaan. Dengandemikian, hasildarikajianmenjadibahanbagipenulisanBab I dan II laporanpenelitian. smarticle-fhui/ldt-kemdiknas/2011

  18. Pada langkah kedua ini, penyusunrancanganakan menganalisis berbagai penyebab dari perilaku bermasalah yang telah dikenali dalam langkah I. Mengapaperlu menemukan penyebab? suatumasalahsosialtidakakanbisadiselesaikanselamapenyebabdarimasalahtersebuttidakdihilangkan. Mengingatsuatumasalahsosialdilahirkandariperilakubermasalah, makapenyusunrancanganperlumencaritahupenyebabterjadinyaperilakubermasalah. LANGKAH 2:MENGANALISA PENYEBAB PERILAKU

  19. Terdapat banyak faktor penyebab perilaku. Oleh karena itu, penyusun rancangan dituntut untuk merumuskan beberapa hipotesa mengenai penyebab suatu perilaku berdasakan beberapa faktor tersebut. Untuk dapatmerumuskanberbagai hipotesa yang menjadi penyebab perilaku bermasalah, teori per-uu-an mengintrodusirserangkaiankategoriuntukmembantupenyusunrancanganmerumuskanhipotesaanalisaataspenyebabperilakupelakuperanberdasarkanperat. per-uu-an yang ada.

  20. Rangkaian kategori tersebut meliputi: Peraturan (rule); Kesempatan (oportunity); Kemampuan (capacity); Komunikasi (communication); Kepentingan (interest); Prosedur (procedure); dan Ideologi (ideology). atau jika dalam bahasa Inggris disingkat menjadi ROCCIPI.

  21. Langkah kedua metodologi pemecahan masalah dipaparkan dalam Bab III dari laporan penelitian. Bab ini memerinci faktor2 yang mempengaruhi perilaku bermasalah yang telah diidentifikasi dalam Bab II. Pada langkah kedua ini, penelitian dilaksanakan secara empirik dengan mengumpulkan dan menganalisa fakta konkrit di masyarakat. AplikasiLangkah 2DalamPenulisanLaporanPenelitian

  22. Pada langkah ketiga ini, penyusun rancangan harus mampu mengusulkan dan mengkaji solusi dalam bentuk rangkaian pengaturan yang mungkin dapat mengubah atau menghilangkan penyebab perilaku bermasalah dan mendorong ke arah perilaku baru yang diinginkan. LANGKAH 3:MENGUSULKAN SOLUSI PENGATURAN

  23. Solusi dalam laporan penelitian harus menunjuk-kan bahwa ketentuan2 rancangan perat. per-uu-an yang diusulkan mungkin : mengubah atau menghilangkan sebab2 dari perilaku bermasalah; mendorong timbulnya perubahan yang diinginkan atas perilaku dari pelaku peran; dan mengusulkan kriteria dan prosedur untuk memastikan agar aparat pelaksana melaksana-kan ketentuan2 rancangan perat. per-uu-an secara efektif.

  24. Beberapa sumber gagasan mengenai alternatif solusi potensial: perat. per-uu-an dan pengalaman negara lain; bacaan2 ilmiah mengenai subtansi permasalahan; ide orisinal penyusun rancangan.

  25. Usulan solusi meliputi : ketentuan2 bagi pelaku peran; ketentuan2 bagi lembaga pelaksana; ketentuan2 pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan oleh lembaga pelaksana; ketentuan2 bagi penyelesaian sengketa; ketentuan2 untuk membiayai rangkaian ketentuan dari solusi tersebut; dan ketentuan2 teknis untuk menciptakan konsistensi dan korelasi dengan sistem Hukum dan perat. per-uu-an yang ada;

  26. Langkah ketiga metodologi pemecahan masalah dipaparkan dalam Bab IV dari laporan penelitian. Bab ini memaparkan beberapa alternatif solusi dan memilih salah satu darinya yang paling potensial. Pada langkah ketiga ini, penelitian dilaksanakan baik secara kepustakaan maupun empirik. Aplikasi Langkah 3Dalam Penulisan Laporan Penelitian

  27. Semoga Bermanfaat • Fitriani A Sjarif. BidangAdministrasi Negara FakultasHukumUniversitas Indonesia Gedung D Lantai 2 Ruang 215 KampusBaru UI – Depok 16424 tel: 021-788 49133 fax: 021-788 49140 mobile: 08 118 74482 email: fsjarif@yahoo.com

More Related