PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI WNI DI LUAR NEGERI: PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

1. PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI WNI DI LUAR NEGERI:PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YULI MUMPUNI WIDARSO STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI Disampaikan Pada: “FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN BNP2TKI” Hotel Salak Bogor, 19 Juli 2011

2. OVERVIEW • Alinea IV Pembukaan UUD 1945: • “…membentuksuatuPemerintah Negara Indonesia yang melindungisegenapbangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia danuntukmemajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa…” • JumlahPenduduk Indonesia: 236.700.000orang (LaporanBadanPusatStatistikEdisi 8 Januari 2011) • Pekerjaan, pendidikan, wisata, pernikahandankegiatankeagamaanmenjadipush and pull factorsmigrasi WNI keluarnegeri.

3. KOMITMEN PERLINDUNGAN “…Menlu dan jajaran pegawai Kemlu merupakan garda terdepan dalam perlindungan WNI di luar negeri.” (Pernyataan Menteri Luar Negeri pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, 2 Desember 2009) “…Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia,dan bahkan setiap Diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Tanpa kecuali.” (Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, 8 Januari 2010) “KementerianLuarNegeriakanterusbekerjakerasuntukmeningkatkanperlindunganterhadap WNI diluarnegeri. Prinsipkeberpihakandanperlindungan WNI menjadisemangat yang melekatdalamsetiapindividu Diplomat Indonesia.(PernyataanPersTahunanMenteriLuarNegeri, 7 Januari 2011).”

4. WNI DI LUAR NEGERI : KBRI : KJRI : DIT. PWNI&BHI KUNING : WNI mayoritas TKI HIJAU : WNI mayoritas Pelaut UNGU : WNI mayoritas Overstayer DISIAPKAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI TAHUN 2010

5. JUMLAH WNI DI LUAR NEGERI (yang melakukanlapordirikePerwakilan) 3.075.104 3300000 3.353.631 3250000 3200000 3.141.354 3.121.506 3150000 3100000 3.147.211 3050000 3000000 2007 2008 2009 2010 7 Juni 2011 Sumber : Dit. PWNI-BHI Databasetertanggal 7 Juni 2011

6. PROFILE WNI DI LUAR NEGERI Sumber: Database Dit. Perlindungan WNI dan BHI 2010

7. TKI DI LUAR NEGERI: ASSET

8. SWOT ANALYSIS Strengths Weaknesses • Jumlah tenaga kerja yang • berlimpah • Jenis keahlian yang beragam • Sifat dan Karakter orang • Indonesia • Hukum Nasional yang • Mendukung. • Menonjolnya Kepentingan bisnis • Alasan Sosial Ekonomi • Rendahnya pendidikan, skill, • kemampuan adaptasi dan awareness • Tumpang Tindih regulasi, Masalah • koordinasi dan Perbedaan Persepsi • Masalah Bargaining Position S W Opportunities Threats • PeraturanSetempat yang kurang • mengakomodir aspek perlindungan • Cara Pandang terhadap pekerja • asing -khususnya di bidang informal • Pendekatan budaya dan hukum • setempat • Adanya Oknum Business Oriented • Angka pengangguran • kesempatan Kerja di dalam negeri • Kejahatan Lintas Negara • Kesempatan kerja di Luar • Negeri • Pertumbuhan ekonomi • kawasan dan Dunia • Sistem Demokrasi • indonesia • Keinginan rakyat • Indonesia untuk bekerja • di luar negeri O T

9. PROSES PENEMPATAN TKI MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2004 Diajukan Letter of Demanduntuk TKI Formal dan Job Order untukDomestic Workers/PLRT diajukanolehagensidiluarnegeri Perwakilan RI Endorsement Dilaporkan pada Perwakilan RI PRA PENEMPATAN PembekalanAkhirPemberangkatan (PAP) oleh BNP2TKI Permintaan pengiriman TKI kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Proses perekrutan dan pelatihan oleh PPTKIS Pendataan oleh BNP2TKI Penempatan TKI ke negara tujuan PENEMPATAN Post arrival management: (i) Complaint Handling Mechanismolehlocal authorities; (ii) Technical Agreement on Consular Assistanceolehlocal authorities; (iii) Joint Commission olehPerwakilan RI danKementeriansetempatterkait. TKI disalurkan ke pengguna/majikan TKI tiba di negara tujuan dan diterima oleh agensi di luar negeri PURNA PENEMPATAN TKI tiba di Indonesia dan didata oleh BNP2TKI TKI kembali ke daerah asal melalui BNP2TKI TKI pulangke Indonesia dan dilaporkankepadaPerwakilan RI TKI menyelesaikankontrakkerja CATATAN: PROSES PENEMPATAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

