UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

1. UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA

2. TUJUAN UTAMA UU ASN Meningkatkan: • IndependensidanNetralitas • Kompetensi • Kinerja/ ProduktivitasKerja • Integritas • Kesejahteraan • KualitasPelayananPublik • Pengawasan Dan Akuntabilitas ASN

3. PRINSIP DASAR UU ASN Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena. Sistem Merit adalahkebijakandanManajemenASN yang berdasarkanpadakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secaraadildanwajardengan tanpamembedakanlatarbelakangpolitik, ras, warnakulit, agama, asalusul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, ataupunkondisikecacatan.

4. PERBEDAAN STRUKTUR

5. ASN SEBAGAI PROFESI • Memilikistandarpelayananprofesi • Memilikidanmenegakkankodeetikdankodeperilakuprofesi • Memilikisistempendidikandanpelatihanprofesi • Memilikistandarsertifikasiprofesi • Memilikiorganisasiprofesi yang independen Pasal 126 RUU ASN

6. PEGAWAI ASN 1. PNS (Pasal 1butir 3 & Pasal7) 2. PPPK (Pasal1butir 4 & Pasal 7) Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Melaksanakan tugas pemerintahan. • Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan. • berkedudukansebagaiunsuraparaturnegara • melaksanakankebijakan yang ditetapkanolehpimpinan • harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

7. JABATAN ASN Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Jabatan ASN tertentudapatdiisidariprajurit TNI dananggotaPolri

8. HAK PEGAWAI ASN PNS PPPK PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. • PNS berhak memperoleh: • gaji, tunjangan, dan fasilitas; • cuti; • jaminan pensiun dan jaminan hari tua; • perlindungan; dan • pengembangan kompetensi.

9. PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN • Presidenselakupemegangkekuasaanpemerintahanmerupakanpemegangkekuasaantertinggidalam kebijakan,pembinaan profesi, danManajemen ASN. • Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: • Menteri/Kementerian PANRB; • KASN; • LAN; dan • BKN. Pasal 23 RUU ASN

10. KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA Menteri/Kementerian PANRB BKN Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN ( Mengelola Pegawai ASN ) • Perumusan dan penetapan kebijakan, • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, • Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; KASN LAN Monitoring, evaluasi kebijakan,danrekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit& pengawasanpenerapanasas, kodeetik, dankodeperilaku ASN • Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, • Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN

11. STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN PRESIDEN Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN KEMENTERIAN LNS KEMENPANRB KASN Merumuskan kebijakan Menjaga merit system Monev Seleksi JPT Laporan ke Presiden LAN BKN LPNK Melaksanakan Kajian dan diklat Mengelola pegawai ASN

12. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA • Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27) a. Lembaga Non Struktural • Mandiri, bebas dari intervensi politik 2. Tujuan : (Pasal 28) • menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; • mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI; • mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, dan bebas KKN; • mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; • menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan • mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

13. FUNGSI DAN TUGAS KASN Fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem Merit. Tugas • menjaga netralitas Pegawai ASN; • melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan • melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden. Dalam melakukan tugasnya KASN dapat: • melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah; • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN; • menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; • melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan • melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

14. WEWENANG KASN Wewenang(Pasal 32) • mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT; • mengawasi & mengevaluasipenerapan asas, nilai dasar, kode etik/perilaku; • meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat; • memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan • meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan. Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

15. Tindak Lanjut Keputusan KASN Keputusan KASN: pelanggarankode etik dan kode perilakuPegawai ASN PPK dan PyBwajibmenindaklanjuti Ada pelanggaran Ditindaklanjuti TidakDitindaklanjuti Hasil pengawasan KASN KASN merekomendasikankepadaPresidenuntukmenjatuhkansanksiterhadap PPK danPyB yang melanggarprinsipSistem Meritdanketentuan peraturan perundang-undangan. Tidakadapelangaran • Sanksisebagaimanadimaksudberupa: • peringatan; • teguran; • perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitankeputusan, dan/ataupengembalianpembayaran; • hukumandisiplinuntukPyBsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan; dan • sanksiuntuk PPK, sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.

16. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit: • Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan • Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

17. SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN • KASN, terdiri atas: (Pasal 35) • 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. • 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota • 5 (lima) orang anggota. • Unsur keanggotaan: terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah • Syarat menjadi Anggota KASN • WNI; • setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945; • berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri; • tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik; • mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; • memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen SDM; • berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; • tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan • tidak pernah dipidana penjara.

18. ASISTEN KASN KASN dibantuoleh: • Asisten • PejabatFungsionalkeahlian yang dibutuhkan • Sekretariat Syaratsebagaiasisten KASN: - diangkatdandiberhentikanolehketua KASN berdsrkanpersetujuanrapat KASN; • dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik, manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan,dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen SDM. • tidak sedang menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif. • memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN

19. PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN • Penetapan(Pasal 37 ayat (1)) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi. • Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2)) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. • Pemberhentian :(Pasal 37 ayat (3)) • meninggal dunia;mengundurkan diri;tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; • dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan; atau • menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.

