SOSIOLOGI HUKUM

1. SOSIOLOGI HUKUM Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara Dr. Bambang Widodo Umar

2. BUKU ACUAN : • A.A.G. Peters & Koesriani. 1988. Hukum & Perkembangan Sosisl.I, II, III. Pustaka Sinar Hrapan. Jakarta. • Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. • Kelly H. Delos.1979. Deviant Behavior. St. Marti’s Press. New York. • Soerjono Soekanto. 1994. Pokok-Pokok SosiologiHukum. PT. Raya Grafindo Persada . Jakarta. • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Catatan Kriminalitas. Jayabaya University Press. Jakarta. • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat. Peradaban. Jakarta. • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah. Peradaban. Jakarta. • Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2006. Tegakan Hukum, Gunakan Hukum, Gramedia. Jakarta.

3. MODUL BELAJAR • Pemahaman Sosiologi Hukum • Pendekatan Sosiologi Hukum • Hukum & Moralitas • Hukum Modern & Rasional • Hukum & Keadilan Sosial • Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial • Teori-teori Sosiologi Hukum • Realita Penegakan Hukum • Supremasi Hukum

4. ARTI SOSIOLOGI HUKUM • Ilmu pengetahuan ttg interaksi manusia yg berkaitan dg hukum dlm kehidupan bermasyarakat. PEMAHAMANNYA : • Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : Tindakan (act), sesuatu (thing), dan makna (meaning). • Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dlm arti tertulis tetapi juga yg tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yg melatar belakangi penerapan hukum.

5. MASYARAKAT NORMA UKURAN TTG SEJUMLAH PERI- LAKU YG DITERIMA & DISEPA-KATI SECARA UMUM OLEH MASYARAKAT (VOLKWAYS,MORES, CUSTOMS, LAWS). NILAI MENTALITA (AKTIVITAS JIWA, CARA BERFIKIR, BERPERASAAN) YG TERBENTUK DR PERILAKU MANUSIA MENJADI SEJUMLAH ANGGAPAN BENTUK-BENTUK INTERELASI INDIVIDU DLM MASYARAKATAT:KERJASAMA (COOPERATION), PENYESUAIAN (ACCOMODATION), PERSAINGAN (COMPETATION), PERTENTANGAN (CONFLICT), PENGUASAAN (DOMINATION).

6. PERKEMBANGAN HUKUM DI DLM MASYARAKAT • Merupakan himpunan moralitas & wahana utk mencapai cita2 sosial (Durkheim). Masa itu hk dianggap satu-satunya perekat sosial. • Hukum sbg alat paksa pemegang kekuasaan, dipengaruhi olh kepentingan ideal, material, dan kepentingan kelompok-2 dlm masyarakat shg menjadi struktur sosial (Weber). • Masyarakat sll berubah, keberadaan hukum hrs mengabdi kpd kepentingan rakyat utk menekan kaum borjuis (Karl Marx).

7. MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM • Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tdk tertulis) di dlm ngr/masyarakat. • Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. • Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. • Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat. • Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

8. PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM (Malinowski) KOMPONEN QUID JURIS QUID FACTI Fokus Peraturan-Peraturan Struktur Sosial Proses Logika Akal budi Orientasi Kepentingan Moral Perspektif Seragam Bervariasi Kegunaan Praktis Alamiah Tujuan Pengendalian Keseimbangan PENGEMBANGAN HK TDK TERLEPAS DR ASPEK NORMATIF DAN SOSIOLOGIS. DALAM KENYATAAN KEDUA MODEL TSB SALING TERKAIT, SALING MELENGKAPI, DAN SALING KONTRADIKSI DLM APLIKASI

9. Hukum memiliki jangkuan luas dlm kehidupan. Pakar/ oraktisi hukum cenderung berorientasi ke “quit juris” (kebenaran normatif). • Masyarakat – potensi harmoni – konflik. Pakar sosiologi cenderung nerorientasi ke “quid facti” (kebenaran empiris). • Kebenaran : ditentukan olh kekuasaan atau disahkan olh sistem politik. • Kebenaran sosiologi hkm: kesesuaian antara fakta empiris dg teori yg dijadikan ukuran utk melihat kebenaran.