10. TABULASI PERMASALAHAN WNI DI LUAR NEGERI

11. Jenis-jenis Permasalahan TKI Informal-PLRT

12. KASUS TKI YANG DITAMPUNG DAN DITANGANI OLEH PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

13. AKAR PERMASALAHAN: FAKTOR INDIVIDU • Menonjolnya kepentingan akan keuntungan ekonomis dari individu atau kelompok tertentu dengan mengabaikan akibat yang timbul dari penempatan tersebut khususnya yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; • Dengan alasan sosial ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menjadi faktor pendorong orang menerima tawaran dengan mudah, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dipikul • Terdapat proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada; • Rendahnya tingkat pendidikan dan skill, membuat TKI pada umumnya hanya dapat mengisi sektor-sektor domestik atau pekerjaan berkategori demeaning: dirty, dangerous, difficult; • Rendahnya kemampuan adaptasi membuat TKI seringkali mengalami culture shock di negara tujuan penempatan; • Rendahnya awareness membuat para TKI seringkali menjadi korban eksploitasi baik oleh individu di Indonesia maupun di negara penempatan termasuk tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya;

14. AKAR PERMASALAHAN: FAKTOR PEMERINTAH • Terdapat beberapa regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih satu sama lain baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut; • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, sehingga kurang terjadi sinergi dalam pelaksanaan tupoksi, program kerja maupun alokasi anggaran antar Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait; • Belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri. • Perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan TKI • Faktor-faktor tersebut diatas turut melemahkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia dengan negara penempatan. Terlebih lagi mengalirnya TKI ilegal sebagai akibat tindakan individu/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

15. AKAR PERMASALAHAN: FAKTOR NEGARA PENEMPATAN • Beberapa diantara negara penempatan/tujuan, tidak memiliki undang-undang/hukum mengenai ketenagakerjaan yang memadai; • Jika muncul masalah antara user dengan pekerja, seringkali merugikan pekerja karena pendekatan yang digunakan oleh negara penempatan berbeda; • Cara pandang masyarakat setempat di beberapa negara penempatan memandang bahwa pekerja asing dibidang konstruksi, perkebunan, dan PLRT dianggap pekerjaan yang rendah (difficult, dangerous, and dirty) yang sangat tidak diminati dan dianggap rendah oleh masyarakat setempat, sehingga penghargaan terhadap para pekerja tersebut seringkali diberikan secara rendah; • Pada beberapa negara, bahwa domestic workers dianggap sebagai bagian dari keluarga atau dianggap masalah individu dan bukan masalah pemerintah/negara.

16. TKI DI LUAR NEGERI: LIABILITY

17. 17

18. JUMLAH KASUS WNI BERMASALAHDI LUAR NEGERI - 2010 Sumber: Database Dit. Perlindungan WNI dan BHI 2010

19. PEMBENTUKAN CITIZEN SERVICE Telahdibentukdandiresmikandi 24 Perwakilan RI 2007 2008 2009 • KBRI Amman • KBRI Brunei Darussalam • KBRI Damaskus • KBRI Doha • KBRI Seoul • KBRI Singapura • KBRI Abu Dhabi • KBRI Kuala Lumpur • KBRI Kuwait City • KBRI Riyadh • KJRI Dubai • KJRI Hong Kong • KJRI Jeddah • KJRI Johor Bahru • KJRI Kota Kinabalu • KBRI Tokyo • KJRI Osaka • KJRI Penang • KJRI Kuching • KJRI New York • KJRI Los Angeles • KJRI Sydney • KJRI Perth • KRI Darwin

