1 / 94

Slide 6 Rekonsiliasi Fiskal

Slide 6 Rekonsiliasi Fiskal. Dwi Martani Slide by : Jayu Pramudya Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. 3. 4. Pajak Perusahaan. Kasus dan Ilustrasi. Konsep Rekonsiliasi. Rincian Item Rekonsiliasi. Sistematika. Pajak Perusahaan. Pajak Perusahaan (1).

kellan
Download Presentation

Slide 6 Rekonsiliasi Fiskal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Slide 6RekonsiliasiFiskal DwiMartani Slide by : Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI

  2. 1. 2. 3. 4. Pajak Perusahaan KasusdanIlustrasi KonsepRekonsiliasi Rincian Item Rekonsiliasi Sistematika

  3. Pajak Perusahaan

  4. Pajak Perusahaan (1) • Pajak atas Penghasilan Perusahaan • Dibayar langsung oleh perusahaan. • Angsuran pajak (PPh 25). • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29). • Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23). • Diungkapkan di Laporan Laba Rugi sehinggamempengaruhi jumlah beban pajak;sertadi LaporanPosisiKeuangan(Utang pajakatauPajak dibayar dimuka). • Kewajiban Memotong Pajak Pihak Lain (WithholdingTax) • Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (PPh21, 23, 26). • PPN atas penyerahan BarangatauJasa Kena Pajak (BKP/ JKP). • Diungkapkandi LaporanPosisiKeuangansebagai Utang pajakatauPajak dibayar dimuka;namuntidakmempengaruhiLaporanLabaRugi.

  5. Pajak Perusahaan (2) • Pajak Lainnya • PPN • PPnBM. • PBB Dikenakanatastanahdanbangunan, dibayarsetiaptahun. • Bea PengalihanHakatasTanah danBangunan(BPHTB). Dikenakanpadapembelisaatmelakukanpengalihanhak. menambahhargaperolehandaritanahdanbangunan yang dibeli. • PajakDaerah (misalkanPajakReklame). • Bea Materai.

  6. Pajak Perusahaan yang Diangsur (PPh 25) • Perusahaan setiapbulanharusmengangsurpajak. • Angsurandiperhitungkandaripajaktahunsebelumnya (untukperusahaanbaruadacaraperhitungansendiri) • Angsuranpajakakandicatatsebagaipembayaranpajakdimukadanakandiperhitungkandalampajakakhirtahun Pajakdibayar di mukaPPh 25 2.000.000 Kas 2.000.000

  7. Pajak Perusahaan DipotongPihak Lain • PajakFinal • Tidakbolehdiperhitungkansebagaikreditpajakdanpenghasilantersebuttidakdimasukkandalam SPT. • Seringtidakdimasukkandalampencatatansehinggaakandicatatpendapatansebesarnilaisetelahpajak. • Misaluntukpendapatanbungadepositoseringlangsungdimasukkansetelahpajak. • Pajaktidak final • PotonganpajakdimasukkansebagaikreditpajakdanpenghasilannyadimasukkandalamSPT. • Pajak yang dibayardicatatsebagaipembayaranpajakdimuka. Kas 940.000 Pajakdibayar di mukaPPh 23 60.000 Pendapatansewa 1.000.000

  8. PajakPenghasilanPihakKetiga • Pajak yang dipotongbukanmerupakanpajakperusahaan, melainkanpajakpihakketiga. • Pihakketigadapatmengkreditkanpajak yang telahdipotongjikapajak yang dipotongbukanpajak final. • Pencatatan yang dibuatsaatmemotongpajak Bebangaji 1.000.000 UtangPPh 21 karyawan 50.000 Kas 950.000 • Perusahaan harusmenyetorkandanmelaporkanpajak yang dipotong.

