Pengembangan sdm pengadaan : kebijakan, strategi dan langkah

1. Disampaikan pada : Simposium Nasional Pengadaan, Makassar, 14 Oktober 2009 DEPUTI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan sdm pengadaan: kebijakan, strategi dan langkah

2. PERAN PENTING SDM PENGADAAN • Pengadaan menjadi sangat sentral dalam mencapai belanja negara yang efektif dan efisien. • SDM menjadi pelaku utama (jantung) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah SDM yang kompeten dan profesional menjadi prasyarat penting

3. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BELANJA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (BEST VALUE FOR MONEY) PENGADAAN YANG KREDIBEL PEJABAT/AHLI/PENGELOLA PENGADAAN YANG PROFESIONAL • PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI • PROFESI DENGAN KARIR YANG JELAS DAN TERAARAH

4. MASALAH • Pranata/Kelembagaan pengembangan profesi, diklat, dan sertifikasi masih terbatas, baik kapasitas dan kualitas maupun jangkauan pelayanannya; • Belum adanya ketetapan standar kompetensi pengadaanyang disepakati untuk digunakan sebagai acuan dalam kualifikasi keahlian, diklat, serta sertifikasi kompetensi; • Sertifikat keahlian pengadaan baru pada tingkat Pertama (Dasar) dengan kualifikasi L2, L4, dan L5. Uji keahlian masih dalam bentuk uji profisiensi belum berupa uji kompetensi; • Pengadaan masih dianggap sebagai pekerjaan yang bersifat adhoc, tetapi kompleks serta berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik.Pekerjaan menjadi kurang menarik (tidak ada insentif)

5. TANTANGAN • Mengangkat kegiatan pengadaansebagai profesi, khususnya di sektor pemerintah, disertai kualifikasi keahlian / jenjang karir yang jelas dan terarah; • Seiring dengan berlangsungnya perubahan lingkungan strategis, maka • (1) lingkup serta kedalaman profesi pengadaan juga harus berkembang menjadi bagian kompetensi yang dimiliki (persaingan, sumberdaya, dan lingkungan); dan • (2) SDM Pengadaan (sektor pemerintah dan swasta) perlu berkembang menjadi profesional yang bermartabat yang diakui di tingkat nasional dan internasional; • Memperluas .........

6. Lanjutan ............... • Memperluaslayanan lembaga diklatpengadaanberbasiskompetensi • yang terakreditasisebagai proses produksi kompetensi, danmemperluas • layananujikompetensiyangindependendandiakuiolehsemua • pemangkukepentingansertadapatmenjaminmutusertifikasiprofesi; • Meningkatkankerjasamadankomitmen yang kuatdiantarapihak-pihak • terkaitdanpemangkukepentinganuntukmembangun infra-struktur • pengembang SDM pengadaansertamelaksanakannyasecara • konsisten.

7. PELUANG • Adanya peraturan perundangan (UU No. 13 tahun 2003 dan Keppres • 80/2003) yang mengamanatkan dilakukannya uji kompetensi dan • sertifikasi kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. • Peraturan perundangan yang mendukung adanya jabatan fungsional • dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. • Banyaknya lembaga diklat yang berpotensi menjadi lembaga • pengembang SDM Pengadaan berbasis kompetensi; • Terbukanya peluang kerjasama bilateral dan multilateral antar • lembaga diklat dan lembaga sertifikasi. Termasuk untuk melakukan • adopsi dan adaptasi penyusunan standar kompetensi pengadaan.

8. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM Mengembangkan kelembagaan mencakup kebijakan, aturan main, organisasi dan manajemen; Meningkatkan kapasitas fasilitas,manajemen, dan pengelola infrastruktur pengembang SDM; Mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga dalam lingkup nasional dan internasional.

9. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM • Mengembangkan sistem karir dan membina profesi pengadaan barang/ jasa pemerintah. • Mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pelatihan berbasis kompetensi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. • Mengembangkan sistem dan menyelenggarakan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa pemerintah yang indepen-den dan mutu terjamin.