20. Shelter • Memanggil majikan • Memanggil agensi asing • Koordinasi dengan Kemlu RI • Koordinasi dengan pihak berwenang • Bantuan Kesehatan • Bantuan hukum • Gaji tidak dibayar • Lembur • Penyiksaan • Pelecehan Seksual • Penganiayaan • Mistreating PERWAKILAN RI

21. PROSENTASE PENYELESAIAN KASUS - 2010

22. UPAYA PERWAKILAN RI YANG TELAH BERJALAN

23. UPAYA PERWAKILAN RI YANG TELAH BERJALAN

24. UPAYA PERWAKILAN RI YANG TELAH BERJALAN

25. UPAYA PERWAKILAN RI YANG TELAH BERJALAN

26. PENGHARGAAN • Piala Citra Pelayanan Prima 2008 danSertifikat ISO 9001:2008 untuk: • Dit. Perlindungan WNI dan BHI; • KBRI Kuala Lumpur; • KBRI Singapura; dan • KJRI Hong Kong INDONESIAN EMBASSY IN KUALALUMPUR INDONESIAN EMBASSY IN SINGAPORE

27. Optimalisasi Satgas Citizen • Service di Perwakilan RI; • Manajemen shelter; • Pemberian bantuan hukum; • Pemberian bantuan sosial • dan kemanusiaan • Repatriasi • Welcoming program; • Outreach pelayanan • kekonsuleran; • Pendidikan dan • pelatihan bagi SDM di • Perwakilan. • Penguatan pendataan; • Pemberdayaan • masyarakat Indonesia di • wilayah akreditasi; • Penguatan Jejaring kerja • baik di dalam negeri • maupun luar negeri PENCEGAHAN UPAYA PERLINDUNGAN/ IMMEDIATE RESPONSE EARLY DETECTION • Penguatan instrumen hukum • Sosialisasi melalui Public • Awareness Campaign; • Pendidikan dan pelatihan • secara terpadu • Peningkatan kapasitas dan • the ability of self-protection. • Pembenahan dan sinkronisasi • database; • Pengawasan pada exit point; • Koordinasi inter Kementerian/ • Lembaga maupun unsur- • unsur masyarakat lainnya • (LSM, media, dll.) • Penegakan hukum (lawenforcement) yang dapat memberikan efekjera. LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN 2 3 1

28. LANGKAH PERLINDUNGAN DATA DIOLAH DAN DITERUSKAN KEPADA PENGERAH PENEMPATAN PENGUATAN PERAN PERWAKILAN LEMBAGA PEMERINTAH (BNP2TKI) DITERUSKAN PENGERAH PENEMPATAN (PPTKIS) PENGAWASAN (BP3TKI/ PEMDA) PROSES REKRUTMEN, PELATIHAN, KELENGKAPAN ADMINISTRASI VERIFIKASI DAN PENGESAHAN JOB ORDER • DITJEN IMIGRASI: VERIFIKASI • KTKLN, DATABASE • -PERWAKILAN RI: • WELCOMING PROGRAMME, • DATABASE, MONITORING • (JTF), PENANGANAN KASUS , • EVALUASI DAN LAPORAN • -KEMLU: DATABASE, • MONITORING DAN EVALUASI • SEMUA PERWAKILAN, • KOORDINASI • -KEMNAKERTRANS: • DATABASE, MONITORING • DAN EVALUASI ATAS • LAPORAN PERWAKILAN, • PENINDAKAN/ PEMBERIAN • SANKSI KEPADA PENGERAH • PENEMPATAN (PPTKIS), • KOORDINASI • -PEMDA: DATABASE, • MONITORING DAN EVALUASI, • PENANGANAN KASUS. • DITJEN IMIGRASI • PERWAKILAN RI • KEMLU • KEMNAKERTRANS • PEMDA LEMBAGA PEMERINTAH (BNP2TKI) DATA DITERUSKAN VERIFIKASI TERHADAP PROSES, SETELAH MEMENUHI SYARAT DIBUAT DATABASE DAN KELUARKAN KTKLN. MONITORING DAN EVALUASI, PENANGANAN KASUS, KOORDINASI

29. REVISI UU 39/2004 1. Pembagian tugas yang jelas dan tegas antara institusi pemerintah dari pusat hingga daerah dalam tahap pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. 2. Struktur dan mekanisme perlindungan TKI yang meliputi penguatan peran lembaga pemerintah (Kem/ Lem dan Pemda). 3. Peraturan dibawah UU harus sejalan dengan semangat UU. 4. Beban biaya yang jelas dan tegas antara negara, swasta, dan pengguna. 5. Sanksi yang jelas dan tegas bagi setiap pelanggaran UU baik itu dilakukan oleh penyelenggara negara,swasta, maupun pihak lain.

