Undang-undang Dasar 1945

1. Undang-undang Dasar 1945 Catur Apriyani Qudsi Ayu Sekar K Rahma Ivani Subhan Fathah

2. Pengertian, Kedudukan, Sifat danFungsi UUD 1945 Pengertian Hukum Dasar • UUD bukanlah hukum biasa, karena merupakan sumber hukum dari setiap produk hukum. • UUD 1945 adalah hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di NKRI. • Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. • UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis. • Selain hukum dasar tertulis, juga berlaku hukum dasar tidak tertulis.

3. Pengertian UUD 1945 Naskah awal, yang terdiri dari: • Pembukaan UUD 1945 • Batang tubuh UUD 1945 Terdiri dari: 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan berisi 2 bagian pokok, yaitu: 1. Sistem Pemerintahan Negara 2. Hub. Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. • Penjelasan UUD 1945 Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR-RI

4. Kedudukan UUD 1945 • Hukum Dasar tertulis 1. Sebagai norma hukum - UUD 1945 bersifat mengikat. - Berisi norma-norma 2. Sebagai hukum dasar - UUD 1945 merupakan sumber hukum - Sebagai alat kontrol • Hukum Dasar tidak tertulis : Konvensi

5. Sifat UUD 1945 • Singkat 1. UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal. 2. UUD 1945 memuat aturan-aturan poko saja. • Supel (elastis) 1. Dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Aturan yang menyelanggarakan aturan pokok diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabutnya.

6. Fungsi UUD 1945 • Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. • Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.

7. Makna pembukaan UUD 1945 • Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. • Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. • Mengandung nilai-nilai : - Universal - Lestari

8. Makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945 • Alinea Pertama - Mengungkapkan suatu dalil obyektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. - Mengungkapkan pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. • Alinea Kedua - Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. - Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. • Alinea Ketiga - Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atasProklamasi kemerdekaan. - Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Alinea Keempat - Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. - Menegaskan bahwa bangsa Indonesia menpunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. - Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik. - Menegaskan bahwa negara Indonesia mempinyai dasar falsafah Pancasila.

9. Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 • Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III Pancasila). • Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V Pancasila). • Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV Pancasila). • Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila I dan II Pancasila).

10. Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 • Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. • Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila.

11. Tujuh Kunci Pokok sistem Pemerintahan Negara RI • Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. • Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. • Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR. • Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. • Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

12. Kelembagaan Negara • Lembaga tertinggi negara adalah MPR, pemegang dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. • Lembaga tinggi negara - Presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dan mendataris MPR. - DPR, sebagai wakil rakyat yang memili fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. - DPA, sabagai penasihat presiden. - BPK, sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. - MA, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

13. Hubungan Negara Dengan Warga Negara dan HAM Menurut UUD 1945 • Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia. • Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI. • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. • Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

14. Lambang-lambang Persatuan Indonesia • Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. • Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia. • Lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. • Lagu Kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya.

15. Perubahan UUD 1945 • Untuk merubah UUD 1945 sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. • Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

16. Kedudukan Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan • Dengan dikukuhkannya Dekrit Presiden 5Juli 1959, tentang berlakunya kembali UUD 1945, pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tidak berlaku lagi. • Kecuali Pasal II aturan Peralihan yang berbunyi : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.