1 / 18

Fasilitas Fiskal bagi Instansi / Lembaga Pemerintah 10 Oktober 2012

Fasilitas Fiskal bagi Instansi / Lembaga Pemerintah 10 Oktober 2012. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Fasilitas Fiskal. Fasilitas Fiskal ( cont’d ). Fasilitas Fiskal ( cont’d ). Pasal 25 ayat (1) UU Kepabeanan.

ham
Download Presentation

Fasilitas Fiskal bagi Instansi / Lembaga Pemerintah 10 Oktober 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FasilitasFiskalbagiInstansi/LembagaPemerintah10 Oktober 2012 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan

  2. FasilitasFiskal

  3. FasilitasFiskal(cont’d)

  4. FasilitasFiskal(cont’d)

  5. Pasal 25 ayat (1) UU Kepabeanan barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; buku ilmu pengetahuan; barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

  6. Pasal 25 ayat (1) UU Kepabeanan barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; barang pindahan; barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;

  7. Pasal 25 ayat (1) UU Kepabeanan obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian; barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

  8. Pasal 26 ayat (1) UU Kepabeanan barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;

  9. Pasal 26 ayat (1) UU Kepabeanan barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

  10. Agenda Pembahasan Fasilitas Fiskal bagi Instansi Pemerintah: • Proyek Pemerintah; • Penelitian dan Riset; • Kepentingan Umum.

  11. Dasar Hukum • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentangPemberian Pembebasan Bea Masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

  12. Proyek Pemerintah

  13. Proyek Pemerintah (cont’d)

  14. Penelitian dan Riset

  15. Penelitian dan Riset (cont’d)

  16. Kepentingan Umum

  17. Kepentingan Umum (cont’d)

  18. terima kasih

More Related