10. PERILAKU NORMATIF(Emile Durkheim) ATMOSPHERE Suasana KEWIBAWAAN HUKUM STRUKTUR KEPATUHAN HUKUM LEMBAGA PENEGAK HUKUM Pengembangan & Pemeliharaan UNITY Kekompakan FUNGSI/TUGAS PRESSURE Desakan

11. PENDEKATAN SOSIOLOGIS SUBYEKTIF OBYEKTIF PERILAKU KRITIS KREATIF TERPOLA INSTRUMENTAL

12. PERILAKU SOSIOLOGIS(Emile Durkheim) • Mengarahkan • Mengubah • Mengendalikan PERILAKU MASA DATANG • Kepaduan (cohesiveness) • Komitmen (commitment) POTENSI MANUSIA PERILAKU MASA LALU Ikut serta / tdk sibuk dg kegiatan sendiri • Apa yg jadi motif • Bgm pola perilakunya • Apa ciri individu Anda tdk dpt Memukul bola Jk hanya bljr dr buku PERILAKU TERAPAN • Memcoba • Mempraktekkan

13. SISTEM HUKUM (Friedman) Adl seperangkat operasional hukum yg meliputi sub-sistem hk, struktur hukum, & budaya hukum • Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku (hk yg tertulis & hk yg berlaku – hidup dalam masyarakat). • Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan). • Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.

14. RAGAM SISTEM HUKUM(Eric L. Ricgard) • Civil law (Eropa Kontinental) : hukum berdasarkan kode sipil yg terkodifikasi. • Common law (Anglo Saxon) : hukum berdasarkan kebiasaan. • Islamic Law (Timur Tengah) : hukum berdasarkan Syariah Islam yg bersumber dari Al-Quran & Hadis. • Socialist law : hukum yg mendasari kepentingan umum. • Far East law (Timur Jauh) : hukum berdasarkan perpaduan antara civil law, cammon law, dan hukum Islam.

15. FUNGSI HUKUM DI DLM MASYARAKAT 1. SBG SARANA KONTROL SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi orang-2 agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas alat ngr utk mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg ada. 2. Pendekatan Autonomy. Fokusnya adl kajian thd ideologi, prinsip-2, doktrin-2, dik prof hk yg mandiri dkm kaitan manajmen, orgs dll. 3. SBG SARANA REKAYASA SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku masyarakat, bukan utk memecahkan masalah sosial. 4. Pendekatan value free. Fokusnya adl kajian tgd isu-2 ttg keadilan kelas, pola-2 diskriminasi rasial. Hk dlm upy pemecahan mslh sosial spt kemiskinan, kelas pekerja, jender, anak-2, manula & gol yg tertindas.

16. INTERDEPENDENSI HUKUM • Hukum dg Organisasi. • Hukum & keadilan sosial. • Hukum & kekuasaan.

17. INTERDEPENDENSI HUKUM DG ORGANISASI HUKUM Input ke dlm organisasi adl input bagi peraturan Out put dari organisasi adl out put bagi peraturan ORGANISASI

18. INTERDEPENDENSI HUKUM DG KEADILAN SOSIAL perilaku individu + Tuntutan individu- MASYARAKAT INDIVIDU kesejahteraan > 0 Berbagai inisiatif & kreatif + perilaku organisasi - Kontribusi warga masyarakat + INDIVIDU MASYARAKAT kesejahteraan < 0 Berbagai pembatasan sikap perilaku -