  9. PPN (1) • PPN dikenakanatassetiappenyerahanbarangkenapajak yang dilakukanolehPengusahaKenaPajak. • PPN dikenakanpadasetiap level distributor • PPN akanditambahkandarihargajual, sehinggajumlah yang dibayarolehkonsumenadalahhargajualditambahdengan PPN. • PPN yang dibayarolehkonsumenakandicatatsebagai PPN keluaran. • Pencatatansaatpenjualan: Piutangdagang330.000 Penjualan 300.000 PPN keluaran30.000

  10. PPN (2) • Ketikamelakukanpembelianbarangataubarang yang yangdipergunakanuntukproduksi, perusahaanharusmembayar PPN kepadasupplier. • PPN yang dibayarkanpadasaatpembeliandisebutsebagai PPN masukan. • Pencatatan yang dilakukanpadasaatmelakukanpembelian Pembelian/ Persediaan 200.000 Pajakmasukan 20.000 Utangdagang/ Kas 220.000

  11. PPN (3) • Tidaksemuapajakmasukanbolehdikreditkan. • Jikapajakmasukan yang tidakdapatdikreditkanakanlangsungdicatatmenambahhargaperolehanaktiva. • MisalnyaPPN masukanataspembeliankendaraandireksi. • PPN yang dibayarolehperusahaanadalahselisihataspajakkeluarandenganpajakmasukan. • Pajakkeluaran > pajakmasukan = perusahaanharusmembayar • Pajakkeluaran < pajakmasukan = perusahaandapatmemintarestitusiataukompensasi (diperhitungkanpadapajakperiodeberikutnya). • PPN dibayardandilaporkanuntuksetiapmasa (bulan, maksimal 3 bulan), yaitupadatgl 15 dan 20 padamasaberikutnya.

  12. PPN (4) • Pencatatan yang dilakukanpadasaatpengakuanutang: PPN keluaran 30.000 PPN masukan 20.000 Utang PPN 10.000 • Pencatatan yang dilakukanpadasaatpembayaranutang: Utang PPN 10.000 Kas 10.000 • Jika PPN masukanlebihbesarperusahaanmengajukanpermohonanuntukrestitusi. Fiskusakanmelakukanpemeriksaansebelummengabulkanpermohonanrestitusi.

  13. PPnBM • Dikenakanhanyasatu kali yaitupada : • Produsenpenghasilbarangmewah. • Importirbarangmewah. • PPnBMtidakbolehdikreditkandenganpajak yang lain. • PPnBMakanditambahkandarihargajual yang telahditetapkanolehprodusenatauimportir • Jumlahpajak yang dibayarolehpembeliakandicatatsebagaiutangPPnBM. • UtangPPnBMdibayarkankekasnegaradandilaporkankepadafiskus.

  14. KonsepRekonsiliasi

  15. HakikatRekonsiliasi

  16. TeknikRekonsiliasi Di duniapraktik, teknikrekonsiliasi yang lebihbanyakdigunakan. UntukmemenuhikebutuhanCatatanAtasLaporanKeuangan, koreksiataspendapatandanbebandiklasifikasikanataskoreksipositifdannegatif.

  17. Trade Off Akuntansi - Perpajakan TingginyaLaba

  18. LatarBelakangPerbedaan Akuntansidanpajakditetapkanolehotoritas yang berbedadandengantujuan yang berbeda. Perbedaanantaraakuntansidanpajaktidakhanyaterjadi di Indonesia namunjugaterjadi di negaralain. Penelitianpajakterkait Book Tax Gap. • ApapenyebabBTG. • Apaakibatterjadinya BTG  Persistensilaba, persistensi return, nilaiinformasidariBTG. • Apakah BTG dapatdianggapsebagaialatuntukmelakukanearning management.

