1 / 46

Pocut eliza DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN PP, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Pocut eliza DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN PP, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. MAKASSAR, 14 AGUSTUS 2014.

ike
Download Presentation

Pocut eliza DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN PP, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pocut elizaDIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDITJEN PP, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MAKASSAR, 14 AGUSTUS 2014 BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

  2. DASAR HUKUM UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 64 (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

  3. DASAR HUKUM (lanjutan) Pasal 97 Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota,Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

  4. PENGERTIAN DRAFTING TECHNIQUES: MENGACU KEPADA 2 HAL YANG BERBEDA NAMUM BERHUBUNGAN/BERKAITAN DENGAN KEAHLIAN (SKILL) (SEIDMAN: LEGISLATIVE DRAFTING FOR DEMOCRATIC SOCIAL CHANGE): MERUPAKAN KEMAMPUAN TEKNIK LINGUISTIK DANTEKNIK LAINNYA YANG DIPERGUNAKAN PERANCANG UNTUK MENGHASILKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG JERNIH DAN TIDAK AMBIGU .IT DENOTES THE LINGUISTIC AND OTHER TECHNIQUES THAT DRAFTERS EMPLOY TO PRODUCE CLEAR, UNAMBIGUOUS BILLS IT DENOTES TECHNIQUES FOR TRANLATING POLICY INTO EFFECTIVELY IMPLEMENTABLE LAW THAT, IN A COUNTRY’S UNIQUE CIRCUMSTANCES, WILL LIKELY INDUCE DESIRED SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS MERUPAKAN TEKNIK-TEKNIK UNTUK MENERJEMAHKAN KEBIJAKAN KE DALAM PERATURAN PER-UU-AN SEHINGGA PERATURAN PER-UU-AN DAPAT DITERAPKAN SECARA EFEKTIF, DALAM SUATU KEADAAN ATAU KONDISI KHUSUS NEGARA, YANG MUNGKIN AKAN MENYEBABKAN TERJADINYA TRANSFORMASI SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI YANG DIINGINKAN,

  5. RUANG LINGKUP BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN BAB II HAL-HAL KHUSUS BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  6. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JUDUL; • PEMBUKAAN; • BATANG TUBUH; • PENUTUP; • PENJELASAN (jika diperlukan); • LAMPIRAN (jika diperlukan).

  7. JUDUL (2-13) Memuat keterangan mengenai: jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat singkat hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa yang maknanya secara esensial telah mencerminkan isi. CONTOH (menggunakan 1 kata): UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA CONTOH (menggunakan frasa): PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

  8. JUDUL (lanjutan) Ditulis dengan HURUF KAPITAL Diletakkan di tengah marjin Tanpa diakhiri tanda baca Tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim

  9. JUDUL (lanjutan)

  10. PEMBUKAAN Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: • Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan; • Konsiderans; • Dasar Hukum; dan • Diktum.

  11. a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa • Tiap jenis Peraturan Perundang-undangan mencantumkan Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; • Ditulis dengan HURUF KAPITAL; dan • Diletakkan di tengah marjin.

  12. b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan • Ditulis dengan HURUF KAPITAL; • Diletakkan di tengah marjin; • Diakhiri tanda baca koma (,). CONTOH: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  13. c. Konsiderans Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan terakhir berbunyi sebagai berikut: 1 Diawali dengan kata Menimbang. 5 Memuat uraian singkat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasanpembentukannya. 2 3 Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad. • Pokok pikiran dirumuskan dalam satu kalimat yang: • diawali kata bahwa • diakhiri dengan tanda • baca titik koma (;) 4

  14. c. Konsiderans (lanjutan) • Undang-Undang • Peraturan Daerah Provinsi • Peraturan Daerah Kabupaten /Kota 6 Memuat unsur flosofis, sosiologis, dan yuridis, yang ditulis secara berurutan. Cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya. • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah (yang merupakan pendelegasian kewenangan) 7