19. INTERDEPENDENSI HUKUM DG KEKUASAAN H U K U M Intput lemahnya Hukum adl output menguatnya kekuasaan Input menguatnya Hukum adl Output melemahnya kekuasaan KEKUASAAN Kelangsungan hidup individu tergantung daripada kuatnya hukum

20. HUKUM DAN MORALITAS(Emile Durkheim) Keteraturan tindakan Kepentingan Kolektif Moralitas Masyarakat milieu Masyarakat Sui genneris Otoritas Keterikatan kelompok Disiplin Otonomi Ilmu

21. HUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL S O L I D A R I T A S S O S I A L O R G A N I S M E K A N I S Masy.sederhana KESADARAN KOLEKTIF (Collective Conscience) Masyarakat modern Masyarakat segmental HUKUM REPRESIF HUKUM RESTITUTIF

22. ARUS POLITIK GLOBAL PERUBAHAN SOSIAL vs NETRALITASHUKUM MASALAH SOSIAL • TUJUAN HUKUM • KEADILAN SOSIAL • KEBENARAN • KEMANFAATAN SOSIAL NETRALITAS HUKUM PERUBAHAN SOSIAL PEMBANGUNAN NAS

23. FENOMENA SOSIOLOGI HUKUM • Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, gender, dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras, kebangsaaan dst) • Hak atas perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan (dalam bidang khusus, seperti lapangan kerja, sistem peradilan dll) • Hak untuk bebas dari kekerasan • Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul, mengelaurkan pendapat dll) • Hak atas pembagian waris bagi wanita. • Perubahan tata-nilai dlm kesenian (musik) • Perkawinan sesasama jenis. dll

24. HUKUM SBG ALAT KEJAHATAN • Law as a tool of crime, perbuatan jahat dg menggunakan hukum sbg alatnya sulit dilacak karena diselubungi olh hk dan berada dlm hukum. • Judicial activism • Kecendrungan hakim mengembangkanataumemperluaspengertianhukum & peraturankonstitusiygberlakudgngunakaninterpretsihukummnrtpendapatnya • Kecendrunganparapenegakhukumutkmengarahkeupayamemperluas/mempersempitpengertianperaturanhkm & ketetapankonstitusidiluarkehendakpembuatperaturanhukum & ketetapantsb

25. Judicial crime Kejahatanygdilakukanaparatpenegakhukum, ygsalahguanaknjabatanygbuat org bersalahatautidak. • Criminal lawyer, jadilanggananparapenjahat &penjahatterorganisir. =>merekayasa alibi, pengaruhipolisidlmbuatberitaacara, menakutisaksi, menyuap hakim, ancam hakim

26. Extra judicial crime • Lembagaygterbentukkrnketidakpuasanmasythdpkinerjapenegakhukum • Masytdkpercayaintegritas moral parapenegakhkmkrnaparattlahlakukansalgunwewenang

27. MASALAH SOSIAL Secara umum masalah sosial merupakan penyimpangan perilaku individu maupun lembaga di dalam masyarakat yg dirasakan mengganggu, berbahaya dan merugikan bagi kepentingan orang banyak atau masyarakat umum. BIDANG-BIDANG PERMASALAHAN SOSIAL : • Folkways → Perangkat peran - Fungsi lembaga. • Mores → Perilaku peran - Peran lembaga. • Customs → Kegagalan berperan - Pros pelembagan. • Laws → Konflik peran - Kepentingan - lembaga.

28. ALIENASI (Ketidakberdayaan, ketidakberartian, ketiadaannorma, keterpencilan, keterasingan, ketidakseimbangandiri) Keterasingandiriataskaryanyadidlmmasyarakatataukelompok, disertaiperasaantanpanorma, tanpaarti, tanpadaya, tanpakemampuan, tanpaperhatian, merasarendahdiri, terisolasi, dantersingkirdlmkehidupan.

