aaa

1. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITADITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN(Studi Kasus : PD TARU MARTANI YOGYAKARTA) Danar Pada (08/267563/SP/22970) Akbar Bahtiar (08/267663/SP/23013) Muhammad Aziz S. (05/185461/SP/21006) Yudha Andika P. (04/175492/SP/20538

2. A. Judul • PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN • B. Rumusan Masalah • Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja wanita di PT Taru Martani Yogyakarta ditinjau dari UU.No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?

3. C. Alasan Pemilihan Judul 1. Aktualitas penelitian ini menjadi menarik ketika kita bisa melihat bagaimana penanganan pekerja wanita 2. Orisinilitas Perbedaan penelitan ini dengan penelitian sejenis antara lain dalam hal objek penelitian, dalam hal ini objek penelitian adalah pekerja wanita di PD. Tarumartani yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita. 3. Ketarkaitan dengan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Penelitian ini menyoroti tentang kelayakan kerja dari suatu perusahaan,studi kelayakan kerja tersebut juga merupakan bagian dari jurusan pembanguna sosial dan kesejahteraan

4. D. Latar Belakang Masalah • Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di sektor industri itu merupakan konsekuensi dari pergeseran komposisi lapangan pekerjaan perempuan di Indonesia yang terjadi sejak dekade terakhir ini. Pergeseran itu tampak bergerak dari lapangan pekerjaan sektor primer ke lapangan pekerjaan sektor sekunder dan tersier. Adanya hal tersebut keselamatan dan kelayakan kerja bagi pekerja khususnya pekerja wanita harus ditingkatkan.

5. E. Kerangka Pemikiran • Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya diatur dalam pasal 76-84. • Pasal 76: Pekerja perempuan berumur di bawah 18 tahun dilarang dipekerjakan antara jam 23.00 -07.00.Pengusaha dilarang mempekerjakan wanita hamil yang menurut keterangan dokter membaha-yakan kesehatan dan keselamatan diri maupun kandungannya jika bekerja antara jam 23.00 – 07.00.Pengusaha yang mempekerjakan wanita antara jam 23.00 -07.00 WAJIB :a. Memberi makanan dan minuman bergizi.b. Menjaga keamanan dan kesusilaan di tempat kerja.c. Wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang kerja antara jam 23.00 – 05.00 • Pasal 81: Pekerja perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada pengusaha, TIDAK WAJIB bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid. • Pasal 82:Pekerja perempuan berhak cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahir-kan menurut perhitungan dokter / bidan.Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak cuti 1,5 bulan sesuai surat keterangan dokter / bidan. • Pasal 83:Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anak-nya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. • Pasal 84:Setiap pekerja wanita yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal 79, 80 dan 82 berhak mendapatkan upah penuh.

6. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN • PD. Taru Martani, sebuah perusahaan dagang milik pemerintah daerah yang hingga kini masih memproduksi cerutu baik untuk dalam dan luar negeri. PD Tarumartani berdiri pada tahun 1918. Waktu itu didirikan oleh salah seorang penduduk berkewarganegaraan Belanda. Salah satu produsen cerutu yang sangat terkenal di Yogyakarta adalah Taru Martani, pabrik yang memproduksi cerutu sejak tahun 1918.

7. A. Pelaksanaan UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 76 di PD Tarumartani • Namun kenyataannya, sistem lembur yang dipraktekkan tidak mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut, melainkan berdasarkan target yang dibebankan kepada para pekerjanya. Jadi bisa saja, misalkan target telah terpenuhi sebelum 2 jam, pekerja bisa meninggalkan pekerjaannya. Sebaliknya jika target belum selesai meskipun waktu telah berjalan selama 2 jam, pekerjaan tetap dilanjutkan hingga target selesai dikerjakan. • Begitu juga dalam pengupahan, hak pekerja terkait dengan besarnya upah yang diterima dari kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dua kali besarnya upah hari kerja biasa melainkan hanya satu kali upah hari kerja. Hal ini berlangsung sejak terjadinya pergantian pemimpin perusahaan yang pada masa jabatan direktur perusahaan sebelumnya dipegang oleh orang Jawa tapi untuk masa jabatan saat ini dipegang oleh orang Korea yang merupakan investor di PD Tarumartani tersebut. Padahal jika melihat pada ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut pimpinan perusahaan berasal dari unsur daerah dan bukan merupakan unsur dari investor. • R: biasane kan dua kali gaji, boten, sakniki diitung mung satu kali gaji. Kalo sakniki sistime betah-betahan. Nek kowe betah, kowe nyambut gawe, ngoten..

