1 / 16

Kelompok 10

Tegar Prakosa 115010100111132 Luthfy w.s 115010107111146 Robbi Kurniawan 115010105111004 Surya wibawa 115010100111140 Muhammad indra agi.p 115010107111026 Alvi richi nayoan 115010107111052 Muhammad Ajid H.  125010100111086 . Kelompok 10. INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)

heller
Download Presentation

Kelompok 10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tegar Prakosa 115010100111132 Luthfy w.s 115010107111146 Robbi Kurniawan 115010105111004 Surya wibawa 115010100111140 Muhammad indra agi.p 115010107111026 Alvi richi nayoan 115010107111052 Muhammad Ajid H.  125010100111086 Kelompok 10

  2. INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM KOMPILASIHUKUMISLAM

  3. KELAHIRAN PERADILAN AGAMA DAN UU 7/1989 YANG MEMBAWA KEPASTIAN TENTANG: • YURIDIKSI/ KEWENANGAN • HUKUM ACARA • MASALAH: TENTANG HUKUM MATERIAL YANG AKAN DIPERGUNAKAN DALAM MEMUTUS PERKARA • TERDAPAT BEBERAPA MAZHAB DAN KITAB HUKUM YANG MENJADI RUJUKAN HAKIM • DIBUTUHKAN PEDOMAN UNTUK PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA • PEDOMAN BERUPA: KANUN/ KOMPILASI/ KODIFIKASI • PENGERTIAN KOMPILASI: SUATU PRODUK BERBENTUK TULISAN HASIL KARYA ORANG LAIN YANG DISUSUN SECARA TERATUR (BLACK’S LAW DICTIONARY) LATAR BELAKANG

  4. JALUR KITAB-KITAB FIQH • KERJASAMA DENGAN 7 IAIN DI INDONESIA • MENELUSURI KITAB-KITAB FIQH YANG PALING BERPENGARUH • MENELUSUR DAFTAR PERMASALAHAN • JALUR WAWANCARA DENGAN ULAMA YANG MENGUASAI FIQH • JALUR YURISDIKSI PERADILAN AGAMA • SEJAK 1882 • MENGANALISIS PUTUSAN PERADILAN AGAMA • JALUR STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN YANG MEMILIKI KESAMAAN DENGAN INDONESIA • ASIA TENGGARA (MISALNYA: MALAYSIA, PAKISTAN) 4 JALUR PENGUMPULAN DATA

  5. MEMPOSITIFKAN HUKUM ISLAM, KHUSUSNYA DI BIDANG HUKUM KELUARGA (LEGISLASI) MEMPERCEPAT ARUS KESATUAN DAN KESAMAAN PAHAM DI BIDANG HUKUM PERKAWINAN, WARIS, HIBAH, WASIAT DAN WAKAF MENJAMIN KESATUAN DAN KEPASTIAN HUKUM LANGKAH AWAL SASARAN DALAM MEWUJUDKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM NASIONAL WUJUD KONKRIT HASIL IJTIHAD JAMA’I (BERSAMA) DI INDONESIA MEMPERTEGAS BENTUK UNITY (DALAM AQIDAH) DAN VARIETY (MUAMALAH) DARI HUKUM ISLAM HIKMAH KOMPILASI HUKUM ISLAM

  6. TUJUAN: • SEDAPAT MUNGKIN DISEBAR LUASKAN KEPADA MASYARAKAT • MEMPOSITIFKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA • MELENGKAPI PILAR MATERI UNTUK PERADILAN AGAMA • BERISI 3 BUKU: • PERKAWINAN • KEWARISAN • PERWAKAFAN INSTRUKSI PRESIDEN NO 1/1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

  7. INSTRUKSI PRESIDEN ADALAH WADAH UNTUK MENGHINDARI SIKAP EMOSIONAL MASYARAKAT APABILA KOMPILASI HUKUM ISLAM DITERBITKAN DALAM WADAH UU KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) MERUPAKAN JALAN PINTAS

  8. INPRES TIDAK MASUK DALAM SUSUNAN PERATURAN PER-UU-AN DIKTUM (ISI) KHI: UNTUK DIGUNAKAN INSTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT YANG MEMERLUKAN KONSIDERANS KHI: “…DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN” DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PRESIDEN SERING MENGELUARKAN INPRES YANG BEKERJANYA LEBIH EFEKTIF, SEHINGGA DIANGGAP MEMILIKI KEDUDUKAN DAN DAYA IKAT YANG SAMA (ISMAIL SUNNY) BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGIKAT SECARA FORMAL YURIDIS (DENGAN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN DILAKUKAN IJTIHAD), DAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM, MENGIKAT SECARA TIDAK TETAP (NORMATIF) (WARKUM SUMITRO) KEDUDUKAN KHI DAN DAYA IKAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA

  9. Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus,dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama

  10. Unsur-unsur peradilan :

  11. Mahkum Bihi = KEWAJIBAN / SESUATU YANG DIHARUSKAN OLEH HAKIM SUPAYA DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT MAHKUM ALAIH = TERGUGAT MAHKUM LAHU = PENGGUGAT

  12. Personalitas keislaman • Wajib mendamaikan • Sederhana,cepat,biaya ringan • Persidangan terbuka untuk umum • Kebebasan • Legalistis • Equality • Aktif memberi bantuan Asas-asas Pengadilan Agama

  13. Dari kata Nakaha-yankihuyang berarti : mengawini dan menggauli • Bermakna juga dhomma wa jama’a: menggabungkan dan menghimpun • Dalam perkataan arab juga bermakna : al-wath-uyang berarti bersetubuh Definisi pernikahan menurut islam

  14. Perkawinan : ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam UU No 1 tahun 1974

More Related