29. A N O M I • Kondisimasyarakat yang tidakmemilikiseperangkatnormadansistemnilai yang dihayatikebenarannya, berlakuscrkonsisten, dandigunakansebagaipedomanolehwargamasyarakatnya. • Nilai-nilai lama telahditinggalkansedangkannilaibarubelumterbentuk. • Cara menerapkannilai lama tidaksesuaidenganperkembangan, sedangkancarabarubelumada.

30. ANOMALI • Anomali adalah proses penyimpangan fungsi-fungsi lembaga dalam masyarakat yg tdk segera diperbaiki peranannya sehingga menimbulkan kegalauan atau keadaan anomi. • Bentuknya berupa pelanggaran thd norma-norma sosial yg tlh melembaga atau mapan, tidak ada sanksi yg efektif, & tidak melakukan perubahan scr substansial cara utk mengatasi masalah.

31. INVOLUSI • Involusi adalah kemunduran, kemerosotan kebudayaan kr ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan sosial sudah mencapai bentuk yang pasti, namun tidak berhasil diseimbangkan atau diubah menjadi suatu pola baru, justru terus berkembang hingga menjadi semakin rumit. • Bentuknya berupa peningkatan teknik melangsungkan kehidupan atas dasar ketertutupan (exclucivisme), dlm konteks mekanisme daya tahan masyarakat (defence-mechanisme), hingga sikap sosial mengalami dehumanisasi, kepekaan sosial menghilang, persepsi sosial menjadi kabur, kebanggan hanya pada lambang-lambang kesuksesan, mabuk kekuasaan, materi dan panik

32. POLARISASI • Proses terjadinya dua lapisan dalam masyarakat (lapisan atas dan lapisan bawah) yang menunjukkan perbedaan sikap dan kemampuan dalam merespon ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil pembangunan sedemikian rupa, sehingga tingkat kesejahteraan dan kemampuan kedua lapisan itu jauh berbeda. • Bentuk a.l adl kesenjangan dlm kesejahteraan, pendidikan, akses dlm berpolitik dll.

33. STEREOTIPE • Kesan (pandangan salah, prasangka) tentang ciri-ciri tertentu (khusus) kelompok luar yang telah diterima secara luas oleh masyarakat. • Citra kaku tentang suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. • Kecenderungan bahwa sesuatu yang dipercayai orang besifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta obyektif. • Stereotype mungkin ada benarnya, tetapi tidak seluruhnya benar.

34. PATOLOGI SOSIAL • Semuatingkahlakuygbertentangan dg normakebaikan, stabilitaslokal, polakesedarhanaan, moralitas, hakmilik, solidaritaskekeluargaan, hiduprukunbertetangga, disiplin, kebaikandanhukum formal (PenyakitMasyarakat). • Perkembangantdkseimbangdr macam-2 bag kebudayaan, shgmelahirkankesenjangansosial, kelambatankultural (cultur lag), disorganisasisosial, hinggadisintegrasisosial. • Inter-dependensiantaradisorganisasisosialdanlingkunganbudayaygburukmerupakanrangsanganbagiorang normal menjadisakitsosial (sosiopatik). • Bentuknya : Kemiskinan, Kejahatan, Pelacuran, Alkoholisme, Narkotika, Perjugian, Pelacuran

35. EROSION PATRON-CLIENT BOND Pengikisan hubungan ketergantungan antara Klien (yang dipimpin, dilindungi, anggota) terhadap Patron (Pelindung, Pemimpin) disebabkan oleh menguatnya nilai kesadaran rasional di satu sisi, di sisi laian melemahnya nilai ketauladanan dan rasa tanggungjawab) Patron sbg pengaruh dr orientasi materi yg menonjol, serta berfikir dan bertindak scr ekonomis.

