1 / 12

CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI . CONTOH PERMASALAHAN (FAQ).

hestia
Download Presentation

CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN CONTOH PERMASALAHANPERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

  2. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • UangHarianbiayaPerjadinsesuai PMK 113/PMK.05/2012 digolongkandalamtingkat A, B, dan C. Sedangkandalam PMK 84/PMK.02/2012 tentangStandarBiaya TA 2012 Lampiran I No.23, UangHariandigolongkanmenjadi A, B, C, D, E, dan F. BagaimanapelaksanaanpertanggungjawabanbiayaPerjadindimaksud? Mengikuti PMK 113 atau PMK 84? Jawaban PelaksanaanpertanggungjawabanbiayaPerjadinmengikutiketentuan yang mengaturmengenaiPerjalananDinasyaitu PMK113/PMK.05/2012. Padapenjelasan PMK 84/PMK.02/2012 disebutkanbahwaUangHariandiberikanberdasarkantingkatanperjadin yang diaturdalamPeraturanMenteriKeuangan 45/PMK.05/2007 dan 07/PMK.05/2008. Namunsaatinikedua PMK dimaksuddicabutdengantelahditetapkannya PMK 113/PMK.05/2012. Pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 pembayaran uang harian tidak berdasarkan tingkatan biaya perjalanan dinas.

  3. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • 2. Kapanuangsakurapatdapatdiberikan? Mengingat PMK No. 84 dan 36 mengenaiStandarBiaya TA 2012 belummengaturketentuanuangsakurapatdimaksud. Jawaban PMK 84/PMK.02/2012 disebutkanbahwauangsakurapatdiberikansesuaiketentuan yang diaturdalamstandarbiaya (mengacupadastandarbiaya). Artinyadalampelaksanaannya, pemberianuangsakurapatmenunggu/mengikutiketetapandalamstandarbiaya. Pencantuman uang saku rapat dalam PMK 113 untuk mengakomodir pelaksanaan tahun 2013 karena besaran uang saku rapat telah dicantumkan dalam PMK 84, sehingga PMK 113 tidak memerlukan penyesuaian.

  4. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • BiayapenginapandanUangHariandapatdiberikan 1 haripadasaatkedatangandan 1 haripadasaatkepulanganuntukPerjadindalam Kota lebihdari 8 jam. Dalamkondisiapakomponenbiayaperjadindimaksuddapatdiberikan? Jawaban BiayapenginapandanUangHariandimaksuddapatdiberikandalamkondisipelaksanaperjadinmengalamikesulitantransportasisehinggamemerlukanwaktuuntukmenginap 1 harisebelumdan/atau 1 harisetelahpelaksanaankegiatan. Hal tersebutdilakukansesuaidenganbataskewajaran yang dinilai oleh PPK.

  5. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Auditor yang berkantor di Jakarta Timur melakukan pemeriksaan terhadap satker yang berlokasi di Jakarta Selatan. Komponen biaya perjadin apa saja yang dapat diberikan? Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 diberikanUangHarian. BerapaUangHarian yang dapatdiberikan? danapakahdapatdiberikanbiayapenginapan? Jawaban • Komponen biaya perjadin yang dapat diberikan adalah : • Uang Harian diberikan secara lumpsum sebesar 75% dari standar biaya; • Biaya penginapan diberikan secara at cost apabila memang benar-benar diperlukan menginap (berdasarkan penilaian kewajaran oleh PPK). • Karena transpor lokal merupakan bagian dari uang harian, maka biaya transpor dalam kota tidak diberikan. Dalam hal Pelaksana SPD meminta biaya penginapan, maka dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa: • Prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan belanja negara. • Penginapan tersebut benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali. Untuk itu, Pelaksana SPD dapat menginap di hotel/tempat menginap lainnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel/penginapan. Namun untuk daerah terpencil yang tidak terdapat hotel/penginapan dan Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali, dapat dibayarkan biaya penggantian penginapan sebesar 30% .

