PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

1. Nala Sea Side Hotel, 15 April 2014 PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN Oleh : Drs. H. MulyaHudori, M.Pd Jabatan : Kabag TU KanwilKemenag Prov. Bkl Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2014

2. Mari kitaberdoa Agar kitaselamat & bahagia duniaakhirat, sertamengikuti Materi Orientasiinimendapat ridho ALLAH.

3. Curriculum Vitae Nama : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir : Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b Pendididikan : • S.1 : IAIN Bandung tahun 1988  • S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007 Riwayat Pekerjaan : • Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992 • Kepala MAN IPUH 1997 • Kepala MAN Arga Makmur 2003 • Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007 • Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun 2007 • Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013) • Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)

4. Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu “Terwujudnya MasyarakatProvinsi Bengkulu yang TaatBeragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera LahirBatin”.

5. Lima Misi Kementerian Agama • MeningkatkanKualitasKehidupanBeragama • MeningkatkanKualitasKerukunanUmat Beragama • MeningkatkanKualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan • PeningkatanKualitasPenyelenggaraanIbadahHaji,. • Mewujudkan Tata KelolaKepemerintahan yang Bersihdanberwibawa

6. PengendalianPemerintahan ??? PengendalianPemerintahandimaksudkanuntukMenciptakanbirokrasipemerintah yang profesionaldengankarakteristik, berintegrasi, berkinerjatinggi, bebasdanbersih KKN, mampumelayanipublik, netral, sejahtera, berdedikasi, danmemegangteguhnilai-nilaidasardankodeetikaparaturnegara.

7. PELANGGAN KARYAWAN CEO IMPLEMENTASI MANAJEMEN MANAJEMEN IMPLEMENTASI PELANGGAN PARADIGMA PELAYANAN PEMERINTAHAN PARADIGMALAMA PARADIGMA BARU KARYAWAN CEO

8. Paradigma Lama = KepemimpinanSatuArahsehingga minim pengawasandanCenderungTidakBerdasarkanPadaKebutuhandanAspirasi Rakyat

9. PARADIGMA BARU = ADA FILTER DAN PENGENDALIAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

10. KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

11. DASAR HUKUM YANG MEWAJIBKAN INSTANSI PEMERINTAHUNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

12. Lanjutan.. Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

13. Definisi SPI dan SPIP PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah SPIPadalahsistempengendalian intern (SPI) yang diselenggarakansecaramenyeluruhdilingkunganpemerintahpusatdanpemerintahdaerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) SPI adalahProses yang integral padatindakandankegiatan yang dilakukansecara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalanpelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatanterhadapperaturanperundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

14. TUJUAN SPIP • Menghasilkan data daninformasi yang handal. • Menjagaharta/kekayaandancatatanorganisasi. • Meningkatkanefisiensioperasional. • Mendorongketaatankepadakebijakanmenajerial yang telahditetapkan.

15. MANFAAT SPIP • Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) danfraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, • Membantupengamanan asset terkait terjadinya kecurangan(fraud), pemborosan, dansalah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.

16. UnsurSPIP LingkunganPengendalian, Penilaianrisiko, Kegiatanpengendalian, Informasidankomunikasiserta Pemantauan/monitoring, yang kemudiandituangkandalam Bab II PP No. 60 Tahun 2008 tersebut.

17. Sistempengendalian intern inimenjadikanpresidenbesertaseluruhpenyelenggarapemerintahditingkatpusatdandaerahharusmampumelaksanakanprinsiptatakelolapemerintahan yang baik. Langkahinidimulaidaritahapperencanaansampaidenganprosespengendalianpadatahappelaksanaannya

18. SPIP mendorongpeningkatankualitaslayananpublikdanakuntabilitaspengelolaaninstansipemerintah. Paradigmapengawasansebelumnyabersifatsearah. Tetapi, denganadanya SPIP ini, pengendalianharusdilakukandarisemuasegi.

19. BagaimanadengandiKementerian Agama?? Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan kementerian Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011

21. Hubungkan 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa putus

22. Tambahkan 2 titik imajiner

23. Tambahkan 2 titik imajiner

24. Tambahkan 2 titik imajiner

25. Tambahkan 2 titik imajiner Bidang kreatifitas

26. SAYANG DAHULU,SEKARANG MASIH Sekian Dulu,Terima Kasih - Wasallammualaikum Wr. Wb.