  19. KerangkaPerbedaan PSAK Undang-Undang Akuntansi Pajak Perbedaan Permanen Temporer Penelitian: Book Tax Gap Effective Tax Rate Pajak Tangguhan: • Aktiva/Utang • Beban/Pendapatan

  20. MacamPerbedaan

  21. LangkahPenyesuaianPerbedaan

  22. Rincian Item Rekonsiliasi

  23. PenghasilanBukanObjekPajak (1) Pasal4 Ayat (3) UU PPh Bantuanatausumbangan, zakat yang diterimaolehbadan/ lembagaamil zakat yang disahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerima zakat yang berhakatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaolehlembagakeagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerimasumbangan yang berhak, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah; Hartahibahan yang diterimaolehkeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan, badanpendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak-pihak yang bersangkutan;

  24. PenghasilanBukanObjekPajak (2) Pasal4 Ayat (3) UU PPh Warisan; Harta, termasuksetorantunai, sebagaipenggantisahamatausebagaipenggantipenyertaan modal; Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ ataukenikmatandariWajibPajakataupemerintah, kecuali yang diberikanolehbukan WP, WP yang dikenakanpajaksecara final atau WP dengan Norma PenghitunganKhusus(deemed profit); Pembayarandariperusahaanasuransikepada orang pribadisehubungandenganasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa;

  25. PenghasilanBukanObjekPajak (3) Pasal4 Ayat (3) UU PPh Dividenataubagianlaba yang diterimaataudiperoleh PT sebagai WP dalamnegeri, koperasi, badanusahamiliknegara, ataubadanusahamilikdaerah, daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanbertempatkedudukan di Indonesia dengansyarat: Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan; dan Bagiperseroanterbatas, badanusahamiliknegaradanbadanusahamilikdaerahyang menerimadividen, kepemilikansahampadabadan yang memberikandividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) darijumlah modal yang disetor; Iuranyang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenteriKeuangan, baik yang dibayarolehpemberikerjamaupunpegawai;

  26. PenghasilanBukanObjekPajak (4) Pasal4 Ayat (3) UU PPh Penghasilandari modal yang ditanamkanolehdanapensiundalambidang-bidangtertentu yang ditetapkandenganKeputusanMenteriKeuangan; Bagianlaba yang diterimaataudiperolehanggotadariperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi, termasukpemegang unit penyertaankontrakinvestasikolektif; Penghasilanyang diterimaataudiperolehperusahaan modal venturaberupabagianlabadaribadanpasanganusaha yang didirikandanmenjalankanusaha di Indonesia, dengansyaratbadanpasanganusahatersebut: Merupakanperusahaanmikro, kecil, menengah, atau yang menjalankankegiatandalamsektor-sektorusaha yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan Sahamnyatidakdiperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

  27. PenghasilanBukanObjekPajak (5) Pasal4 Ayat (3) UU PPh Beasiswayang memenuhipersyaratantertentu yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkan PMK; Sisalebih yang diterimaataudiperolehbadanataulembaganirlaba yang bergerakdalambidangpendidikandan/ ataubidangpenelitiandanpengembangan, yang telahterdaftarpadainstansi yang membidanginya, yang ditanamkankembalidalambentuksaranadanprasaranakegiatanpendidikandan/ ataupenelitiandanpengembangan, dalamjangkawaktu paling lama 4 (empat) tahunsejakdiperolehnyasisalebihtersebut, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan Bantuanatausantunan yang dibayarkanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosialkepadaWajibPajaktertentu, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan.

  28. Non Deductible Expenses (1) • Pasal9 Ayat (1) UU PPh • Biaya yang tidakdapatdikurangkan (non deductible) ataspenghasilanbruto, meliputi: • Pembagianlabadengannamadandalambentukapapun; • Biayayang dibebankanuntukkepentinganpribadipemegangsaham, sekutu, anggotaatauanggota; • Pembentukandanacadangan, kecuali: • Cadanganuntukjenisusahatertentuyang ditetapkan KMK; • Cadanganuntukusahaasuransi; • Cadanganjaminansosialdibentuk BPJS; • Cadanganpenjaminan yang dibentuk LPS; • Cadanganbiayareklamasiuntukusahapertambangan; • Cadanganbiayareforestasiuntukusahakehutanan; • Cadanganbiayapenutupandanpemeliharaantempatlimbahindustriuntukusahapengelolaanlimbah;

