Download
1 / 14
180 likes | 828 Views
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan. Materi Kuliah Kebijakan Pajak. PENGHASILAN. OBYEK PAJAK. BUKAN OBJEK PAJAK. TDK FINAL. FINAL. PEMOTONGAN. DIBAYAR SENDIRI. PEMOTONGAN. DIBAYAR SENDIRI. Th Berjalan = Kredit Pajak. Th Berjalan = Pelunasan Pajak. Akhir Tahun = PPh Dihitung
E N D
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan Materi Kuliah Kebijakan Pajak
PENGHASILAN OBYEK PAJAK BUKAN OBJEK PAJAK TDK FINAL FINAL PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = Kredit Pajak Th Berjalan = Pelunasan Pajak Akhir Tahun = PPh Dihitung Kembali atas seluruh pengh setahun.
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SELF ASSESSMENT OFFICIAL ASSESSMENT WITHHOLDING SYSTEM
KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN (CURRENT PAYMENT) ESTIMATED TAX WITHHOLDING TAX • TUJUAN: • KELANCARAN KAS NEGARA • MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK
WITHHOLDING TAX PEMBERI PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN OBYEK TARIF TATA CARA HAK DAN KEWAJIBAN JENIS PAJAK
ASPEK PPh PASAL 21/26, 22, 23/26 & 4 AYAT (2) PASAL 15 DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI SIAPA -SIAPA YANG BERPERAN SUBJEK APA-APA YANG DIKENAKAN PAJAK OBJEK TARIF DAN PERHITUNGAN DPP & TARIF KEWAJIBAN MENURUT PERATURAN ADMINISTRASI BAGAIMANA CARA MENGHINDARI TIMBULNYA MASALAH STRATEGI
KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK • DAFTAR NPWP • MELAKSANAKAN PEMOTONGAN • MEMBUATKAN BUKTI POTONG • MENYETOR PAJAK • MELAPORKAN PEMOTONGAN PAJAK • MENYIMPAN DATA-DATA SELAMA 10 TAHUN
HAK PEMOTONG PAJAK • MEMINTA BUKTI POTONG • PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK • PEMBETULAN SPT (PASAL 8 UU KUP) • MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING • MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAU SSP
SANKSI-SANKSI • TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT • PEMBETULAN SPT • A. SPT BELUM DIPERIKSA • B. SPT SUDAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN • C. JANGKA WAKTU 2 TAHUN SUDAH LEWAT • TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK • PENELITIAN SPT • SKPKB • SKPKBT • BUNGA PENAGIHAN • MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK • ALPA • SENGAJA
PROSES ADMINISTRASI MAX. AKHIR BULAN SAAT TERHUTANG PEMBUATAN BUKTI POTONG SETOR PPh 23/26, PPh FINAL MAX. HARI KE 10 LAPOR SPT MAX TANGGAL 20 SANKSI-SANKSI 2 % X KURANG SETOR PER BULAN TELAT SETOR 2 % X KURANG SETOR PER BULAN DAN 100 % X POKOK PAJAK TIDAK SETOR Rp 50.000,- TELAT LAPOR SPT
TARIF DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21/26 = Trf Psl 17 x (Ph Bruto- B.Jab-Pensiun-PTKP) Peg Tetap Peg. Tidak Tetap = Trf Psl 17 x (Ph Bruto-PTKP) Penerima Honorarium/ Bukan Pegawai = Trf Psl 17 x Ph Bruto Tenaga Ahli = 7,5% x Ph Bruto Penerima Pesangon/ Pensiun Sekaligus = Tarif Khusus x Ph Bruto dan bersifat Final JIKA DITERIMA WPLN = 20% X Ph BRUTO
TERUTANGNYA PPh PASAL 23/26 • Umum: • Akhir bulan pembayaran atau terutangnya • penghasilan, mana yang lebih dulu. • Khusus: • Saat jatuh tempo bunga dan sewa • Saat tersedia untuk dibayarkan dividen • Saat yang ditentukan dalam kontrak/ • perjanjian atau faktur royalti, jasa • JIKA PEMBEBANAN BIAYA MASIH BERSIFAT CADANGAN • BELUM TERUTANG PPh PASAL 23 • Di PPh BADAN BIAYA TSB DIKOREKSI (NDE)
PEMOTONGAN PPH 21 DAN PPH 26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN • PEKERJAAN ATAU JABATAN • JASA DAN KEGIATAN • YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA: GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
PPh PASAL 22 • Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. • Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