20. Seleksi Anggota KASN Menjamin Netralitas Anggota KASN: • Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN. • Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK. • Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. Tim Seleksi Anggota KASN: • Beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri. • Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan. • Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas. • Melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik. • Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

21. Majelis Kehormatan KASN • KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. • Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud,Presiden membentuk Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku. • Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku terdiri atas: - 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan - memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta - berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

22. Lembaga Administrasi Negara LAN memiliki fungsi: • pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; • pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; • penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; • pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan • melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. LAN bertugas: • meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan; • membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; • merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; • menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait; • memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; • membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan • membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan

23. Kewenangan LAN LAN berwenang: a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; • memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan • mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.

24. BKN BKN memiliki fungsi: • pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; • Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan • penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN. BKN bertugas: • mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; • membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; • membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; • mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN; • menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN; • menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan • mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN

25. Pejabat Pembina Kepegawaian • Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: • Menteri di kementerian; • Pimpinan lembaga di LPNK; • sekretaris jenderaldi sekretariat lembaga negara dan LNS; • gubernur, di provinsi; dan • bupati/walikota, di kabupaten/kota. • Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pejabat yang Berwenang • Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota. • Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. • Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. • Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Manajemen PNS Manajemen PNS meliputi: • penyusunan dan penetapan kebutuhan; • pengadaan; • pangkat dan jabatan; • pengembangan karier; • pola karier; • promosi; • mutasi; • Penilaian kinerja penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiundantabunganharitua; dan perlindungan.

28. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH • Dasar penetapan kebutuhan : • Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. • Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan • Ditetapkan oleh Menteri secara nasional. • Metode:analisis jabatan dan analisis beban kerja (Pasal 56 RUU ASN)

29. PENGADAAN PNS • Dasar pengadaan: - pengisian kebutuhan jabatan yang lowong - sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri • Tahapan : • Perencanaan • Pengumuman lowongan • Pelamaran • Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang) • Pengumuman hasil seleksi • Masa percobaan • Pengangkatan menjadi PNS (Pasal 58)

30. Pangkat dan Jabatan • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. • PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.

31. Pengembangan Karier • dilakukan berdasarkan: • kualifikasi; • Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural); • penilaian kinerja, dan • kebutuhan Instansi Pemerintah. • Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

32. Pengembangan Kompetensi • Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. • Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. • Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

33. PROMOSI PNS • Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” • Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.

34. MUTASI PNS • Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. • Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. • Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. • Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. • Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”. • Pembiayaansebagaidampakmutasidibebankanpada APBN dan APBD.

35. PENILAIAN KINERJA PNS Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. PNS yang penilaiankinerjanyatidakmencapai target kinerjadikenakansanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Penggajian dan Tunjangan PNS • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. • Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. • Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. • PNSdi pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. • Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: • tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja) • tunjangan kemahalan(dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah) • Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD

37. Penghargaan PNS • PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. • Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: • tanda kehormatan; • kenaikan pangkat istimewa; • kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau • kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

38. Pemberhentian PNS PNS diberhentikan dengan hormat karena: • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri; • mencapai batas usia pensiun; • perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat2 (dua) tahun dengan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

39. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: • melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; • dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; • menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

40. Pemberhentian Sementara PNS PNS diberhentikan sementara, apabila: • diangkat menjadi pejabat negara; • diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau • ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

41. Batas Usia Pensiun Batas usia pensiun PNS yaitu: • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

42. Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua • Hak bagi PNS yang berhenti bekerja. • PNS diberikan jaminan pensiun apabila: • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; • mencapai batas usia pensiun; • perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. • Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. • Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

43. Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: • jaminan kesehatan; • jaminan kecelakaan kerja; • jaminan kematian; dan • bantuan hukum. -> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Mencakup jaminan sosial yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional

44. MANAJEMEN PPPK Manajemen PPPK meliputi: • penetapan kebutuhan; • pengadaan; • penilaian kinerja; • gaji dan tunjangan; • pengembangan kompetensi; • pemberian penghargaan; • disiplin; • pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan • perlindungan.

45. PENETAPAN KEBUTUHAN • Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. • Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. • Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. • Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

46. PENGADAAN PPPK • Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi. • Pengadaan calon PPPKdilakukan melalui tahapan: • perencanaan, • pengumuman lowongan, • pelamaran, • seleksi, • pengumuman hasil seleksi, dan • pengangkatan menjadi PPPK. • Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. • Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja minimal 1 tahun &dapat diperpanjang sesuaikebutuhan &penilaian kinerja. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. PENILAIAN KINERJA PPPK Tujuan • menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja. Metode • dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. • dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. • dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK. Hasilnya untuk: • dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. • PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

48. Gaji dan Tunjangan PPPK • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. • Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan. • Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah. • Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Pengembangan Kompetensi PPPK • PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. • Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. • Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

50. Penghargaan PPPK • PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. • Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: • tanda kehormatan; • kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau • kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. • PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.