  29. Non Deductible Expenses (2) • Pasal9 Ayat (1) UU PPh • Premiasuransikesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, danasuransibeasiswayang dibayaroleh WP orang pribadi; • Penggantian/ imbalanataspekerjaan/jasa yang diberikandalambentuknaturadankenikmatan, kecuali: • Penyediaanmakanandanminumanbagiseluruhpegawai; • Diberikan di daerahtertentuataudiberikanberkaitandenganpelaksanaanpekerjaansebagaimanaditetapkan KMK; • Jumlahyang melebihikewajaran yang dibayarkankepadapemegangsahamataupihak yang mempunyaihubunganistimewa; • Harta yang dihibahkan, bantuan, atausumbangan, selainsumbangan yang ditetapkansebagaideductible expense sertaselainsumbangankeagamaan yang bersifatwajibkepadalembaga yang dibentukataudisahkanpemerintah; • Pajakpenghasilan;

  30. Non Deductible Expenses (3) • Pasal9 Ayat (1) UU PPh • Biaya yang dibebankan/ dikeluarkanuntukkepentinganpribadi WP atau orang yang menjaditanggungan; • Gajianggotapersekutuan, firma, atauperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham; • Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

  31. Non Deductible Expenses Lain

  32. PenghasilanDikenaiPPh Final Pasal4 Ayat (2) UU PPh • Penghasilanberupabungadepositodantabunganlainnya, bungaobligasidansuratutangnegara, danbungasimpanan yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotakoperasi orang pribadi; • Penghasilanberupahadiahundian; • Penghasilandaritransaksisahamdansekuritaslainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkan di bursa, dantransaksipenjualansahamataupengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangannya yang diterimaolehperusahaan modal ventura; • Penghasilandaritransaksipengalihanhartaberupatanahdan/ataubangunan, usahajasakonstruksi, usahareal estate, danpersewaantanahdan/ataubangunan; dan • Penghasilantertentulainnya, yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

  33. KasusdanIlustrasi

  34. Ilustrasi6.1Perseroan Terbatas (1) PT. Arkeikummerupakanperusahaan yang bergerak di bidangwholesaling danretailing bagisegmenkonsumenbisnismaupunsegmenkonsumenakhir. PT. Arkeikummerupakanperusahaan yang 45% sahamnyadimilikiolehpublikdandiperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Perusahaan melaksanakanpembukuanterkaitkegiatanakuntansinya. Berikutmerupakan data yang diperolehataslaporankeuangan PT. Arkeikum di tahun 2012.

  35. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(2) • Soal:

  36. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(3) • Soal:

  37. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(4) • Soal:

  38. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(5) • Berikutmerupakanketerangan yang menjelaskanperincianberbagaielemen yang terdapat di laporankeuangan PT. Arkeikum. • Perusahaan mencatatpenjualanberdasarprinsipakrual. Atasjumlahtercantum, terdapatnilaipendapatansebesarRp 650.000.000,00 ataspenjualanmerchandise Olimpiade 2012 yang diharapkanhanyaakanterjadi di tahunpenyelenggaraan event olahragatersebut. • Returdandiskonpenjualandicatatketikaserahterimabarangtelahdilakukan. • Persediaanbarangdagangandicatatdenganmetode FIFO. • Atasgajidan bonus pegawaitetapbidangpemasaran, Rp 1.300.000.000,00 diberikandalambentukgajibulanandansisanyadalambentuk bonus tahunan. • Atastunjanganpajakpenghasilan, Rp 32.500.000,00 diberikanbagipegawaidengan level supervisor, sedangkansisanyadiberikanbagipegawaidengan level manajerdandirektur. • Atasbiayapendidikankaryawanbidangpemasaran, Rp 175.000.000,00 diberikansebagaitunjangancutipenggantigajibulanan. • Atasbiayapromosidaniklan, 25% di antaranyadiwujudkanmelaluisampling produksecaracuma – cumakepadakonsumenakhir.

