280 likes | 575 Views
KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI. Oleh: Dr. Bambang Sudarmanto, SPt.MP. SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG
E N D
KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH DAN PROSES PENCIPTAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI Oleh: Dr. Bambang Sudarmanto, SPt.MP. SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMETERIAN PERTANIAN Disampaikan dalam sarasehan “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui kelompok tani dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Ekonomi Nasional” Tanggal : 9 Desember 2011 di Magelang Penyelenggaraan : Lembaga Pemerintah dan Pelatihan Pertanian Daerah (LP3D) dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri
DISCUSSION SCOPE KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN TERWUJUDNYA PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL BERKELANJUTAN YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI TAMBAH, DAYA SAING, EKSPOR, DAN KESEJAHTERAAN PETANI EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN Renstra BPPSDMP, 2010
EMPAT SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN • Pencapaianswasembadadanswasembadaberkelanjutan • Peningkatandiversifikasipangan • Peningkatannilaitambah, dayasaingdanekspor • Peningkatankesejahteraanpetani
GENERAL CONDITIONS Pelaku Utama Pembangunan Pertanian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Pelaku utama sub sektor tanaman pangan berdasarkan kepemilikan lahan
Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan jenis usaha/sub sektor pertanian
Pertumbuhan Pertahun Produksi Beras, Jagung, Kedelai, 1999-2003 Hutapea, J dan Mashar, A. 2011
Target Produksi dan Proyeksi Impor Padi Nasional Tahun 2006 - 2010
Target Produksi dan Proyeksi Impor Jagung Nasional Tahun 2000 - 2010
Target Produksi dan Proyeksi Impor Kedele Nasional Tahun 2000 - 2010
PENGELOLAAN DAERAH UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
ALTERNATIF DAN SOLUSI 1. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) Usaha mengoptimalkansumberdayalokal yang melibatkanpemerintah, duniausaha, masyarakatlokaldanorganisasimasyarakatmadaniuntukmengembangkanekonomipadasuatuwilayah kendarikota.go.id
HEKSAGONALPEL Kelompok Sasaran Proses Manajemen Faktor Lokasi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Tata Kepemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokal Investor Luar Pelaku usaha baru
Faktor Lokasi Terukur Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual FaktorLokasi
KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN Perluasan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas Pembangunan Wilayah
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi Sosial Lingkungan
TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Reformasi Sektor Publik Pengembangan Organisasi
Diagnosis Partisipatif Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Perencanaan dan Implementasi Partisipatif PROSES MANAJEMEN
2. OPTIMALISASI PENGGERAK PRODUKTIVITAS DAERAH PEMERINTAH DAERAH PELAKU USAHA PELAKU UTAMA
BERBAGAI PERATURAN YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH : • ANTARA LAIN MELIPUTI: • Rencana Tata Ruang Wilayah • Rencana Tata Guna Tanah • Rencana Tata GunaSumberDaya Air • 4. Peraturan Baku MutuLingkunganHidup Bratakusumah, DS, 2001
INSENTIF YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH: 1. Keterbukaandankemudahanmendapatkaninformasi 2. Kemudahanperijinan 3. Perpajakandanretribusi yang tepatdanjelas 4. Hargatanah yang masukakal (reasonable) 5. Penyediaanprasaranalingkungandanpekerjaanumum 6.Penyediaan sumberenergi 7. Penyediaansaranadanprasaranatelekomunikasidaninformasi
3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELAUI KELOMPOK TANI Pemberdayaan (empowerment) berarti memberikan motivasi kepada masyarakat atau individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu mandiri. Wahyuni, 2003
DISARANKAN KELOMPOK KARENA MAYORITAS USAHATANI 1. Modal danskalausaharelatifkecil 2. Motif produksipemenuhankebutuhanrumahtangga 3. Menggunakanteknologisederhana 4. Produktivitasrendah 5. Bersifatpadatkarya 6. Jejaringkerjasamabelumterbentuk
MELALUI KELOMPOK TANI • Sebagaiwahana: • Proses belajar-mengajar (pembelajaran) • Bekerjasamadalammengelolausaha • Menerimadanmenerapkaninovasibaru • Memupukpermodalan • Menjalinkerjasamadenganpihak lain
Kesimpulan : 1. Memberikankewenangandaerahseluas-luasnyadalammengelolaperekonomiansesuaikebijakandesentralisasi 2. Merancanglangkahstrategiksesuai era otonomidaerah 3. Optimalisasisumberdaya yang dimilikidaerahdengantetapmemperhatikanlingkunganhidup 4. Menciptakaniklim yang sinergisantaraPemerintah Daerah, pelakuutamadanpelakuusaha, sertamasyarakat 5. Menjalinjejarinkerjasamaekonomisecaralokal, regional, nasional, daninternasional 6. Pemberdayaanmasyarakatdenganmengoptimalkankelompokusaha
Referensi: BPPSDMP, 2010. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Badan Penyuluhan dan Pengembagan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta. Jaegopal Hutapea dan Ali Zum Mashar, 2010. Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia. http://zaifbio.wordpress.com/2010/05/31 KementerianPertanian, 2010. PeningkatanKualitas Program untukMewujudkanRevitalisasiPengembanganSumberdayaManusia (SDM) Pertanian. http://www.deptan.go.id/bpsdmp. KonsepPengembanganEkonomiLokal, www.kendarikota.go.id/pdf/konsep%20PEL.ppt