1 / 25

Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain

Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain. PELAYANAN DI FASKES RUJUKAN. A plikasi Penerbitan SEP. A plikasi INA CBG’s. A plikasi Verifikasi. 3 Aplikasi tersebut sudah on line. JAMSOSTEK. Dasar pengalihan pertanggungan adalah tanggal masuk rawat inap, tidak melihat tanggal pulang .

helena
Download Presentation

Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain

  2. PELAYANAN DI FASKES RUJUKAN Aplikasi Penerbitan SEP Aplikasi INA CBG’s Aplikasi Verifikasi 3 Aplikasi tersebut sudah on line

  3. JAMSOSTEK • Dasar pengalihan pertanggungan adalah tanggal masuk rawat inap, tidak melihat tanggal pulang. • Pasien yang masuk rawat inap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, biayanya menjadi tanggung jawab PT Jamsostek (Persero), mengikuti ketentuan yang berlaku pada PT Jamsostek (Persero). • Pasien yang masuk rawat inap mulai 1 Januari 2014, mengikuti mekanisme pelayanan dan pembayaran BPJS Kesehatan. • Verifikasi klaim oleh Jamsostek

  4. JAMSOSTEK 31 Desember 2013 BPJS Jamsostek Jamsostek Tarif yang dibayarkan ke Faskes: Tarif INA CBG’s pasien yang masuk mulai 1 Jan 2014

  5. TNI = Polri • Pasien yang masuk rawat inap mulai 1 Januari 2014, mengikuti mekanisme pelayanan dan pembayaran BPJS Kesehatan. • Untuk pembayaran klaim bagi peserta yang dirawat inap lintas tahun 2013 ke 2014 diberlakukan ketentuan sebagai berikut: • Untuk peserta TNI/Polri dan keluarganya, tagihan pembayaran klaim sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggung jawab TNI/Polri. • Tagihan pembayaran klaim sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan peserta pulang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatandengan pola pembayaran Ina-CBGs setelah dikurangi dengan tagihan pembayaran klaim yang menjadi tanggung jawab TNI/Polri.

  6. TNI = POLRI 31 Desember 2013 TNI/Polri = Tarif TNI/Polri BPJS = INA CBG’s Ina CBG’s Tarif yang dibayarkan ke Faskes: Tarif INA CBG’s – Tarif TNI/Polri sd 31 Des 2013

  7. JAMKESMAS • Pasien yang masuk rawat inap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan, dan terhitung mulai 1 Januari 2014 menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. • Dasar pertanggungan pembayaran adalah proporsional antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dengan perhitungan jumlah hari rawat peralihan tahun 2013 dan 2014 masing-masing kasus. • Kementerian Kesehatan menanggung biaya yang dihitung berdasar jumlah hari rawat terhitung mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan 31 Desember 2013 dibagi total hari rawat dikalikan total biaya sebagaimana angka 3. • BPJS Kesehatan akan menanggung biaya INA CBG’s sesuai hak peserta, dikurangi biaya yang telah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. • Pembayaran klaim menggunakan tarif Ina CBG’s yang diberlakukan pada BPJS Kesehatan

  8. Verifikasi Klaim Peserta JAMKESMAS • BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim rawat jalan dan rawat inap peserta Jamkesmas yang dilayani pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2013 yang belum dilakukan oleh verifikator independen • Verifikasi klaim pelayanan sebelum bulan Oktober tidakmenjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan • Klaim pelayanan bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 diajukan paling lambat bulan Maret 2014, pengajuan klaim setelah bulan Maret 2014, verifikasinya tidak menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan. • Hasil verifikasi klaim dari BPJS Kesehatan akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

  9. JAMKESMAS 31 Desember 2013 4 hari = Kemenkes 6 hari = BPJS Ina CBG’s Tarif yang dibayarkan ke Faskes adalah: 6/10 xTarif INA CBG’s • Ctt: peserta Jamkesmas non kartu (non kuota)  tidak ditanggung BPJS Kes.

  10. ASKES SOSIAL Untuk pembayaran klaim bagi peserta yang dirawat inap lintas tahun 2013 ke 2014 diberlakukan ketentuan sebagai berikut: • Biaya pelayanan pasien rawat inap lintas tahun yang masuk sd tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggung jawab PT Askes (Persero) sampai dengan perawatan selesai tanpa melihat tanggal pulang pasien, menggunakan tarif yang berlaku pada PT Askes (Persero) termasuk pelayanan obat menggunakan DPHO • Pasien Jiwa dan Lepra dibuatkan SEP per 1 Januari dan dihitung menggunakan tarif Ina CBG’s sebagai episode baru • Pasien yang dirawat lintas tahun lebih dari 31 Januari 2014, mulai 1 Februari 2014 di dibuatkan SEP per 1 Januari dan dihitung menggunakan tarif Ina CBG’s sebagai episode baru

  11. ASKES SOSIAL 31 Desember 2013 31 Januari 2014 Jiwa dan Lepra Rawat lintas tahun BPJS = Ina CBG’s Askes =Tarif Permenkes 416 + DPHO

  12. Pelayanan Kesehatan

  13. Revisi PERPRES No 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan Pasal 22 PelayananKesehatanRujukan Tingkat Lanjutanmeliputi : • Administrasipelayanan; • pemeriksaan, pengobatandankonsultasispesialistikolehdokterspesialisdansubspesialis; • tindakanmedisspesialistikbaikbedahmaupun non bedahsesuaidenganindikasimedis; • pelayananobatdanbahanmedishabispakai; • pelayananpenunjangdiagnostiklanjutansesuaidenganindikasimedis; • rehabilitasimedis; • pelayanandarah; • pelayanankedokteranforensikklinik; • pelayananjenazahpadapasien yang meninggaldiFasilitasKesehatan; • perawataninap non intensif;dan • perawataninapdiruangintensif.

