Perancangan Peraturan Negara

1. PerancanganPeraturan Negara Proses Pembentukan Undang-Undang

2. ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN [ DALAM ARTI LUAS ] (Gesetzgebungswissenschaft) BERSIFAT INTERDISIPLINER TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungstheorie) ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungslehre) BERORIENTASI MENCARI PENJELASAN BERORIENTASI MELAKUKAN PERBUATAN TEKNIK DASAR PROSES METODA PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN Burkhardt Krems

3. ProsesPembentukan UU • Pasal 1 angka 1 UU no.12 tahun 2011 : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

4. RUU dapatberasaldari

5. Di Lingkungan Pemerintah DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundangundangan. • PeraturanPresidenNomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenyusunandanPengelolaan Program LegislasiNasional.

6. … • PeraturanPresidenNomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara MempersiapkanRancanganUndang-Undang, RancanganPeraturanPeme-rintahPenggantiUndang-Undang, RancanganPeraturanPemerintah, danRancanganPeraturanPresidenjunctoPeraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib . • PeraturanPresidenNomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan, Pengundangan, danPenye-barluasanPeraturanPerundangundangan.

7. Di Lingkungan DPR DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundangundangan. • Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata TertibjunctoKeputusan DPD-RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib. smarticle/ppn-fhui/2011

8. Di Lingkungan DPD DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundangundangan. • Keputusan DPD-RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata TertibjunctoPeraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib smarticle/ppn-fhui/2011

9. Proses Pembentukan UU • Perencanaan • Penyusunan ---- Persiapan d Pemerintah, DPR, DPD • Pembahasan DPR • Pengesahan • Pengundangan

10. I. PERENCANAAN • Bab IV Perencanaan UU no.12 tahun 2011 • Prolegnas • Koordinasi penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah • DPR – badan legislatif • Pemerintah – menteri yang bertanggung jawab pada perUUan • Tata cara penyusunan PP no.61/2005

11. II.PROSES PEMBENTUKAN UU

12. a.Persiapan Pengajuan RUU dapatberasal : • Dari Pemerintah : PeraturanPresiden no.68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP, Rperpres • Dari DPR : Tatib DPR • Dari DPD : Tatib DPD UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jugamengaturmengenaipersiapandi DPR dan DPD

13. a. PENGAJUAN dari PEMERINTAH • Penyusunan berdasarkan PROLEGNAS • Penyusunan bukan berdasarkan PROLEGNAS pasal 3(1) Perpres 68/2005 permohonan ijin prakarsa, yang meliputi : 1.urgensi dan tujuan pokok pengaturan 2.sasaran yang diwujudkan 3.pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur 4. Jangkauan serta arah pengaturan

14. b. PENGAJUAN dari DPD • Berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

15. Pengajuandilingkungan DPD • RUU dapat diajukan (disiapkan) oleh PUU dan/atau Panitia ad hoc • Atau bisa juga diusulkan pembentukan diajukan sekurang2nya ¼ (seperempat) jumlah anggota DPR • PPUU sebagai koordinator penyususnan RUU akan mengkoordinasikanm mengkonsultasikan serta melengkapkan konsep dan pengharmonisasian RUU, yang kemudian akan disampaikan pada pimpinan DPD

16. Tingkat pembicaraandi DPD 1. Pembicaraan tingkat I dapat pd rapat panitia ad hoc, rapat gabungan ad hoc, rapat panitia PPUU dan atau rapat khusus, dilakukan : (a)inventarisasi materi, (b)penyusunan DIM, (c) penyusunan dan pembahasan NA berdasar inventaris dan DIM(d) uji sahih dan (e) harmonisasi, pembualatn dan pemantapan konsepsi RUU 2.Pembicaraan tingkat II : pengambilan keputusan oleh sidang parpipurna yang didahului oleh lap.,alat kelengkapan

17. Hasil sidang paripurna diterima/dengan perubahan yang kemudian disempurnakan disampaikan padaDPR dan Presiden, disertai surat pimpinan DPD • Akan dibahas melalui tata tertib DPR, untuk menjadikan RUU DPD dapat diterima sebagai RUU DPR • Dibentuk panitia kembali bisa komisi/baleg untuk pembahasan dengan kelengkapan DPD yg sebanyak2nya 1/3 dr kelengkapan DPR

18. lanjut • Bila sudah lengkap, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU kepada Presiden dan pimpinan DPD, untuk masuk dalam tahap PEMBAHASAN BERSAMA

19. Fungsi Pengawasan dan Pertimbangan Alur Pembentukan RUU Usul DPD

20. c.PENGAJUANdari DPR • Diajukan sekurang kurangnya 13 anggota • Dapat diajukan oleh komisi, Gabungan Komisi, atau badan legislasi • Disampaikan pada pimpinan beserta daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya • Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kpd anggota DPR

21. Lanjutan… • Rapat paripurna akan memutusj apakah usul RUU secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah fraksi menyatakan pendapatnya masing-masing. • Hasilnya akan berupa : a. ditolak b. disetujui dengan perubahan c. disetujui tanpa perubahan

22. Lanjutan … • Dengan memperoleh hasil yang telah disetujui, (RUU usul DPR) pimpinan DPR menyampaikan RUU tsb kepada Presiden dengan memberikan surat permintaan Presiden untuk menunjuk Menteri yang akan mewakili untuk pembahasan • Apabila RUU ini berasal dari DPD, maka pimpinan DPR juga akan memberikan surat kepada pimpinan DPD atas hasil ini

23. II. PEMBAHASAN DI DPR Semua RUU yang berasaldaribeberapa lembagapemrakarsadisiniakanmelewati pembahasan yang SAMA Melalui 2 Tahappembicaraan • Pembicaraan Tingkat I • RancanganUsul Prakarsa Pemerintah • RancanganUsul Prakarsa DPR • Pembicaraan Tingkat II • RancanganUsul Prakarsa Pemerintah • RancanganUsul Prakarsa DPR

24. Pemerintah Perencanaan Pembentukan UU DPR Penyiapan Rancangan UU Penyiapan Rancangan UU Pembahasan Rancangan UU Pengesahan & Pengundangan Penyebarluasan