36. K R I S I S • Krisis adalah proses melemahnya daya pengikat sosial berupa nilai-nilai, lembaga-lembaga, fungsi-fungsi, status-status, peranan-peranan, mekanisme, cara-cara hidup dalam masyarakat • Bentuknya berupa kontradiksi-kontradiksi sikap dan tindakan dlm bentuk arogan, brutal, agresif, anarkhi di masyarakat dalam menghadapi setiap kebijakan yg dianggap tidak selaras dengan pendapat umum

37. C R I M E • Crime is societal problem not criminal justice problem (Radcliff Brown). • Tindakan yang bertentangan dg rasa solidaritas kelompok (Thomas). • Pelanggaran thd perasaan ttg kasihan dan kejujuran (Garofalo). • Konsep kejahatan sering dilihat dr aspek kegarangan tindakan (Feloni = kejahatan serius; Misdemeanor = kejahatan yg kurang serius)

38. Organized Crime : Suatu tindak kejahatan yg dilakukan oleh sekelompok orang scr sistematis (semacam modus operandi). Criminal Organization : Suatu organisasi yg didirikan oleh para penjahat utk mengoptimalkan pencapaian tujuan (punya struktur organisasi yg jelas, memiliki keanggotaan tetap, menggunakan peralatan teknologi, memiliki aksi kejahatan yang berkelanjutan, menggunakan akumulasi kekuasaan State Organized Crime : tindakan yg menurut hk ditentukan sbg kejahatan & dilakukan olh pejabat pmrth dlm menunaikan tugas dr negara. Crime againts humanity : 1) kejahatan perang; 2) pembersihan etnik (genocide; 3) perbudaan dll.

39. TIPE KEJAHATAN PD MASYARAKAT INDUSTRI • Penyelundupan (smuggling) sbg bentuk kejahatan konvesional yg berdimensi baru, memanfaatkan teknologi komunikasi, transpotasi (kapal curah, container, cargo air transportation, diplomatic bag dll). • Penyebaran hama & penyakit mll bahan makanan import kadaluarsa, baik berasal dr ngr pengeksport yg kondisi alat angkutnya buruk, maupun yg tertahan di pelabuhan tujuan. • Pasar gelap (black market) barang-2 terlarang spt makanan, minuman, drug mll pengemasan & peredaran yg tdk konvensional (pembuangan limbah 3B, debt collector).

40. Pemalsuan merk dagang terkenal & pembajakan hak paten. • Penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak. • Penyalahgunaan credit card, pecurian pulsa telp, money laundry. • Pelecehan sex dan child abused, kejahatan yg bersumber dr tekanan psikologis akibat kerja berat & diburu wakt. • Cyber crime (kejahatan maya. • Kejahatan asuransi.

41. TERORISME • Strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan utk memaksa pemerintah, penguasa & rakyat dengan menimbulkan rasa takut. • Digunakan olh kelompok yg hanya memperoleh dukungan kecil, tetapi memiliki keyakinan yang teguh atas kebenaran tujutannya. • Berbagai tujuan terorisme : menarik perhatian dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan, mendukung revolusi, dan balas dendam.

42. WHITE COLLOR CRIME • Ciri-2 WCC menurut Laura Snider : - Dilakukan dlm konteks kewenangan. - Berlindung di balik jabatan. - Akibat yg ditimbulkan meluas. - Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. - Dilakukan dlm konteks sindikat. • Label yg mengandung pesan moral & politik utk kejahatan yg dilakukan olh orang-2 yg memiliki kedudukan sosial tinggi & terhormat dlm pekerjaannya (para pengusaha & eksekutif). • Kegiatan tdk sah tanpa menggunakan kekerasan scr langsung teruama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi. • WCC menggugurkan teori yg menyatakan pelaku kriminal adl orang-2 yg berasal dr kelas sosial & ekonomi rendah.

43. PENCEGAHAN KEJAHATAN • Perasaan takut thd pelaku kejahatan (karena niat & peluang berbuat jahat longgar), shg perasaan aman masyarakat terganggu. • Akar masalah kejahatan menyangkut Faktor Korelatif Kriminogen. • Pencegahan kejahatan adalah upaya bersama yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat umum dalam menjaga kelembagaan sosial, sistem sosial, dan peran-peran masyarakat melalui mekanisme yg telah melembaga untuk mewujudkan perasaan aman.