8. B. Pelaksanaan UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 81 di PD Tarumartani. • Poin dalam pasal ini telah diberlakukan oleh PD Tarumartani namun hanya satu hari sedangkan pada pasal 81 disebutkan bahwa tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid. Dan untuk mendapatkan ijin tidakmasuk kerja tersebut harus dengan surat keterangan dari dokter. Di dalam prosesnya sendiri pihak perusahaan merasa bahwa kesempatan untuk tidak wajib bekerja atau cuti tersebut sering disalahgunakan oleh pekerja yakni dengan berpura-pura merasa sakit sehingga mereka tidak bekerja. • Seharusnya pihak perusahaan tidak perlu merasa rugi karna memberikan cuti haid tersebut karena hal tersebut telah tercantum di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga tanpa surat keterangan dokter pun seharusnya pekerja wanita tetap bisa mendapatkan hak tidak bekerja pada hari 1 dan ke 2 karna hak tersebut hanya berlaku satu kali dalam sebulan dan otomatis tidak mengganggu sistem produksi ataupun mengganggu target produksi. Jika pihak perusahaan sangat memahami aturan-aturan yang berlaku dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentunya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

9. C. Pelaksanaan UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82 di PD Tarumartani. • Namun dalam prakteknya, izin cuti 2 bulan tersebut juga tidak diberlakukan sebagaimana mestinya dalam artian tidak diberlakukan dengan tegas, maksudnya jika sampai mendekati proses persalinan pekerja wanita yang hamil tersebut masihingin tetap berangkat bekerja pun pihak perusahaan tetap mengizinkan bahkan jika sampai pekerja wanita tersebut melahirkan di tempat kerja pun tidak masalah.

10. D. Pelaksanaan UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 83 di PD Tarumartani. • Selama ini pekerja-pekerja wanita yang sedang menyusui anaknya tidak pernah membawa anak-anak mereka ke tempat kerja. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka yang membutuhkan tenaga dan konsentrasi sehingga malah akan mengganggu pekerjaan ibunya jika bayi mereka dibawa ke tempat kerja. Terlebih lagi bidang pekerjaan yang mereka geluti adalah bidang yang membahayakan bagi kesehatan yaitu pabrik cerutu.

11. D. Pelaksanaan UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 84 di PD Tarumartani. • Para pekerja wanita di PD Tarumartani mendapatkan tunjangan kesehatan seperti proses persalinan, kecelakaan kerja ataupun diluar pekerjaan semua ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan, namun ada batasan waktu tidak serta merta ditanggung selamanya, karena mereka harus membayar terlebih dahulu untuk menutup biaya yang harus ditanggung, setelah itu mereka melaporkan biaya yang telah mereka bayar terlebih dahulu kepada perusahaan tarumartani, lalu pihak perusahaan baru menggantinya.

12. A. Kesimpulan • Perusahaan dalam menjalankan perusahaanya mempunai kewajiban untuk memperlakukan pekerjanya dengan baik yang salah satunya berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan tersebut banyak menyebutkan tentang perlindungan-perlindungan tenaga kerja yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun seseorang mempunyai karyawan. Namun dalam praktiknya pelaksaananan UU Ketenga kerjaan tersebut masih banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut antarlain berupa pengurangan jatah cuti, gaji tidak standar Upah Minimal Propinsi, pengurangan cuti haid , tidak adanya THR, tidak adanya konsumsi, dan lain sebagainya. Adanya kekurangan –kekurangan tersebut membuat para pekerja wanita terkadang mengorbankan kepentingan dan kesehatanya untuk memenuhi tuntutan pekerjaannya.

13. B. Saran • Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memberlakuakan peraturan UU Ketenagakerjaan dengan baik dengan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan ataupun peorangan yang mempunyai karyawan, selain itu diharapkan ketegasan Pemerintah Daaerah Yogyakarta kepada perusahaan atau perorangan yang memilik karyawan bila melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan UU Ketengakerjaan tersebut. • Perusahaan dan perorangan yang memiliki karyawan untuk melakukan dengan baik UU Ketenagakerjaan. • Serikat pekerja Indonesia perlu ditingkatkan dalam pengorganisasiannya agar dapat memfasilitasi karyawan yang mempunyai perselisihan dengan perusahaannya.