  15. d. Dasar Hukum • Diawali kata Mengingat. • Memuat: • Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan • Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. • Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum  hanya yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. • Penulisan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan, diawali dengan HURUF KAPITAL dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). • Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu  PERHATIKAN tata urutan peraturan perundang-undangan (jika tingkatannya sama disusunsecara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya)

  16. d. Dasar Hukum (lanjutan) UUD NRI 1945

  17. d. Dasar Hukum (lanjutan) UUD NRI 1945 • Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan  cantumkan di dalam dasar hukum. • Peraturan Perundang-undnagan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tapi belum resmi  tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

  18. e. Diktum • Terdiri atas: • kata MEMUTUSKAN; • Kata MENETAPKAN; dan • Jenis dan nama peraturan perundang-undangan. • Sebelum kata MEMUTUSKAN: • pada Undang-Undang cantumkan frasa: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA • pada Peraturan Daerah cantumkan frasa: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... dan GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ...

  19. e. Diktum (lanjutan) • Kata MEMUTUSKAN: • Ditulis dengan HURUF KAPITAL; • Tanpa spasi di antara suku kata; • Diakhiri tanda baca titik dua (:); dan • Diletakkan di tengah marjin. • Kata Menetapkan: • Dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN; • Disejajarkan dengan kata Menimbang dan Mengingat; • Ditulis dengan huruf awal kapital  Menetapkan; • Diakhiri dengan tanda baca titik dua (;). • Jenis dan nama yang tercantum pada judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa REPUBLIK INDONESIA dan ditulis dengan huruf kapital, diakhiri tanda baca titik.

  20. e. Diktum (lanjutan) CONTOH: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  21. MANA YANG BENAR? A B UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BERIKAN PENDAPAT

  22. MANA YANG BENAR? A B BERIKAN PENDAPAT

  23. MANA YANG BENAR? A B Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT DAN GUBERNUR JAWA BARAT Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan BERIKAN PENDAPAT

  24. BATANG TUBUH • Memuatsemuasubstansiperaturan yang dirumuskandalampasal-pasal. Pengelompokansubstansi : a. KetentuanUmum; b. Materipokok yang diatur; c. KetentuanPidana (jikadiperlukan); d. KetentuanPeralihan (jikadiperlukan); • e. KetentuanPenutup.

  25. a.KETENTUAN UMUM • berisi : a. batasanpengertianataudefinisi; b. singkatanatauakronim; c. hal-hal lain yang bersifatumum yang berlakubagipasal-pasalberikutnya (ketentuan mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab)

  26. b. MATERI POKOK YG DIATUR • DITEMPATKAN LANGSUNG SETELAH BAB KETENTUAN UMUM • JIKA TIDAK ADA BAB, DILETAKKAN SETELAH PASAL ATAU SETELAH BEBERAPA PASAL KETENTUAN UMUM

  27. c. KETENTUAN PIDANA (jika diperlukan) • Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. • perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) • Menentukan lamanya pidana atau besarnya denda mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

  28. KETENTUAN PIDANA (lanjutan) • Diletakkan sesudah materi pokok dan sebelum ketentuan peralihan. • Hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Perda • Menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar. • Merumuskan subjek : • berlaku bagi siapapun: “setiap orang” • Hanya Berlaku bagi subjek tertentu: subjek dirumuskan secara tegas, misal: “saksi”, “pegawai negeri” • Dirumuskan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. • Menunjukkan dengan jelas unsur2 perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. • Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif) • pidana dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

  29. d. KETENTUAN PERALIHAN(jika diperlukan) • Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: • a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; • b. menjamin kepastian hukum; • c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan • d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

  30. e. KETENTUAN PENUTUP • Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

  31. PENUTUP • Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat: • rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota; • penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan; • pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan • akhir bagian penutup.

  32. PENJELASAN • Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. • Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan. • Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadapkata, frasa, kalimatataupadanankata/istilahasingdalamnorma yang dapatdisertaidengancontoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. • Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dantidakbolehmencantumkanrumusan yang berisinorma. • Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

  33. LAMPIRAN (jika diperlukan) • DalamhalPeraturanPerundang-undanganmemerlukanlampiran, haltersebutdinyatakandalambatangtubuhbahwalampirandimaksudmerupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanPerundang-undangan. • Lampirandapatmemuat antara lainuraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. • DalamhalPeraturanPerundang-undanganmemerlukanlebihdarisatulampiran, tiaplampiranharusdiberinomorurutdenganmenggunakanangkaromawi.

