Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan DI T JEN PMD KEM DAGRI

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MELALUI PNPM MANDIRI PERDESAAN Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan DITJEN PMD KEMDAGRI

2. REALITAS HIDUP RAKYAT DESA ZONA NYAMAN PPK/PNPM D O U M BLM-TA-PTO REALITAS HIDUP RAKYAT DESA

3. JIMAT MOBILISASI PARTISIPASI (MODEL RASIONALITAS TEKNOKRASI) PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEKUASAAN TEKNOKRASI FASILITATOR REALITAS SOSIAL

4. IDEA YANG MEREALISASIKAN DIRI R E G U L A S I KEKUASAAN FAKTA SOSIAL NILAI TINDAKAN TEORI KEKUASAAN SUBJEK hermeneutika ganda

5. RASIONALITAS TEKNOKRASI • Berambisi menyatukan teori dan tindakan melalui kerja kekuasaan adminisrasi birokrasi • Basis penalarannya deduktif linear dengan menempatkan keputusan teknokratis sebagai kebenaran utama yang“diuniversalisasikan” • Menggunakan legitimasi ilmiah berupa dukungan dari sederetan teori pembangunan • Rasionalitas instrumental (rasionalitas yang bersifat formal, strategis dan efektif) • Beroperasi sebagai rekayasa sosial

6. DEDUKTIF LINEAR DARI PRINSIP UMUM DI PTO DITURUNKAN KE REALITAS TINDAKAN PARA PELAKU HARUS YAKIN DENGAN PREMIS-PREMIS DI PTO SIKAP SETUJU MELAHIRKAN KETAATAN MENJALANKAN PTO BERUJUNG PADA UPAYA MENCARI KEBERHASILAN DEDUKSI SUPERVISI POSITIVISTIK

7. DIMULAI DARI PELATIHAN PELAKU PROGRAM BERSIFAT PERSUASIF-EMOTIVISTIK KETAATAN DOGMATIS HAPALAN ATAS LANGKAH KERJA PEMBIMBINGAN SEBAGAI ARENA PENUNDUKAN ATAS NAMA KEKUASAAN ADMINISTRATIF BERUJUNG PADA PENGORBANAN PELAKU PROGRAM YANG PALING LEMAH POSISINYA MEMBENTUK BANGUNAN MODEL SUPERVISI POSITIVISTIK

8. GUGATAN TERHADAP RASIONALITAS TEKNOKRASI • KESADARAN DOGMATIS • PENGINGKARAN HISTORISITAS • PENGABAIAN KONTEKS • TERCERAINYA TEORI, NILAI DAN TINDAKAN

9. SIKAP DOGMATIS Pengandaian bahwa pelaksanaan proyek pembangunandimungkinkan adanya tanpa menyelidiki dan mengkritik terlebih dahulu asumsi-asumsi yang mendasarinya

10. PENGINGKARAN HISTORISITAS Berpikir abstraktif dengan sendirinya menolak fakta adanya arus ruang waktu (historisitas) dalam realitas sosial yang dipikirkan.

11. PENGABAIAN KONTEKS Universalisasi ide secara singkat dihadirkan secara paksa oleh kekuasaan administrasi birokrasi dengan mengabaikan dinamika sosial yang ada (pengabaian konteks)

12. TERCERAINYA TEORI, NILAI DAN TINDAKAN • Ambisi awal teknokrat adalah menyatukan teori, nilai dan tindakan. • Dalam prakteknya justru terceraikan antara teori, nilai dan tindakan. • Prosedur kerja administrasi birokrasi yang mekanis dan monoton dibersihkan dari pendasaran normatifnya.