  14. PERMENKES No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 20 Administrasipelayananterdiriatasbiayapendaftaranpasiendanbiayaadministrasi lain yang terjadiselamaprosesperawatan atau pelayanankesehatanpasien. Jenispelayanankedokteranforensikmeliputipembuatanvisum et repertumatausuratketeranganmedikberdasarkanpemeriksaanforensikoranghidupdanpemeriksaanpsikiatriforensik. Pelayananjenazahpadapasien yang meninggaldiFasilitasKesehatanterbatashanyabagiPesertameninggalduniapascarawatinapdiFasilitasKesehatan yang bekerjasamadengan BPJS tempatpasiendirawatberupapemulasaranjenazahdantidaktermasukpetimati. PT. Askes (Persero)

  15. PT. Askes (Persero)

  16. LOGICAL FRAMEWORK SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PELAYANAN PRIMER DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PolaPencarianLayananKesehatan Strata FasilitasKesehatan PerandanFungsi • CENTER OF EXCELLENCE untukmengatasimasalahkhusus, jugapusatpenelitian & pengembanganilmukedokteran 0,1% ke strata tersier Ranah Medical care Sub Sp 50% • BACK-UPuntukmengatasimasalahkesehatan yang tidakdapatdiselesaikanDokterPelayanan Primer (DPP) 3-5% ke strata sekunder RS, KlinikSp TerjangkauMahal Sinambung & terkoordinasi • GATEKEEPERuntukmemenuhisebagianbesarkebutuhankesehatanwarga(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) • 1 DPP mengayomi+ 2500 warga • Reratakontak per orang per tahun+ 4 kali • Sekitar 10-12% dirujukke strata sekunder Ranah public health 25-33% ke strata primer 50% Klinik/PraktikMandiriDokterPelayanan Primer di tengahmasyarakat • SETIAP WARGA diajakberpolahidupsehat, mampumengobatidirisendiri (SELF-CARE) & tahusaat yang tepatberkunjungkedokter 75-80% punyagejaladanfaktorrisiko Fasilitaspendukung Self-Care Integrasidanrayonisasifasilitaskesehatanuntukmenjaminketersediaan, keadilan, mutu, keterjangkauan, kesinambungan & keamanan SETIAP WARGA wajibmendaftarkandirike 1 klinik/praktikmandiri strata primer yang berada di wilayahnya Gambaranperistiwakesakitan per 1000 orang dalamsebulan Source: Lord Dawson's Report on Future Provision of Medical and Allied Services 1920. Green, The Ecology of medical care revisited 2001. Starfield, Primary Care, Balancing Health Needs, Service, and Technology 1998. Modified by GatotSoetono KendaliBiaya KendaliMutu Sumber: materi paparan PB IDI

  17. Peserta Faskes Primer Rujuk / RujukBalik RumahSakit Emergency Klaim BPJS Kesehatan Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan PT. Askes (Persero)

  18. PROSEDUR PELAYANANPERMENKES No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 14 Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar. PT. Askes (Persero)

  19. Lanjutan... Pasal 14 • Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Peserta yang: • berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau • dalam keadaan kedaruratan medis. • Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain Fasilitas Kesehatan tempat Peserta terdaftar pertama kali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. PT. Askes (Persero)

  20. PERMENKES No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 15 Dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. PT. Askes (Persero)

  21. PERMENKES No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 15 • Pelayanankesehatantingkatketigahanyadapatdiberikanatasrujukandaripelayanankesehatantingkatkeduaatautingkatpertama. • Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (2) danayat (3) dikecualikanpadakeadaangawatdarurat, bencana, kekhususanpermasalahankesehatanpasien, pertimbangangeografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. • Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Askes (Persero)

  22. Permenkes No. 001 Tahun 2012tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Pasal 3, 7 • Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. • Rujukan vertikal: rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. • Rujukan horizontal: rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.

  23. PT. Askes (Persero)

  24. PERMENKES No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Lampiran • Setiapfaskes yang mengirimrujukanpelayanan yang merupakanbagiandaripaket INA CBG’s sepertirujukanpemeriksaan penunjang/spesimen dantindakansaja, makabebanbiayamenjaditanggungjawabfaskesperujuk • Faskesperujukmembayarbiayatersebutkefaskespenerimarujukanataspelayanan yang diberikan • BPJS Kesehatanmembayarpaket INA CBG’s kefaskesperujuk

  25. PEDOMAN ADMINISTRASI PELAYANAN BPJS KESEHATAN PT. Askes (Persero) • Apabila rujukan pasien merupakan rujukan parsial, maka pada rujukan tersebut diberi keterangan bahwa rujukan tersebut merupakan rujukan parsial, biaya pelayanan di faskes tujuan rujukan menjadi beban Faskes perujuk (biaya tidak ditagihkan tersendiri ke BPJS Kesehatan dan peserta tidak boleh dibebani urun biaya) • Apabila rujukan parsial ditujukan ke Rumah Sakit, maka BPJS Center tidak perlu menerbitkan SEP

More Related