  6. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Apakah biayapenginapandapat diberikanuntukPerjadindalam Kota lebihdari 8 jam? Mengingat dalamPeraturanMenteriKeuanganmengenaiStandarBiaya, biayaPenginapantidakdapatdiberikanuntukPerjadindalam Kota lebihdari 8 jam. Jawaban • BiayapenginapandapatdiberikanuntukkegiatanPerjadindalam Kota lebihdari 8 jam sesuaidengan PMK 113/PMK.05/2012. Namunhanyauntukkegiatan-kegiatan yang memangdiperlukanmenginapdidaerahterpencilataumengalamikesulitantransportasi. • Contoh: • BPN mengadakansurveipengukurantanahdidaerahterpencil yang masihdalamsatu Kota/Kab. Sehinggamemerlukanwaktumenginapuntukmelanjutkanpelaksanaankegiatannya. • Perjadinjabatan yang dilaksanakandiKab. NabiredantidakmelewatibatasKab. Nabire. Saranatransportasiberupapesawatudarakedaerahterpencil, hanya 1 kali dalam 1 hari, sehinggamemerlukanwaktuuntukmenginap.

  7. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Ada anggapan bahwa biayaperjadin merupakan penambah penghasilan, apakah hal tersebut benar? Jawaban • Pelaksana SPD melaksanakan PDJ karena melaksanakan perintah atasan, yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Tugas oleh Atasan langsung. Dalam PMK lama Surat Tugas diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang. • Dari pengertian di atas, maka anggapan bahwa biayaperjalanan dinas merupakan penambah penghasilan tidak relevan lagi. • Pelaksana SPD memperoleh biayaperjalanan dinas, hal tersebut merupakan kompensasi atas penugasan, dimana atasan langsung menugaskan Pelaksana SPD karena mempunyai keahlian tertentu.

  8. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Bagaimana penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap/Honorer? Jawaban Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. SelainPejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap, Pejabat penerbitSuratTugasdapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas. Penggolonganterhadappihak lain tersebutditentukanoleh PPK denganmempertimbangkantingkatpendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan. Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak ada pembedaan biaya PDJ untuk PNS, atau Pegawai Tidak Tetap/honorer.

  9. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Apa saja komponen biaya PDJ yang diberikan dalam rangka mengikuti diklat apabila dalam pelaksanaan diklat tersebut tidak disediakan asrama/ penginapan. • Siapa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri? Jawaban Apabila dalam pelaksanaan diklat tidak disediakan asrama/ penginapan, maka peserta diklat diberikan biaya sebagai berikut: Uang harian secara lumpsum sesuai standar biaya; Biaya penginapan (at cost)/ sesuaibuktiriil; Biaya transpor (at cost) hanya pada saat 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan. Jawaban • Pasal 6 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Eselon II adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I. Jadi Surat Tugas Menteri dapat dibuat oleh Sekjen.

  10. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Apakah PDJ diperbolehkan mulai hari Jum’at atau satu hari sebelum hari libur, atau dilaksanakan mulai hari libur, atau hari yang dinyatakan libur? Jawaban Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak mengatur hal-hal tersebut. Biasanya hal-hal tersebut diatur dalam peraturan internal K/L masing-masing. Mengingat kepentingan/pencapaian kinerja, pelaksanaan PDJ tidak dapat dibatasi hal-hal tersebut di atas. Contoh : untuk pelaksanaan survei, sensus, penanganan bencana/kejadian luar biasa dimungkinkan untuk dilaksanakan mulai hari libur. Namun untuk pelaksanaan PDJ yang memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah/pusat, pelaksanaan PDJ sebagaimana hal-hal tersebut di atas menjadi tidak efektif.

  11. CONTOH PERMASALAHAN (FAQ) • Akun apa yang digunakan untuk pembebanan biaya pemetian dan angkutan jenazah, pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ Jawaban Seluruh komponen biaya PDJ dibebankan pada akun belanja perjalanan dinas (Akun 5241xx), termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah, pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ.

  12. WASSALAM

More Related