44. Pencegahan = antisipansi sebelum masalah terjadi, penanganan kejahatan pada hulu permasalahan. • Mencegah orang menjadi penjahat & menjadi korban kejahatan. • Mengendalikan keadaan agar tidak dimanfaatkan utk berbuat jahat. • Pengenalan metode penanganan kejahatan, serta peluang terjadinya kejahatan sejak dini (sejak anak-anak melalui pembinan terhadap kenakalan remaja.

45. JUDICIAL ACTIVISM • Kecenderungan hakim mengembangkan atau memperluas pengertian hukum dan peraturan konstitusi yang berlaku dengan menggunakan interpretasi hukum mnrt pendapatnya. • Kecenderungan para penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas atau mempersempit pengertian peraturan hukum dan ketetapan konstitusi di luar kehendak pembuat peraturan hukum dan ketetapan tersebut.

46. JUDICIAL CRIME Kejahatan yang dilakukan olh aparat penegak hukum dlm konteks jabatan dan kekuasaannya untuk menetapkan seseorang atau sekelompok orang salah atau tdk salah dg cara menyimpangkan perkara dari tujuan hukum, dengan menguntungkan diri sendiri & merugikan fihak lain yg berperkara serta merusak tatanan hukum.

47. CRIMINAL LAWYER Aktivitas lawyer yang menjadi langganan para penjahat khususnya penjahat yg terorganisir. Pekerjaan mereka a.l : merekayasa alibi, mengatur pertemuan yb bersifat tersembunyi, mempengaruhi polisi dlm membuat berita acara, menakut-nakuti saksi, mengaburkan peristiwa/ perkara melalui mass media, menyuap aparat gakkum, hingga mengancam hakim.

48. EXTRA JUDICIAL CRIME • Lembaga yg terbentuk kr ketidakpuasan masyarakat atas kinerja para penegak hukum. • Masyarakat tdk mempercayai integritas moral para penegak hukum kr aparat tlah melakukan penyalahgunaan wewenang & memberi perlindungan thd praktek-2 kejahatan. • Masyarakat mengganggap tindakannya mrpkn tindakan suci (mahatma) & mrpkn hk positif. • Masyarakat melakukan upaya penegakan hukum menurut pandangan & cara-cara mereka sendiri.

49. PERILAKU KOLEKTIF (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller) • Tindakan yg dilakukan scr bersama olh sejumlah orang, bersifat temporer (tdk bersifat rutin), tdk terorganisasi. Cenderung tdk terkendali. • Sebagai tanggapan atas rangsangan tertentu atau dipicu olh suatu rangsangan yg sama (peristiwa, benda, ide), sangat dimungkinkan merusak dan berlaku kriminal. • Contoh : Kerumunan berubah menjadi penjarahan. • Penjarahan di New York – 1977, Los Angeles – 1992, 10 Mei 1963 di Bandung, 13-15 Mei 1998 di Jakarta. • Perlu disiapkan teknik pengendalian kerumunan.

50. P A N I K • Kondisi emosional yg diwarnai olh keputus-asaan & ketakutan yg tdk terkendali, disertai penyelematan diri scr kolektif yg didasari olh sikap histeris. • Terjadi pd pok yg mengalami keletihan kr tekanan jiwa (stress) berkepanjangan, berada dalam keadaan sangat berbahaya & hanya memiliki kemungkinan membebaskan diri scr terbatas. • Setiap orang menempuh cara utk melindungi dirinya sendiri. • Peran “kepemimpinan” sangat penting dlm suasana kepanikan (mengorganisasi agr kerjasama; hilangkan ketidak pastian dg cara memberi arahan & bangun percaya diri).