Penuhi Hak Atas Pendidikan dan Rebut Kebebasan Akademis

1. PenuhiHakAtasPendidikandan Rebut KebebasanAkademis DiskusiPendidikanTinggi Jakarta, 31 Juli 2012

2. A. HakAtasPendidikan • PendidikanmerupakanbagiandariHakAsasiManusia, khususnyabagiandariHak-HakEkonomiSosialdanBudaya, dimanahaltersebutdiaturdalamPasal 26 Deklarasi Universal Hak-HakAsasiManusia, Pasal 13 KovenanInternasionalHak-HakEkonomiSosialdanBudaya yang telahdiratifikasidengan UU No. 11 Tahun 2005, Pasal 12, 16, 42, 48, 54, dan 60 UU No. 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia, Pasal 28C dan 28E BabHakAsasiManusia UUD NRI 1945.

3. TanggungJawab Negara • TanggungJawab Negara dalamPemenuhanHakAtasPendidikan: • To Protect (melindungi) • To Fulfill (memenuhi) • To Respect (menghormati)

4. IndikatorPemenuhanHakAtaspendidikan • Dalam general comments KovenanEkosob (generalcomments E/C.12/1999/10) • Ketersediaan • Keterjangkauan- mengharuskanlembagadan program pendidikanharusbisadiaksesolehsetiaporang, tanpadiskriminasi, didalamyurisdiksipihaknegara. Aksesibilitasmempunyaitigadimensiumumyaitu : - Non-diskriminasi - Aksesibilitasfisik - Aksesibilitasekonomi 3. Keberterimaan 4. Kebersesuaian

5. B. HakAtasKebebasanAkademis • KebebasanakademikmerupakanbagiandariHakAsasiManusiadansangateratkaitannyadengankebebasanberfikir, berekspresi, danberpendapat. Dalam UUD Sementara 1950 dan UUD RIS dianggapsebagaikebebasandasarmanusia. Dalam UUD NRI 1945 kitamerasakansemangattersebutdalamPasal 28 E ayat (2) yang berbunyi: Setiaporangberhakataskebebasanmeyakinikepercayaan, menyatakanpikirandansikap, sesuaidenganhatinuraninya. • KarenamerupakanHakAsasiManusia, tanggungjawabpemenuhannyaadapadanegara.

6. Pasal 15, terutamaayat 3 KovenanEkosob: “Negara-negaraPihakpadaKovenaniniberjanjiuntukmenghormatikebebasan yang mutlakdiperlukanuntukpenelitianilmiahdankegiatan yang kreatif. “ • BerhubungandenganKovenanSipolpasal 18 mengenaikebebasanberfikir, Pasal 19 berpendapatdanberekspresi, pasal 21 mengenaikebebasanberkumpulsecaradamai, danPasal 22 mengenaikebebasanberserikat.

7. Dalammenggambarkankonturkebebasanakademik, duadimensidasar yang paling penting. Salahsatunyaadalahjenisorangataukelompok yang dapatmengklaimkebebasanakademik: individu guru ataupeneliti; institusiakademik; departemendansekolahdidalamlembaga, danmahasiswa. Dimensi lain adalahkonteksprofesionaldimanakebebasanakademikdapattimbul: mengajar, meneliti, danluarsekolah (diluarinstitusipendidikan). • Donald A Downs, Academic Freedom: What is it, What it is’nt, and How to Tell the Difference, page 6

8. UU Guru danDosensudahmengaturmengenaikebebasanakademik. • UU pendidikantinggimengaturkebebasanakademik, namuntidakmemasukkanmahasiswasebagaisubjek. • DeklarasiPBB tentangkebebasanakademikbelumdirumuskan. SudahadaMagna Charta Universitas. DiakomodasiolehdeklarasiUNESCO 1993 (baru draft).

9. Concern Dalam draft UNESCO: • Hakmengaksespendidikantinggi • Hakpenelitiuntukbebasmenetapkanobjekdanmetodepenelitian • Kebebasandalampengajaran • Hakmemilihbidangstudi • Turutsertadalampengaturanpendidikantinggi • Kerjasamaakademissertajaminanotonomiuniversitastanpacampurtangannegara yang tidaksemestinya.

10. C. ProblematikaPendidikanTinggi

11. ProblematikaPendidikanTinggi

12. D. PERMASALAHAN DALAM UU PT • KekacauanSistemPendidikanNasional • OtonomiKebablasan • PrivatisasiTenagakependidikan • KerjaSamaDunia Usaha Dan Industri. • Pembukaan PT di Indonesia. Komersialisasipendidikan. • TidakJelasnyaPerlindunganAksesTerhadapPendidikanTinggi • BisnisPenerimaanMahasiswaBaru • Sanksi

13. E. SOLUSI