10. 7 KOMPONEN PENGEMBANGAN SDM BJP 2 Pelatihan & Pembelajaran 3 7 Sertifikasi Pasar Tenaga Kerja Standar Kompetensi 1 Jenjang Karir Promosi Profesi Profesionalisasi Pengadaan 4 6 5

11. KERANGKA PENGEMBANGAN PROFESI DAN SDM PENGADAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM Strategi Pengembangan SDM Pengem- bangan Profesi Pengem- bangan Diklat Pengem-bangan Sertifikasi KUALITAS SDM SAAT INI KUALITAS SDM KE DEPAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL – EKSTERNAL

12. LANGKAH -LANGKAH 1. Pengembangan Profesi • Perumusan standar kompetensi dan kualifikasi keahlian • Pengembangan sistem dan pembinaan karir • Pengembangan sistem informasi SDM • Penyusunan & pembinaan etika profesi • Profesionalisasi pengadaan: pengembangan dan organisasi profesi • Pengkajian pasar kerja: kebutuhan dan profil pekerjaan

13. LANGKAH - LANGKAH 2. Pengembangan Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi • Penyusunan kebijakan, pedoman, standar, dan manual pelatihan berbasis kompetensi • Asesmen kebutuhan pelatihan • Pengendalian Mutu Pelatihan • Akreditasi Program Diklat/ Lembaga Pelatihan • Pengembangan kurikulum dan modul pelatihan • Pelaksanaan pelatihan bagi instruktur • Pengembangan jejaring antar lembaga/sumber daya pelatihan

14. LANGKAH - LANGKAH 3. Pengembangan Sistem Sertifikasi Profesi • Penyusunan kebijakan, sistem, pedoman, standar, dan manual uji kompetensi/sertifikasi • Penyelenggaraan uji kompetensi profesi • Pengendalian jaminan mutu kompetensi/ sertifikasi • Sistem Informasi Manajemen sertifikasi

15. PENGEMBANGAN SDM PENGADAAN BERBASIS KOMPETENSI LKPP  LSP SKKNI + Std. Khusus PROGRAM DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI SDM PENGADAAN KOMPETEN CALON SDM PENGADAAN Uj K LULUSAN S E L E K S I SERTIFI- KASI • Fasilitas & Sarana • Instruktur • Pendanaan • Manajemen CALON SDM PENGADAAN LEMBAGA DIKLAT PROFESI LKPP AKREDITASI LKPP SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI

16. JADILAH INSAN KOMPETEN PROFESIONAL Terima Kasih

17. KUALIFIKASI PROFESI PBJP STRATEGIKAL KOGNITIF K MANAJERIAL AFEKTIF SUPERVISI PSIKO MOTORIK TEKNIKAL

18. OKUPASI PBJP • Pengguna B/J • Penyedia B/J • Pejabat Pembuat Komitmen PBJP • Panitia PBJP • Pejabat PBJP • Konsultan PBJP • Saksi Ahli PBJP • Ahli Advokasi PBJP • Auditor PBJP

19. SANDINGAN KULIFIKASI DAN OKUPASI

20. POLA KARIER SDM - PBJP • DIKLAT PBJP • PENGALAMAN 2 TH UJK • DIKLAT PBJP • PENGALAMAN 2 TH UJK • DIKLAT PBJP • PENGALAMAN 2 TH UJK • S1 • DIKLAT PBJP • PENGALAMAN 2 TH UJK

21. REKOGNISI SDM PBJP

22. POLA DIKLAT PBJP BERBASIS KOMPETENSI LSKP PBJP KK-PBJP  SKK-PBJP • PROGRAM DIKLAT • KMS. KUALIFIKASI • KMS OKUPASI • KMS KLASTER KOMP LULUSAN SDM PBJP KOMPETEN SDM PBJP SEKARANG U J K S E L E K S I SERTIFI- KASI • Fasilitas & Sarana • Intala • Biaya • Manajemen SDM PBJP PENGALAMAN LEMBAGA DIKLAT PBJP L. AKREDITASI DIKLAT PBJP AKREDITASI LKPP