  39. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(6) • Atasbiayajamuanmakan, Rp 180.000.000 telahdilengkapidaftarnominatifpenerimasecaralengkap. • Atasbiayatelepon, air, danlistrikbidangpemasaran, meliputiRp 334.250.000,00 untukbiaya air danlistrik. SeperempatdaribiayatelepondianggarkandalambentukpenyediaanpulsabagiDirekturPemasaran, seperempat lain dianggarkanataspembelianperangkat PDA barubagisalesperson. • Atasbiayapenyusutanbidangpemasaran, meliputipenyusutandenganmetodegarislurusatas: • Telepongenggamdirektur, dibelitahun 2011 dengannilaitercatatRp 25.000.000, disusutkanselama 5 tahun. Sesuaiperaturanpajaktermasukasetkelompok 1. • Smartphone bagisalesperson yang berdinas di luarlapangan, dibelitahun 2009 dandisusutkanselama 4 tahundansesuaiperaturanpajaktermasukasetkelompok 1. • PDA barubagisalesperson yang dibeli di akhirJunitahun 2012, disusutkandenganmasamanfaat 2 tahun, dansesuaiperaturanpajaktermasukasetkelompok 1. • Atasbiayabahanbakardantolbidangpemasaran, separuh di antaranyadialokasikanbagiDirekturPemasaran.

  40. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(7) • Atas honorarium dankomisipegawaitidaktetap, termasukpembayaransenilaiRp 786.542.000,00 kepadamantanpegawai yang masihdimanfaatkanjasanyasecaralepas. • Atasbiayasewakantor, meliputipembayaranbagikurun 30 bulandandibayarkan di bulanJanuari 2012. • Biayapenyusutanbidang G&A meliputipenyusutandenganmetodegarislurusatas: • Gedungpabrik lama dengannilaikapitalisasiawalRp 13.850.000.000,00 yang diperolehtahun 1990 dandisusutkandenganmasamanfaat 25 tahun. • KendaraanniagabagikeperluandistribusidengannilaikapitalisasiawalRp 6.000.000.000,00 yang diperolehtahun 2008 dandisusutkandenganmasamanfaat 10 tahun. Peraturanperpajakanmenggolongkanasetkedalamkelompok 2. • KendaraandinasbagiDirekturUtamadengannilaikapitalisasiawalRp 2.400.000.000,00 yang diperolehakhir September 2012 dandisusutkandenganmasamanfaat 6 tahun. Peraturanperpajakanmenggolongkanasetkedalamkelompok 2. • Atasroyalti, merupakanpembayaranbagisuatuperusahaan di luarnegeri. Di dalamnyatermasukbebanPPh 26 yang ditanggung PT. Arkeikum.

  41. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(8) • Atasbiayapenghapusanpiutang, senilaiRp 3.763.480.000,00 telahdiberitahukankepadaDitjenPajak, namunRp 500.000.000,00 di antarajumlahterlaportersebutbelumdidaftarkanke BUPLN. • Atasbiayapemeliharaankendaraan, Rp 10.000.000,00 merupakanbiayapemasangansistemkeamanan di kendaraanDirekturUtama. • Atasbiayabahanbakardantolbidang G&A, 15% di antaranyadialokasikanbagiDirekturUtama. • Atasbiayariset, 50% di antaranyaditenderkandandilaksanakan di luar Indonesia. • Atasdividen PT. Negarakertagama, separuhnyaberasaldarilabaditahan. PT. Arkeikummemilikiproporsikepemilikan 35%. • Atasdividen PT. Sutasoma, seluruhnyadiberikandalambentukinstrumeninvestasi. PT. Arkeikummemilikiproporsikepemilikan 15%. • Atasdividendari Bremen Ag., PT. Arkeikumtelahmencatatnyasecaranettoterhadappajak di luarnegeridengantarif 30%. • Bungasebesar 8% p.a. atasdeposito PT. Arkeikumdibayarkan di akhirtahun. Pokokdepositobernilaitetapsepanjangtahun.

