1 / 11

Press Conference

Press Conference. 11 Januari 2011. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. LATAR BELAKANG. 8 Instruksi Menteri Keuangan Maret 2010. Merebaknya kasus-kasus perpajakan ( Gayus , Bahasyim , dll ). 1. Melaksanakan penelitian harta kekayaan pejabat DJP

haile
Download Presentation

Press Conference

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Press Conference 11 Januari 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

  2. LATAR BELAKANG

  3. 8 InstruksiMenteri Keuangan Maret 2010 Merebaknyakasus-kasusperpajakan (Gayus, Bahasyim, dll) 1. Melaksanakan penelitian harta kekayaan pejabat DJP 2. Melaksanakan pemeriksaan/investigasi pejabat DJP di Dit. Keberatan dan Banding yang terkait dengan pekerjaan GT 3. Melaksanakan kerjasama dengan PPATK untuk penyampaian transaksi keuangan pejabat DJP yang tidak wajar 4. Melaksanakan kerjasama dengan MA dan KY dalam perbaikan Peradilan Pajak 5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pengawas Perpajakan untuk evaluasi dan kajian proses kebijakan dan administrasi pajak yang rawan korupsi 6. Melaksanakan kampanye secara massive whistle blower dan saluran pengaduan wajib pajak 7. Membuat ketentuan tentang penanganan dini terhadap pelanggaran pegawai DJP 8. Mempercepat implementasi penilaian kinerja individu Latar Belakang - 1

  4. Langkah Kemenkeu: Mengindentifikasi dan menguraikan masalah-masalah Menyusun strategi dan program solusi Diskusi dan masukan dari KADIN, HIPMI, Asosiasi, JJC, Komwas Perpajakan, Lembaga-lembaga donor Pengarahan Presiden kepada pejabat DJP di Istana Merdeka 21 Juli 2010 Dalam bentuk 4 Direktif Presiden : 1. Menghentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan 2. Meningkatkan kinerja dan capaian 3. Menteri Keuangan agar memberikan dukungan dan bantuan penuh serta memfasilitasi upaya peningkatan kinerja 4. Kepala UKP4 agar melakukan pemantauan terhadap 3 instruksi di atas Pencanangan Crash Program Perpajakan 6 Agustus 2010 Pelaporan Crash Program Perpajakanke UKP4 BagiandariTransformasiKelembagaanKementerianKeuangan Latar Belakang - 2

  5. CRASH PROGRAM PERPAJAKAN 6 AGUSTUS 2010

  6. Proses Bisnis DJP Tata Nilai dan Budaya Kerja PelayananPerpajakan Ekstensifikasi Pelaporan Pelayanan, PenyuluhandanEdukasi Pendaftaran Pembayaran Pengolahan SPT dan Data PengawasandanPenegakanHukum PengawasanKepatuhan Pemeriksaan Penyidikan Banding Penagihan Keberatan Kebijakan ORGANISASI & HUMAS ANGGARAN SDM TIK

  7. Permasalahan Utama Tata Nilai dan Budaya Kerja Belum terbentuknya tata nilai dan budaya kerja yang kuat Ekstensifikasi Banyak penduduk yang seharusnya ber-NPWP belum terdaftar Pemeriksaan Keberatan Banding PengawasanKepatuhan Governance Pemeriksaan Lemah Rendahnya Tax Ratio Proses Keberatan Belum Memberikan Rasa Keadilan Kepada WP Pada proses Banding, DJP masih sering kalah di Pengadilan Pajak SDM TIK Organisasi Struktur Organisasi Belum Seluruhnya Menampung Dinamika Tupoksi DJP Pengelolaan (Manajemen) SDM Tidak Optimal Kualitas Pengelolaan TIK (Maturity Level) Masih Rendah 7

  8. Crash Program Perpajakan 9 permasalahan utama Crash Program Perpajakan 64 strategi 128 program solusi 73 program prioritas 2010

  9. Perkembangan Crash Program Perpajakan(Per 31 Desember 2010)

  10. PaketKebijakanPerpajakanJanuari 2011 Pemisahan fungsipembuatankebijakan dari DJP ke BKF PMK pelaksanaan Pasal 36A KUPyaitu penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugasnya MoU antara DJP dengan InstitutAkuntanPublikIndonesia (IAPI) Kebijakan PPN untuk kesetaraan perlakuan film impor dan nasional (SE-03/PJ/2011 tentangPajakPenghasilanatasPenghasilanBerupaRoyaltidanPerlakuanPajakPertambahanNilaiatasPemasukan Film Impor) PP Nomor 93 Tahun 2010 tentangSumbanganPenanggulanganBencanaNasional, Litbang, FasilitasPendidikan, Olah Raga, danInfrastrukturSosial PP Nomor 94 Tahun 2010 tentangPenghitunganPenghasilanKenaPajakdanPelunasanPPhDalamTahunBerjalan yang memberikandasarhukumkepadaMenteriKeuanganuntukmengeluarkanfasilitaspembebasanPPh Penyederhanaan prosedur pembebasan PPh 22 Impor atas imporbarang Perlakuan perpajakan untuk penyederhanaan birokrasi dalam penyaluran bantuan, hibah, sumbangan (pelimpahan wewenang kepada Dirjen Bea Cukai) Paket Kebijakan PerpajakanJanuari 2011

  11. Terima Kasih KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

More Related