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Give the power to the powerless people Community Empowerment Mandiri • Masyarakat Terbuka • Pemerintah Demokratis • Community Manajemen • Program Transisi • Masyarakat Berkembang • Pemerintah Fasilitator • Community Development Program Tidak berdaya • Masyarakat lemah • Pemerintah Dominan • Community Mobilization Program

14. KOMPONEN DASAR PPK/PNPM MP SEBAGAI PROYEK PEMBANGUNAN DANA BLM = SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENDAMPINGANMASYARAKAT

15. TUJUAN NORMATIF PNPM MP : Menciptakan rakyat desa yang sejahtera atas dasar hubungan antar pribadi yang merdeka (otonom/mandiri) serta pemulihan kedudukan rakyat desa sebagai subjek pembangunan yang mampu mengelola sendiri kenyataan sosialnya

16. TEORI DALAM PTO PNPM MP : • Desentralisasi (pendelegasianwewenangkepadarakyatuntukmengelolasumberdaya PNPM MP ataumemulihkan “YANG POLITIS” – wewenanguntukmemutuskan – kepadarakyatdesa) • Partisipasi(keterlibatanrakyatdalamperubahansistemsosialsecaraterorganisir) • Demokratis(masyarakat mengambil keputusan atashaknyasecara musyarawah dan mufakatmaupunmelaluiprosedurketerwakilan) • Prioritas (mengutamakanperuntukansumberdaya PNPM MP kepada yang berhak) • Keberlanjutan (pelembagaansistemsosial)

17. NILAI DALAM PTO PNPM MP : • Bertumpu pada pembangunan manusia (humanisme) • Otonomi (manusia merdeka) • Berorientasi pada masyarakat miskin(keberpihakan) • Kesetaraan dan keadilan gender(interaksi sosial yang egaliter) • Transparansi dan Akuntabel (penanaman nilai-nilai moral)

18. TINDAKAN PELAKU PNPM = SKENARIO TEKNIS KEPROYEKAN ORIENTASI DAN PENGAMATAN LAPANG Evaluasi MAD Sosialisasi Musdes Sosialisasi Musdes Serah Terima PENGGALIAN GAGASAN MMDD MKP Musdes Pertanggungjawaban (2X) MUSDES PERENCANAAN MAD PRIORITAS Musdes Informasi Hasil MAD MAD Penetapan Usulan

19. KESATUANTEORI, NILAI DAN TINDAKAN • Perumusan Kesatuan Teori, Nilai dan Tindakan memastikan adanya kesahihan internal di PTO (legitimasi intenal) maupun kesahihan yang diterima secara sosial (legitimasi sosial). • Kesahihan PTO maupun kesahihan implementasi PTO mensyaratkan adanya pendampingan masyarakat • Pendampingan masyarakat ini berakarakter memerdekakan karena bekerja secara kontekstual

20. PEMULIHANDAYA BERPIKIR KRITIS • Jebakan rasionalitas teknokrasi melemahkan daya berpikir para pelaku program (dogmatis, abstraktif, hapalan, emotif) • Pelatihan/supervisi yang persuasif menciptakan ”kesadaran yang tereifikasikan” yaitu subyek pemikir secara keliru menerima seolah-olah hasil abstraksinya benar-benar ada dalam realitas sebagai sebuah benda. • Pemulihan dana nalar refleksi kritis melalui pengembangan praktek perbincangan kritis yang berkonteks untuk saling membongkar dogmatisme dan mengkoyak selubung ideologi (kritik ideologi)

21. KONTEKS RUANG PUBLIK TOPIK teks S referen referen S ASUMSI WACANA KRITIS EMANSIPATORIS

22. PEMBONGKARAN DOGMATISME • Penerimaan atas fakta bahwa situasi manusia yang konkret bersifat historis. • Hadirnya kesadaran historis dalam diri pemberdaya masyarakat mensyaratkan proses gugat diri terhadap dirinya sendiri melalui evaluasi, kritik dan refleksi terhadap dirinya sendiri. Kerja pemberdayaan masyarakat melingkar sebagai pusaran tanpa akhir gerak aksi – refleksi. • Pemberdaya masyarakat yang berkesadaran kritis berarti mampu berpikir dialektis. • Kesadaran kritis adalah ciri khas karakater pembaharu.

