1 / 40

KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 3) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II

KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 3) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II Jakarta, Maret 2009. PENETAPAN DAN KETETAPAN.

carnig
Download Presentation

KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 3) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 3) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II Jakarta, Maret 2009

  2. PENETAPAN DAN KETETAPAN • Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. • Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

  3. Surat Ketetapan Pajak (skp) SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN

  4. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat Pajak yang tidak atau kurang bayar Dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% sebln (max 24 bln). Dalam Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, SKPKB dapat Diterbitkan apabila • SPT tidak disampaikan dan telah • disampaikan teguran secara tertulis • Berdasarkan hasil pemeriksaan atau • atau keterangan lain mengenai PPN • atau PPn BM ternyata tidak seharusnya • dikompensasikan • apabila WP tidak melaksanakan pembukuan • dan/atau pencatatan • Dikenakan sanksi administrasi kenaikan: • 50% dr PPh yg tdk/krg dibayar. • 100% dr PPh Potput & PPN/PPn BM yg • tdk/krg dibayar/disetorkan.

  5. S K P K B Dalam jangka Waktu 5 tahun Sanksi Administrasi Kenaikan Sebesar 100% dari Pajak yang Kurang dibayar Ditemukan data baru, termasuk data yang Semula belum terungkap S K P K B T Setelah Lewat Waktu 5 tahun Dipidana karena melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Sanksi Administrasi Bunga Sebesar 48% dari Pajak yang Kurang dibayar

  6. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Lebih Besar Daripada Jumlah Pajak yang terutang, atau Telah Dilakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang S K P LB

  7. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak yang terutang, atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak Ada Kredit Pajak atau Tidak Ada Pembayaran Pajak S K P N

  8. Wajib Pajak Alpa Menyampaikan SPT Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA Tidak dikenakan sanksi Pidana apabila hal tersebut baru pertama kali dilakukan oleh WP dan WP bersedia melunasi Kekurangan Pembayaran pajak yg terutang berikut sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%, DITETAPKAN MELALUI SKP KB. (Pasal 13 A UU KUP)

  9. Berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2% Sebulan Untuk Paling Lama 24 Bulan S T P PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

  10. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga Sanksi Administrasi Berupa denda Sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP S T P Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak

  11. KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI

  12. S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 %

  13. SPTLB (17B)dengan permohonan dalam SPT(Selain WP sebagaimana dalam Pasal 17C dan Pasal 17D) DIPERIKSA SKPKB SKPN SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  14. SPT LBdengan permohonan dalam SPT (Pasal 17 B) LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN SAMPAI SAAT DITERBITKAN SKPLB SKPLB = SPT

  15. Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 17 B) dilanjutkandenganpenyidikandanpenuntutantindakpidana dibidangperpajakan, tetapi diputusbebas/ lepasdarisegala tuntutanhukumberdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukumtetap Tidak dilanjutkan dengan Penyidikan dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN SKPLB DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2% PERBULAN, PALING LAMA 24 BLN

  16. Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN KRITERIA TERTENTU (17C) PPh Jangka Waktu 3 bulan PPN Jangka Waktu 1 bulan Tidak menghendaki SKPPKP DiprosessesuaidenganPasal 17 B Diterbitkan SKPPKP

  17. Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP • WP YANG : • TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT • TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR ) • TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR • DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT ) PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER

  18. WP DENGAN KRITERIA TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

  19. Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DGN PERSYARATAN TERTENTU (17D) PPh Jangka Waktu 3 bulan PPN Jangka Waktu 1 bulan Diterbitkan SKPPKP

  20. SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP • WP: • ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS. • ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. • BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. • PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU

  21. WP DENGAN SYARAT TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

  22. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (Pasal 17 ayat (2)) DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN

  23. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN (Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007) • PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT • PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT • PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT • PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DILAKUKAN TERHADAP PPh TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN DILAKUKAN TERHADAP PPN DAN/ATAU PPnBM DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAKYANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTANTIDAK DAPAT MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

  24. Permohonan ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (Pasal 17 ayat (2) jo PMK 190/2007) PENELITIAN 3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG WAJIB PAJAK DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS S K P L B

  25. ORANG PRIBADI (Psl 17E) BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR

  26. PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK (Pasal 36) Direktur Jenderal Pajak berwenang Karena jabatan atau atas permohonan WP Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar Membatalkan hasil pemeriksaan Pajak atau skp yang dilaksanakan tanpa: 1. Penyampaian SPHP 2. Pembahasan akhir dengan WP Syarat: 1. Tidak diajukan keberatan 2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak 3. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 2 KALI HANYA DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 1 KALI PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN - MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG - SECARA TERTULIS - 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN • SYARAT : • SECARA TERTULIS DLM BHS. INDONESIA • PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT • ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN • WP TELAH MELUNASI PAJAK YANG TERUTANG • SURAT PERMOHONAN DITANDATANGANI OLEH wp

  27. terhadap GUGATAN Pasal 23 (2) UU KUP • Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang • Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak • Keputusan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26 • Penerbitan surat ketetapan pajak atau SK Keberatan yang tidak sesuai prosedur

  28. Keberatan Diajukan atas suatu *)Kecualiatas SKPKB yang diterbitkanberdasarkanPasal 13A UU KUP (PP 80/2007)

  29. Persyaratan Pengajuan Keberatan (Pasal 25) • Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak; • Tertulis dalam Bahasa Indonesia dan di tanda tangani oleh WP atau Kuasa; • Mengemukakan: • jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau dipungut; atau • Jumlah rugi menurut Wajib Pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan; 4. Diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirim skp atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali force mayeur; • Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan • 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) skp, 1 (satu) pemotongan, atau 1 (satu) pemungutan.