23. SISTEM DIKLAT PBJP SISTEM MAGANG SKK - PBJP LSKP PBJP • PROGRAM • DILAT PBJP • KUALIFIKASI • OKUPASI • KLASTER INSTANSI SDM PBJP SERTIFIKASI SDM PBJP KOMPETEN PROFESINAL seleksi OJT/OFJT L.DIKLAT LSKP PBJP SKK- PBJP SISTEMGANDA

24. 4-JENJANG KUALIFIKASI 9-JENIS OKUPASI SESUAI KEBUTUHAN KEMASAN PROGRAM DIKLAT PBJP • KEMASAN • KUALIFIKASI • KEMASAN • OKUPASI • KEMASAN KLASTER • KOMPETENSI

25. KUALIFIKASI PELATIH PBJP

26. JENJANG, PERSYARATAN, KEWENANGAN PELATIH

27. REKOGNISI PELATIH PBJP

28. PRINSIP DASARSERTIFIKASI KOMPETENSI

29. DIKLAT PBJP MINIMAL 2 TAHUN KERJA DI BIDANG PBJP MEMENUHI SKK – PBJP (KWL-OKP – KLT) KONDISI IDEAL PESERTA SERTIFIKASI PBJP • MEMPUNYAI DASAR PENGETAHUAN PBJP • MEMPUNYAI PENGALAMAN PBJP • MEMPUNYAI KOMPETENSI PBJP

30. SISTEM KETELUSURAN DAN PENGENDALIAN MUTU SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PBJP Koordinasi BNSP - INSTANSI Pembinaan Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 Peedoman LKPP 201 & 202 akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETESI PROFESI PBJP PP.31, ISO 17024, PEDOMAN LKPP Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik Pedoman LKPP verifikasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 TEMPAT UJI KOMPETENSI PBJP PEDOMAN LKPP, QMS Uji kompetensi/ Sertifikasi Asesor Kompetensi BSZ, SKK-PBJP Pedoman LKPP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 PESERTA UJI KOMPETENSI PBJP SKK – KK PBJP LEMBAGA KEBIJAKAN PBJP PP.31, ISO 17011, PEDOMAN LKPP

31. SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PBJP Verifikasi Standard Kompetensi PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI SDM PBJP Kompeten Profesional PENGATURAN SERTIFIKASI BERSUFT WAJIB AKREDITASI LSP PBJP Sertifikasi • FIRST PARTY • SECOND PARTY Kerjasama MRA Harmonisasi Notifikasi PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI PENGEMBANGAN STD. KOMPETENSI

32. Supply Chain-Logistics-Procurement Supply Chain Logistics Procurement Storage & Inventory Distribution

33. The Dicipline Concern With Procurment, Storage & Inventory, and Distributionof Goods From The Point of Origin To The Point of Destination In Effective And Efficient Ways LOGISTICS ?

34. Logistics System SRM CRM Materials Flow Suppliers Procurement Manufacturing Distributions Customers Information Flow

35. PROCUREMENT SYSTEM Material Planning System Receiving & Inspection Catalog Material Requirement Warehousing System Price Make or Buy /Purchasing System  User Sources Vendor/ Supplier • Bidding • Selection • Direct Appointment • Direct Purchase Delivery Sistem Vendor Management System

36. Material Planning Purchasing 1 Supplier 2 3 Procurement Cycle Warehousing Service to User

37. SiklusPelaksanaan Pembangunan Perencanaan (Planning) Pemprograman (Programming) Penganggaran (Budgeting) Perencanaan Pengadaan Proses Pemilihan Penyedia  Pelaksanaan kontrak dan pembayaran Penyerahan pekerjaan/barang (Handover) Operasi dan pemeliharaan)  Monev Proses Pengadaan Barang/Jasa

38. Procurement is defined as the whole life cycle process of acquisition of goods, services, and works from third parties, beginning when a potential requirement is identified and ending with the conclusion of a service contract or ultimate disposal of an asset. (Government Procurement Service, UK)_ Procurement

39. Procurement is the acquisition of goods and/or services at the best possible total cost of ownership in the right procedures and processes in order to get the right quantity and quality, at the right time, in the right place and from the right source for the benefit or use of goverment, corporations, or individuals Procurement