1 / 10

PARADIGMA BARU LEGISLASI PASCPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PARADIGMA BARU LEGISLASI PASCPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Refly Harun CORRECT (Constitutional & Electoral Reform Centre) Jakarta, 24 Juli 2013. PUTUSAN MK 27 MARET 2013. DPD terlibat dalam penyusunan Prolegnas ;

talon
Download Presentation

PARADIGMA BARU LEGISLASI PASCPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PARADIGMA BARU LEGISLASI PASCPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ReflyHarun CORRECT (Constitutional & Electoral Reform Centre) Jakarta, 24 Juli 2013

  2. PUTUSAN MK 27 MARET 2013 • DPD terlibatdalampenyusunanProlegnas; • DPD dapatmengajukanRUU (tertentu), termasuk RUU pencabutanperppu (tertentu); • DPD ikutmembahasRUU (tertentu); • Pembahasan RUU bersifattigapihak (tripatit), yaituantara DPR, DPD, danPresiden; • Seluruhketentuan yang mereduksiataumengurangikewenangan DPD dalam UU MD3 dan UU P3, baik yang dimohonkanatautidak, bertentangandengan UUD 1945 bilatidaksesuaidengantafsirMK.

  3. SIFAT PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU • Putusan mengikat semua pihak, tidak hanya terhadap Pemohon; • Putusan berlaku sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

  4. PASAL 58 UU MK • Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  5. TRIPARTIT • Konstruksi UUD 1945 mengenaipembahasan RUU antaraPresidendan DPR, serta DPD (dalamhalterkait RUU tertentu) dilakukanantaralembaganegara, sehingga DIM, diajukanolehmasing-masinglembaganegara, dalamhalinibagi DPR seharusnya DIM diajukanoleh DPR, bukan DIM diajukanolehfraksi. • Paragraf 3.18.2 PutusanNomor 92/PUU-X/2012.

  6. KONSEKUENSI PUTUSAN MK • Sejak 27 Maret 2013 proses pembentukan UU harus tunduk pada putusan MK; • Bila proses pembentukan tersebut tidak mengacu pada putusan MK maka undang-undang yang dihasilkan cacat formil dan potensial dibatalkan MK melalui uji formil.

  7. TINDAK LANJUT PUTUSAN MK • Jangka pendek: Perlu perubahan tatib DPR dan DPD yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang (bisa tatib bersama); • Jangka panjang: Perlu perubahan UU MD3 dan UU P3. Proses pembentukan UU sebaiknya diatur dalam UU P3 saja.

  8. FAKTA HARI INI • Hingga saat ini (sudah empat bulan), proses pembentukan UU belum mengacu pada putusan MK; • DPR terlihat enggan untuk melaksanakan putusan MK, terutama terkait dengan poin tripartit.

  9. SOLUSI MEMATUHI PUTUSAN MK • Jalan politik: DPD ‘memboikot’ seluruh proses pembahasan RUU yang seharusnya melibatkan DPD (bila negosiasi gagal) • Jalan hukum: mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke MK (bila negosiasi gagal)

  10. SIKAP PEMERINTAH • Seharusnyapemerintah pun mematuhiputusan MK denganmenolakpembahasan RUU di DPR bilatidaksesuaidenganputusan MK. • Dalamkonstruksipersetujuan RUU, Presidenmemilikikewenangan yang samadengan DPR. TanpapersetujuanPresiden, RUU tidakbisamenjadi UU.

More Related