  34. HAL–HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN B. PENYIDIKAN C. PENCABUTAN D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

  35. PENDELEGASIAN KEWENANGAN • PeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggidapatmendelegasikankewenanganmengaturlebihlanjutkepadaPeraturan Perundang-undangan yang lebihrendah. • Pendelegasian kewenangan dapatdilakukandarisuatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dariPeraturan Daerah ProvinsikepadaPeraturan Daerah Provinsi yang lain, ataudariPeraturan Daerah Kabupaten/Kota kepadaPeraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. • Pendelegasiankewenanganmengaturharusmenyebutdengantegas: • a. ruanglingkupmaterimuatan yang diatur; dan • b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

  36. PENDELEGASIAN KEWENANGAN (lanjutan) • Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didele­gasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan … . • Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan … .

  37. PENYIDIKAN • KetentuanpenyidikanhanyadapatdimuatdidalamUndang-Undang,Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • KetentuanpenyidikanmemuatpemberiankewenangankepadaPenyidikPegawaiNegeriSipilkementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atauinstansitertentuuntukmenyidikpelanggaranterhadapketentuanUndang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalammerumuskanketentuan yang menunjukpejabattertentusebagaipenyidik pegawai negeri sipildiusahakan agar tidakmengurangikewenanganpenyidikumumuntukmelakukanpenyidikan. • Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

  38. PENCABUTAN • JikaadaPeraturan Perundang-undangan lama yang tidakdiperlukanlagidandigantidenganPeraturan Perundang-undanganbaru, Peraturan Perundang-undangan yang baruharussecarategasmencabutPeraturan Perundang-undangan yang tidakdiperlukanitu. • JikamateridalamPeraturanPerundang-undangan yang barumenyebabkanperlupenggantiansebagianatauseluruhmateridalamPeraturanPerundang-undangan yang lama, didalamPeraturanPerundang-undangan yang baruharussecarategasdiaturmengenaipencabutansebagianatauseluruhPeraturanPerundang-undangan yang lama. • Peraturan Perundang-undanganhanyadapatdicabutmelaluiPeraturanPerundang-undangan yang setingkatataulebihtinggi. • PencabutanmelaluiPeraturanPerundang-undangan yang tingkatannyalebihtinggidilakukanjikaPeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggitersebutdimaksudkanuntukmenampungkembaliseluruhatausebagiandarimateriPeraturanPerundang-undangan yang lebihrendah yang dicabutitu.

  39. PERUBAHAN PERATURAN PER-UU-AN Dilakukan dengan: • menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau • menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: • seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau • kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

  40. PERUBAHAN PERATURAN PER-UU-AN (lanjutan) Batang tubuh terdiri atas 2 pasal, ditulis dengan angka Romawi : • Pasal I: - memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah (sebutkan LN, TLN) - jika lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan angka Arab (1, 2, 3 dst) • Pasal II memuat saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan

  41. PERUBAHAN PERATURAN PER-UU-AN (lanjutan) Jika perubahan akibatkan : • Sistematika berubah; • Materi berubah lebih dari 50%; atau • Esensinya berubah Peraturan perundang-undangan tsb dicabut dan dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru

  42. PENETAPAN PERPU Hal-hal yang perlu diperhatikan ditulis dengan angka Arab: Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut. Penetapan perpu dilakukan dengan Undang-Undang Batang tubuh terdiri dari 2 (dua) pasal Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

  43. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Dilakukan dengan : UU Perpres Batang tubuh Terdiri atas 2 pasal ditulis dengan angka Arab Contoh: Perjanjian multilateral: Pasal 1 Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku

  44. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL(lanjutan) Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 1 Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang–Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  45. TERIMA KASIH

More Related