23. PTO yang sarat asumsi penyusunnya mau tidak mau ”memenjara ruang dan waktu” rakyat desa dengan cara membekukan realitas sosial ke dalam untaian kata-kata. Pembebasan subyek dari penjara kata-kata dapat diartikan sebagai penghadiran ”teks” dalam ruang dan waktu aktualisasinya yaitu di dalam dunia kehidupan yang senyatanya. PTO ditafsir secara kontekstual Universalisasi teori dan nilai dalam PTO ditempuh melalui wacana kritis emansipatoris Penggeseran monolog teknokratis ke wacana publik akan terjadi jikalai para pewacana memiliki otoritas tafsir atas teks. KESADARAN KRITIS YANG BERKONTEKS

24. DIMULAI DARI PELATIHAN PELAKU PROGRAM BERSIFAT MENGGUGAH DAYA NALAR REFLEKSI KRITIS RUANG KERJA SEBAGAI WAHANA PEMBELAJARAN PENGASAHAN DAYA BERPIKIR KRITIS MELALUI PERBINCANGAN ANTAR PELAKU (GAGAS GEGES) PEMBIMBINGAN ANTAR PELAKU SESUAI PROFESI/KEAHLIAN YANG BERSIFAT SALING ASAH, ASIH, ASUH MEMBENTUK BANGUNAN MODEL SUPERVISI KRITIS EMANSIPATORIS

25. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA-TRADISIONAL Bertolak dari realitas MASYARAKAT PASCA-TRADISIONAL – terdiferensiasi dan krisis legitimasi Pemberdayaan masyarakat bersifat MULTIDIMENSIONAL (Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya) DIMENSI POLITIK: Pengorganisasian untuk penegakan kedaulatan rakyat menuju bangsa dan negara yang merdeka DIMENSI EKONOMI : pemulihan kemilikan rakyat desa atas alat-alat produksi (contoh: dana UPK) DIMENSI SOSIAL-BUDAYA : Aktualisasi PANCASILA sebagai Ideologi Negara untuk membangun ketahanan nasional pada konteks masyarakat pasca tradisional

26. Pelaku program hadir sebagai KADER (subjek yang memiliki keyakinan atas kesatuan antara teori, nilai dan tindakan) Mengaktualisasikan PENGORGANISASIAN pelaku program di dalam untuk mendorong terciptanya dialektika kekuasaan yang demokratis Mewujudkan HAK RAKYAT atas sumberdaya pembangunan Mendinamisasikan PENGAWASAN ATAS HAK RAKYAT dalam pelaksanaan pembangunan Mendorong para konsultan dan fasilitator sebagai pemberdaya masyarakat bekerja secara PROFESIONAL LIMA KORIDOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

27. SISTEMATISASIPENDEKATAN “BERPIKIR KRITIS” TEORI DAN NILAI PNPM MP • KORIDOR PEMBERDAYAAN : • KADER • PENGORGANISASIAN • HAK RAKYAT • KONTROL PUBLIK • PROFESIONALISME TAHAPAN KEGIATAN PNPM - MP

28. Wacana kritis emansipatoris melalui dialektika negatif atau para pewacana saling bernegasi. Sebuah tesa awal yaitu prinsip program dinegasikan secara ekstrim (digugat secara radikal/sampai ke akar-akarnya) sehingga ditemukan sebuah anti tesa (kondisi berlawanan secara ekstrim) yang ditemukan di dalam tahapan kegiatan program. Prinsip program (sebagai tesis awal) yang bersifat konseptual (idea-idea) ditemukan konsepsi terbaliknya di dalam aktualisasinya (tindakan empiris). Pembumian idea-idea sekaligus digunakan untuk menyingkapkan deviasi aktualisasi ide ke dalam realitas sosial. Tegangan tesa dan antitesa dianalisis secara kritis dari perspektif koridor pemberdayaan sebagai lorong penghubung kesatuan teori, nilai dan tindakan Pemikiran kritis merupakan sebuah proses berpikir dialektis yang bersifat terus-menerus merefleksikan realitas hidup sebagai medan aktualisasi idea-idea. Pendekatan ”berpikir kritis” yang berhasil mensyaratkan para peserta perbincangan bersikap terbuka dalam berbagi informasi, dan memiliki kemauan diri yang kuat untuk membongkar sikap dogmatisnya. SISTEMATISASIPENDEKATAN “BERPIKIR KRITIS”

29. DINAMISASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DPR: KEPUTUSAN POLITIK BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS LEGISLASI FASKAB INTEGRASI JARING ASMARA REGULASI / PROYEK HEARING MUSRENBANG DESA/ANTAR DESA: KEPUTUSAN PARTISIPATIF

30. PENGINTEGRASIAN HORISONTAL Proses Perencanaan PNPM-MP Integrasi Musrenbang

31. MANFAAT INTEGRASI HORISONTAL Good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan memperkuat Musrenbangdes & Musrenbang Kecamatan. Perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes. Terjadi penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif di dalam sistem pembangunan reguler maupun PNPM Mandiri Perdesaan.

32. PENGINTEGRASIAN VERTIKAL Partisipatif (Masyarakat) Integrasi Politis (DPRD) Teknokratis (SKPD)

33. MANFAAT INTEGRASI VERTIKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT = PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT DIKAWAL MELALUI MEKANISME MUSRENBANG KESINAMBUNGAN MOBILISASI-PARTISIPASI POLA/ATURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PERENCANAAN PARTISIPATIF DIPASTIKAN AKAN ADA MELALUI KEKUASAAN ADMINISTRASI BIROKRASI PEMBIASAAN TINDAKAN MELAHIRKAN SISTEM SOSIAL

34. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan menciptakan Kemandirian Masyarakat dan Desa • Pemerintah berperan aktif menciptakan kemandirian masyarakat dan desa melalui perlindungan secara efektif pada wilayah aktivitas ekonomi perdesaan • Basis dukungan ekonomi kerakyatan: akses keuangan/modal, akses produksi, akses distribusi dan akses pasar • Strategi pertumbuhan ekonomi dari bawah: 1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama, 2) memperbanyak pelaku ekonomi dan beragam aktivitas produksi KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN DESA (penguatan sektor ekonomi kerakyatan)

35. PENGUATAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PNPM MANDIRI PERDESAAN • Dana BLM untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat secara ekonomis,peningkatan dana SPP,pembiayaan pendidikan/pelatihan masyarakat yang berorientasi pada sektor riil (pelatihan TTG, ketrampilan teknis jasa tenaga kerja, dll). • Pengembangan sektor usaha dan industri lokal dengan basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. • Penguatan dan pengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dimiliki Badan Kerjasa Antar Desa (BKAD), BUMDes, Koperasi, maupun badan usaha milik masyarakat lainnya. • Pengembangan beragam kegiatan produksi ekonomi kolektif (listrik desa, desa mandiri energi, pasar desa, air bersih, usaha bersama melalui UEP, lembaga simpan pinjam).

36. PENGORGANISASIAN DESA DAN ANTAR DESA • Pengembangan budaya gotong royong • Pengembangan tradisi musyawarah dalam pengelolaan kepemilikan kolektif • Menumbuhkan dan memperkuat konsensus (musyawarah untuk mufakat) • Mengembangkan organisasi desa (pemerintahan desa) dan antar desa (BKAD) • Mengembangkan organisasi desa/antar desa dengan aturan main sebagai hasil konsensus yang legitimate.

37. KONSOLIDASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA • PENGARUSUTAMAAN PROGRAM/PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • KERJASAMA LINTAS SEKTOR • PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA/ANTAR DESA YANG BERSIFAT KONSOLIDATIF • SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA (ONE VILLAGE ONE PLAN) • PILOT PROJECT P2SPP • PENGEMBANGAN RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RBM)

38. terima kasih