  30. Hak WP dalam Pengajuan Keberatan (Pasal 25) • Ataspermintaan, WP diberikanketerangansecaratertulishal-hal yang menjadidasarpengenaanpajak, penghitunganrugi, ataupemotonganataupemungutanpajak. • Jumlahpajak yang belumdibayartertangguhs.d. 1 (satu) bulansejaktanggalpenerbitan SK Keberatan bukanutangpajak. • Bilakeberatanditolakataudikabulkansebagian, WP dikenaidenda 50% darijmlpajakberdasarkan SK Keberatandikurangipajak yang telahdibayar, termasukjikaKeputusanKeberatanmenambahjumlahpajak yang masihharusdibayar. • Bilaajukan banding, denda 50% tidakdikenakan.

  31. CONTOH KEBERATAN Contoh 1: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp100.000.000,00 Contoh 2: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30.000.000,00 Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00 Sanksi Denda (50% X Rp50.000.000) = Rp 25.000.000,00 Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding = Rp 75.000.000,00

  32. Penyelesaian Keberatan(Pasal 26 dan 26 A) • Paling lama 12 bulansejaktanggalsuratkeberatanditerima DJP harusberikeputusan. • Bilajangkawaktutersebutlewat, keberatandianggapdikabulkan. • WP dapatberialasanataupenjelasantambahansebelum SK Keberatanditerbitkan. • Keputusandapatberupamengabulkanseluruhnyaatausebagian, menolak, ataumenambahjmlpajak yang masihharusdibayar. • Pembukuan, catatan, data, informasi,atauketerangan lain yang tidakdiberikanpadasaatpemeriksaan, tidakdipertimbangkandalamkeberatankecuali data daninformasi yang padasaatpemeriksaanbelumdiperolehdaripihakketiga. • WajibPajakdapatmencabutpengajuankeberatan yang telahdisampaikankepadaDirekturJenderalPajaksebelumtanggalditerima SPUH olehWajibPajak.  tidakdapatajukanPasal 36 UU KUP

  33. Permohonan Banding(Pasal 27) Diajukan: • hanyakepadabadanperadilanpajak. • terhadap SK Keberatan. • secaratertulisdalamBahasa Indonesia. (denganalasan yang jelas) • 3 bulansejak SK Keberatanditerima. • dilampirisalinan SK Keberatan.

  34. Hak & Kewajiban WPdalam Pengajuan Permohonan Banding(Pasal 27) • Pengajuanbanding menundajatuh tempo pelunasanpajak yang belumdibayarsampai 1 bulansejakterbitputusanbanding. • Jumlahpajak yang diajukan banding belummerupakanutangpajaksehinggatidakditagihdengansuratpaksa. • Apabilapermohonan banding ditolak, dikenaidendasebesar 100% daripajak yang belumdilunasi. • WajibPajakberhakmemperolehketerangansecaratertulismengenaidasarkeputusankeberatan.

  35. CONTOH BANDING Contoh: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00 Mengajukan Banding (Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps.27 (5a) Putusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 65.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) = Rp 35.000.000,00 Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) = Rp 35.000.000,00 Harus Dilunasi = Rp 70.000.000,00

  36. Peninjauan Kembali • PutusanPengadilanPajakmerupakanputusanakhirdanmempunyaikekuatanhukumtetap. • PeninjauanKembali (PK) diajukankepadaMahkamahAgung. • Permohonan PK: - hanyadapatdiajukan 1 kali. • tidakmenangguhkanataumenghentikanpelaksanaanputusanPengadilanPajak. • Dapatdicabutsebelumdiputus tidakdapatdiajukanlagi.

  37. Permohonan PK Hanyadapatdiajukanberdasarkanalasan: • ApabilaputusanPengadilanPajakdidasarkanpadasuatukebohonganatautipumuslihatpihaklawan yang diketahuisetelahperkaranyadiputusataudidasarkanpadabukti-bukti yang kemudianoleh hakim pidanadinyatakanpalsu; • Apabilaterdapatbuktitertulisbaru yang pentingdanbersifatmenentukan, yang apabiladiketahuipadatahappersidangandiPengadilanPajakakanmenghasilkanputusan yang berbeda; • Apabilatelahdikabulkansuatuhal yang tidakdituntutataulebihdaripada yang dituntut, kecuali yang diputusberdasarkanPasal 80 ayat (1) huruf b dan c; • Apabilamengenaisuatubagiandarituntutanbelumdiputustanpadipertimbangkansebab-sebabnya; atau e. Apabilaterdapatsuatuputusan yang nyata-nyatatidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

  38. Pengajuan Permohonan PK Diajukan: • Paling lambat 3 bulansejakdiketahuinyakebohonganatautipumuslihatatausejakputusan Hakim pengadilanpidanamemperolehkekuatanhukumtetap. (untukhuruf a diatas) • Paling lambat 3 bulansejakditemukansurat-suratbukti yang haridantanggalditemukannyaharusdinyatakandibawahsumpahdandisahkanolehpejabat yang berwenang. (untukhuruf b diatas) • Paling lambat 3 bulansejakputusandikirim. (untukhuruf d danhuruf e diatas)

  39. Putusan PK • 6 bulan sejak permohonon PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara biasa. • 1 bulan sejak permohonan PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara cepat.

  40. Akhirpresentasi

More Related