  42. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(9) • Bungapinjamansebesar 12% p.a. dibayarkan di akhirtahun, dengannilaipokokpinjamanbernilaitetapsepanjangtahun. • Sumbangandiberikanuntukpembangunanpantiasuhanrubuh di sekitarperusahaandanpengadaansaranabermain di dalamnya. • Biaya lain – lain tidakmemenuhiketentuanperpajakansebagai deductible expense. • Kreditpajak yang telahdipotongpihak lain meliputi: • PPh 22 atasimpordengan DPP PPN Rp 21.750.000.000,00. Perusahaan telahmemiliki API atasimportersebut. • PPh 23 yang dipotongpihak lain, sebesarRp 631.250.000,00. • AngsuranPPh 25 yang telahdibayar, sebesarRp 855.750.000,00. • STP PPh 25 sebesarRp 451.500.000,00 termasukdendaRp 35.500.000,00.

  43. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(10) • Pertanyaan : • Bagaimanakahrekonsiliasifiskalditetapkanatas PT. Arkeikum? • BerapakahbesarPPhterutangdankreditpajak di periodeberjalan? • Berapakahpajakkurang (lebih) bayar di periodeberjalan? • BerapakahangsuranPPh 25 per bulan yang seharusnyadibayarkan di periodemendatang?

  44. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(11) • Jawaban: • a.

  45. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(12) • Keterangan: • Koreksipositifatasbiayatelepon, air, danlistrikbidangpemasaran • = 50% Biayapulsadirektur + Pembelian PDA yang seharusnyadikapitalisasi • = 50% * ¼ * 400.000.000 + ¼ * 400.000.000 • = 50.000.000 + 100.000.000 • = 150.000.000 • Penyusutanbidangpemasaranmenurutakuntansi • = 20% * 25.000.000 + Penyusutansmartphone + 6/12 * 50% * 100.000.000 • = 5.000.000 + Penyusutansmartphone + 25.000.000 • = 30.000.000 + Penyusutansmartphone

  46. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas(13) • Keterangan: • Penyusutanbidangpemasaranmenurutfiskal • = 50% * 25% * 25.000.000 + Penyusutansmartphone + 6/12 * 25% * 100.000.000 • = 3.125.000 + Penyusutansmartphone + 12.500.000 • = 15.625.000 + Penyusutansmartphone • Koreksipositifataspenyusutanbidangpemasaran • = Penyusutanmenurutakuntansi - Penyusutanmenurutfiskal • =(30.000.000 + Penyusutansmartphone) - (15.625.000 + Penyusutansmartphone) • = 14.375.000

  47. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas (14) • Jawaban : • a.

  48. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas (15) • Keterangan: • Koreksipositifatasbiayasewakantor • = Proporsibiayasewadibayar di mukan • = 18/30 * 1.633.500.000 • = 980.100.000 • Penyusutanbidang G&A menurutfiskal • = Penyusutankendaraanniaga + Penyusutankendaraandirektur • = 12,5% *6.000.000.000 + 50% * 3/12 * 12,5% * 2.400.000.000 • = 750.000.000 + 37.500.000 • = 787.500.000 • Gedungpabrik lama tidakdisusutkanmenurutfiskal, sebabtelahmelewatibatasmasamanfaatfiskalselama 20 tahun.

  49. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas (16) • Keterangan: • Koreksipositifataspenyusutanbidang G&A • = Penyusutanmenurutakuntansi- Penyusutanmenurutfiskal • = 1.254.000.000 - 787.500.000 • = 466.500.000 • Koreksipositifatasbiayaroyalti • = BebanPPh 26 yang tidakbolehdibebankan • = 20% / 120% * 660.000.000 • = 110.000.000

  50. Ilustrasi 6.1Perseroan Terbatas (17) • Jawaban : • a.

More Related