30. PENGUATAN PERAN KELEMBAGAANHarus diiringi dengan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara institusi pemerintah dari pusat hingga daerah dalam tahap pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan Di Dalam Negeri - Penguatan peran lembaga pemerintah penyelenggara penempatan (BNP2TKI) - Penguatan peran Pemerintah Daerah, khususnya daerah-daerah kantung pengirim TKI. - Menghilangkan peran sponsor/ calo Di Luar Negeri - Penguatan Peran Perwakilan RI

31. PENGUATAN PERAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI Perwakilan berperan tidak hanya sekedar legalisasi Letter of Demand atau Job Order. Perwakilan harus melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan terhadap agen penyalur di negara akreditasi dan majikan. Mewajibkan semua agensi penyalur TKI di negara tujuan penempatan terakreditasi pada perwakilan RI. Job Order/ Demand Letter dan kontrak kerja harus memuat klausul yang melindungi kepentingan TKI sepenuhnya dan ditandatangani oleh pengguna di hadapan pejabat perwakilan.

32. Perwakilan RI dapat melaksanakan Welcoming Program untuk memastikan TKI yang tiba di negara akreditasi sesuai dengan data dan memberikan pembekalan kepada para TKI serta mempertemukan TKI dengan agen dan pengguna Perwakilan berhak mengambil tindakan antara lain: a. Menolak Job Order/ Demand Letter b. Mem ‘black list’ agen penyalur TKI baik di negara akreditasi maupun di Indonesia

33. KERJA SAMA LUAR NEGERI Segeradibentukberbagai forum kerjasamaluarnegeridengannegara-negaratujuanpenempatan TKI dalamrangkapenguataninstrumenperlindungan TKI (MoU, MRA, JC/ JTF). PenguatannetworkingPerwakilan RI denganotoritassetempatbaikKemlu, imigrasi,kepolisian, maupun penjara. Selainmelakukankerjasamatersebut, pemerintahjugabekerjasamadenganorganisasiinternasional yang berkaitandenganmasalah TKI.

34. THE WAY AHEAD: LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN GRAND DESIGN PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI: Pembuatanpolicy paper yang dapatmeng-addresslangkah-langkahperlindungansecarakomprehensifterhadappermasalahan WNI diluarnegeri, termasukdidalamnyapermasalahan TKI; SebagaiguidancebagiseluruhKementerian/Lembagamaupunstakeholderlainnyadalammenanganipermasalahan WNI diluarnegeri. Harmonisasitugaspokokdanfungsisertaperanantarinstansiterkait agar sinergi yang padagilirannyaakanmeminimalisirpersoalandilapangandanmemberikankontribusikonkritbagikesejahteraanrakyat Indonesia

35. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERLINDUNGAN: penguatan kelembagaan, struktur dan mekanisme dalam menangani berbagai persoalan di lapangan dengan melibatkan semua komponen, baik institusi Pemerintah, Parlemen, LSM dan media; regular consultation diantara unsur Pimpinan Kementerian/Lembaga guna mensinergikan tupoksi, program dan anggaran terkait perlindungan WNI di luar negeri.; Bentuk Pokja: Pokja Penguatan Fungsi Perlindungan; Pokja Trans National Crime Pokja Penanganan Kasus-Kasus WNI di luar negeri; Pokja Public Awareness Campaign; dan Pokja Repatriasi. THE WAY AHEAD: LANGKAH STRATEGIS PERLINDUNGAN

36. POKJA PERLINDUNGAN

37. DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat Telp. : (021) 344 1508 ext. 3009 (021) 381 3186 Fax. : (021) 381 3152 Email : pwni.bhi@kemlu.go.id Pengaduan online: www.kemlu.go.id/Pages/FormulirPengaduanOnline.aspx

38. TERIMA KASIH